Type Here to Get Search Results !

Alasan Yairus Gwijangge Meminta Penarikan Personil TNI-Polri dari Nduga, Dipertanyakan

Alasan Yairus Gwijangge Meminta Penarikan Personil TNI-Polri dari Nduga, Dipertanyakan

Alasan Yairus Gwijangge Meminta Penarikan Personil TNI-Polri dari Nduga, Dipertanyakan

Posted: 21 Jul 2019 08:05 PM PDT

Alasan Yairus Gwijangge Meminta Penarikan Personil TNI-Polri dari Nduga, DipertanyakanJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih mempertanyakan pernyataan Bupati Nduga, Provinsi Papua, Yairus Gwijangge yang meminta pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditarik dari kabupaten yang masih terdapat kelompok separatis bersenjata.

Menurut Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, sebelum TNI-Polri ditugaskan, Nduga sudah tidak aman karena telah terjadi rangkaian tindakan kekerasan yang luar biasa dan sangat tidak manusiawi oleh kelompok separatis yang mempersenjatai diri secara illegal dan melakukan pembantaian terhadap orang-orang yang tidak berdosa, melakukan pemerkosaan terhadap guru dan tenaga medis dan melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara yang sah.

"Kalau dibilang Nduga saat ini tidak aman bukan karena hadirnya TNI-Polri, tapi karena adanya kelompok pemberontak yang mempersenjatai diri secara illegal dan telah terjadi pembantaian warga sipil di Kenyam termasuk seorang balita dibacok di kepalanya setelah kedua orang tuanya dibantai di depan matanya, telah terjadi penembakan terhadap pesawat yang menjadi sarana angkutan utama bagi rakyat Nduga, telah terjadi pemerkosaan dan penganiayaan terhadap sejumlah guru dan tenaga medis di Mapenduma, telah terjadi pembantaian secara sadis terhadap puluhan pekerja jembatan karyawan PT. Istaka Karya di Yigi, telah terjadi penyerangan Pos TNI yang mengakibatkan anggota TNI gugur dan luka-luka di Mbua dan lain-lain," ujar dia dalam rilis medianya pada Sabtu (20/07/2019).

Ia mempertanyakan sikap Bupati Gwijangge yang malah memberikan pernyataan Nduga tidak aman setelah aparat keamanan bertindak untuk melakukan pengejaran dalam rangka penegakan hukum. Bukan ketika kelompok separatis melakukan aksi teror mereka.

"Ini indikator apa? Jangan-jangan yang mengangkat senjata di hutan hanya sekedar alat, sedangkan remote controlnya ada di mana-mana? Kenapa justru kehadiran TNI/Polri yang dipersolakan? Kenapa tidak mempersoalkan keberadaan para gerombolan pemberontak? TNI/Polri di tugaskan di Nduga adalah di dalam wilayah kedaulatan negaranya sendiri, kok dianggap salah. Sedangakan sekelompok orang mempersenjatai diri secara illegal tanpa hak dan melakukan tindakan separatis merongrong kedaulatan Negara yang sah justru terkesan dilindungi. " tanya dia.

Dilanjutkan sebagian birokrat, pejabat pemda, anggota dewan, pekerja kemanusiaan, LSM dan tokoh agama seolah-olah diam dan bungkam saat KSB melakukan pembantaian, menyerang aparat keamanan, melakukan pemerkosaan.

"Kenapa diam seribu bahasa. Tapi saat negara bertindak mengerahkan alat negaranya yaitu aparat keamanan, kok tiba-tiba berbagai pihak bereaksi, menolak, memprotes, menghujat, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya?" ujar dia.

Ia menegaskan bahwa pembangunan infra struktur di Papua hanya bertujuan untuk digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukanlah untuk menghancurkan masyarakat. Sehingga ia menyayangkan jika ada pejabat yang malah meminta aparat menarik diri dari ancaman keamanan tersebut.

"Bupati  duga menyatakan bahwa kehadiran aparat keamanan non organik di Papua telah menyebabkan ketakutan terhadap rakayat. Tetapi kenapa Bupati tidak pernah mengomentari tentang terjadi pemerkosaan dan pembantaian terhadap puluhan orang yang tidak berdosa? Apakah tindakan mereka tersebut dianggap tidak menyebabkan ketakutan? Apa yang sudah dilakukan Bupati terhadap para pelaku kekerasan tersebut? Kalau Bupati meminta TNI/Polri dari Nduga, apakah Bupati sanggup menangkap para pelaku pemberontak dan serahkan kepada negara untuk menjalani proses hukum?" tanya Kapendam.

Ia menegaskan bahwa tugas TNI dan Polri di Nduga hanya untuk menegakkan hukum yang masih diabaikan oleh segelintir kelompok masyarakat.

"Bila terjadi suatu pelanggaran hukum di suatu tempat atau wilayah, pelakunya bebas berlenggang kangkung, sedangkan aparat penegak hukum dilarang bertindak, lantas siapa yang harus bertindak? Apakah para pelanggar hukum tersebut dibiarkan saja bebas bertidak sekehendaknya? Dan dimana kehadiran negara disaat hukum tidak mampu ditegakkan di wilayah kedaulatannya?" ungkap dia.

Ditegaskan, bupati selaku pemerintah daerah sebelum memangku jabatannya telah disumpah dibawah kitab suci guna menjalankan segala tugas berdasarkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-RI) Tahun 1945, undang-undang dan peraturan lainnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Termasuk melaksanakan program strategis nasional; dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

"Kewajiban membela Kedaulatan Negara bukan hanya tugasnya TNI/Polri, tapi merupakan Hak dan kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia sesuai dengan amanat Konstitusi Negara UUD 1945. Jadi siapapun yang mengakui dirinya sebagai warga negara Indonesia, apapun profesi dan kedudukannya, sedang berdomisili di dalam negri maupun di luar Negri, selain punya Hak mereka berkewajiban membela kedaulatan Negaranya. Siapapun yang berusaha merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesi, mereka tidak hanya berhadapan dengan TNI/Polri tetapi mereka berhadapan dengan seluruh Warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh dunia," ujar Kapendam. (Albert Batlayeri)

Agus Gumiwang Kartasasmita Pastikan Bantuan Pengungsi Nduga Tahap II Tersalurkan

Posted: 21 Jul 2019 08:03 PM PDT

Agus Gumiwang Kartasasmita Pastikan Bantuan Pengungsi Nduga Tahap II TersalurkanJAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan seluruh bantuan tahap II selesai terkirimkan pekan ini. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah menerima laporan dari tim Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang menyatakan seluruh bantuan tahap II akan diterbangkan ke Kabupaten Jayawijaya, pekan ini.

"Kepastian pengiriman bantuan itu didapat setelah tim PSKBS melakukan koordinasi dengan aparat keamanan,dinas propinsi papua dan dinas kabupaten wamena. Selanjutnya tugas dinas kabupaten Wamena mendistribusikannya," kata Agus di Jakarta, Minggu (21/07/2019).

Agus menjelaskan penanganan pengungsi korban konflik kabupaten Nduga harus melibatkan semua unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan TNI/Polri. Pemerintah dalam menangani pengungsi tersebut sangat berhati-hati karena sangat berbeda dengan penanganan pengungsi korban bencana alam.

"Dengan kerjasama semua unsur maka masalah yang dihadapi pengungsi dapat terselesaikan,"jelas mensos.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengakui saat ini pemerintah mengalami kendala dalam melakukan pendataan pengungsi akibat konflik di kabupaten Nduga. Kendala tersebut dikarenakan banyak dari mereka yang berada di rumah kerabatnya.

"Banyak dari mereka yang tinggal di rumah kerabatnya di Wamena. Hal ini menyulitkan identifikasi mereka," jelas Harry.

Harry menambahkan berdasarkan laporan yang diberikan kodim 1702 Jayawijaya disebutkan pengungsi di kabupaten tersebut sudah kembali kerumah keluarga masing-masing. "Di Kabupaten Jayawijaya sudah tidak ada lagi pengungsi," tegas harry.

"Dari laporan itu juga disebutkan tidak ada penghentian bantuan kepada pengungsian di Kabupaten Lanijaya. Pemkab Lanijaya terus menyalurkan bantuan logistik ke pengungsian disana," imbuhnya.

Laporan Kodim tersebut, dikatakan Harry telah menjawab pemberitaan yang menyebutkan adanya pengungsi meninggal akibat tidak ada penanganan dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah mempertanyakan sumber pemberitaan tersebut.

"Dinas Sosial Kabupaten Wamena menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan korban meninggal dunia," tegas Harry.

Harry meminta media dan masyarakat tidak serta merta begitu saja percaya terhadap kabar adanya pengungsi yang meninggal dunia karena tidak adanya bantuan.

Bantuan terhadap pengungsi akibat konflik bersenjata di propinsi papua terdiri dari dua tahap dengan nilai RpRp740.449.000.

Tahap pertama yang telah disalurkan berupa sebanyak 50 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terdiri dari 10 ton lewat Jayapura, 10 ton ke distrik Mbua, distrik Yal, distrik Mbulmu Yalma dan 30 ton melalui Kabupaten Wamena. Bantuan ini telah diserahterimakan kepada pemda Kabupaten Nduga.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan sembako pada tahap pertama kepada pengungsi korban konflik Nduga. Sembako tersebut terdiri dari supermi sebanyaj 1.680 karton,gula pasir sebanyak 9.520 Kg, minyak goreng 9.873 liter, garam 19.200 bungkus, ikan kaleng 9.550 bungkus, kopi 9.550 bungkus dan beras 50 Kg.

Harry menambahkan bantuan tahap II terdiri dari perlengkapan bermain sebanyak 250 paket, perlengkapan belajar anak sebanyak 250 paket, perlengkapan olahraga 30 paket, perlengkapan kebutuhan kelompok rentan (balita, lansia, kebutuhan khusus) sebanyak 850 paket.

"Semua bantuan tersebut saat ini sudah berada di gudang dinas sosial propinsi papua dan siap diterbangkan ke Wamena," tambahnya.

Selain telah memberikan bantuan makanan dan kebutuhan lainnya kementerian sosial juga telah memberikan bantuan layanan dukungan psikososial (LDP) pada bulan februari yang lalu.

Kemensos RI telah melakukann asesmen  kegiatan layanan dukungan psikososial. Hasil asesmen tersebut antara lain menyatakan kebutuhan yang cukup mendesak selain kebutuhan dasar adalah pelayanan kesehatan karena penyintas banyak yang mengalami luka-luka akibat berjalan kaki dari Kab Nduga ke Kab Jayawijaya.

"Asesmen dilakukan terhadap penyintas usia anak sekolah SD sampai SMA dan guru yang mengajar di sekolah darurat di Gereja Kingmi, Distrik Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua," kata Harry.

Hasil asesmen juga menunjukan adanya kesulitan petugas dalam melakukan pendataan pengungsi karena tidak adanya penampungan khusus. Mereka tersebar di rumah sanak saudara sehingga tidak terpantau  pemenuhan kebutuhan dasarnya. Untuk kondisi sekolah yang ada berdasarkan hasil asesmen menunjukan kondisi sekolah darurat yang terbuat dari terpal dan kayu kurang memadai sebagai tempat belajar dan mengajar, mengingat sebagian anak akan menghadapi Ujian Nasional.

Konflik akibat kontak senjata antara aparat TNI polri dengan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egainus Kogoya di Distrik Yal Kabupaten Nduga pada 26 Februari 2019 menyebabkan warga di Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma mengungsi.

Diperkirakan sekitar 2.000 warga mengungsi yang tersebar di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga dan kabupaten Wamena.

Jumlah pengungsi pelajar SD, SMP, SMA sebanyak kurang lebih 600 orang yang terdata di Distrik Mbua, Distrik Yal, Distrik Mbulmu Yalma Kabupaten Nduga sedangkan di Kabupaten Wamena belum diketahui secara pasti karena kondisi pengungsi berada di keluarga atau suku masing-masing.

Begitu pula dengan jumlah pengungsi dewasa dan kelompok rentan lainnya masih belum bisa didata karena kondisi keamanan serta masyarakat yang masih merasa takut untuk berkomunikasi dengan pihak di luar sukunya atau keluarganya. (Kemensos)

Kota Kupang Tuan Rumah Rakor Komda Lansia se Daratan Timor

Posted: 21 Jul 2019 07:30 PM PDT

KUPANG, LELEMUKU.COM - Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah dari kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Kesekretariatan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Tingkat Kabupaten Se­-Daratan Timor dan Rote Ndao Tahun 2019. Pembukaan Rakor dilaksanakan di Nelayan Resto, Jl. Timor Raya, Kota Kupang, Rabu (17/07/2019).

Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari yakni tanggal 17 sd 19 Juli 2019. Hadir Wakil Wali Kota Kupang dr. Hermanus Man didampingi oleh Pj. Sekda Kota Kupang Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang Drs. Yoseph Rera Beka, Plt. Asisten Administrasi Umum Ir. Eduard John Pelt, Kadis Perikanan dan Kelautan Orson G. Nawa, SH dan Camat Oebobo Matheos Maahury, SE serta Camat Kota Raja Rudi Abubakar serta Asisten  Administrasi Umum Setda Provinsi NTT Kosmas D. Lana dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Drs Wilem Foni.

Dalam laporannya, Sekretaris Komda Lansia Provinsi NTT, Drs. Vincentius S. Medi Sera, M.Si mengatakan "Pembangunan yang telah dilakukan oleh negara Republik Indonesia telah menghasilkan masyarakat lansia yang semakin baik dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya usia harapan hidup dari masyarakat Indonesia, secara Nasional 72 tahun."

Di NTT usia harapan hidup masyarakat adalah 68 tahun. Populasi lansia pada penduduk Indonesia tahun 1990  sebanyak 12,7 juta jiwa, pada tahun 2000 bertambah menjadi 14,4 juta jiwa atau naik 7,65%, pada tahun 2010 bertambah menjadi 18,1 juta jiwa atau naik 25,7% dan diperkirakan akan terus bertambah menjadi 28,8 juta jiwa pada tahun 2020.

Sera menyatakan di Provinsi NTT, jumlah lansia pada rahun 2010 sebanyak 349,6 ribu jiwa, tahun 2013 sebanyak 366,4 ribu jiwa atau naik 4,79%, tahun 2014 sebanyak 372,5 ribu jiwa atau naik 6,55%, tahun 2015 sebanyak 385,2 ribu jiwa atau naik 10,16% dan tahun 2016 sebanyak 396,1 ribu jiwa atau naik 13,28% serta tahun 2017 sebanyak 408,3 ribu jiwa atau naik 16,77%,. Oleh karena itu dikatakan Wakil Gubernur NTT selaku Ketua Komda Lansia NTT mendukung penuh kegiatan lansia tahun 2019 ini sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan lansia di NTT.

"Tujuan Rakor yaitu menyamakan persepsi tentang keberadaan komda lansia  di NTT dan Kabupaten/Kota, memberikan sosialisasi dan edukasi tentang Komda lansia, memperkuat kelembagaan sekertariat Komda di  tingkat Kabupaten/Kota, menjalin kerjasama dengan para pihak yang berguna bagi para lansia dan meningkatkan peran serta dari anggota komda lansia tingkat Kabupaten/Kota. Anggota Komda sedaratan Timor dan Rote Ndao yang hadir berjumlah 40 orang," ujar dia.

Wakil Wali Kota Kupang, selaku Ketua Komda Lansia Kota Kupang,  didelegasikan memberi sambutan dan sekaligus membuka kegiatan. Wakil Wali Kota Kupang mengucapkan selamat datang kepada peserta rakor.

"Berbicara tentang lansia merupakan suatu masalah sosial yang aktual, karena umur harapan hidup  lanjut usia semakin panjang. Bahkan di Bandung kemarin, saat puncak acara lansia Nasional, ada wacana untuk merubah undang-undang lansia. Yang sekarang itu umur 60 tahun sudah dianggap lansia, namun karena umur harapan hidup yang semakin tinggi maka standar usia lansia mau diubah ke usia 65 tahun," ujar dia.

"Bapak ibu dan saudara, jangan lupa bahwa semua yang lansia itu adalah orang-orang generasi pendahulu yang sudah atau telah berbuat sangat banyak. Selain itu, lansia juga memiliki pengalaman yang sangat banyak dan pengalaman itu bukan dari pendidikan, namun karena umur arau usia sehingga bisa memiliki pengalaman yang sangat berharga dan sangat baik untuk diberdayakan" sambung Wakil Wali Kota.

Ia menyatakan lansia juga perlu untuk sering bertemu sehingga pihaknya mengusulkan melalui Rakor ini dibuat acara tetap sehingga para lansia bisa sering bertemu.

"Kami di Kota Kupang, memiliki ajang antar lansia untuk sering bertemu. Di arena Car Free Day (CFD)  tiap Sabtu lansia sering bertemu dan ikut senam jantung sehat, juga kami ada program lansia disetiap Puskesmas. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang saya memberikan apresiasi pada Komda NTT  atas penunjukan Kota Kupang  tahun ini sebagai  tuan rumah," ungkap Wakil Wali Kota. (HumasKotaKupang)

Gustav Urbinas Hadiri Tinju Profesional Antara Gesler Ap vs Muhammad Bilal dari Pakistan

Posted: 21 Jul 2019 11:03 AM PDT

Gustav Urbinas Hadiri Tinju Profesional Antara Gesler Ap vs Muhammad Bilal dari PakistanABEPURA, LELEMUKU.COM– Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK mengahadiri Pertandingan Tinju Profesional antara Gesler AP dari Indonesia vs Muhammad Bilal dari Pakistan dalam perebutan gelar WBA dan WBC Asia Pasifik di Gor Waringin Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Sabtu (20/07/2019) malam.

Turut hadir Walikota Jayapura DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM, Presiden WBA Mr. Chalerm Prayadsab, Presiden WBC Mr. Colohm Patchakapati, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Papua Dr. Aloysius Giay, Ketua DRPD Kota Jayapura Abisai Rollo, SH, Sekjen KTPI Pusat Ir. Adrian Ingratubun, MM, Ketua KTPI Prov. Papua Rasmus D. Siahaya, SH., MM.

Sebelum perebutan gelar WBA dan WBC Asia diawali dengan pertandingan partai exibition memperbaiki peringkat amatir dan nasional sebanyak 7 partai diantaranya memperebutkan Sabuk Kapolda Papua dan Walikota Jayapura serta beberapa sabuk lainnya yang diserahkan oleh Kapolres Jayapura Kota dan Walikota Jayapura.

Teddy Pekey selaku ketua penitia menyampaikan kami mempersiapkan sebuah event yang besar begini karena kami bangga Geisler AP mewakili papua dan indonesia di event internasional.

"Terimakasih kepada Kapolda Papua, Walikota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Puncak Jaya, Komisi V DPRP dan Kadispora Provinsi Papua serta donatur lainnya yang telah memberikan bantuan untuk penyelenggaraan event besar ini berlangsung," ujar Teddy Pekey.

Sementara itu, Walikota Jayapura Kota DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM dalam sambutannya menyampaikan kita doakan bersama-sama agar Gesler AP bisa memenangkan pertandingan malam ini, itu adalah doa dari seluruh masyarakat papua.

"Ini merupakan pertandingan profesional, kami pemerintah daerah hanya bisa mendukung dan mendanai dan yang mengatur pertandingan adalah orang perorangan," ujar Walikota Jayapura sekaligus membuka secara resmi pertandingan tinju profesional antara Geisler AP vs Muhammad Bilal ditandai dengan pemukulan tifa.

Dalam duel memperebutkan gelar WBA dan WBC, Geisler AP mempertahankan gelar juara kelas ringan super Internasional World Boxing Council (WBC) Asia Pasif 63 Kg setelah hasil draw.

Duel yang rencananya berlangsung selama 10 ronde harus dihentikan pada ronde keenam setelah pelipis kiri Geisler terluka karena benturan kepala lawannya Muhammad Bilal.

Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Kerja Perwakilan Unicef Jakarta

Posted: 21 Jul 2019 10:55 AM PDT

Jefirstson Riwu Kore Terima Kunjungan Kerja Perwakilan Unicef JakartaKUPANG, LELEMUKU.COM - Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi Stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.

Data Dinas Kesehatan Kota Kupang berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2018 terdapat sebanyak 3.438 anak penderita Stunting di Kota Kupang, semenjak itu Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan dengan dibantu oleh program dari UNICEF gencar untuk menangani serta mengendalikan masalah gizi buruk di Kota Kupang dan Stunting.

Dinas Kesehatan Kota Kupang mengadopsi Program penanggulangan gizi buruk berbasis masyarakat yang diterapkan UNICEF yang sebelumnya telah berhasil dilaksanakan di daerah-daerah lain di NTT. Ada empat komponen inti penanganan gizi buruk terintegrasi yang dilakukan UNICEF yakni mobilisasi masyarakat, skrining dan tindak lanjut untuk mengidentifikasi anak-anak gizi buruk sedini mungkin di tingkat masyarakat.

Hal tersebut yang mendasari pertemuan UNICEF dengan Walikota Kupang yang dilaksanakan hari ini, Rabu, (17/07/2019) di ruang Kerja Walikota kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH. Kunjungan terbagi menjadi dua tahap. Kunjungan pertama dari Mrs. Daisy Duru-Iheoma dari UNICEF Jakarta, Mr. Seerat Kaur dan Mrs. Keeran Sivarajah dari Dalberg International yang bertujuan untuk mengevaluasi program-program kesehatan dukungan UNICEF di Kota Kupang, mendapat masukan tentang isu-isu kesehatan di Kota Kupang dan mendapat masukan dari Walikota Kupang dan jajaran tentang isu-isu lain yang diharapkan dapat UNICEF bantu kedepannya.

Wali Kota Kupang ketika menerima kunjungan tersebut mengatakan bahwa Kota Kupang sendiri masih membutuhkan penanganan terhadap isu kesehatan terutama kanker dan program imunisasi. Selain masalah kesehatan, pendidikan juga menjadi perhatian besar dari Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupang telah menyalurkan bantuan berupa seragam untuk anak-anak usia sekolah di beberapa sekolah yang ada di wilayah Kota Kupang, meskipun dirasa belum mencakup seluruh kebutuhan saat ini.

Pemerintah Kota Kupang berupaya secara serius turut memantau pelaksanaan program-program UNICEF agar benar-benar sampai ke masyarakat khususnya anak-anak yang menjadi fokus utama. "Kami berterima kasih kepada pihak UNICEF yang telah memberi perhatian dan membantu Kota Kupang dalam bidang kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak yang dinilai sangat strategis dan menjadi fokus Pemerintah Kota Kupang," kata Wali Kota Kupang.

Terkait masalah sanitasi dan kesehatan yang paling banyak terjadi di Kota Kupang, terutama masalah gizi buruk pada anak-anak, menurut Walikota Kupang masih mengalami kendala terkait keterbatasan anggaran tetapi Pemerintah Kota Kupang akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk masalah-masalah tersebut. Isu kesehatan lainnya antara lain kekurangan air bersih yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, selain karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah pada tempatnya.

Dinas Kesehatan Kota Kupang melalui perwakilannya menyampaikan bahwa beberapa program UNICEF di Kota Kupang sudah terlaksana dengan baik, diantaranya program yang bersentuhan langsung dengan ibu-ibu dan anak-anak, sedangkan untuk masalah kesehatan bagi orang dewasa seperti Kanker, HIV, serta kesehatan lingkungan seperti tempat pembuangan sampah dan jamban yang belum memadai. Masalah Stunting sudah dikendalikan dengan cara pemberian obat cacing bagi anak sekolah, sedangkan penyakit menular menjadi fokus utama karena dari waktu ke waktu prevalensinya semakin meningkat.

Kunjungan kedua oleh Mrs. Jee Hyun Rah, yang mengepalai urusan gizi di UNICEF Jakarta, beliau bersama tim nutrisi UNICEF berkunjung ke NTT, yakni Kabupaten Belu dan Kota Kupang untuk melakukan diskusi kelompok terfokus tentang penanganan Stunting di Kota Kupang, terutama melihat kebutuhan dan kesenjangan yang ada, dan hasilnya akan dirumuskan dalam bentuk usulan intervensi yang dapat didukung UNICEF.

Dalam kesempatan bersama Walikota Kupang, Mrs. Jee Hyun Rah menyampaikan bahwa Kota Kupang memang mengalami kasus gizi buruk tetapi ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Kupang yang telah menerapkan pemerintahan yang baik serta komitmen secara politis dalam hal pengendalian kasus gizi buruk pada balita dengan mengalokasikan anggaran yang memadai serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga kesehatan dan sumber daya manusianya.

Turut hadir mendampingi Walikota Kupang dalam kesempatan tersebut antara lain Kepala Bappeda, Ir. Eduard John Pelt, Kepala Dinas Sosial, drg. Retnowati, Kepala Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah, Yanuar Dally, SH, M.Si, dan Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. (HumasKOtaKupang)

Satgas Kesehatan Gulben Berikan Layanan Kesehatan ke Pengungsi di Balitata

Posted: 21 Jul 2019 09:25 AM PDT

Satgas Kesehatan Gulben Berikan Layanan Kesehatan ke Pengungsi di BalitataLABUHA, LELEMUKU.COM - Dalam rangka memberikan pertolongan secara maksimal, tim kesehatan penanggulangan bencana alam yang dipimpin Dandenkesyah Ternate Letkol Ckm Satria Joni melakukan jemput bola dengan mendatangi dan melakulan pelayanan kesehatan di tenda-tenda pengungsian.

Seperti halnya di Desa Balitata, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Jumat (19/07/2019) tim dengan 5 orang tenaga medis memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan hingga monitoring kesehatan anak karena pada usia tersebut yang sangat rentan terjangkit penyakit.

Sementara itu dalam keterangannya Dandenkesyah Ternate menyampaikan bahwa dalam penanggulangan bencana alam ini kita telah berkordinasi dengan berbagai pihak baik Dinas Kesehatan maupun relawan-relawan.

"Sehingga kita bagi berdasarkan point-point terdekat serta melakukan pelayanan kesehatan selama 1x24 jam selain itu kita juga lakukan jemput bola dengan mendatangi tenda-tenda pengungsian sehingga kita mengharapkan pelayanan kesehatan ini dapat berjalan secara maksimal," jelas dia. (Penrem152)

Pemkot Kupang, GMIT, GMMI dan Katedral Kupang Tandatangani PKS Pelayanan Pastoral

Posted: 21 Jul 2019 09:02 AM PDT

Pemkot Kupang, GMIT, GMMI dan Katedral Kupang Tandatangani PKS Pelayanan PastoralKUPANG, LELEMUKU.COM - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Kupang dengan Gereja Masehi Injili Timor (GMIT), Sinode Gereja Masehi Musafir Indonesia (GMMI), Paroki Katedral Kristus Raja Kupang terkait Pelayanan Pastoral atau Kerohanian di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) S. K. Lerik Kota Kupang berlangsung  di ruang kerja Wali Kota Kupang, Kamis (18/07/2019).

Hadir dalam pertemuan, Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH, RD. Ambrosius B. Ladjar dari Paroki Katedral Kristus Raja Kupang, Pdt. Ros Hotty Day Perwakilan dari GMIT Sinode dan Welmince Sampi Karo ST.h Perwakilan dari GMMI.

Sebelum melakukan penandatanganan perjanjian tersebut, Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan dari  GMIT Sinode, GMMI, Paroki Katedral Kristus Raja Kupang dalam bentuk pelayanan non fisik terhadap warga Kota Kupang yang sedang dirawat di rumah sakit SK Lerik

"Harus ada perubahan dalam sistem komunikasi, dan dalam pelayanan tidak saja melayani orang yang sakit, tetapi juga memberikan pelayanan kepada semua karyawan dan tenaga medis yang melayani di Rumah Sakit S.K. Lerik Kupang melalui pelayanan doa sehingga bisa menguatkan, membangkitkan emosional para karyawan dan tenaga medis yang ada untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi," Harap Wali Kota Kupang.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama turut disaksikan oleh Penjabat Sekda Kota Kupang Ir. Elvianus Wairata, M.Si , Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang Drs. Yoseph Rera Beka, Kepala Bagian Hukum Marthin Alan Y. Girsang SH, MH, Bagian Kerja Sama Johanes D. B. B. K. Assan, S.Kom, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Drs. Martheus Eustakhius dan Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Kupang Januar Dally SH, M.Si. (HUmasKotaKupang)

Jaga Kerukunan di Kota Kupang, Jefirstson Riwu Kore Buka Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan

Posted: 21 Jul 2019 08:51 AM PDT

Jaga Kerukunan di Kota Kupang, Jefirstson Riwu Kore Buka Sosialisasi Forum Pembaharuan KebangsaanKUPANG, LELEMUKU.COM - Kegiatan Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (18/07/2019).

Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH yang didampingi oleh Kepala Bakesbang Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH, M.Si, selaku nara sumber, yang mewakili Komandan Kodim 1604 Kupang, Letkol (Kav) F. X. Aprilian Wicaksono, S.Sos dan Ketua Forum Pembaharuan Kebangsaan Kota Kupang dan tamu undangan lainnya.

Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk panel diskusi yang diikuti oleh 102 orang yang terdiri dari 55 orang tokoh masyarakat, 44 orang tokoh agama dan 3 orang pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) di Kota Kupang.

Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan membahas Peranan Forum Pembauran Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan, dan 4 Pilar Kebangsaan. Hal ini dipandang penting  agar dapat semakin menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas sosial tanpa memandang asal usul, latar belakang sosial, agama dan strata sosial guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Kupang yang rukun, damai, harmonis, dan bersatu dalam kebhinekaan.

"Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah membekali dan menambah wawasan bagi tokoh agama, masyarakat dan pimpinan ormas yang ada di tiap kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Kupang untuk menjabarkan referensi yang berkaitan dengan pembaharuan kebangsaan untuk saling menghormati, dan menghargai," jelas Kabid Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Kupang, Hijayas Uthan Mode, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Panitia.

Kegiatan Sosialisasi Forum Pembaharuan Kebangsaan bertujuan untuk Melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan bangsa dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Mendorong terwujudnya pembaharuan kebangsaan guna memperkokoh integritas nasional serta meningkatkan kedaulatan NKRI; serta terpeliharanya kehidupan yang rukun dan harmonis antar ras, suku, budaya dan agama.

"Situasi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sejak reformasi hingga saat ini masih diwarnai dengan fenomena sosial dan politik yang sangat dinamis. Hal ini ditambah lagi dengan  meningkatnya tantangan yang paling berpotensi menjadi ancaman terhadap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa" ujar Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dalam sambutannya.

"Saya mengapresiasi peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama di Kota Kupang serta besar harapan Saya agar setelah sosialisasi ini para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat", himbau Wali Kota Kupang. (HumasKotaKupang)

Joice Fatlolon Nilai Lomba Desa Tingkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Tanimbar

Posted: 21 Jul 2019 08:07 AM PDT

Joice Fatlolon Nilai Lomba Desa Tingkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat TanimbarJoice Fatlolon Nilai Lomba Desa Tingkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Joice Fatlolon Pentury, SP menilai bahwa Lomba Desa Tingkat Regional IV yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintah Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) setiap tahunnya akan memberi peningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat di Tanimbar.

"Kehadiran bapak dan ibu tim penilaian dapat membawa perubahan yang besar, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Semoga Tanimbar ke depan bisa maju dan sejajar juga dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Indonesia," ujar dia saat menjamu makan malam Tim Penilaian Lomba Desa Kemendagri di Pendopo Rumah Bupati pada Senin (16/07/2019).

Joice mengungkapkan secara khusus melalui Tim Penilaian Lomba Desa Kemendagri yang telah mendatangi Desa Latdalam di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) sebagai wakil Maluku di lomba tersebut untuk melakukan penilaian telah memberikan banyak motivasi dan ide-ide baru kepadanya dalam menjalankan program PKK guna membuat perubahan di daerah  yang berbatasan langsung dengan Australia dan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penilaian lomba desa tersebut.

"Sebenarnya banyak hal yang bisa kita bisa buat, hanya saja terhalang dengan ketidaktahuan kita. Contohnya tim penilaian ini telah datang dan membawa inovasi-inovasi baru, mereka sangat terbuka dan komunikatif, kita jadi tahu banyak peluang yang kita punya," nilainya.

Tim penilaian lomba desa yang mengunjungi Kepulauan Tanimbar diketuai oleh Herie Saksono selaku Peneliti Madya Bidang Bisnis dan Managemen Kemendagri bersama anggotanya Hotnier Sipahutar selaku Ahli Peneliti Utama Bidang Kebijakan Publik, Simon Makarios Arvan selaku Kepala Seksi (kasi) Penugasan Urusan Pemerintahan, Abas Supriyadi selaku Kasi Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah IV B, Sri Wahyu Firman selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan dan Dian Susanty selaku Staf EPD. (Laura Sobuber)

Cek Kondisi Pasca Pemindahan, Richard Louhenapessy Kunjungi Puskesmas Airlow

Posted: 21 Jul 2019 08:06 AM PDT

Cek Kondisi Pasca Pemindahan, Richard Louhenapessy Kunjungi Puskesmas AirlowAMBON, LELEMUKU.COM - Walikota Ambon, Provinsi Maluku Richard Louhenapessy didampingi Wakil Walikota, Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru serta Pimpinan OPD terkait melakukan kunjungan ke Puskesmas Airlouw pada Sabtu (20/07/2019).

Adapun maksud kunjungan Walikota dan tim ke Puskesmas Airlouw adalah untuk melihat langsung Puskesmas tersebut yang merupakan pindahan dari Latuhalat dan masih belum beroperasi secara maksimal dikarenakan keterbatasan peralatan yang dibutuhkan oleh tenaga medis.

Selain peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien, tenaga medis yang bertugas juga meminta bantuan berupa alat transportasi yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelayanan di wilayah tersebut.

Dengan melihat langsung kondisi dilapangan, Walikota meminta Dinas Kesehatan untuk membuat Rencana Anggaran yang mengakomodir kebutuhan dari Puskesmas tersebut. (DiskominfoAmbon)

Bahas e-coli di Pasar Arumbae, Pemkot akan Gelar Rakor dengan Badan Karantina dan Balai POM

Posted: 21 Jul 2019 08:06 AM PDT

Bahas e-coli di Pasar Arumbae, Pemkot akan Gelar Rakor dengan Badan Karantina dan Balai POMAMBON, LELEMUKU.COM – Guna memastikan tercemar tidaknya ikan yang didagangkan di Pasar Arumbae, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Pemerintah Kota (Pemkot) akan melakukan rapat koordinasi bersama Balai Karantina Ikan dan Badan POM.

Hal itu disampaikan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy seusai lakukan kunjungan di Pasar Arumbae Ambon, Sabtu (20/07/2019).

Menurut Walikota, sejauh ini berdasarkan hasil penelitian, air yang ada disekitar pasar arumbae yang terindentifikasi tercemar e-coli. "Hanya air yang dipastikan tercemar bakteri tersebut, karena itu Pemkot sudah mengambil langkah dengan menyediakan air bersih bagi pedagang di Pasar Arumbae," terang Walikota.

Terkait telah tercemarnya Ikan yang dijual disana, Walikota mengatakan, dirinya sendiri pun masih mengkonsumsi ikan yang dijual di Pasar Arumbae.

"Saya dan keluarga masih makan ikan yang dijual dipasar arumbae, kalau memang ikannya tercemar, pasti kesehatan saya juga sudah terganggu," aku Walikota.

Oleh karena itu, demi memastikan tercemar tidaknya, serta untuk menghilangkan kegelisahan masyarakat akan informasi tersebut, Walikota meminta Dinas terkait untuk segera melakukan rakor.

"Saya sudah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk sesegera mungkin melakukan rakor dengan Badan POM dan Balai Karantina Ikan," jelasnya.

Selain melakukan kunjungan di Pasar Arumbae, Walikota yang didampingi Wakil Walikota, Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru serta Pimpinan OPD terkait juga melakukan kunjungan di Lokasi Pasar Mardika, Rumah Potong Hewan serta Puskesmas Airlouw. (DiskominfoAmbon)

Polda Sulawesi Utara Ungkap Jual Beli Tengkorak Satwa Liar Via Medsos

Posted: 21 Jul 2019 07:50 AM PDT

Polda Sulawesi Utara Ungkap Jual Beli Tengkorak Satwa Liar Via MedsosMANADO, LELEMUKU.COM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Utara berhasil mengungkap kasus penjualan tengkorak satwa-satwa liar di Manado. Barang bukti yang diamankan berupa tengkorak satwa liar Yaki, Babi Rusa dan Anoa.

Tengkorak-tengkorak tersebut dijual oleh tersangka RM warga kota Manado di halaman media sosial dan melakukan transaksi di beberapa hotel yang ada di Kota Manado.

Tersangka RM sendiri sudah diamankan oleh aparat Kepolisian sejak 29 Juni 2019 lalu, namun kasus ini baru diungkap setelah Polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan semua barang bukti.

"Tengkorak hewan satwa liar yang berhasil diamankan adalah hewan Yaki, Anoa dan Babi Rusa. Selain itu, ada juga satu kepala Anoa yang masih utuh atau baru saja disembelih," jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol Yandri Irsan, Minggu (21/07/2019).

Penangkapan tersangka sendiri diawali dengan adanya laporan masyarakat bahwa ada akun media sosial yang mempromosikan penjualan tengkorak satwa liar. Setelah dilakukan penelusuran halaman media sosial tersebut, Polda Sulut kemudian menyamar menjadi pembeli.

"Kami janjian disalah satu hotel yang ada Malalayang untuk bertemu. Setelah ketemuan, kami langsung tangkap," terang Kombes Pol. Yandri Irsan.

Perwira menengah Polda Sulut mengatakan dari pengakuan tersangka RM, tengkorak hewan satwa liar didapatkannya dari daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana dirinya membeli dari para pemburu yang beroperasi di daerah tersebut.

Tengkorak-tengkorak itu dibeli tersangka dengan harga bervariasi tergantung besar dan kesulitan menemukan hewan tersebut. Untuk Yaki katanya Rp200 ribu, Anoa Rp300 ribu dan babi rusa mencapai Rp500 ribu atau lebih dan dijual kembali dengan harga dua kali lipat.

"Tersangka RM akan dikenakan pasal 40 ayat 2 jo Pasal 21 ayat 2 huruf D, Undang-undang nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Untuk saat ini kami baru menetapkan satu tersangka, kami masih terus melakukan penggalian informasi lebih lanjut," tutup Kombes Pol Yandri Irsan.(HumasPolri)

Tjahjo Kumolo Ungkap Polri Berperan Jaga Stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2019

Posted: 21 Jul 2019 07:47 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, S.H., mengungkapkan Polri dan TNI sangat berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2019.

"Peran Polri jelas dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama Pemilu 2019" tegas Mendagri RI saat menjadi pembicara dalam Sespimti Sespim Lemdiklat Polri di PTIK, Jakarta, Kamis (18/07/2019).

"Di daerah, Kapolda, Kapolres, Kapolsek harus bekerjasama, jaga hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama agar keamanan stabil sampai ke tingkat nasional sesuai Nawa Cita," ungkap Mendagri.

"74 tahun kita merdeka, kita menghadapi konteks tantangan yang berupa radikalisme dan nilai-nilai di luar Pancasila. Oleh karena itu sila Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, itu adalah harga mati, Tribrata Polri, Panca Prasetya Korpri, dan Sapta Marga juga sama menjaga 4(empat) konsensus bernegara. Oleh karenanya mestinya soal ideologi sudah selesai, agar kita fokus membamgun negara ini dan menjadi negara maju didunia ," jelas Mendagri.

Sebagaimana diketahui, bunyi Nawa Cita poin pertama yaitu "Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim." Program prioritas Pemerintah Jokowi-JK tersebut diharapkan dapat diwujudkan oleh Polri dan TNI yang solid.(HumasPolri)

Andap Budhi Revianto Minta Nasabah Tetap Tenang, Saat Gangguan di Bank Mandiri.

Posted: 21 Jul 2019 07:47 AM PDT

Andap Budhi Revianto Minta Nasabah Tetap Tenang, Saat Gangguan di Bank Mandiri.BATAM, LELEMUKU.COM - Saldo nasabah Bank Mandiri akibat error membuat heboh nasabahnya. Banyak yang penasaran ingin melihat apakah saldo mereka masih aman atau tidak.

Kapolda Kepri Irjen Pol. Andap Budhi Revianto melalui Kabid Humas Polda Kepri Kombes S Erlangga meminta agar nasabah tetap tenang sambil mencari informasi di bank terdekat.

"Dimohon masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusifitas Kepulauan Riau yang kita cintai bersama. Dan melaporkan apabila terjadi sesuatu kepada pihak yang berkompeten (Bank Mandiri )," ujar Kombes Pol. Erlangga Sabtu (20/7/2019).

Kabid Humas menambahkan, sesuai penjelasan Wisnu Jatmiko Area Head Bank Mandiri wilayah Kepri kepada polisi, bahwa Bank Mandiri saat ini tengah melakukan pemeliharaan.

Yakni pemeliharaan sistem teknologi dalam rangka peningkatan pelayanan transaksi keuangan nasabah, dan terdapat 32 cabang Bank Mandiri.

"Dalam prosesnya maka sementara waktu akan berdampak pada sistem IT yang saat ini dilakukan normalisasinya. Bank Mandiri juga memastikan bahwa dana nasabah tetap aman serta terjamin aman tidak akan berkurang," jelas Kabid Humas menyampaikan kata-kata Wisnu Jatmiko.
Sebagai bentuk pelayanan pihak Bank

Mandiri Cabang Nagoya membuka layanan dan memberikan penjelasan kepada Masyarakat. Kantor Pusat juga sudah melakukan press release pada pukul 10.00 WIB. Info lebih lanjut* dapat menghubungi Mandiri call 14000, +62-21-52997777 atau cabang mandiri terdekat

Selain itu, pihak Bank Mandiri Wilayah Kepri juga memberikan line khusus untuk masyarakat Kepri di alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Batam/Kepri
Jl Imam Bonjol No 90, Nagoya, Batam, Kepri. Telp 0778-454 444. (HumasPolri)

Sambut HUT RI Ke-74, Polres Metro Jaksel Gelar Sosialisasi Anti Narkoba

Posted: 21 Jul 2019 07:40 AM PDT

JAKARTA SELATAN, LELEMUKU.COM - Polres Metro Jakarta Selatan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penyalahgunaan Narkoba pada Car Free Day di Jalan Pintu 1 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (21/07/2019).

Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) yang ke-74. Sosialisasi dan edukasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Vivick Tjangkung.

"Kegiatan ini untuk menggugah masyarakat secara psikologi, mental terhadap penyalahgunaan narkoba," ujar jelas Kasatresnarkoba Polres Metro Jaksel tersebut.

Polres Metro Jaksel juga menyiapkan tes kesehatan gratis seperti cek gula darah, tensi, dan kolestero yang dikunjungi oleh 500 orang untuk mengecek kesehatannya.

"Kami juga membuka penerimaan untuk melakukan tes urine, baik itu untuk kantor kepemerintah, kelembagaan, dan swasta. Secara gratis kita ingin membantu untuk melakukan tes urine. Nanti mereka masukkan permintaan kepada kita, nanti kita datang," pungkas Polwan yang berpangkat Perwira Menengah tersebut. (HumasPolri)

Mohammad Iqbal Ungkap Keamanan Modal Utama Jaga Kedaulatan

Posted: 21 Jul 2019 07:40 AM PDT

Mohammad Iqbal Ungkap Keamanan Modal Utama Jaga KedaulatanJAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Irjen Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., mengatakan keamanan negara dan ketertiban masyarakat merupakan modal negara untuk bertahan menjaga kedaulatan.

"Ini adalah modal. Sama halnya dengan keamanan, mungkin juga bukan segala-galanya, tetapi tanpa keamanan semua yang ada di dalam negara tidak ada apa apanya," terang Kadiv Humas Polri di pameran Indo Security Expo and Forum di Plennary Hall JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/07/19).

Dalam pameran tersebut, Kadiv Humas Polri mengunjungi beberapa gerai pameran di antaranya, Divisi TIK Polri, Pol Air Polri, Satlantas Polri, Pusdokkes Polri, Pus Inafis Polri dan Divisi Humas Polri.

Kadiv Humas Polri juga mengunjungi kompetisi siber yang diinisiasi oleh Polri. Kompetisi itu didukung Divisi Humas Polri dan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII).

Selanjutnya Kadiv Humas Polri menerangkan bahwa Cyber Competition diikuti oleh para milenial. Mereka yang berkompetisi memiliki kemampuan dalam mengantisipasi akses ilegal dan peretas.

Kaitan antara kompetisi siber dengan pameran untuk menunjang keamanan yang telah diterapkan. Banyak institusi dan lembaga yang turut memamerkan alat keamanan yang digunakan.

"Karena keamanan pada era sekarang mutlak harus ditunjang oleh tools dan instrumen-instrumen yang ada dan super canggih," jelas Kadiv Humas Polri.

Menurut Kadiv Humas Polri, pameran ini harus dikembangkan dan diadakan secara berkelanjutan.

"Itu juga sama saja menunjang tugas-tugas kepolisian dalam aspek keamanan seperti adanya CCTV dan face recognition," tutup Kadiv Humas Polri. (HumasPolri)

Polisi dan Warga Evakuasi Seorang Ibu Pengungsi Gempa di Halsel ke Puskesmas Untuk Melahirkan

Posted: 21 Jul 2019 07:34 AM PDT

Polisi dan Warga Evakuasi Seorang Ibu Pengungsi Gempa di Halsel ke Puskesmas Untuk MelahirkanLABUHA, LELEMUKU.COM - Pasca terjadinya gempa bumi tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel),  Provinsi Maluku Utara (Malut) beberapa wilayah mengalami kerusakan yang cukup besar. Menyikapi hal tersebut, masyarakat terpaksana mengungsi dikarenakan kondisi bangunan rumah mereka yang rusak akibat gempa.

Kisah menegangkan terjadi kepada salah satu pengungsi yang harus melakukan proses melahirkan. seorang ibu hamil yang merupakan korban gempa, bernama Wainda Laode (23) warga asal Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Sabtu (10/07/2019).

Brigadir Suardi bersama warga turut bahu-membahu mengevakuasi ibu yang melahirkan tersebut ke Puskemas terdekat. Saat itu, Brigadir Suardi beserta beberapa personel sedang melakukan pemantauan di beberapa lokasi pengungsian.

"Saat itu kita melakukan pemantauan di beberapa lokasi pengungsian, dan tiba-tiba tepatnya di Desa Bumi Rahmat ada yang meminta tolong karena ada yang mau melahirkan," ungkap Brigadir Suardi.

Brigadir Suardi tersebut merupakan salah satu personel Polri yang bertugas di Polsek Saketa.

"Alhamdulillah ibu hamil ini langsung kami angkut mengunakan mobil Patroli Polsek Saketa yang digunakan tim gabungan Satuan Polda Malut dan wartawan dilarikan ke Puskesmas Terdekat," ungkap dia. (HumasPolri)

Pura-pura Sebagai WN Brunei, Polisi Amankan Komplotan Penipu dan Pemeras Uang

Posted: 21 Jul 2019 07:27 AM PDT

Pura-pura Sebagai WN Brunei, Polisi Amankan Komplotan Penipu dan Pemeras UangJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menggunakan modus berpura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam yang hendak menjual 500 unit handphone, Polda Metro Jaya berhasil amankan tiga tersangka, yakni MH (36), S (45), dan AS (39) di lokasi yang berbeda.

"Modusnya tersangka MH dia ngaku WNA Brunei. Dia ngaku WNA yang punya barang hp sebanyak 500 buah ingin dijual," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono.

Para tersangka menyasar korban di mal-mal di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun modus awal penipuan tersebut dengan cara tersangka MH berpura-pura meminjam korek kepada korban. Selanjutnya, MH akan mengajak korban berbincang dan mengaku sebagai WNA asal Brunei. Lalu, tersangka S datang dan menghampiri keduanya. Ia akan mengaku sebagai seseorang yang bekerja di Pertamina dan teman dari MH. Untuk meyakinkan korbannya, S akan berpakaian rapih selayaknya pekerja kantoran.

"(Kemudian tersangka MH) membisiki korban, dia punya handphone 500 unit dan mau jual. Kalau terjual nanti bapak (korban) saya kasih fee 15 persen, tapi syaratnya pinjam rekening. Dengan tipu daya (tersangka), korban menurut dan memberikan nomer rekening," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Begitu korban terperangkap dalam tipu daya tersangka, korban akan dibawa ke ATM terdekat untuk menunjukkan saldo awal di rekening korban. Saat itu lah, tersangka akan mulai melancarkan aksinya untuk memeras uang dari korban.

"Saat sudah oke, karena diimingi 15 persen (keuntungan) dia (korban dan tersangka) akhirnya masuk ke ATM. Pelaku bilang ke korban cek dulu saldo mu berapa. Korban masukin kartu ATM dan tekan pin dan pin ini yang diingat sama pelaku," jelas Kombes Pol. Argo Yuwono.

"Saat oke lihat saldo dan keluar lagi kartunya, entah gimana caranya kartunya bisa ditukar dengan yang palsu. Setelah dapat (kartu ATM korban) tersangka pergi," imbuh Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Atas perbuatanya, para tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP, 378 KUHP dan Pasal 3, 4, 5 junto Pasal 2 ayat (1) huruf P dan R UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketiganya terancam hukuman selama 20 tahun penjara. (HumasPolri)

Final Piala Presiden, Polda Metro Jaya Kerahkan 12,359 Personel Gabungan

Posted: 21 Jul 2019 07:27 AM PDT

Final Piala Presiden, Polda Metro Jaya Kerahkan 12,359 Personel GabunganJAKARTA, LELEMUKU.COM - Polda Metro Jaya akan menerjunkan sebanyak 12.359 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan Persija Jakarta vs PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (21/07/2019).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono menjelaskan Pengamanan pertandingan leg pertama final Piala Indonesia itu dibagi dalam empat lapis.

"Pengamanan lapis pertama di dalam stadion, lapis kedua di lingkungan luar stadion, kemudian lapis ketiga di daerah GBK, dan lapis keempat, yakni ruas jalan menuju GBK," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono.

Perwira menengah Polda Metro Jaya mengatakan, pihaknya mengizinkan suporter dari kedua klub tersebut untuk menonton secara langsung pertandingan di SUGBK.

Mantan Kabid Humas Polda Jatim tersebut mengimbau para suporter untuk tidak membawa senjata tajam atau botol minuman ke dalam area SUGBK.

Kombes Pol. Argo Yuwono juga meminta agar para suporter menonton pertandingan secara tertib dan damai guna menghindari keributan.

"Imbauan kepada penonton untuk tidak membawa barang-barang yang dilarang dan tidak melakukan pengrusakan di stadion. Kita harus menjaga Stadion GBK karena itu adalah stadion kebanggaan kita," tutup Kabid Humas Polda Metro Jaya. (HumasPolri)

Polda Jambi Tangkap 18 Anggota SMB Pelaku Pencurian dan Perusakan Aset PT WKS

Posted: 21 Jul 2019 07:24 AM PDT

Polda Jambi Tangkap 18 Anggota SMB Pelaku Pencurian dan Perusakan Aset PT WKSKUALA TUNGKAL, LELEMUKU.COM - Polda Jambi kembali melakukan penangkapan terhadap 18 orang pelaku pencurian dan perusakan hutan serta aset PT Wirakarya Sakti (WKS) di Basecamp Distrik VIII di Desa Bukit Bakar, Kecamatan Renah Mandaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (TJB), Jambi, pada Sabtu (20/07/2019).

Pelaku tersebut juga merupakan anggota kelompok Serikat Mandiri Batanghari (SMB) yang melakukan penyerangan terhadap TNI-Polri beberapa waktu yang lalu.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi, Kombes Pol. M Edi Faryadi menjelaskan bahwa 18 orang laki-laki ditangkap dari kamp kelompok SMB yang ada di dalam hutan Kabupaten Batanghari. "Lokasi kamp itu berbatasan dengan kantor PT WKS di Distrik VIII Kabupaten Tanjungjabung Barat, tempat mereka melakukan aksi kejahatannya," terang Dirreskrimum.

Sebanyak dua senjata api rakitan, 14 senjata tajam, dan empat bambu runcing serta beberapa unit telepon genggam berhasil diamankan Polisi. "Mereka masih melakukan tindakan anarkis seperti memecahkan kaca mobil yang melintasi kawasan tersebut, maka pihak kepolisian dan TNI yang berjumlah sekitar 200 orang itu masih akan terus berjaga di kawasan tersebut untuk mengantisipasi adanya tindakan susulan," tambah Kombes Pol. M. Edi.

Polda Jambi juga telah menjadikan 41 orang dari 45 orang yang diamankan sebagai tersangka perusakan serta pencurian terhadap fasilitas PT Wirakarya Sakti (WKS) di Basecamp Distrik VIII di Desa Bukit Bakar. (HumasPolri)

Lukas Akbar Abriani Dampingi Abdul Gani Kasuba Kunjungi Pengungsi Pasca Gempa di Halsel

Posted: 21 Jul 2019 07:18 AM PDT

Lukas Akbar Abriani Dampingi Abdul Gani Kasuba Kunjungi Pengungsi Pasca Gempa di HalselLABUHA, LELEMUKU.COM - Gempa sebesar 7,2 magnitudo yang melanda Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Minggu (01/07/2019) telah memberikan dampak kerusakan yang cukup besar. Menyikapi hal tersebut, segala unsur baik pemerintah, Polri, TNI, serta lembaga lainnya bahu-membahu membantu para korban bencana gempa tersebut.

Kali ini, Wakapolda Maluku Utara, Kombes Pol Lukas Akbar Abriani S.I.K. M.H., beserta beberapa pejabat utama Polda Malut kembali tiba di Halmahera Selatan guna mendampingi Gubernur Malut KH. Abdul Gani Kasuba Lc., dalam rangka monitoring penanganan korban gempa Kab. Halmahera Selatan, Sabtu (21/07/2019).

Disela-sela kesempatan tersebut, Wakapolda Malut turut menyampaikan beberapa hal kepda para pengungsi. "Disini kami ingin memastikan bahwasanya bapk ibu sekalian tidak khawatir karena Kami dari unsur TNI-POLRI, Basarnas dan Pemerintahan berada di tengah tengah kalian semua manakala ada hal hal yang perlu di butuhkan segera di sampaikan dan akan kami tindaklanjuti," ungkap Wakapolda Malut.

Kunjungan kali ini, Gubernur Malut dan Wakapolda Malut melakukannya kebeberapa desa diantaranya Desa Liaro, Desa Pigaraja, Desa Yomen, Desa Pasipalele untuk memastikan kesehatan dan kondisi psikologis warga masyarakat yang terkena dampa gempa dalam kondisi baik serta penyaluran logistik bantuan berjalan dengan baik. (HumasPolri)

Jefirstson Riwu Kore Ungkap Disiplin Harga Mati ASN Kota Kupang

Posted: 21 Jul 2019 05:40 AM PDT

Jefirstson Riwu Kore Ungkap Disiplin Harga Mati ASN Kota KupangKUPANG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar upacara kesadaran Korps Pegawai Republik Indonesia bertempat di lapangan upacara kantor Walikota Kupang, Rabu (17/07/2019).

Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH bertindak selaku Pembina Upacara dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang Ejbends H.D.S. Doeka, S.Sos. M.Si bertindak selaku Pemimpin Upacara. Turut hadir seluruh ASN dan PTT lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam pengarahannya, Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa belum semua ASN disiplin sehingga perlu ada sistem absensi yang terintegrasi dengan perhitungan kinerja ASN.

Hal ini penting dilakukan agar dapat lebih meningkatkan kesadaran para ASN. Selain itu, perlu ada pemberitahuan kepada seluruh perangkat daerah tentang penerapan sistem absensi apakah masih dalam proses uji coba atau telah dilaksanakan. Perhitungan sistem absensi menggunakan point ,dengan perhitungan nilai 1-5 berdasarkan skala pelaksanaan kegiatan.

"Disiplin diukur menggunakan sistem untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan ASN ", jelas Wali Kota Kupang.

Selain itu, Wali Kota Kupang juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kupang akan berusaha keras untuk meraih WTP.

"Semua OPD harus berperan untuk pencatatan aset agar dapat segera dilaporkan dan diverifikasi" , himbau Jefirstson. (HumasKotaKupang)

Benyamin Noach dan Alfonsius Samloy Laksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Pemda MBD

Posted: 21 Jul 2019 05:23 AM PDT

Benyamin Noach dan Alfonsius Samloy Laksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Pemda MBDTIAKUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, Benyamin Th. Noach, S.T. didampingi Sekretaris Daerah MBD, Drs.Alfonsius Samloy, M.Si yang dihadiri oleh Staf Ahli, Asisten,  Pimpinan OPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah di ruang rapat Kantor Bupati pada 25 Juni 2019.

Dalam arahannya Bupati MBD mengharapkan agar rapat yang dimaksudkan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan berbagai kendala yang dihadapi oleh OPD pada semester pertama ini dapat maksimal.

"Target penyerapan anggaran dan  Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun  2019 ini  harus maksimal sehingga Laporan Pertanggungjawaban Keuangan MBD Tahun 2019 mendapat opini WTP dari BPK.Dengan target inilah, setiap OPD diminta untuk bekerja secara maksimal,  apabila target yang ditetapkan tidak berhasil maka OPD yang bertanggungjawab akan  mendapat punishment lebih lanjut," tuturnya.

Selanjutnya terkait  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2019 diharapkan dapat selesai pada bulan Agustus 2019, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 akan  ditutup pada tanggal 30 November 2019 sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dalam kesempatan ini juga Sekretaris Daerah MBD berharap  kinerja semester pertama ini menjadi patokan dan tolak ukur sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.(DiskominfoMBD)