Type Here to Get Search Results !

Jokowi dan Mohamed Bin Zayed Al Nahyan Tandatangani 9 MoU Indonesia - UEA

Jokowi dan Mohamed Bin Zayed Al Nahyan Tandatangani 9 MoU Indonesia - UEA

Jokowi dan Mohamed Bin Zayed Al Nahyan Tandatangani 9 MoU Indonesia - UEA

Posted: 24 Jul 2019 08:59 AM PDT

Jokowi dan Mohamed Bin Zayed Al Nahyan Tandatangani 9 MoU Indonesia - UEABOGOR, LELEMUKU.COM - Sebanyak 9 (Sembilan) kesepakatan kerja sama ditandatangani dari pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu (24/07/2019) siang.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan menjelaskan, kesembilan MoU itu adalah: 1. MoU Peningkatan Perlindungan Investasi; 2. MoU Penghindaran Pajak Berganda; 3. MoU Industri; 4. MoU Kepabeanan; 5. MoU Pariwisata; 6. MoU Kelautan dan Perikanan; 7. MoU Pertahanan; 8. MoU Kekonsuleran; dan 9. MoU Kebudayaan.

Selain itu, lanjut Menlu, ada 3 MoU Business to Business yang ditandatangani yaitu pertama antara Pertamina dan Adnoc untuk pengembangan RDMP Balikpapan, Integrated Supply Chain, LNG Storage. Kemudian yang kedua antara PT Chandra Asri dan Mubadala untuk proyek new napta cracker dan petrochemical complex.

"Yang ketiga adalah antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan kawasan di Jawa Timur," kata Menlu kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokwi menerima Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Selain itu, menurut Menlu, Presiden Jokowi bersama dengan Sheikh Mohamed berdiskusi mengenai proyek-proyek yang dapat dilakukan bersama. "Jadi yang tiga tadi kan yang sudah ditandatangani, saat ini ada beberapa yang sedang dibahas tetapi sudah bicara mengenai kerja sama yang ke depannya," ujarnya.

Menlu mengingatkan, bahwa Uni Emirat Arab memiliki sovereign wealth fund atau dana investasi negara yang besar, sekitar 1,3 triliun dollar AS. Potensi-potensi seperti inilah, lanjut Menlu, yang ingin kita kerja samakan dengan Uni Emirat Arab.

"Jadi saya kira ini adalah selain kunjungan yang sangat bersejarah, ini juga kunjungan yang sangat straight forward, konkret, detail bicara mengenai masalah ekonomi bicara mengenai masalah keumatan," ungkap Menlu.

Kunjungan Bersejarah

Sebelumnya Menlu Retno Marsudi mengemukakan, kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama setelah 29 tahun. Kunjungan yang terakhir ke Indonesia adalah dilakukan oleh ayah Sheikh Mohamed Bin Zaed Al Nahyan

"Jadi beliau sangat senang bisa kembali ke Indonesia, dan ini juga merupakan selain dari sisi kenegaraan juga pertemuan antara dua sahabat dekat. Jadi Bapak Presiden dengan Sheikh Mohamed memiliki hubungan yang sangat dekat, istilahnya click very much, jadi sudah ngeklik begitu kalau kita bilang," kata Retno.

Ia juga menyebutkan, pertemuan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed A adalah  salah satu pertemuan yang terpanjang yang pernah dilakukan oleh Presiden dengan tamu dari negara lain, mulai dari airport di dalam mobil sekitar kurang lebih 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di teras di veranda kurang lebih dari 1 jam. "Jadi total more than 2,5 jam," ungkapnya. (Setkab)

Klemen Tinal Ungkap Pemprov Papua Dorong Refleksi Perdasus 23 Tahun 2008

Posted: 24 Jul 2019 08:30 AM PDT

Klemen Tinal Ungkap Pemprov Papua Dorong Refleksi Perdasus 23 Tahun 2008JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua telah menerbitkan Perdasus No 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Ada dan Hak Perorangan Warga Masyarakat hukum Adat atas Tanah dalam upaya pemulihan hak-hak masyarakat adat atas tanah.

Perdasus tersebut ditetapkan pada 22 Desember 2008, yang dalam pelaksanaannya diakui belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Belum lagi, produk hukum ini belum dapat mengurangi permasalahan tentang hak ulayat yang terjadi di Papua.

Berkenaan dengan hal itu, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mendorong perlu dilakukannya refleksi mengenai pelaksanaan Perdasus tersebut. Dengan harapan mampu menghasilkan satu solusi, agar maksud dari Perdasus itu bisa tercapai.

Hal demikian disampaikan Wagub Klemen pada Semiloka "Quo Vadis Pengaturan Pertanahan di Papua" dalam rangka koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di bumi cenderawasih, Senin (22/07/2019), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen kuat untuk menjaga keanekaragaman hayati dan memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua

Hal ini dapat dilihat dari upaya mengharus utamakan visi pembangunan berkelanjutan Papua kedalam berbagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun komitmen ini sejalan dengan komitmen Pemprov Papua dalam kerangka melaksanakan taat pemerintahan yang baik, dimana tujuannya mengurangi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

"Dimana hal ini pula telah ditunjukan dalam rencana aksi yang dilakukan dengan KPK RI," ucap ia.

Wagub katakan, sebenarnya kehadiran Perdasus 23/2008 untuk merespon pemanfaatan tanah adat di Papua yang telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan pemilikan lahan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkugan, peningkatan konflik serta hal lainnnya.

Sehingga dengan adanya peluncuran portal Kebijakan Satu Peta (KSP) oleh Presiden Jokowi pada 10 Desember 2018, mempertegas salah satu tujuan dari kebijakan KSP, yaitu untuk penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan".

"Untuk itu, bersama KPK RI, Pemerintah Papua hari ini mengadakan forum diskusi untuk refleksi implementasi Perdasus 23/2008 dalam rangka perbaikan tata kelola SDA yang merupakan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua".

"Saya mengharapkan pertemuan ini membahas harmonisasi dan sinkronisasi Perdasus 23/2008 dengan Perdasus lainnya, agar mampu mengakui, melindungi dan memberdayakan masyarakat adat secara efektif. Terkait hal itu, saya menunggu rekomendasi konkrit dari pertemuan ini untuk dapat ditindaklanjuti bersama," pungkasnya.

Diketahui, kegiatan ini dihadiri seluruh kepala SKPD tingkat provinsi serta sejumlah bupati dan walikota di seluruh bumi cenderawasih. (DiskominfoPapua)

Serahkan LPJ Pelaksanaan APBD 2018, Barnabas Orno Ungkap Realiasi Capai Rp3 Triliun

Posted: 24 Jul 2019 08:03 AM PDT

Serahkan LPJ Pelaksanaan APBD 2018, Barnabas Orno Ungkap Realiasi Capai Rp3 TriliunAMBON, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nathaniel Orno mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyerahkan langsung dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Ketua DPRD Maluku, Mudzakir Assagaff dalam Rapat Paripurna menyampaikan Rancangan Perda Provinsi Maluku tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada dewan pada Kamis (17/07/2019).

LPJ TA 2018 tersebut telah diperiksa oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan bersama dan selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

Wagub dalam sambutannya mengatakan, salah satu asas Pemerintahan Daerah yang baik, adalah asas Akuntabilitas yang mengharuskan Pemerintah daerah mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, salah satunya adalah mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Hal ini sekaligus memenuhi amanat Undang-Undang RI Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Orno menyatakan, Laporan Keuangan Pemprov Maluku merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan barang/aset Provinsi Maluku sesuai regulasi yang berlaku.
Dijelaskan, berdasarkan Perda Provinsi Maluku Nomor 4/ 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun 2018 dan Perda Nomor 39/2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun 2018, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp3.479 trilyun dan terealisasi sebesar Rp3,074 trilyun atau 88,37 persen.

"Pendapatan Daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 455,799 milyar rupiah, Dana Perimbangan sebesar 2,608 trilyun rupiah, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 9,125 milyar rupiah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 264 juta rupiah,''jelas Wagub

Selanjutnya, pada sisi Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar 3,298 trilyun rupiah dan terealisir sebesar Rp2,899 trilyun atau 87,88 persen, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp2,292 trilyun, Belanja Modal sebesar Rp601,514 milyar, Belanja Tak Terduga sebesar Rp5,145 milyar dan Belanja Transfer sebesar Rp169,872 milyar.

Dari sisi Pembiayaan Daerah, bersumber dari Penerimaan Pembiayaan ditetapkan Anggaran sebesar 10,612 milyar rupiah dan terealisir sebesar 8,912 Milyar rupiah atau 83,98 persen. Lebih lanjut pada komponen Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan Anggaran sebesar 1,7 milyar rupiah, namun sampai dengan akhir  tahun anggaran tidak terdapat realisasi  atas pengeluaran pembiayaan tersebut, sehingga dari sisi pembiayaan diperoleh Penerimaan Pembiayaan Netto sebesar 8,912 milyar rupiah.

"Bila dilakukan matching secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2018, maka realisasi Pendapatan Daerah sebesar 3,074 trilyun rupiah diperhadapkan dengan realisasi Belanja Daerah sebesar 2,899 trilyun rupiah dan Transfer sebesar 169,872 milyar rupiah, maka terdapat surplus sebesar 5,654 milyar rupiah. Dari surplus sebesar 5,654 milyar rupiah tersebut, jika ditambahkan dengan Pembiayaan Netto sebesar  8,912 milyar rupiah, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar 14,566 milyar rupiah," ungkap Wagub.

Masih kata Wagub, Neraca Pemprov Maluku merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku. Neraca Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2018 ditutup dengan posisi Aset dan Kewajiban ditambah ekuitas masing-masing sebesar Rp5,054 trilyun.

Disebutkan, dari sisi Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp5,054 trilyun terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp60,351 milyar, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp577 milyar rupiah, Aset Tetap Netto sebesar Rp3,89 trilyun, Dana Cadangan sebesar Rp10,284 juta, dan Aset Lainnya sebesar Rp452,035 milyar . Sedangkan posisi Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp350,025 milyar dan Rp4,683 trilyun.

"Dari sisi Laporan Operasional yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, menghasilkan pendapatan-LO sebesar Rp3,219 trilyun,  beban-LO sebesar Rp2,75 trilyun,  sehingga terjadi surplus operasional sebesar Rp469,176 milyar. Adapun defisit dari kegiatan non operasional Rp34,569 milyar dan defisit dari pos luar biasa sebesar Rp5,145 milyar. Dari Surplus operasional  sebesar Rp469,176  dikurangi dengan Defisit Kegitan Non Operasional dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, maka diperoleh Surplus LO sebesar Rp246,169 milyar," ujar dia.

Ia menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami defisit, maka adanya Surplus LO tahun 2018 sebesar Rp246,169 milyar, menunjukan adanya perbaikan dalam kinerja keuangan Pemprov Maluku.

"Pertanggungjawaban APBD yang saya sampaikan sebelumnya, adalah merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2018, yang merupakan wujud nyata dari penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RKPD Tahun 2018," tandas wagub (HumasMaluku)

Hery Dosinaen Pastikan Pemprov Papua Segera Pecat 11 ASN Terlibat Korupsi

Posted: 24 Jul 2019 07:46 AM PDT

Hery Dosinaen Pastikan Pemprov Papua Segera Pecat 11 ASN Terlibat KorupsiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan, sebanyak 11 Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat provinsi yang terlibat kasus korupsi, segera mendapat pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal demikian menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pemecatan terhadap koruptor berstatus PNS, serta pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Untuk provinsi total ada 11 ASN terlibat korupsi yang kita segera pecat menindaklanjuti SKB 3 menteri dan UU ASN".

"Sebagian besar dari mereka memang masih aktif sebagai pegawai, ada pula yang sudah menjalani hukuman. Sebagian besar pula terlibat kasus sejak bertugas di kabupaten dan kejadiannya sebelum kepemimpinan Lukas Enembe sebagai gubernur," terang Sekda Hery di Jayapura, Selasa (23/07/2019).

Ia pastikan, surat pemecatan terhadap 11 ASN sudah ditandatangani oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Bahkan telah dilaporkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jayapura.

Sayangnya, dari 11 ASN yang ada, baru 10 pegawai yang telah mendapat amar putusan dari pengadilan. Sementara satu pegawai masih dalam proses.

"Intinya kalau amar putusan dari pengadilan untuk sisa satu orang ini sudah di tangan kami, maka pemecatan akan langsung diproses".

"Intinya kita patuh pada aturan SKB tiga menteri dan UU ASN. Namun sekali lagi kita masih tunggu amar putusan ada dulu untuk satu orang yang belum turun sampai saat ini. Sebetulnya namanya sudah ada, namun lagi-lagi harus dilengkapi dengan putusan pegadilan," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Murad Ismail Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama di Provinsi Maluku

Posted: 24 Jul 2019 07:42 AM PDT

Murad Ismail Lantik 10 Pejabat Tinggi Pratama di Provinsi MalukuAMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn) Murad Ismail melantik serta mengambil sumpah 10 pejabat tinggi pratama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Pelantikan yang berlangsung di lantai 7 kantor Gubernur,  Selasa (23/07/2019)  dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Haryono Triyono,  Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae, Rektor Unpatti, M.Sapteno serta pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku.

Ke-10 pejabat eselon II yang dilantik  berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No 114 Tahun 2019, tanggal 22 Juli 2019, masing-masing  Luthfi Rumbia yang semula Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menempati jabatan batu sebagai Staf Ahli Gubernur.

Pengganti Rumbia adalah Zulkifli Anwar yang sebelumnya menjabat Assisten III Sekda Bidang Pembangunan dan Ekonomi.

Posisi yang ditinggalkan Zulkifli Anwar, selanjutnya ditempati Kasrul Selang yang sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Martha Nanlohy yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku juga turut digeser. Ia kita menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Penggantinya adalah Fauzan Khatib yang sebelumnya menjabat Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Jabatan yang ditinggalkan Fauzan Khatib ditempati Suryadi Sabirin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Selain itu, ada juga Justini Pawa yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Haulussy dipercayakan sebagai Kepala Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku.

Poppy Bachmid sebelumnya menjabat Sekretaris Dewan Pengurus Korpri dipercayakan mengemban tugas sebagai Kepala Biro Kesra setda Maluku.

Sementara Habiba Saimima yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata digeser sebagai sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Sementara Ronny S Tairas yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Perekonomiam, dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bergesernya posisi para pejabat tersebut membuat saat ini ada empat jabatan eselon II yang mengalami kekosongan yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktur RSUD dan Kepala BPSDM Maluku.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pejabat merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi dengan pertimbangan seobyektif mungkin dan ditetapkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

"Penataan birokrasi yang kita lakukan pada hari ini, hendaklah dimaknai sebagai sebuah kebutuhan organisasi agar seluruh kebijakan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat di akselerasi yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku,'' ungkap gubernur.

Dikatakan, secara normatif, penataan birokrasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Gubernur lantas menegaskan beberapa hal strategis yang harus dilaksanakan para pejabat yang sudah dilantik yakni, pertama segera lakukan konsolidasi internal dan kuasai betul tugas pokok dan fungsi pada jabatan dan tempat yang baru.

"Selesaikan rencana kerja dan rencana strategis masing-masing OPD dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku,"tegas gubernur

Kedua, pastikan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berpihak pada rakyat yang berbasis pada percepatan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar dan mendorong peningkatan prestasi serta pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, perkokoh jalinan kerja atau networking yang solid dan sinergitas melalui koordinasi dan komunikasi dan kolaborasi secara efektif dengan semua unit kerja dan semua pemangku kepentingan.

"Peka dan tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat," kata gubernur mengingatkan.

Keempat, memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

"Bekerjalah dengan keras, cerdas, jujur dan inovatif serta melayani masyarakat kita dengan hati, karena pemerintah itu hadir  pada hakekatnya untuk melayani masyarakat," tegasnya lagi.

Kelima, junjung tinggi integritas sebagai pejabat publik dan ASN serta pegang teguh sumpah janji yang telaH diikarkan.

"Dan hindari diri dari segala bentuk praktek KKN sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, dan melayani," tandas gubernur. (HumasMaluku)

Inpex Masela Gandeng LPDS Gelar Pelatihan Uji Kompetensi Wartawan di Tanimbar

Posted: 24 Jul 2019 07:41 AM PDT

Inpex Masela Gandeng LPDS Gelar Pelatihan Uji Kompetensi Wartawan di TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Perusahaan minyak dan gas (Migas) asal Jepang, Inpex Corporation yang mengelola Blok Masela di Lapangan Abadi yang terletak di Laut Arafura akan menggandeng Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) yaitu pusat pelatihan dan pengembangan jurnalisme professional di Jakarta Pusat untuk menggelar pelatihan dan bimbingan tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi para awak media di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Kamis (24/07/2019).

LPDS sendiri didirikan pada tanggal 23 Juli 1988 dengan menggunakan nama Soetomo karena penghormatan untuk seorang perintis gerakan kebangsaan Indonesia, Dr. Soetomo yang ikut mendirikan Boedi Oetomo dan menerbitkan jurnal Soeloeh Indonesia di Surabaya pada tahun 1925, majalah mingguan Soeloeh Rakjat Indonesia dan harian Soeloeh Oemoem pada tahun 1930 serta majalan Panyebar Semangat yang berbahasa Jawa dan tetap eksis hingga kini.

Lembaga yang menyakini bahwa kebebasan pers membutuhkan wartawan professional itu mengemban tugas pokok di bidang jurnalistik, manajeman pers dan bidang lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan sarana komunikasi yang baik serta melakukan pengajian, penelitian, pusat dokumentasi dan pengembangan ilmu jurnalistik.

Menurut Act. Sr. Manager Communication dan Relations Inpex Masela Ltd, Puri Minari bahwa program pengembangan yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) itu digelar di Gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Sejahtera di Jalan Urayana Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dan melibatkan sekitar 35 para wartawan dari media cetak, elektronik dan online yang berada di daerah dengan julukan Bumi Duan Lolat.

Materi dalam pelatihan yang rencananya dimulai pada pukul 08.30 WIT hingga 17.00 tersebut dibawakan oleh Hendrayana dari LPDS dengan topik 'Kode Etik Jurnalistik', Priyambodo dari LPDS dengan topik 'Pengenalan UKW' dan Yosep Suprayogi dari Majalah Tempo dengan topik 'Peliputan dan Penulisan Berbasis Fakta dan Data'.

Turut hadir pula dalam kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas para insan pers Tanimbar itu juga Kepala Departemen Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua Maluku (Pamalu), Galih W Agustiawa bersama staf dan Special Advisor Inpex Masela, Halida Hatta bersama staf.

Sebelumnya SKK Migas Pamalu menyatakan salah satu program yang perlu disinkronkan dengan Pemkab Tanimbar adalah program peningkatan kapasitas bagi wartawan di daerah tersebut.

Melalui rilis yang diterima Lelemuku.com, hal itu diutarakan SKK Migas Pamalu dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Pemkab Tanimbar Tahun 2019-2020 di alun-alun Desa Teineman, Kecamatan Wuarlabobar pada Jumat (29/03/2019) lalu.

SKK Migas Pamalu mengakui akan mengelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) guna meningkatkan kapasitas dari para wartawan di Tanimbar. Sehingga dapat mendukung memberitakan kinerja positif investasi hulu migas dan Pemda di Bumi Duan Lolat itu.

Program Pengembangan Masyarakat (PPM) SKK Migas bersama Kontraktor Kerja Kerjasama (KKKS) lainnya yang juga sangat perlu untuk disingkronkan adalah program lingkungan penanaman pohon, kesehatan 'Fighting For No Stunting' dan kemandirian ekonomi dalam pemberdayaan pariwisata dan perikanan. (Laura Sobuber)

Hery Dosinaen Ungkap Perjuangan Mencairkan Dana Otsus Sudah Selesai

Posted: 24 Jul 2019 06:37 AM PDT

Hery Dosinaen Ungkap Perjuangan Mencairkan Dana Otsus Sudah SelesaiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen memastikan upaya untuk mendorong pencairan dana Otsus 2019, dipastikan sudah selesai. Dengan demikian dipastikan dalam waktu dekat, anggaran untuk triwulan pertama bakal segera turun.

"Sudah ada kepastian dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muhammad Rumasukun, bahwa perjuangan untuk mencairkan dana Otsus di Kementerian Keuangan sudah usai".

"Mudah-mudahan segera ditransfer dan tentunya akan langsung di distribusikan ke kabupaten dan kota," terang ia di Jayapura, Kamis (18/07/2019) petang.

Menurut ia, tak hanya dana Otsus tahap pertama yang cair, namun anggaran tambahan infrastruktur pun segera ditransfer ke Papua. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, akan bisa digenjot.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa'ad memastikan sekitar 38 persen dana tambahan Otsus untuk infrastruktur 2019, bakal diperuntukan membangun sejumlah fasilitas venue Pekan Olahraga Nasional XX 2020 mendatang.

Pengusulan tersebut sebelumnya, diakuinya, sempat menjadi salah satu penghambat proses pencairan dana Otsus 2019.

Sementara untuk pembagian dana Otonomi Khusus ke kabupaten dan kota pada tahun ini, mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meski porsi yang ditetapkan masih 80 persen.

"Porsi Otsus tahun ini kita sudah balik karena menunjang PON XX 2020. Intinya porsinya tetap sama 80 persen hanya saja urusan bersama jadi besar," kata ia

Selain untuk membiayai urusan bersama dalam pembangunan fasilitas PON, berkurangnya nilai dana Otsus ke kabupaten dan kota dikarenakan adanya pengalihan pegawai negeri sipil dari kabupaten dan kota ke provinsi. (DiskominfoPapua)

Yohana Yembise Ungkap Anak-Anak jadi Fokus Utama Pembangunan Negara

Posted: 24 Jul 2019 06:17 AM PDT

Yohana Yembise Ungkap Anak-Anak jadi Fokus Utama Pembangunan NegaraMAKASSAR, LELEMUKU.COM - Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise yang akrab disapa Mama Yo menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN), di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (22/07/2019) pagi.

"Saya mewakili Presiden RI, Bapak Joko Widodo, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional 2019. Kita anak Indonesia, kita gembira," kata Menteri Yohana saat menyapa ribuan anak Indonesia yang menghadiri acara upacara itu.

Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengatakan, anak-anak harus menjadi fokus utama pembangunan. Mereka punya hak yang sama untuk hidup dan berkembang secara optimal, merasakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bahagia.

"Negara harus mempersiapkan kualitas anak-anak karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin masa depan," tegas Mama Yo.

Sementara kepada anak-anak, Menteri Yohana meminta mereka manfaatkan kesempatan dengan baik untuk melakukan hal-hal positif. Belajar yang rajin, banyak membaca buku, rajin beribadah, hormat kepada orang tua, sayangi sesama teman, dan teruslah berprestasi.

Kemudian kepada seluruh orang tua dan keluarga Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembuse berpesan  agar mereka menjaga dan melindungi anak-anak agar tetap semangat.

"Ciptakan lingkungan agar mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia," pesan Menteri Yohana.

Pada peringatan HAN 2019 itu, dua orang perwakilan anak-anak Indonesia yang berasal dari Forum Anak Nasional, yakni Jihan Rizki Fadillah Gobel dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kotamobagu dan Afgan Mabdanur Ramadhani dari SMKN 2 Depok Sleman membacakan Suara Anak Indonesia 2019. Suara Anak Indonesia 2019 itu bunyinya adalah:

Kami anak Indonesia menyuarakan: Kesatu, Mengajak keluarga Indonesia untuk meningkatkan pengasuhan dan pengawasan terhadap anak yang ditelantarkan beserta dengan lingkungannya.

Kedua, Anak Indonesia mendukung penuh pemerintah untuk merealisasikan penyelarasan peraturan perundang-undangan mengenai batas minimal usia perkawinan.

Ketiga, Memohon kepada pemerintah untuk mengatasi stunting dengan meningkatkan edukasi keluarga dan pemerataan fasilitas serta akses kesehatan.

Keempat, Mengajak masyarakat Indonesia untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan meningkatkan waste to energy. Kelima, Mengajak pemerintah, tenaga kependidikan, dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pemahaman terkait kesehatan mental.

Keenam, Mendukung pemerintah untuk menyamaratakan sarana prasarana dan tenaga kependidikan dalam mengoptimalkan sistem pendidikan. Ketujuh, Menolak segala bentuk diskriminasi di sekolah, lingkungan, dan media sosial terhadap anak.

Kedelapan, Menolak segala bentuk eksploitasi terhadap anak. Kesembilan, Forum Anak bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan dan menyamaratakan pemberian edukasi kepada anak terkait kesiapsiagaan bencana.

Kesepuluh, Memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus dan anak berhadapan dengan hukum dalam segala aspek kehidupan.

Kesebelas, Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan pembuatan Kartu Identitas Anak dan akta kelahiran di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Menteri PPPA dan Pemerintah Republik Turki melalui Menteri Keluarga, Tenaga Kerja, dan Layanan Sosial Republik Turki menandatangani kesepakatan terkait pengembangan dan peningkatan kerjasama program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan layanan sosial. Kesepakatan kerjasama ini akan berlangsung selama dua tahun sejak ditandatangani.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antar lain Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. dan Menteri Keluarga, Tenaga Kerja, dan Layanan Sosial Republik Turki Zehra Zumrut Selcuk.(Setkab)

Benhur Tomi Mano Harapkan UPT Dispendukcapil Koya Barat Layani Masyarakat

Posted: 24 Jul 2019 06:09 AM PDT

Benhur Tomi Mano Harapkan UPT Dispendukcapil Koya Barat Layani MasyarakatJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Unit Pelaksana Teknis Dispendukcapil (UPTD) di Kantor Kelurahan Koya Barat yang telah beroperasi selama 4 tahun setelah disahkan dalam Peraturan Wali Kota Jayapura, akan diperdakan.

"Saya berikan waktu satu minggu untuk bisa dikaji (Perda) karena sudah 4 tahun berjalan dan luar biasa sudah dibangun infrastruktur bangunan dan SDM untuk menangani pelayanan, juga peralatan sudah tersedia dan memenuhi syarat, baik mesin pencetak EKTP dan sarana pendukung lain," kata Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM pasca meresmikan UPTD Koya Barat di Muara Tami, Selasa 23 Juli 2019.

UPTD tersebut diharapkan memudahkan masyarakat di Distrik Muara Tami, yakni secara ekonomi tidak mengeluarkan biaya transportasi dan tidak meninggalkan pekerjaannya. Pelayanan kemasyarakatan tersebut sebagai representasi dan sarana prasarana yang memadai, yang menjadi satu pilar utama tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Ini merupakan wujud keberpihakan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan tekad, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kependudukan pencatatan sipil di Koya Barat, Distrik Muara Tami.

"Saya minta petugas siap melayani lebih cepat dan tidak dipungut bayaran, pelayanan yang disediakan adalah perekaman dan pencetakan EKTP, Kartu Keluarga, Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak, juga harap jaga fasilitas yang ada," katanya.

Kadispendukcapil Dr Merlan S Uloli, MM mengatakan sebelum menjadi UPTD, pihaknya menjalankan pelayanan dalam wujud Pra UPTD. "Karena belum ada peraturan wali kota atau peraturan daerah yang mengaturnya, maka saya buat Pra UPTD. Saya menumpang di Kantor Kelurahan Koya Barat, bermodal alat rekam dan 3 orang staf mengumpulkan berkas untuk dibawa ke kantor Dispendukcapil lalu diproses dan dibawa kembali ke Kantor Kelurahan Koya Barat," katanya.

UPTD dibangun di Muara Tami untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai daerah terjauh dari pusat kota yang berdekatan di batas negara RI-PNG. Empat tahun lalu belum ada gedung pelayanan, pagi itu baru dibagi kepada masyarakat.

Dispendukcapil hadir di Koya Barat dengan meningkatkan pelayanan yakni menyediakan perekaman dan pencetakan EKTP, serta fasilitas ruang nikah capil. Pelayanan cepat seperti pejabat UPTD bisa menandatangani atas nama Kadispendukcapil dan kepala UPTD menandatangani Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Sehingga pelayanan cepat dapat donikmati masyarakat, juga jaringan internet yang memadai akan disediakan dalam melayani administrasi masyarakat Koya Barat dan Muara Tami.

"Tidak ada alasan untuk tidak merekam atau tidak memiliki E-KTP. Terlebih daerah ini kiranya dapat menjadi kawasan tertib administrasi kependudukan," katanya. (HumasKotaJayapura)

Jelang Jayapura AIDS Conference 2019, Benhur Tomi Mano Soroti Anak ODHA

Posted: 24 Jul 2019 06:08 AM PDT

Jelang Jayapura AIDS Conference 2019, Benhur Tomi Mano Soroti Anak ODHAJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Menjelang Jayapura AIDS Conference yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli – 3 Agustus 2019, Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM soroti Anak Dengan HIV/AIDS (ADHA).

"Banyak anak jalanan yang terkena HIV/AIDS, menjadi korban KDRT, korban kekerasan anak, bahkan anak di bawah umur yang bekerja sebagai juru parkir, kita ingin perhatikan anak harus dibina orang tua agar mereka menjadi anak yang cerdas, pintar, mulia, ilmunya tinggi, kedepannya," katanya pasca meresmikan UPT Dispendukcapil di Koya Barat Muara Tami, Selasa (23/07/2019).

Merespon fenomena rersebut, Wali Kota membangun rumah singgah bagi anak jalanan atau terlantar, ADHA, anak pengguna narkoba, anak korban KDRT, korban kekerasan anak dan pemakai lem aibon. Hal tersebut juga menginisiasi Wali Kota untuk membentuk sekolah ramah anak yang sudah berjalan.

Lebih lanjut, pembahasan komprehensif mengenai problematika penderita HIV/AIDS di Kota Jayapura, Wali Kota mengatakan persiapan Jayapura AIDS Conference sudah 98% siap. "Konferensi akan diselenggarakan di Hotel Horison dengan narasumber dari berberapa negara. Konferensi tersebut merupakan kali pertama di Kota Jayapura yang saya kembangkan idenya setelah menghadiri konferensi Internasional AIDS di Washington DC dan Belanda," katanya.

Konferensi tersebut menghadirkan narasumber tamu dari beberapa negara dan latar belakang antara lain Dr Shailendra Sawleshwarkar (dokter yang bekerja di HIV, STIs and sexual health / dokter akademisi di Western Sydney Sexual Health Centre), Danielle Somers (direktur di kantor kesehatan global pada fakultas kedokteran dan kesehatan di Universitas Australia).

Kemudian, Prof Dr Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM (dokter yang secara khusus membidangi dan menangani HIV dan AIDS di Indonesia), Krittayawan (Tina) Boonto (berpengalaman di pembangunan manusia dan kesehatan di PBB bidang ekonomi, komisi sosial untuk Asia Pasifik di Bangkok, Thailand), Caroline Francis (bekerja di bidang kesehatan di Asia Tenggara), Robert Gass (wakil perwakilan Indonesia untuk UNICEF). (HumasKotaJayapura)

Frans Pekey Beri Ajak 40 Perwakilan Persetia Miliki Integritas dan Komunikasi

Posted: 24 Jul 2019 05:40 AM PDT

Frans Pekey Beri Ajak 40 Perwakilan Persetia Miliki Integritas dan KomunikasiJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dr. Frans Pekey, M. Si memberikan pembekalan materi tentang kepemimpinan pada kegiatan Seminar Nasional " Studi Institut " Perhimpunan Sekolah – Sekolah Tinggi Theologi Di Indonesia (Persetia) dengan thema "Leadership", bertempat di Fave Hotel Jayapura, Selasa (2307/2019).

Ditegaskannya bagi peserta seminar yang terdiri atas 40 perwakilan sekolah-sekolah tinggi se-Indonesia dan pemimpin gereja bahwa pemimpin harus memiliki Integritas, keandalkan dan kecakapan juga mampu mempunya konsep dan komunikasi kerja yang terarah secara vertikal dan horizontal.

"Pemimpin yang berintegritas ciri-cirinya memiliki kecakapan dan konsep kerja yang mampu mengakomodir bawahan dan menterjemahkan visi-misi lembaga dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa integritas dalam pola leadership atau kepemimpinan yang efektif harus ditunjang pula dengan pelayanan sdm yang prima pula. Hal tersebut berlaku universal pada lembaga apapun termasuk sinkronisasinya antara lembaga pemerintah dan keagaamaan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga berkesempatan memaparkan visi-misi pemerintah kota Jayapura serta sejumlah indikator keberhasilan pemerintah kota Jayapura dalam hal pembinaan keagamaan, yang telah dijabarkan dalam program kerja dan kebijakan.

Ketua Persetia Indonesia, Pdt. Yusak F. Setyawan ditempat yang sama memberikan apresiasi pada pemerintah kota Jayapura atas sejumlah prestasi pembangunan yang telah dicapai pemkot Jayapura serta terus berkomitmen menjaga toleransi antar umat beragama yang sesuai juga dengan tridharma peruguruan tinggi. (HumasKotaJayapura)

SKPD di Provinsi Papua Diminta Buka Akses Informasi Publik Seluas-Luasnya

Posted: 24 Jul 2019 05:40 AM PDT

SKPD di Provinsi Papua Diminta Buka Akses Informasi Publik Seluas-LuasnyaJAYAPURA, LELEMUKU.COm - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta membuka akses informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat melalui saluran informasi website maupun sarana informasi lainnya, agar masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah.

SKPD di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, juga diimbau untuk menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan pelaksanaannya secara sungguh-sungguh.

 "Sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan diatas tanah ini," terang Sekda Papua Hery Dosinaen pada Diskusi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Akselerasi Pembangunan Papua di Jayapura, Kamis (18/07/2019), di Jayapura.

Dia katakan, UU Keterbukaan Informasi Publik atau transparansi bagi penyelenggara negara saat ini merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi, pelaksanaan transparansi saat ini sudah menjadi amanah Konstitusi UUD 1945 dan salah satu Hak Asasi Manusia.

Dimana, pasal 28 F menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.

Ia katakan, sebenarnya pemerintah provinsi sendiri sudah melakukan langkah-langkah sejak UU Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan pada 2010 silam. Di antaranya, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah setempat.

Selain itu, sejak 2016 lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua, telah dilakukan berbagai kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi yang terakomodir dalam rencana aksi melalui pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilain pihak menerapkan e-Government dengan "menelurkan" aplikasi e-Musrembang, e-Planing, e-Budgeting dan e-Samsat sebagai aplikasi utama yang nantinya didukung aplikasi pendukung sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan terdistribusi ke setiap SKPD hingga Kabupaten/Kota.

"Untuk itu, melalui diskusi ini saya harap bisa menghasilkan sesuatu untuk kemajuan keterbukaan informasi publik diatas tanah ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Kodim Tual Gelar Pengobatan Massal dalam Rangka TMMD ke-105 di Ohoider Tawun

Posted: 24 Jul 2019 05:29 AM PDT

Kodim Tual Gelar Pengobatan Massal dalam Rangka TMMD ke-105 di Ohoider TawunLANGGUR, LELEMUKU.COM - Pengobatan Massal yang dilaksanakan Kodim 1503 Tual, dalam rangkaian kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) disambut baik masyarakat sekitar, bertempat di Balai Desa Ohoider Tawun Atas, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku pada Selasa (23/07/2019).

Kegiatan diawali dengan penyuluhan kesehatan, oleh Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kab. Maluku Tenggara, Adung Krisnandito, tentang perilaku hidup Sehat yang diawali dari diri sendiri, orang lain dan lingkungan, terutama dalam hal pembuatan WC, dengan tidak buang hajat di sembarang tempat maupun di Pantai atau Sungai,

"Bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi membuatnya menjadi sarang penyakit, karna membuang kotoran di sembarang tempat dapat menyebabkan berbagai macam sumber penyakit."

Penyuluhan Kesehatan selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan dokter Ketti Notanubun M.Kes, tentang bahaya HIV/AIDS dan stanting, serta Makanan Bergizi yang sangat baik bagi kesehatan.

Setelah itu , kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Tim kesehatan terhadap masyarakat yang hadir dalam kegiatan Pengobatan Massal, yaitu Pemeriksaan Tensi Darah Tinggi, Pemeriksaan Darah  termasuk Kolesterol, Asam Urat dan Gula Darah, serta pemeriksaan umum lainnya.

Komandan Satgas TMMD 105 Kodim 1503/Tual, Letkol Arh Yoyo Karyo, S.I.P, Mtr.(Han) mengharapkan, dengan hadirnya kegiatan pengobatan massal ini, masyarakat dapat terbantu walau tidak semaksimal yang diinginkan, tetapi minimal dapat sedikit meringankan beban dari sisi kesehatan.

"Kami hadir bergandengan dengan tim kesehatan dari kesatuan masing-masing, juga kolaborasi dengan dinas teknis, berharap dapat memberikan kepada masyarakat suatu pelayanan yang baik, dengan harapan dapat membantu mereka dalam pengecekan kondisi kesehatan, walau tidak bisa semaksimal yang diperlukan, minimal bisalah untuk sosialisasi serta pengecekan awal, selanjutnya akan menjadi urusan dan tanggung jawab dinas kesehatan setempat", kata Komandan Satgas TMMD 105 Kodim 1503/Tual.

Hadir dalam kegiatan Pengobatan massal ini, unit Polkes Kodim 1503/Tual, Peltu Rudi Samaun, Serka Bambang dan Koptu Gede, Unit Polkes Lanud Dumatubun Langgur, Letda Dr. Rifwan dan Serda Alexander, Unit Puskesmas Kolser Dr. Heni Hendrawati dan 5 Perawat, Dr. Angel  dari Unit Puskesmas Ibra, serta Ahmad Ingratubun dan Rizal Ririhena dari unit Dinas Kesehatan Kabupaten. Maluku Tenggara. (Pendam16)

PB POSSI Tetapkan Venue Selam PON Di Kota Jayapura

Posted: 24 Jul 2019 05:23 AM PDT

PB POSSI Tetapkan Venue Selam PON Di Kota JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PB POSSI) menetapkan venue selam PON XX tahun 2020 di kota Jayapura. Penegasan itu disampaikan Ketua PB POSSI, Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Buyung Lalana, SE, usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Umum KONI Papua, Kamis, (18/7) sore.

Ya, dengan berbagai pertimbangan dan hasil kunjungan Technical Delegate (TD) ke Papua, kita akhirnya merekomendasikan tempat pertandingan selam di Kota Jayapura, lokasinya di depan kantor Gubernur Dok II," katanya.

Terkait dengan nomor pertandingan, katanya, kurang lebih 14 nomor yang sudah ditetapkan oleh PB POSSI. Tetapi masih terbuka untuk ditambah untuk fins swimming nomor laut dan kolam. "untuk nomor pertandingan masih bisa ditambah , nanti kita akan koordinasi lagi kedepan bersama pengurus POSSI maupun Papua sebagai tuan rumah," ujarnya.

Ditetapakannya Jayapura sebagai lokasi venue PON XX tahun 2020, bukan berarti tidak ada iven di Biak, lanjutnya, PB POSSI kedepan akan mengupayakan iven-iven selam di Kabupaten Biak, karena kabupaten yang dijuluki kota karang itu, mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa.

"Biak akan kita promosikan kedepan, karena banyak sejarah, dan salah satu iven yang perlu dilakukan kedepan di biak ada freedive, olahraga menyelam ini sangat mendunia, dan jika iven freedive ini bisa dilaksanakan, tentu penyelam-penyelam mancanegara akan datang ke Biak," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Koni Papua Kenius Kogoya mengatakan, usulan TD cabang olahraga selam minta tempat pertadingan cabor selam itu di Jayapura, namun dari diskusi yang sudah terbangun dari awal lokasinya di Biak.

Oleh karena itu, masalah lokasi venue selam perlu dikoordinasi lagi dengan PB PON Papua. "prinsip kami Koni ikut saja, dan TD juga sudah sampaikan pertandingan kalau bisa dilaksanakan di Jayapura, dan Pemerintah Biak juga bersedia menyelenggaraan pertandingan Selam disana. makanya perlu dibicakan lagi," katanya.

Namun demikian, Koni akan mendukung keputusan yang diambil oleh PB PON Papua. Tetapi kalau di Jayapura pun lebih bagus, mengingat, atlet selam selama ini berlatih di Jayapura. "kalau TD sudah putuskan di Jayapura, ini perlu menjadi catatan, karena TD pasti punya pertimbangan khusus sampai putuskan venue Selam itu di Jayapura," katanya.

Kenius menambahkan, pertimbangan lainnya dari TD adalah lokasi pertandingan nomor kolam. Dimana, di Biak tidak ada kolam renang yang memenuhi standar, dan jika dibangun waktu sudah dekat. Sementara di Jayapura nomor kolam bisa dipertandingkan di venue Aquatik di Kampung, Harapan Kabupaten Jayapura.

Jadi, catatan dari TD ini yang akan menjadi perhatian dan kami dari Koni pasti akan berkoodinasi dengan PB PON, agar mungkin bisa ditukar saja dengan cabor lain yang bisa dipertandingkan di Kabupaten Biak," pungkasya. (DiskominfoPapua)

Satgas Yonif RK 136/TS Ikuti Tradisi Marihi’ai di Negeri Kailolo

Posted: 24 Jul 2019 05:19 AM PDT

Satgas Yonif RK 136/TS Ikuti Tradisi Marihi'ai di Negeri KailoloKAILOLO, LELEMUKU.COM - Sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur, Satgas Yonif RK 136/TS ikut serta dalam pelaksanaan tradisi Marihi'ai (tarik/hela kayu) di Negeri Kailolo, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (22/07/2019).

"Tradisi Marihi'ai (tarik/hela kayu) merupakan suatu tradisi dimana masyarakat Negeri Kailolo dan Negeri Kabauw secara bersama-sama menarik atau menghela kayu dari dalam hutan," ucap Abdullah Marasabessy S.pd selaku Panitia Tradisi Marihi'ai.

"Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun temurun, dalam pelaksanaannya masyarakat bersama-sama bersuat atau bersyair dengan diiringi pukulan tifa sebagai penyemangat untuk menarik kayu tersebut ke makam para leluhur," sambungnya.

Abdullah Marasabessy menambahkan "Tradisi tersebut merupakan salah satu rangkaian prosesi adat yang dilakukan untuk membangun atau merenovasi rumah keramat yang terdapat di dalam makam para leluhur".

Di tempat terpisah Sekretaris Negeri Kailolo Abdullah Marasabessy, S.sos. mengucapkan banyak terimakasih kepada anggota TNI dari Pos Wairiang dan Pos Kabauw Satgas Yonif RK 136/TS yang telah meluangkan waktu untuk membantu masyarakat Negeri Kailolo dan Negeri Kabauw dalam melaksanakan rangkaian prosesi adat tersebut.

"Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa ada rasa hubungan kekerabatan dan silahturahmi antara Satgas Yonif RK 136/TS dengan masyarakat Negeri Kailolo dan Negeri Kabauw, kami berharap kekerabatan tersebut tetap terjalin diantara keduanya". Jelasnya.

"Selain itu, saya mewakili seluruh masyarakat Kailolo mengucapkan  terimakasih kepada bapak Ketua Adat, Kepala Dusun I sampai dengan IV Negeri Kailolo, Bapak Babinsa Kailolo Koramil 1504-07 Hairuku, Bapak Sekretaris dan Ketua Pemuda Negeri Kabauw yang turut hadir dalam acara ini," tandasnya.

"Tradisi Marihi'ai merupakan suatu tradisi yang harus dijaga dan tetap dilestarikan sebagai penghormatan kita terhadap para leluhur". Pungkas Danpos Wairiang SSK III Satgas Yonif RK 136/TS, Letda Inf Lamhot Sihaloho.

"Dari antusias warga Negeri Kailolo dan Negeri Kabauw yang mengikuti tradisi tersebut, hal ini membuktikan bahwa tradisi marihi'ai dapat menumbuhkan rasa juang, semangat, kerjasama yang tinggi dan kebersamaan serta kesolidan diantara kedua Negeri tersebut," tutupnya. (Pendam16)

Tim Itjen Kemendagri Periksa Penggunaan Dana Otsus Papua di SKPD

Posted: 24 Jul 2019 05:19 AM PDT

Tim Itjen Kemendagri Periksa Penggunaan Dana Otsus Papua di SKPDJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), pada Senin (22/07/2019), melakukan pemeriksaan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tingkat provinsi.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, mengimbau seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemprov Papua agar proaktif mendukung pemeriksaan tersebut, hingga rampung selama enam hari kedepan. 

"Apalagi untuk pemeriksaan penggunaan dana Otsus oleh SKPD ini kan sudah diberitahukan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan kepala keuangan dan inspektorat sudah secara resmi meminta dilengkapi seluruh administrasi penggunaan dana Otsus pada tahun sebelumnya".

"Maka itu, saya harap keberadaan tim (Itjen Kemendagri) mendapat suport data dari SKPD," terang Elysa saat memberikan arahan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua, pada apel Senin pagi.

Pada kesempatan itu, Elysa menyoroti mnimnya kehadiran pegawai dalam apel pagi. Padahal kehadirannya sangat penting untuk mendengarkan arahan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan kedepan.

"Seperti keberadaan tim Itjen Kemendagri yang memeriksa Otsus dan diumumkan dalam apel pagi. Dengan demikian, pegawai yang hadir mudah dan bisa lebih cepat menterjemahkan amanat dalam apel sebelum turun instruksi dari kepala SKPD," terangnya.

Untuk itu, dia mengingatkan agar pegawai yang hadir dalam apel pagi, mengingatkan rekan kerja mengenai betapa pentingnya untuk mendengarkan arahan. "Sebab disiplin ini merupakan tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Sebab sebenarnya, kita tidak perlu mengingatkan lagi".

"Intinya, mari kita sadari bahwa saya adaalah ASN, sehingga wajib memberikan pelayanan positif bagi masyarakat. Tetapi juga ikut, melakukan satu aksi yang dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Kansiana Salle Ungkap Rekrutmen Calon Anggota KI Dan KPID Papua

Posted: 24 Jul 2019 05:13 AM PDT

Kansiana Salle Ungkap Rekrutmen Calon Anggota KI Dan KPID PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Rekrutmen dan seleksi calon Calon Anggota Komisi Informasi (KI) serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Papua, resmi dibuka untuk umum.

Pendaftaran perekrutan Calon Anggota Komisi Informasi Papua dibuka sejak 22 Juli sampai 2 Agustus 2019, dengan pengembalian formulir paling lambat disampaikan pada 5 Agustus 2019 mendatang.

Sementara pendaftaran perekrutan Calon Anggota KPID Papua, dibuka 22 Juli sampai 9 Agustus 2019, dengan batas waktu pengembalian formulir paling lambat 13 Agustus 2019 mendatang.

"Untuk lebih jelasnya maka persyaratan khusus, dapat dilihat pada Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KI dan KPID, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua. Atau dapat diunduh melalui website http://papua.go.id," terang Kepala Dinas Kominfo Papua Kansiana Salle di Jayapura, Senin (22/07/2019).

Ditanya mengenai persyaratan, Kansiana menjawab, minimal para pendaftar wajib mengantongi KTP elektronik domisili Papua. Kemudian, tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

"Serta berusia sekurang-kurangnya 35 tahun dan sehat jiwa dan raga. Intinya perekrutan ini terbuka bagi semua orang bahkan PNS, TNI maupun Polri. Namun wajib melampirkan surat ijin dari pimpinan instansi serta bersedia meletakkan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik," pungkas ia.

Sebelumnya Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan dalam proses seleksi Calon Anggota Komisi Informasi dan KPID Papua, diharapkan menghasilkan para pihak yang berkomitmen kuat serta memegang teguh keterbukaan informasi publik di bumi cenderawasih.

Dilain pihak, mampu bermitra dengan pemerintah provinsi, untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani masyarakat dengan menjunjung tinggi UU Keterbukaan Informasi publik diatas tanah ini. (DiskominfoPapua)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Usul Penyelarasan Kegiatan di Biak

Posted: 24 Jul 2019 05:00 AM PDT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Usul Penyelarasan Kegiatan di BiakJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan berdasarkan hasil analisis data maupun informasi yang dihimpun, diketahui banyak kegiatan di kawasan Biak yang termasuk dalam kategori berdampak penting dan berskala nasional.

Di antaranya, kawasan daerah latihan militer dan pembuangan ranjau, wilayah pengelolaan perikanan (WPP), wilayah budidaya kerang/teripang serta kawasan pengembangan ekonomi berbasis wilayah adat Saereri.

Untuk itu, berbagai kegiatan yang tengah berjalan dan akan dilakukan untuk 20 tahun kedepan di kawasan Biak, harus diselaraskan. Dengan tujuan agar tidak memicu munculnya persoalan pemanfaatan ruang laut yang kompleks dan dinamis.

"Contoh persoalan yang dikhawatirkan seperti bertambahnya kerusakan ekosistem dan lingkungan laut, terhambatnya kelancaran pelayaran, terganggunya ruang laut untuk keperluan objek vital nasional dan lainnya. Hal seperti ini yang perlu ada penyelarasan untuk pencegahan kedepan," terang Kepala Seksi KSN Direktorat Perencanaan Ruang Laut pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Suraji, pada Konsultasi Publik RZ KSN Kawasan Biak di Jayapura, Selasa (23/7).

KPP juga pada tahun ini, sambung dia, menargetkan agar dokumen final dan rancangan perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Biak, dapat dirampung pada September 2019 mendatang.

KSN Kawasan Biak dimaksud, meliputi beberapa Kabupaten/Kota di Papua, yakni Kabupaten Nabire, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori dan Biak Numfor.

Oleh karenanya, pemerintah daerah sebagai regulator, dinilai wajib hukumnya menurut UU No.32 tahun 2014 tentang Kelautan, melakukan perencanaan pengelolaan ruang laut. Dimana dalam hal ini, berupa Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Biak.

"Maka itu kesepakatan mengenai alokasi ruang, nilai penting dan strategis nasional di Kawasan Biak, diharapkan dapat segera dilahirkan dalam konsultasi publik ini".

"Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan penyempurnaan dokumen RZ KSN Kawasan Biak menjadi dokumen final beserta draft rancangan Perpresnya," ucap ia.

Diketahui, kegiatan konsultasi publik dimaksudkan sebagai media tatap muka dari para pemangku kepentingan. Dengan tujuan untuk memperoleh umpan balik untuk mencapai kesepakatan atas draft penyusunan rencana zonasi yang berdampak penting dan luas secara nasional.

Kegiatan konsultasi publik tersebut, juga diikuti 90 peserta SKPD tingkat provinsi dan Kabupaten yang masuk dalam kawasan Biak, perguruan tinggi, LSM, pelaku usaha serta kelompok masyarakat.(DiskominfoPapua)

Densus 88 Antiteror Tangkap Bendahara Jamaah Ansharut Daullah (JAD), Novendri di Padang

Posted: 24 Jul 2019 05:00 AM PDT

Densus 88 Antiteror Tangkap Bendahara Jamaah Ansharut Daullah (JAD), Novendri di PadangJAKARTA, LELEMUKU.COM - Detasemen Khusus 88 Antiteror menangkap tersangka perkara tindak pidana terorisme atas nama Novendri alias Abu Zahran alias Abu Jundi. Novendri ditangkap di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provisi Sumatra Barat (Sumbar) pada Kamis (18/07/2019).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengemukakan bahwa tersangka Abu Jundi merupakan anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daullah (JAD) yang berperan sebagai bendahara aktif organisasi tersebut.

Biaya yang didapatkan Abu Jundi dari Afghanistan yang dikirim melalui Western Union itu, salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan JAD di wilayah Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya, dana itu akan digunakan JAD Bekasi membeli bahan peledak untuk bom yang rencananya diledakkan di Gedung KPU, Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Mei 2019.

"Dana yang dikirimkan dari Afghanistan melalui kurir itu langsung diterima oleh Novendri di Bogor pada 12 September 2018. Rencananya dana tersebut akan digunakan untuk membeli bahan peledak bom dan diledakkan di Gedung KPU Pusat," jelas Brigjen Pol. Dedi Prasetyo. Selasa (23/07/19).

Mantan Wakapolda Kalteng menjelaskan tersangka Abu Jundi tidak hanya punya koneksi dengan JAD Indonesia, melainkan juga JAD di negara lain. Selain itu, Abu Jundi sempat membuat bom rakitan untuk melakukan aksi amaliyah, tapi gagal karena ada komponen yang kurang.

"Saat ini tersangka masih diperiksa intensif oleh tim Densus 88 Antiteror," tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri. (HumasPolri)

Herry Dosinaen Akui Binaan KPK Beri Efek Positif Bagi Papua

Posted: 24 Jul 2019 04:56 AM PDT

Herry Dosinaen Akui Binaan KPK Beri Efek Positif Bagi PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengakui pembinaan dan pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2016 lalu, telah banyak memberi dampak positif bagi bumi cenderawasih, lebih khusus dalam mewujudkan pemerintahan secara elektronik, bersih serta transparan.

Hasil binaan dari KPK pun telah mendorong Provinsi Papua Barat untuk belajar penerapan e-government ke Jayapura.

"Bahkan Provinsi Papua Barat sudah tanda tangan MoU dengan kami Pemprov Papua untuk penerapan e-government itu beberapa pekan lalu. Ini menandakan efek pembinaan dari KPK memberi Papua banyak keuntungan," terang Hery pada Workshop Host to Host PBB, BPTHB dan Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura, Selasa (23/07/2019).

Ia tak menampik, sampai saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi jika dilihat dari kondisi geografis maupun sumber daya alam (SDA) yang ada. Belum lagi tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, hingga butuh banyak sosialisasi maupun informasi yang disampaikan secara berkesimabungan.

"Contoh kemarin saat saya diangkat jadi Camat di Puncak Jaya, memang belum banyak tanah yang berhasil disertifikasi. Contohnya, ketika pemekaran kabupaten oleh kepala suku disampaikan kami ambil saja tanah sejumlah hektar dengan batas gunung dan sungai".

"Namun, setelah kabupaten jadi tanah pemerintah itu pu jadi sempit dengan luasnya sisa sekian hektar. Nah ini tantangan yang kami hadapi. Dan memang pemahaman masyarakat pun harus kita tingkatkan. Menjadi kewajiban kita untuk mensosialisasikannya," kata dia.

Dilain pihak, saat masih bertugas di Puncak Jaya, pembayaran pajak oleh masyarakat pernah dianggarkan melalui Pemda kedalam APBD. Namun belakangan hal itu disadari tidak mendidik lalu urung dilaksanakan.

"Banyak hal yang dihadapi sehingga melalui kegiatan ini, kita harapkan bisa menghasilkan satu rekomendasi penting untuk selanjutnya melalui bimbingan KPK, bisa meningkatkan PAD," harapnya.

Sementara itu, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Papua Hery Dosinaen. Hadir sebagai pembicara Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua dan Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution. (DiskominfoPapua)

Terkait Bentrok di Mesuji, Kepolisian Daerah Lampung Periksa 29 Orang

Posted: 24 Jul 2019 04:52 AM PDT

Terkait Bentrok di Mesuji, Kepolisian Daerah Lampung Periksa 29 OrangBANDAR LAMPUNG, LELEMUKU.COM - Sebanyak 29 orang saksi telah diperiksa aparat Kepolisian Daerah (Polda) Lampung terkait bentrok antarkelompok di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan pemerintah daerah setempat sedang mengupayakan sosialisasi kepada warga terkait hutan lindung.

Kombes Pol. Asep Adi Saputra Surabaya menyebut lahan yang merupakan bagian dari hutan lindung yang menjadi akar permasalahan, seharusnya tidak boleh dikelola warga.

"Saksi ada 29 yang diperiksa. Ini juga sudah diupayakan pemerintah setempat untuk bagaimana mensosialisasikan kembali tentang lahan tersebut. Artinya tidak boleh ada orang yang mengelola lahan tersebut secara ilegal," jelas Kabag Penum Divisi Humas Polri di Mabes Polri Selasa (23/07/2019).

Perwira menengah Divisi humas Polri tersebut mengatakan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

"Sampai hari ini dari Polda Lampung belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka," terang Mantan Kapolresta Bekasi Kabupaten. (HumasPolri)

Benhur Tomi Mano Buka Kejuaraan Papua Boxing 2019 antara Geisler Ap vs Muhammad Billa

Posted: 24 Jul 2019 04:52 AM PDT

Benhur Tomi Mano Buka Kejuaraan Papua Boxing 2019 antara Geisler Ap vs Muhammad BillaJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM, Sabtu malam membuka kejuaraan Tinju Professional International WBC dan WBA Asia South, bertajuk "Papua Boxing 2019", bertempat di GOR Waringin.

Kejuaraan tersebut mempertemukan juara WBC Asia Silver dari Papua Indonesia, Geisler Ap, melawan peringkat 1 Pakistan yang berasal dari Karachi, Muhammad Billa, di kelas Super Light Weight / Welter Jr (140 Lbs/63,5 kg).

Wali Kota Jayapura pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat datang kepada perwakilan WBA (World Boxing Association), KTI (komisi tinju Indonesia) pusat dan promotor, atas kehadirannya di Tanah Papua kota Jayapura.

"Dengan doa seluruh masyarakat kota Jayapura dan Tanah Papua, Geisler Ap akan mempertahankan sabuknya malam ini," tegas Wali Kota.

Wali Kota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kejuaraan tersebut. Lanjutnya kejuaraan yang ke-3 kalinya digelar di kota Jayapura tersebut merupakan, tinju profesional jadi pemerintah hanya mendorong saja, yang menyelenggarakan adalah orang per-orang.

Sebelum partai utama dipertandingkan, ada beberapa partai tambahan yang diikuti beberapa petinju yaitu, kelas bantam weight (53,3 kg), super bantam weight (55,3 kg), super flyweight (52,2 kg), feather weight (57,1 kg) dan light weight (61,2 kg), middele weight (72,6 kg) dan lightfly weight (49 kg). (HumasKotaJayapura)

Benhur Tomi Mano Canangkan HUT Kemerdekaan RI ke 74 di Kota Jayapura

Posted: 24 Jul 2019 12:09 AM PDT

Benhur Tomi Mano Canangkan HUT Kemerdekaan RI ke 74 di Kota JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Pencanangan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia tingkat kota Jayapura, Sabtu, 12 Juli 2019, yang dilaksanakan di lokasi baru pasar Youtefa, berlangsung secara meriah dan banjir hadiah.

Tema peringatan HUT ke-74 RI tahun 2019 yaitu "Menuju Indonesia Unggul" dan tingkat kota Jayapura didukung dengan sub tema "semangat Proklamasi menyatukan tekad, untuk kerja nyata, kerja cerdas dan kerja tuntas, mewujudkan kota Jayapura yang unggul dalam pembangunan dan pelayanan publik".

Kegiatan menyongsong puncak peringatan Hari Kemerdekaan RI tersebut, diawali dengan jalan santai, senam bersama dan penarikan undian berhadiah, dengan hadiah utama satu (1) unit motor. Kegiatan tersebut diikuti para pegawai di lingkungan pemerintah kota Jayapura, TNI, Polri, BUMN, BUMD dan masyarakat umum. Selain itu, juga dilakukan penanaman pohon di sekitar lokasi pasar.

Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM pada kesempatan tersebut, mengingatkan seluruh warga kota untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan semua kegiatan yang dilaksanakan menjelang peringatan HUT ke-74 RI, juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Warga kota diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan mulai dari lingkungannya masing-masing. Membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Mengurangi sampah plastik dengan menggunakan kantong berbahan non plastik atau menggunakan noken dalam aktivitas setiap hari. Menyediakan tempat sampah di rumah dan kendaraan, membersihkan drainase, menanam tanaman pohon hias di depan bangunan usaha atau rumah masing-masing, serta tidak membuang sampah dari kendaraannya. Tidak membuang sampah dan material bekas/bongkaran bangunan disembarangan tempat.

Dengan adanya kerjasama semua pihak, maka kota Jayapura sebagai smart city yang beriman, bersatu, mandiri, sejahtera, modern berbasis kearifan lokal akan terwujud.

Selain itu, warga kota juga diajak bersama-sama membangun kesadaran tentang arti penting toleransi, sehingga kita dapat mewujudkan Bhineka Tunggal Ika di negeri ini. Perbedaan menjadi kekuatan bukan menjadi alat perpecahan. Mari kita tingkatkan lagi kehidupan saling menghargai, saling percaya dan bersatu dalam perbedaan serta keberagaman di kota Jayapura.

Sebelum penarikan hadiah undian utama, Wali Kota menyempatkan diri untuk menyanyi dan menggelar lomba joget, diikuti perwakilan masing-masing instansi dan paguyuban masyarakat yang hadir, hadiah bagi yang keluar sebagai juara lomba joget akan diberikan pada puncak peringatan HUT ke-74 RI. (HumasKotaJayapura)

Royke Lumowa Cek Pengamanan Wonderfull Sail Indonesia di Malra

Posted: 23 Jul 2019 11:56 PM PDT

Royke Lumowa Cek Pengamanan Wonderfull Sail Indonesia di MalraAMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M., melakukan pengecekan kesiapan pengamanan Wonderfull Sail 2 Indonesia yang akan berlangsung di perairan Ohoi Debut, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

"Pengecekan dilakukan guna memastikan pelaksanaan Wonderfull Sail 2 Indonesia di Maluku Tenggara berlangsung aman. Sebab kegiatan pariwisata bertaraf internasional ini dihadiri sejumlah turis dari berbagai negara," terang Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Mohamad Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (23/07/2019).

Pengecekan meliputi laut maupun darat, termasuk untuk memastikan kelancaran angkutan laut di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Tual, terutama kapal Pelni KM Tidar dan KM Ngapulu yang digunakan oleh peserta maupun pengunjung Wonderful Sail 2 Indonesia.

Disamping itu, Kapolda juga mendatangi kapal peserta yang sedang lego jangkar di sekitar perairan Ohoi Debut.

"Dari atas speedboat Pak Kapolda berkomunikasi dengan beberapa peserta yang berada di kapal layar untuk memastikan para peserta aman dan nyaman dengan situasi sekitarnya," jelas Kabid Humas.

Puncak kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (24/07/19) dan dibuka langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Drs. H.M Thaher Hanubun. (HumasPolri)

Raih Predikat WTP dari BPK, Rustan Saru Ajak SKPD Kota Jayapura Pertahankan Prestasi

Posted: 23 Jul 2019 11:52 PM PDT

Raih Predikat WTP dari BPK, Rustan Saru Ajak SKPD Kota Jayapura Pertahankan PrestasiJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Wakil Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua, Ir H Rustan Saru, MM pada rapat paripurna DPRD Kota Jayapura penyampaian LKPD tahun anggaran 2018, yang memperoleh predikat WTP oleh BPK harus dipertahankan.

"Pemerintah Kota Jayapura telah mampu mengelola keuangan dengan baik, sehingga memperoleh predikat WTP dari BPK, transparansi, efektifitas dan efisiensi mengelola anggaran cukup ankuntabel sehingga LKPD ini dinilai wajar oleh BPK. Ini langkah awal bagi kita untuk mempertahankannya," katanya menyampaikan pidato Wali Kota Jayapura di ruang rapat paripurna DPRD Kota Jayapura, Selasa (17/07/2019).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Jayapura pada tahun anggaran 2018. Setelah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kota Jayapura memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"APBD Kota Jayapura atas LKPD tahun 2018, mengalami peningkatan Rp 20 Miliar dari tahun sebelumnya walaupun memang DAU kita berkurang dikarenakan ada pengalihan pembayaran gaji guru SMA/SMK yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Papua," katanya.

Wakil Wali Kota meminta kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar mengelola keuangan agar tetap terkendali. Sehingga seluruh program pemerintah kota dapat diikuti denga baik. Dalam WTP tersebut tentu tak lepas dari catatan BPK, salah satunya seperti pengelolaan aset yang masih pelru dilakukan pemetaan.

"Saya kira cukup luar biasa dan sudah dilaksanakan sesuai tata kelola keuangan yang baik, sudah mengikuti aturan yang baik sesuai dengan 4 wilayah tertib di Kota Jayapura yaitu tertib administrasi, tertib aturan, wilayah WTP dan bebas korupsi," katanya. (HumasKotaJayapura)