Type Here to Get Search Results !

Gustav Urbinas Hadiri Halal Bi Halal Kota Jayapura

Gustav Urbinas Hadiri Halal Bi Halal Kota Jayapura

Gustav Urbinas Hadiri Halal Bi Halal Kota Jayapura

Posted: 22 Jun 2019 03:34 PM PDT

Gustav Urbinas Hadiri Halal Bi Halal Kota JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK menghadiri acara Halal Bi Halal Bersama Korpri, TNI/Polri, DPRD dan Masyarakat Kota Jayapura bertempat di Gor Waringin Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Sabtu (22/06/2019) pagi.

Turut hadir Walikota Jayapura DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM, Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru, MM, Forkopimda Kota Jayapura, Perwakilan Kodam XVII/Cenderawasih Kepala Staf Ahli Kolonel Inf. Alrizal, Perwakilan Polda Papua Ka SPN AKBP Taufik I. Awaluddin, SH, Para OPD Kota Jayapura, Ketua FKUB Kota Jayapura Pdt. Willem Itaar, Ketua NU Kota Jayapura KH. Kahar Yelipele, S.Pdi.,M.Pdi dan Masyarakat Kota Jayapura.

Halal Bi Halal Bersama Korpri, TNI/Polri, DPRD dan Masyarakat Kota Jayapura mengambil Thema "Satu Hati Merajut Hidup Yang Harmonis Dalam Keberagaman".

Kegiatan halal bi halal kota jayapura di meriahkan oleh Grub Qosidah Majelis Taqlim Azanah Kloofkamp, penyanyi peserta liga dangdut Indonesia perwakilan provinsi papua serta Tausyiah dari penceramah kondang (Da'i Damai Indonesiaku di TVOne) Ustadz Dr. H. Das'ad Latif, S.Sos., S.Ag., P.Hd.

Dalam kegiatan Halal Bi Halal itu, Walikota Jayapura DR. Drs. Benhur Tomi Mano, MM menyampaikan bahwa ALLAH Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang karena Karunianya kita bisa hadir mengikuti acara Halal Bi Halal Kota Jayapura.

"Kita sudah memulai tantangan selama 1 bulan dan hari ini kita diperbolehkan untuk merayakan hari kemenangan dan kembali menjadi suci dan bersih,"ujar Walikota.

Benhur Tami Mano mengajak warga kota jayapura untuk bersama-sama untuk saling mengasihi sesama antar umat beragama serta menciptakan kerukunan umat beragama di kota yang kita cintai ini.

"Kota jayapura ini dulunya hidup saudara-saudara saya dari port numbay lalu datang saudara-saudara saya dari ternate dan timur serta mengajarkan kita mengenai agama islam namun tidak mengajak kami untuk mengikuti mereka karena agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku sehingga nilai-nilai itu perlu kita jaga dan lestarikan dikota ini, inilah makna dari halal bi halal yang saya sampaikan hilangkan rasa benci dan iri dari diri kita,"terangnya.

Walikota Jayapura menambahkan, bahwa saya alumni dari Muhammadiyah, dimana islam mengajarkan untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan begitupun juga dengan agama nasrani tentang kasih itu. (HumasPoldaPapua)

Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Aliong Mus Pantau RSUD Bersama PUPRP dan Kadis Kesehatan Pulau Taliabu

Posted: 22 Jun 2019 02:40 PM PDT

Aliong Mus Pantau RSUD Bersama PUPRP dan Kadis Kesehatan Pulau Taliabu BOBONG, LELEMUKU.COM - Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut), H. Aliong Mus pada Kamis (20/06/2019) didampingi Kepala Bidang Bina Marga Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP), Suprayidno dan Kadis Kesehatan, Kuraisia Marsaoly, lakukan peninjauan dibeberapa lokasi pembangunan yang gencar dilakukan daerah tersebut diantaranya bangunan RSUD

Dalam pantauan itu, Bupati melihat semua sisi bangunan rumah sakit terutama bagian lingkungannya, begitu juga dengan pelayanan yang dilakukan para perawat terhadap pasien.

"Ketika bangunan bersih maka secara tidak langsung akan membuat para pasien cepat sembuh juga. Namun, kalau kotor pasien dan keluarganya akan merasa tidak betah dan tetap membuat kondisi sakit,"katanya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat harus tetap yang utama, karena kedepan diharapkan segala vasilitas media telah dimiliki RSUD Pulau Taliabu, begitu juga dengan tenaganya baik dokter umum, ahli maupun beda. Agar supaya, ketergantung untuk merujuk dapat dikurangi.

"Moga dengan bangunan yang terus dibenahi ini, kedepan semua peralatan teah dimiliki baik sisi fasilitas maupun tenaganya,"tandasnya. (HumasTaliabu)

Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Kabarbangka.com Minta Maaf Atas Hoax Pemekaran DOB ke DPR RI dan Kemendagri

Posted: 22 Jun 2019 02:13 PM PDT

Kabarbangka.com Minta Maaf Atas Hoax Pemekaran DOB ke DPR RI dan KemendagriSUNGAI LIAT, LELEMUKU.COM - Menyadari melakukan pemberitaan yang dinilai menyesatkan, pemimpin redaksi media online Kabarbangka.com, Romlan pada Sabtu (22/06/2019) menyatakan permintaan maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui situs web mereka.

"Saya Romlan, selaku Pemimpin Redaksi Media Siber Kabarbangka.com, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati memohon maaf kepada publik, kepada DPR RI, kepada Kementerian Dalam Negeri," tulis Romlan,

Permintaan atas publikasi ini dikhususkan kepada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Baharudin atas terbitnya berita dengan judul "Berikut Daftar 57 Calon Kabupaten Baru dan 8 Calon Provinsi Baru yang akan Dibahas DPR" yang diakui sebagai kesalahan dalam penulisan narasumber.

"Saya memohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan penulisan narasumber pada berita tersebut," kata dia tanpa merincikan alasannya.

Romlan juga menyatakan bahwa penjelasan resmi dari Bahtiar Baharudin adalah, Puspen Kemendagri tidak pernah mengirim rilis soal daerah pemekaran kepada media mereka, sebab kebijakan moratorium dari pemerintah pusat masih berlansung hingga saat ini.

"Penjelasan resmi dari Bapak Bahtiar Baharudin adalah, Puspen Kemendagri tidak pernah mengirim rilis soal daerah pemekaran. Kebijakan pemerintah hingga saat ini adalah moratorium pemekaran.Demikian permohonan maaf terbuka ini Saya sampaikan, untuk meluruskan berita sebelumnya yang keliru dan salah. Terima Kasih," tutup pimred dari media yang berkantor di Jalan PBS RT 001 Lingkungan Limbang Jaya, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu.

Sebelumnnya Kemendagri menyatakan Kabarbangka.com telah menyebarkan kabar bohong atau hoax Daerah Pemekaran. Hoaks tersebut memfitnah institusi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini telah mengaku mendapat rilis resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri. Padahal, rilis tersebut tidak pernah ditulis dan disebarkan Puspen Kemendagri.

Kapuspen Kemendagri menyatakan dalam narasinya, Kabarbangka.com mengaku menerima rilis pers dari Kemendagri terkait daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan pada Jumat (21/06/2019) dengan menyebut namanya. Padahal menurut Bahtiar, tak ada rilis yang ia berikan kepada media terkait hal ini.

"Kabarbangka.com telah menyebarkan hoax soal daerah pemekaran. Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan, itu jelas-jelas hoax. Apalagi merugikan saya sebagai Kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya," kata dia dalam rilis pers di Jakarta, Sabtu (22/06/2019).

Ditegaskan Bahtiar, pihaknya merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar dan akan segera melaporkann ke Dewan Pers.

"Segera kami laporkan ke Dewan Pers. Media tersebut telah melakukan kejahatan, mengarang dan menyebar fitnah," ucap Kapuspen.

Dikatakan, tindakan portal berita online tersebut secara terang-terangan telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik. Pasalnya, portal berita online tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri.

"Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik," tegas Bahtiar.

Hoax Daftar 57 Kabupaten Kota dan 8 Provinsi Baru

Sebelumnya, beredar daftar 57 calon kabupaten baru dan 8 calon provinsi baru yang diklaim didapat dari rilis Kemendagri. Pada artikelnya mengungkap rencana pemekaran calon daerah otonomi itu akan dibahas DPR RI pada tahun 2019 ini. Sementara sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah Pusat masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB). Moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan.

Ke 57 DOB yang diklam dibahas itu itu yaitu: 7 kabupaten dan 1 kota di Pulau Sumatera diantaranya Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun; Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara; Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Renah Indra Jati, pemekarandari Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat; Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi; Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu; Kabupaten Bigi Maria, pemekaran dari Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya 3 kabupaten di Pulau Jawa, yakni Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; Kabupaten Garut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat; Kabupaten Sukabumi Utara, pemekaran dari Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Baray.

4 kabupaten di Pulau Kalimantan diantaranya Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Banua Banjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur; Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.

5 kabupaten dan 2 kota di Pulau Sulawesi, yaitu Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara; Kabupaten Talaud Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara; Kota Langoan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara; Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Bolio Huto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo; Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Propinsi Gorontalo; Kabupaten Gorontalo Barat, pemekaran dari Kabupaten Bohuato, Propinsi Gorontalo.

2 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Sunda Kecil, yakni Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lotim, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flotim, Propinsi Nusa Tenggara Timur; dan Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya 2 kabupaten di Kepulauan Maluku, yakni Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara.

19 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Grimenawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura; Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digul; Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke; Kabupaten Balim Center, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya; Kabupaten Boboga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara; Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Lani Jaya; Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mapi; Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mapi; Kabupaten Katengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selanjutnya Kota Lembah Baliem, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya; Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya; Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepualuan Yapen; Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen; Kabupaten Pulau Numfor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor; Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Ser.

Kabupaten Mamberamo Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; dan Kabupaten Gondumisisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen.

Sementara di Provinsi Papua Barat, 8 kabupaten dan 1 kota akan dimekarkan diantaranya Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong; Kabupaten Maibratsau, pemekaran dari Kabupaten Sorong; Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat; Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat; Kabupaten Raja Maskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni; Kabupaten Kokas, pemekaran dari Kabupaten Fak Fak; Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari; Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari; dan Kabupaten Imeo, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan.

Kemudian untuk 8 Calon Provinsi Baru yang diklaim akan dibahas DPR RI diantaranya Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi Nusa Tenggara Barat; Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua; Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua; Propinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Propinsi Papua Barat; Propinsi Tapanuli, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara; Propinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara; Propinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Propinsi Kalimantan Barat; dan Propinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Propinsi Sulawesi Utara. (Albert Batlayeri)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Sebar Hoax Daftar Daerah Pemekaran, Kabarbangka.com Dinilai Fitnah Kemendagri

Posted: 22 Jun 2019 02:07 PM PDT

Kemendragri Sebut Kabarbangka.com Telah Sebarkan Hoax Daftar Daerah PemekaranJAKARTA, LELEMUKU.COM - Media online Kabarbangka.com telah menyebarkan kabar bohong atau hoax Daerah Pemekaran. Hoaks tersebut memfitnah institusi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini telah mengaku mendapat rilis resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri. Padahal, rilis tersebut tidak pernah ditulis dan disebarkan Puspen Kemendagri.

Dalam narasinya, Kabarbangka.com mengaku menerima rilis pers dari Kemendagri terkait daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan pada Jumat (21/06/2019) dengan menyebut "Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharudin merilis daftar 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan."

Padahal menurut Bahtiar, tak ada rilis yang diberikannya. Apalagi dengan isi konten yang penuh hoax serta mencatut foto dan namanya tersebut.

"Kabarbangka.com telah menyebarkan hoax soal daerah pemekaran. Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 Calon Kabupaten dan 8 Calon Provinsi yang akan dimekarkan, itu jelas-jelas hoax. Apalagi merugikan saya sebagai Kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya," kata dia dalam rilis pers di Jakarta, Sabtu (22/06/2019).

Ditegaskan Bahtiar, pihaknya merasa dirugikan atas pemberitaan yang tidak benar dan akan segera melaporkann ke Dewan Pers.

"Segera kami laporkan ke Dewan Pers. Media tersebut telah melakukan kejahatan, mengarang dan menyebar fitnah," ucap Kapuspen.

Dikatakan, tindakan portal berita online tersebut secara terang-terangan telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik. Pasalnya, portal berita online tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri.

"Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik," tegas Bahtiar.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah Pusat masih memberlakukan kebijakan Moratorium Daerah Pemekaran Baru (DOB). Moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan.

Sebelumnya, beredar daftar 57 calon kabupaten baru dan 8 calon provinsi baru yang diklaim didapat dari rilis Kemendagri. Pada artikelnya mengungkap rencana pemekaran calon daerah otonomi itu akan dibahas DPR RI pada tahun 2019 ini.

Ke 57 DOB yang diklam dibahas itu itu yaitu: 7 kabupaten dan 1 kota di Pulau Sumatera diantaranya Kabupaten Simalungun Hataran, pemekaran dari Kabupaten Simalungun; Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara; Kabupaten Kepulauan Kundur, pemekaran dari Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Renah Indra Jati, pemekarandari Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat; Kota Muara Bungo, pemekaran dari Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi; Kabupaten Lembak, pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu; Kabupaten Bigi Maria, pemekaran dari Kabupaten Lahat, Propinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Pantai Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya 3 kabupaten di Pulau Jawa, yakni Kabupaten Bogor Barat, pemekaran dari Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; Kabupaten Garut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat; Kabupaten Sukabumi Utara, pemekaran dari Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Baray.

4 kabupaten di Pulau Kalimantan diantaranya Kabupaten Sekayam Raya, pemekaran dari Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Banua Banjak, pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Berau Pesisir Selatan, pemekaran dari Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur; Kabupaten Paser Selatan, pemekaran dari Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.

5 kabupaten dan 2 kota di Pulau Sulawesi, yaitu Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara; Kabupaten Talaud Selatan, pemekaran dari Kabupaten Talaud, Propinsi Sulawesi Utara; Kota Langoan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara; Kabupaten Bone Selatan, pemekaran dari Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Bolio Huto, pemekaran dari Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo; Kabupaten Panipi, pemekaran dari Kabupaten Propinsi Gorontalo; Kabupaten Gorontalo Barat, pemekaran dari Kabupaten Bohuato, Propinsi Gorontalo.

2 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Sunda Kecil, yakni Kabupaten Lombok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Lotim, Propinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Adonara, pemekaran dari Kabupaten Flotim, Propinsi Nusa Tenggara Timur; dan Kota Maumere, pemekaran dari Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya 2 kabupaten di Kepulauan Maluku, yakni Kabupaten Wasile, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kabupaten Kepulauan Obi, pemekaran dari Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara.

19 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Grimenawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura; Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digul; Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke; Kabupaten Balim Center, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lani Jaya; Kabupaten Boboga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara; Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Lani Jaya; Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mapi; Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mapi; Kabupaten Katengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selanjutnya Kota Lembah Baliem, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya; Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya; Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepualuan Yapen; Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Yapen; Kabupaten Pulau Numfor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor; Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Ser.

Kabupaten Mamberamo Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo; dan Kabupaten Gondumisisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen.

Sementara di Provinsi Papua Barat, 8 kabupaten dan 1 kota akan dimekarkan diantaranya Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong; Kabupaten Maibratsau, pemekaran dari Kabupaten Sorong; Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat; Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat; Kabupaten Raja Maskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni; Kabupaten Kokas, pemekaran dari Kabupaten Fak Fak; Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari; Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari; dan Kabupaten Imeo, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan.

Kemudian untuk 8 Calon Provinsi Baru yang diklaim akan dibahas DPR RI diantaranya Propinsi Pulau Sumbawa, pemekaran dari Propinsi Nusa Tenggara Barat; Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua; Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua; Propinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Propinsi Papua Barat; Propinsi Tapanuli, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara; Propinsi Kepulauan Nias, pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara; Propinsi Kapuas Raya, pemekaran dari Propinsi Kalimantan Barat; dan Propinsi Bolang Mongondow Raya, pemekaran Propinsi Sulawesi Utara. (Albert Batlayeri)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Satgas Yonif 734/SNS Gelar Puskesmas Keliling di Kota Ambon

Posted: 22 Jun 2019 01:46 PM PDT

Satgas Yonif 734/SNS Gelar Puskesmas Keliling di Kota AmbonAMBON, LELEMUKU.COM - Guna merawat dan meningkatkan kesadaran akan menjaga kesehatan bagi warga Kota Ambon, Provinsi Maluku, SSK IV Satgas Yonif 734/SNS Kolakops Korem 151/Binaiya Gelar Puskesmas keliling serentak, Rabu (19/06/2019).

Puskesmas keliling yang dilaksanakan jajarannya di beberapa wilayah diantaranya di Desa Ahuru dan Desa Amachi di Kecamatan Sirimau, serta Desa Air Salobar, Desa Talake dan Waringin luar-dalam di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang sedang sakit dan mengontrol tensi darah kepada orang yang sudah lanjut usia.

"Seluruh anggota bahu-membahu mengontrol dan membantu terlaksananya Puskesmas keliling ini demi kepedulian akan kesehatan terhadap masyarakat, Kami berharap dengan digelarnya kegiatan ini seluruh warga kota Ambon semua bisa hidup sehat dan bisa beraktifitas seperti biasanya," ujar Danki SSK IV Satgas Yonif 734/SNS Lettu Inf Majo S. Sangadji. (Penrem161)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Penrem Wira Bhakti Berikan Latihan Dasar Jurnalistik ke Anggota

Posted: 22 Jun 2019 01:40 PM PDT

Penrem Wira Bhakti Berikan Latihan Dasar Jurnalistik ke AnggotaMATARAM, LELEMUKU.COM - Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan satuan Korem 162/Wira Bhakti dan jajaran, Penerangan Korem 162/WB memberikan pelatihan dasar-dasar jurnalistik kepada perwakilan masing-masing satuan Kodim jajaran Korem 162/WB di ruang Penrem, Kamis (20/6).

Kegiatan yang dilaksanakan selama lima hari tersebut mulai pukul 07.30 Wita hingga sore hari diberikan oleh Kapenrem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., bersama stafnya terkait dengan dasar-dasar tehnik penulisan berita, pengambilan foto dan video serta editing.

"Kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai Senin kemarin hingga Jumat besok dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi terkait dengan kegiatan maupun pemberitaan satuan Kodim masing-masing," ujar Kapenrem.

Menurutnya, kegiatan pelatihan ini sebagai pengenalan ddibidang kewartaan atau jurnalisme dengan harapan satuan Kodim tidak awam dengan kehidupan jurnalistik.

Sementara Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., pada saat mengecek langsung kegiatan pelatihan menyampaikan kegiatan pelatihan ini sebagai bagian untuk mendukung tugas satuan Kodim khususnya terkait dengan publikasi kegiatan satuan sehingga diketahui khalayak umum.

"Jadi kalian harus betul-betul serius dalam menerima pelatihan ini, tanyakan jika ada yang belum dimengerti. Terus latihkan apa yang sudah diperoleh sehingga terbiasa dalam menulis karena setelah ini, kalian yang akan membuat berita maupun video-video pendek satuan," jelas Danrem.

Danrem juga mengingkat untuk menjalin komunikasi yang intens dengan rekan-rekan wartawan di daerah sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan awak media.   

Selain Kapen dan stafnya, pelatihan jurnalistik juga diberikan oleh Wartawan Suara NTB dan Tim Advokasi AJI NTB Haris Mahtul dan dari Sasambo TV bang Idrus dan Opik. (Penrem162)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Kasrun Hadiri Penutupan Festival Cross Border Ke II 2019 di Skouw

Posted: 22 Jun 2019 01:38 PM PDT

Kasrun Hadiri Penutupan Festival Cross Border Ke II 2019 di SkouwJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kapolsubsektor Skouw Iptu Kasrun, SH menghadiri acara Penutupan Festival Cross Border Skouw Ke II Tahun 2019 yang ditutup oleh Deputi Pemasaran I Kementrian Pariwisata RI Ibu Rizki Handayani bertempat di Lapangan Heli Ped Skouw - Wutung. Sabtu (22/6) siang pukul 14.00 wit.

Turut hadiri Staf Kementrian Pariwisata RI Hendri Novriandi, Kepala Administrator PLBN Skouw -Wutung Yan Numberi, Dan Satgas Yonif Para Raider Mayor Inf. Erwin Iswari, Kadis Pariwisata Kota Jayapura Mathias Mano, Kadis Pertanian Kota Jayapura Ir. Jimmy Hatu, Komjen RI-Vanimo Hendrik.

Administrator PLBN Skouw Yan Numberi dalam sambutannya menyampaikan bahwa saya merasa bersuka cita dengan adanya kegiatan yang diagendakan oleh Kementrian Pariwisata setiap tahun menyelenggarakan Festival Cross Border di PLBN ini.

"Ada banyak hal-hal yang harus kita benahi mengenai kesiapan kita dalam menyelenggarakan festival di PLBN agar kedepan festival ini lebih meriah lagi, kita harus mensosialisakan dan mempublikasikan kepada khalayak masyarakat papua bahwa setiap tahun ada penyelenggaraan festival cross border di PLBN Skouw,"terangnya

Yan Numberi memberikan apresiasi khusunya kepada pihak TNI/Polri yang senantiasa mendukung penuh pelaksanaan festival mulai dari pembukaan dan penutupan pada hari ini.

Sementara itu, Deputi Pemasaran Kementrian Pariwisata RI Ibu Rizki Handayani dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan festival cross border menyampaikan program ini adalah mendukung program nawacita dari Bapak Presiden Joko Widodo dengan membangun Indonesia mulai dari wilayah pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kementrian Pariwisata mengharapkan bahwa banyaknya kunjungan wisatawan manca negara dan merupakan target untuk mendukung pelaksanaan di daerah perbatasan,"ujarnya.

Dijelaskan juga, Daerah perbatasan dengan mengadakan festival cross border ini adalah salah satu program prioritas dalam pengembangan pariwisata di daerah-daerah Border seperti Papua, NTT dan Kalimantan telah menjadi prioritas kami kementrian pariwisata dan saya sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan tersebut.

"Saya ucapkan terimakasih banyak kepada PLBN dan TNI/Polri atas dukungan terselenggaranya festival cross border karena tanpa dukungan dari bapak-bapak tentunya kegiatan ini tidak akan berlangsung dengan baik,"Ujar Ibu Rizki Handayani. (HumasPoldaPapua)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Benny Susianto Ikuti Vidcon Pembukaan Rakornis TMMD ke-105

Posted: 22 Jun 2019 01:35 PM PDT

Benny Susianto Ikuti Vidcon Pembukaan Rakornis TMMD ke-105DENPASAR, LELEMUKU.COM - Melalui Video Conference (Vidcon), Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., mengikuti dan menyaksikan acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-105 TA 2019 yang dibuka oleh Menteri Sosial RI, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa pada Kamis (20/06/2019) di Mabesad, Jakarta.

TMMD ke-105 TA 2019 yang bertemakan "Bersama TMMD membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Kasad selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menyatukan visi, misi, dan persepsi agar kegiatan kolektif yang diprogramkan ini dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Sebagai program terpadu lintas sektoral, kekuatan utama TMMD terletak pada sinergi antar lembaga dan koordinasi yang erat antar unsur pelaksana di semua tataran. Melalui forum rapat koordinasi ini dapat dijadikan sebagai suatu momen yang tepat untuk mulai menjalin komunikasi dan membangun komitmen guna menyatukan ide, pikiran dan upaya  demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran program TMMD.

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam IX/Udayana menyampaikan penekanan kepada para peserta yang hadir di Kodam IX/Udayana, bahwa tolak ukur keberhasilan TMMD adalah bersinerginya semua unsur terkait dan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam mendukung kegiatan TMMD diwilayahnya.

Disela-sela mengikuti acara pembukaan Rakornis TMMD, Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav Jonny Harianto G, S.I.P., menyampaikan bahwa Program TMMD yang selama ini dilaksanakan oleh TNI, sesuai dengan tujuan negara yaitu tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Acara Vidcon pembukaan Rakornis TMMD ke-105 TA 2019 di Kodam IX/Udayana dihadiri oleh Aster Kasdam IX/Udy, Kapendam IX/Udy, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Kepala Bappeda Prov. Bali, Kepala BPMPD Prov. Bali, Kepala Dinas Sosial Prov. Bali, Bupati Kupang, Bupati Lotim, Ketua DPRD Pemkab. Lotim, Kepala Dinas Sosial Pemkab. Kupang, Kepala Dinas Sosial Pemkab. Alor, Kepala Dinas Sosial Pemkab Klungkung, Kepala BPMPD Pemkab. Kupang, Kepala BPMPD Pemkab. Alor, Kepala BPMPD Pemkab. Lotim, Kepala BPMPD Pemkab Klungkung , Kepala Bappeda Pemkab. Lotim, Kepala Bappeda Pemkab Klungkung dan Para Dandim selaku Dansatgas TMMD ke-105. (Pendam9).
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Polisi Amankan 60 Liter Sopi Tak Bertuan di Pelabuhan Jayapura

Posted: 22 Jun 2019 01:33 PM PDT

Polisi Amankan 60 Liter Sopi Tak Bertuan di Pelabuhan JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepolisian Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, Provinsi Papua berhasil mengamankan 60 Liter minuman keras lokal jenis sopi di Pelabuhan Jayapura. Sabtu (22/06/2019) siang pukul 13.00 wit.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek KPL Jayapura Iptu Joko Proyogo, S.Sos ketika dikonfirmasi membenarkan pihak telah mengamankan 60 liter miras lokal jenis sopi di pelabuhan laut.

Kapolsek menerangkan bahwa temuan minuman keras tersebut berawal saat kedatangan Kapal KM Gunung Dempo di pelabuhan jayapura sehingga pihaknya melaksanakan razia serta pengamanan terhadap penumpang dan barang yang turun dari kapal dipimpin oleh Wakapolsek Iptu H. Ahmad.

"Satu persatu barang yang turun dari kapal diperiksa oleh personil kami yang melaksanakan razia dan pengamanan untuk mengantisipasi barang-barang ilegal yang masuk di kota jayapura,"ujar Iptu Joko.

Kapolsek menuturkan, dari hasil razia itu pihaknya berhasil mengamankan 60 liter minuman keras lokal jenis sopi yang dikemas dalam kemasan plastik bening ukuran 5 liter sebanyak 12 bungkus.

"Dimana miras tersebut dipikul oleh TKBM dengan menggunakan 2 buah karton yang disimpan dalam tas Rinjani namun pemiliknya sudah tidak berada ditempat/melarikan diri,"terang Kapolsek.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan laut Jayapura menambahkan, barang bukti sudah kami amankan di Mapolsek sedangkan TKBM yang memikul barang tersebut pihaknya cuma memintai keterangan. (HumasPoldaPapua)

Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Marsudi Wahyu Kisworo Ungkap Situng KPU untuk Sarana Transparansi

Posted: 22 Jun 2019 01:30 PM PDT

Marsudi Wahyu Kisworo Ungkap Situng KPU untuk Sarana TransparansiJAKARTA, LELEMUKU.COM - Sistem informasi penghitungan (Situng) dirancang untuk sarana transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap proses-proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang.

Demikian disampaikan Marsudi Wahyu Kisworo selaku Ahli yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dalam sidang lanjutan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 ((PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019) pada Kamis (20/06/2019) siang.

Ahli komputer yang merupakan arsitek IT KPU ini menyebutkan bahwa sebelum ramainya sorot mata pada Situng KPU pada masa Pilpres 2019 ini, situng KPU telah melalui perjalanan panjang sejak 2003 dan merupakan satu dari 19 aplikasi yang ada dalam portfolio sistem aplikasi Pemilu.

Tujuan dibuatnya laman situng ini tidak lain untuk memudahkan masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Dengan demikian, tambah Marsudi, jika ada kesalahan pada situng maka yang dikoreksi adalah keberadaan form C1 dalam penghitungan manual berjenjang.

"Apabila ada perbedaan yang ada pada situng, maka yang benar adalah pemeriksaan manual secara berjenjangnya," sampai Marsudi dihadapan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams selaku pemandu jalannya sidang pemeriksaan mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Termohon.

Marsudi menyatakan tidak ada indikasi usaha dari pihak manapun untuk melakukan perubahan hasil yang disajikan website situng yang dihadirkan KPU.

Ia mengilustrasikan dengan menggunakan data pada laman Situng KPU berdasar data 25 April 2019. Dalam pengamatannya, Marsudi menemukan sebuah analisis bahwa adanya  penambahan atau pengurangan perolehan suara terjadi pada kedua pihak.

Selain itu, dengan menggunakan uji skycraper ditemukannya pola yang acak dan tidak ada pola yang sama pada perolehan suara bahkan sampai level kabupaten/kota.

"Tidak ada pola yang teratur, termasuk juga jika dilakukan uji statistik. Ini adalah angka-angka random," sampai Marsudi saat memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019, pada Kamis (20/06/2019) di Ruang Sidang MK.

Pria yang telah memiliki gelar Insinyur Profesional Utama (IPU) di belakang namanya atas pencapaian akademik dan keilmuannya dalam bidang komputer itu menyatakan, tak hanya mengamati saat usai pengumuman KPU terkait Pilpres 2019, ia juga menelusuri posisi terakhir data situng KPU dengan memperbandingkannya dengan data dari laman Kawal Pemilu tertanggal 10 Juni 2019.

Dari pengamatannya, Marsudi menemukan masih adanya  perbedaan yang antara perhitungan pada laman Situng KPU dengan yang ada pada laman kawal pemilu, namun tidak terlalu signifikan.

Perlu diketahui bahwa laman kawal pemilu merupakan laman yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data pindai dari formulir C1 untuk pemilihan presiden Indonesia pada 2014 yang didapatkan dari laman KPU. Melalui laman ini, aku Marsudi, ia dapat mengakses data yang cukup kredibel untuk menganalis permasalahan perhitungan dalam Pilpres 2019.

Menurut Marsudi, pada laman Situng KPU tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam tiga bentuk, yakni ada angka tetapi tidak ada citra C1 yang hampir mencapai 40% namun hal ini tidak berpengaruh pada perolehan suara.

Mendapati masih adanya kekurangan pada laman situng KPU, Marsudi merekomendasikan agar di masa mendatang Tim IT KPU RI dapat menampilkan data tervalidasi dan belum tervalidasi dari penghitungan guna menghindari kecurigaan dan kecurangan pemilihan umum di masa mendatang. (HumasMK)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Candra Wijaya Ungkap Lomba Karya Jurnalistik TMMD, Sinergitas Media dan TNI AD

Posted: 22 Jun 2019 01:26 PM PDT

Candra Wijaya Ungkap Lomba Karya Jurnalistik TMMD, Sinergitas Media dan TNI ADJAKARTA, LELEMUKU.COM -Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Candra Wijaya menyatakan lomba Karya Jurnalistik TNI Manunggal Membangun Desa (LKJ TMMD) merupakan program terobosan TNI AD dan Mitra Media untuk bersinergi membangun negeri.

Diungkapkan Kadispenad, di sela-sela kegiatan Rakornis TMMD ke-105 yang digelar di Mabesad (Kamis,20/6/2019), Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri Sosial RI (Mensos RI),  Agus Gumiwang berkesempatan untuk memberikan penghargaan dan hadiah bagi para pemenang lomba karya jurnalistik TMMD Reguler ke-104 tahun 2019.

"Lomba ini sudah berlangsung untuk ke sekian kalinya. Selain untuk pemberian informasi, lomba ini juga sebagai media transparansi kegiatan kepada rakyat dan pemerintah," ujar Candra dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/06/2019).

Dikatakan Candra, sebagaimana telah berlangsung sebelumnya, pada lomba LKJ TMMD 104 juga dibagi dalam beberapa kategori, yaitu Dansatgas (Dandim), Pendam, dan Wartawan dari media elektronik maupun cetak/online.

"Beberapa kategori yang kita buat, baru ditujukan kepada individunya. Namun secara khusus, kami juga memberikan apresiasi kepada Pimpinan Medianya juga. Karena kami juga sadar, itu semua dapat terselenggara bukan hanya karena perorangan namun juga kontribusi dari pimpinan maupun staf media," imbuhnya.

Menurut Candra tingkat partisipasi media dalam mengamplifikasikan kegiatan TMMD 104 sangat luar biasa, bahkan untuk media online tercatat sampai puluhan ribu yang ikut berpartisipasi dalam LKJ tersebut.

"Setiap hari, kita terima ribuan berita, khususnya media online. Baik dari media nasional maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa media sangat berperan terhadap program pembangunan daerah tertinggal dan terpencil yang dilaksanakan dalam TMMD 104. Demikian juga dengan media elektronik dan cetak, mereka juga menyajikan berbagai berita menarik dan humanis yang berhasil mereka liput di lapangan. Bahkan di beberapa tempat, wartawan pun dengan sukarela menuju lokasi yang jauh dan berat hanya untuk menemukan dan menyajikan berita yang menarik dan inspiratif kepada publik," imbuhnya.

Berdasarkan hal tersebut, sekali lagi Candra menyampaikan apresiasi  dan penghargaannya kepada seluruh wartawan dan pimpinan media yang turut peduli terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan yang digelar TNI AD bersama pemerintah dan  instansi terkait lainnya.

"Oleh karenanya, Lomba Karya Jurnalistik TMMD yang rutin kita gelar ini dapat dikatakan sebagai program terobosan TNI AD dan Mitra Media untuk bersinergi dalam membangun negeri," tegasnya.

Pada acara tersebut, Kasad dan Mensos, lanjut Candra,  berkesempatan untuk memberikan piagam penghargaan dan hadiah sekaligus foto bersama dengan para pemenang lomba.

"Setelah melalui proses penilaian yang ketat dan independen, akhirnya kita dapat menjaring para pemenang lomba. Kita upayakan semaksimal mungkin dilakukan secara obyektif dan transparan, dimana setiap minggu, laporan dari Dansatgas dan Kapendam kita informasikan kembali kepada mereka. Saat penilaian, dikarenakan banyak berita yang menarik, tim penilai mengalami kesulitan, namun akhirnya kita berhasil menjaring para pemenang lomba LKJ ini.  Dimana untuk kategori Dansatgas  juara 1 s.d. 3 masing-masing diraih Kodim 0721/Blora, Kodim 1306/Donggala dan Kodim 0418/ Palembang," rinci Candra.

Kemudian, untuk kategori Pendam, sebagai juara 1 s.d. 3 masing-masing diraih oleh Pendam IV/ Diponegoro, Pendam V/Brawijaya dan Pendam VI/Mulawarman.

"Sedangkan kategori wartawan media elektronik, juara I diraih Fahrani dari  TVRI Jawa Barat (wilayah Kodim 0615/Kuningan) dengan judul TMMD Wujudkan Mimpi Warga, kemudian juara II, Agus Faturohman, Metro TV Batam (wilayah Kodim 1316/Batam) dengan judul Bakti Tentara untuk Warga Desa, serta juara III, yaitu Stefnaf Lesi, I News TV, (wilayah Kodim 1618/Timur Tengah Utara) dengan judul Program TMMD 104 Kodim 1618 Disambut Gembira Warga Desa Noepesu, NTT," papar dia.

Dijelaskan Candra lebih lanjut, untuk kategori lainnya yaitu wartawan media cetak/online, juara I dan II diraih media cetak, yaitu masing-masing oleh Golda Eksa dari Media Indonesia (wilayah Kodim 1008/Tanjung) dengan judul Sejumput Asa untuk Masyarakat Desa Hayub, dan Dwi Setiawan dari Radar Tuban (wilayah Kodim 0811/Tuban), dengan judul Merajut Kebersamaan Mewujudkan Mimpi, serta juara III diraih media online yaitu Muhammad Bakri dari Detik.com (wilayah Kodim 1422/Maros), dengan judul Jalan Dibangun, Warga Pedalaman Maros Sulsel "Merdeka" dari Keterasingan.

"Hadiah yang diberikan mungkin tidaklah terlalu seberapa besar, namun dengan adanya LKJ ini, semoga tidak semata-mata dijadikan sebagai ajang kompetisi, namun lebih dari itu, yaitu untuk mewujudkan tekad bersama dalam bersinergi membangun negeri," pungkasnya. (Dispenad)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Marsudi Wahyu Kisworo Nilai Hasil Saji Website Situng KPU Berpola Acak

Posted: 22 Jun 2019 01:21 PM PDT

Marsudi Wahyu Kisworo Nilai Hasil Saji Website Situng KPU Berpola AcakJAKARTA, LELEMUKU.COM - Marsudi Wahyu Kisworo selaku Ahli menyatakan tidak ada indikasi usaha dari pihak manapun untuk melakukan perubahan hasil yang disajikan website sistem informasi hitung cepat (situng) yang dihadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Marsudi mengilustrasikan dengan menggunakan data pada laman Situng KPU berdasar data 25 April 2019. Dalam pengamatannya, Marsudi menemukan sebuah analisis bahwa adanya  penambahan atau pengurangan perolehan suara terjadi pada kedua pihak.

Selain itu, dengan menggunakan uji skycraper ditemukannya pola yang acak dan tidak ada pola yang sama pada perolehan suara bahkan sampai level kabupaten/kota.

"Tidak ada pola yang teratur, termasuk juga jika dilakukan uji statistik. Ini adalah angka-angka random," sampai Marsudi saat memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019, pada Kamis (20/06/2019) di Ruang Sidang MK.

Pria yang telah memiliki gelar Insinyur Profesional Utama (IPU) di belakang namanya atas pencapaian akademik dan keilmuannya dalam bidang komputer itu menyatakan, tak hanya mengamati saat usai pengumuman KPU terkait Pilpres 2019, ia juga menelusuri posisi terakhir data situng KPU dengan memperbandingkannya dengan data dari laman Kawal Pemilu tertanggal 10 Juni 2019.

Dari pengamatannya, Marsudi menemukan masih adanya  perbedaan yang antara perhitungan pada laman Situng KPU dengan yang ada pada laman kawal pemilu, namun tidak terlalu signifikan.

Perlu diketahui bahwa laman kawal pemilu merupakan laman yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data pindai dari formulir C1 untuk pemilihan presiden Indonesia pada 2014 yang didapatkan dari laman KPU. Melalui laman ini, aku Marsudi, ia dapat mengakses data yang cukup kredibel untuk menganalis permasalahan perhitungan dalam Pilpres 2019.

Menurut Marsudi, pada laman Situng KPU tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam tiga bentuk, yakni ada angka tetapi tidak ada citra C1 yang hampir mencapai 40% namun hal ini tidak berpengaruh pada perolehan suara.

Mendapati masih adanya kekurangan pada laman situng KPU, Marsudi merekomendasikan agar di masa mendatang Tim IT KPU RI dapat menampilkan data tervalidasi dan belum tervalidasi dari penghitungan guna menghindari kecurigaan dan kecurangan pemilihan umum di masa mendatang. (HumasMK)

Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Marsudi Wahyu Kisworo Ungkap Situng KPU Aman, Sekalipun Dibom

Posted: 22 Jun 2019 01:11 PM PDT

Marsudi Wahyu Kisworo Ungkap Situng KPU Aman, Sekalipun DibomJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menanggapi maraknya peretasan laman situs sistem informasi hitung cepat (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai kurang aman, sehingga munculnya anggapan adanya kekacauan-kekacauan penghitungan pada laman situng tersebut Marsudi Wahyu Kisworo menyatakan situs tersebut aman dari serangan apapun termasuk dibom sekalipun.

Marsudi selaku Ahli yang dihadirkan KPU memberikan keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019, pada Kamis (20/06) di Ruang Sidang Mahkamah Konsitusi (MK) menjelaskan bahwa selain situng yang terdapat pada laman situng itu sendiri, KPU sesungguhnya memiliki data situng yang hanya dapat diakses oleh internal KPU yang disimpan dalam tiga tempat, yakni di KPU dan dua lainnya di tempat yang tidak dapat diinformasikan sebagai bagian dari menjaga keamanan data.

"Jadi, situng yang ada pada laman KPU itu dibuat mudah diakses, bahkan dengan excel itu datanya dapat diambil dan tidak perlu ada robot dalam memiliki form C1 yang ada pada laman itu, dan bahkan jika dibom sekalipun, data yang ada pada laman Situng tersebut akan ter-refresh setiap 15 menit sekali dan data pada Situng yang sesungguhnya akan tetap aman selama tidak ada oknum yang berbuat curang terhadap entry data-nya, " terang Marsudi di dahapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

Ahli komputer yang merupakan arsitek IT KPU ini menyebutkan bahwa sebelum ramainya sorot mata pada Situng KPU pada masa Pilpres 2019 ini, situng KPU telah melalui perjalanan panjang sejak 2003 dan merupakan satu dari 19 aplikasi yang ada dalam portfolio sistem aplikasi Pemilu. Tujuan dibuatnya laman situng ini tidak lain untuk memudahkan masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Dengan demikian, tambah Marsudi, jika ada kesalahan pada situng maka yang dikoreksi adalah keberadaan form C1 dalam penghitungan manual berjenjang.

"Apabila ada perbedaan yang ada pada situng, maka yang benar adalah pemeriksaan manual secara berjenjangnya," sampai Marsudi dihadapan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams selaku pemandu jalannya sidang pemeriksaan mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli Termohon.

Sebelum mengakhiri persidangan, Anwar mengesahkan alat bukti yang diserahkan KPU (Termohon). Selanjutnya sebelum menutup persidangan, Anwar menyampaikan bahwa persidangan selanjutnya akan digelar pada Jumat, 21 Juni 2019 pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli dari Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Pihak Terkait) serta pengesahan alat bukti Pihak Terkait dan Bawaslu. (HUmasMK)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Pasca Gempa di Sarmi, Polisi Beri Pertolongan Kepada Korban

Posted: 22 Jun 2019 12:55 PM PDT

Pasca Gempa di Sarmi, Polisi Beri Pertolongan Kepada KorbanSARMI, LELEMUKU.COM –  Pasca Gempa pada Jumat (21/06/2019) pukul 13.00 WIT yang melanda Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Kepolisian melakukan peninjaun, pengecekan, dan memberi pertolongan kepada para korban yang berada di Kampung Togonfo, Distrik Ismari yang merupakan pemekaran dari Distik Tor Atas.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasat Intelkam Polres Sarmi AKP Burhanuddin P, Kasat Binmas Polres Sarmi Iptu Mumuh, Kasat Reskrim Polres Sarmi Iptu Muh. Lalang, SE, Kapolsek Tor Atas Ipda Hatta, Pasiter Kodim 1712/Sarmi Kapten Marno,  Danramil Tor Atas Lettu Marinus, Kepala Dinas BPBD Yan Luwuminau, Kepala Distrik Ismari Penias Fiang, Kepala Distrik Tor Atas Lukas Takerbak, Kepala Kampung Togonfo Anton Uduas.

Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Reskrim dan bersama 2 anggota meninggalkan Polres Sarmi menuju Kampung Togonfo. Setibanya di lokasi anggota langsung mengecek kerusakan bangunan, adapun rincian bangunan.

Kasat Binmas menerangkan bahwa Sampai saat ini kondisi masyarakat Kampung Togonfo pasca gempa masih dalam keadaan aman dan baik dan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat sementara ini tinggal di rumah warga lainnya yang tidak mengalami kerusakan.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Sarmi dalam hal ini BPBD  untuk mendata jumlah dan kondisi kerusakan rumah warga pasca gempa serta menindaklanjuti segala temuan," ucap Kasat binmas. (HumasPoldaPapua)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Kepulauan Tanimbar Jadi Shahibul Bait Pelaksanaan MTQ ke-29 2021

Posted: 22 Jun 2019 11:28 AM PDT

Kepulauan Tanimbar Jadi Shahibul Bait Pelaksanaan MTQ ke-29 2021AMBON, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi ke-28 di Kabupaten Buru,  telah menetapkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Shahibul Bait (tuan dan nyonya rumah) pelaksanaan MTQ ke-29 Tahun 2021 mendatang.

Sebelumnya di dalam pembahasan terdapat 3 kabupaten yang digadang akan menjadi tuan rumah MTQ ke-29 yakni, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya dan KKT. Namun dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan, KKT akhirnya terpilih untuk melaksanakan sebuah festifal pemuliaan kitab suci Al'Quran.

Peserta Rakerda dihadiri seluruh Pengurus LPTQ Provinsi Maluku, Ketua dan Sekretaris LPTQ Kabupaten/Kota an Kepala Bagian (Kabag) Agama Setda Kabupaten/Kota.

Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekda Maluku, Hamin bin Thahir mengatakan, pelaksanaan Rakerda LPTQ bertujuan sebagai forum untuk mengevaluasi pelaksanaan MTQ yang sedang berjalan, merumuskan program-program strategis dan forum penetapan kebijakan strategis, salah satunya adalah penetapan tuan rumah pelaksanaan MTQ berikutnya.

Dikatakan, Rakerda LPTQ merupakan momentum yang baik untuk mengevaluasi ulang secara keseluruhan posisi organisasi, dengan memperhatikan keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan selama ini.

"Saya berharap LPTQ dapat melakukan penataan organisasi dan merumuskan langkah-langkah strategis serta program kerja yang bisa dilaksanakan dalam rangka memperkuat dinamika organisasi LPTQ di masa mendatang," harap gubernur.

Dalam perkembangan ke depan, sebut gubernur, fungsi dan peranan aktual yang diharapkan dari keberadaan LPTQ tidak hanya sekedar memperkuat dan melestarikan apa yang telah ada. Tetapi LPTQ harus mampu melahirkan gagasan-gagasan dan langkah-langkah baru yang signifikan untuk membina dan memajukan berbagai aspek yang terkait dengan per-MTQ-an, seperti sistem dan metode penilaian, kaderisasi hakim, dan sebagainya.

Di samping itu, dalam tataran kemasyarakatan, LPTQ memiliki fungsi dan peran yang penting untuk turut menumbuhkembangkan pendidikan Al-Quran di tengah masyarakat.

"Kerjasama dengan para tuang guru di negeri (kampung), TPA, pesantren, madrasah dan perguruan tinggi harus kita tingkatkan,"ujarnya.

Selain itu, perlu dilakukan riset tentang permasalahan pendidikan Al-Qur'an di Maluku serta perlunya dirumuskan langkah-langkah strategis yang lebih progresif dan transformatif.

"Pada konteks ini, saya meminta kepada para bupati dan walikota se-Maluku serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, untuk mari sama-sama kita beri perhatian terhadap pembangunan sektor keagamaan dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Maluku,'' tandas gubernur.

Sementara itu, Ketua LPTQ Provinsi Maluku, Ismail Usemahu menyampaikan, dalam Rakerda kali ini, LPTQ akan berupaya untuk mendesign suatu model pembinaan LPTQ dan MTQ, baik yang menyangkut dengan managemen pembinaan LPTQ maupun pola pembinaan Qori dan Qoriah MTQ.

Untuk itu, kata Usemahu, LPTQ telah mengundang Narasumber seperti Rektor IAIN Ambon, Hasbollah Toisuta, Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, Fesal Musaad dan PLT Kepala Bappeda Provinsi Maluku,

"Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengundang Rektor IAIN Ambon sebagai salah satu pemateri yang diharapkan mampu memberikan masukan, saran, pendapat terkait dengan design pola managemen LPTQ. Sedangkan untuk pembinaan MTQ, kami harapkan Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku dapat memberikan saran dan masukan terutama yang menyangkut dengan peran dan fungsi TPQ, TPA, Taman Pengajian yang merupakan embrio bagi pembinaan peserta MTQ. Begitu juga LPTQ menghadirkan Kepala Bappeda terkait dengan masalah sistim penganggaran LPTQ,"jelas Usemahu.

Lanjut Usemahu, pelaksanaan Rakerda LPTQ ini, didasarkan pada tuntutan dan kebutuhan organisasi, juga merupakan komitmen pengurus untuk begaimana mengembangkan kemampuan baca, tulis, menghafal dan memaknai isi kandungan Al'Quran dalam rangka meningkatkan prestasi Qori dan Qoriah MTQ di Provinsi Maluku.

"Semangat inilah yang mendorong LPTQ Provinsi Maluku sebagai mitra pemerintah untuk selalu berjalan seiring dengan dinamika yang dihadapi saat ini, sehingga ada sinergitas yang berdampak pada upaya pembangunan di bidang keagamaan khusus pembinaan dan pengembangan MTQ," tandas Usemahu (HumasMaluku)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Bambang Hermawan dan Pejabat Provinsi Malut Hadiri Sosialisasi Penyusunan APBD 2020

Posted: 22 Jun 2019 11:26 AM PDT

Bambang Hermawan dan Pejabat Provinsi Malut Hadiri Sosialisasi Penyusunan APBD 2020JAKARTA, LELEMUKU.COM -  Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut) Bambang Hermawan,SE,M.Si menghadiri sosialisasi tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, BalRoom Hotel Grand Paragon, Jakarta pada Selasa (18/06/2019).

Selain Hermawan, pejabat dari Provinsi Malut yang hadir dalam acara dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RIT Jahjo Kumolo itu diantaranya ketua DPRD Provinsi Alien Mus, Kepala Bapeda Drs. Syamsuddin Banyo, Asisten I Salmin Janidi, Asisten I Anwar Husen, Inspektur Ahmad Purbaya, Sekertaris Dewan Abu bakar Abdulah, Kepala Bidang Anggaran Agung Sri Sadono kepala Biro Humas dan Protokol Muliadi Tutupoho.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Daerah mampu membelanjakan uang Negara secara efektif dan efisien. Hal ini di dasarkan pada jumlah alokasi anggaran yang telah dikucurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang nilainya cukup besar.

"Saya titip, belanja negara harus digunakan secara efektif dan efisien. Optimalkan pertumbuhan daerah dengan baik, dan jangan terjebak pada rutinitas. Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena nilai dana yang dikucurkan dari Pusat ke Daerah cukup besar".

Dalam kesempatan tersebut Mendagri juga mengemukakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. Pertama,penganggaran tidak sesuai dengan substansi. Kedua, kelebihan pembayaran honorarium perjalanan dinas dan paket meeting.

Ketiga,kelebihan pembayaran modal,Keempat, pertanggung jawaban belanja kurang tertib. Kelima, realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi anggarannya. Keenam, kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa,termasuk jasa konsultasi. Ketujuh, penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai.

Acara di hadiri oleh lebih dari 350 peserta yang terdiri dari Eselon1 lingkup Kemendagri, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Lingkup Kemendagri, serta peserta dari 34 provinsi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Perencanaan daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan (BPKAD), Asisten I, Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Organisasi, serta Kepala Bidang Anggaran. (DiskominfoMalut)

Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Romanus Ndau Ungkap KIP Fokus Keterbukaan Informasi di Mahkamah Konstitusi

Posted: 22 Jun 2019 11:09 AM PDT

Romanus Ndau Ungkap KIP Fokus Keterbukaan Informasi di Mahkamah Konstitusi JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima kunjungan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis (20/06/2019). Kunjungan dilakukan dalam rangka mengisi konten bagi majalah internal KIP. Sebelumnya KIP juga mengunjungi MK pada Jumat (14/06/2019) lalu. Agendanya adalah mendiskusikan isu keterbukaan informasi di MK.

Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP, Romanus Ndau menyatakan pihaknya sedang membuat majalah perdana KIP. Rencananya majalah tersebut akan mengambil pemberitaan mengenai MK.

"Saat ini MK sedang menjadi fokus publik karena sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) 2019. Tentu menarik bagi kami jika mengangkat tema terkait MK," jelas Romanus.

Dalam kunjungan ini, rombongan KIP berjumlah tiga orang. Yakni Romanus beserta dua stafnya. Mereka disambut langsung Sekjen MK M. Guntur Hamzah beserta Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan di Ruang Delegasi Lantai 11.

Guntur pun menjelaskan beragam informasi terkait MK. Yakni PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang akan selesai diputus MK maksimal pada 28 Juni 2019. Karena tanggal tersebut adalah tanggal maksimal, maka bisa saja pengucapan putusan lebih cepat dari tanggal tersebut.

"Patokan tanggalnya sudah ada. Tapi persisnya putusan tergantung dinamika sidang," kata Guntur.

Sementara untuk PHPU Legislatif, jelasnya, registrasi perkara PHPU Legislatif dilakukan pada 1 Juli 2019. Kemudian tenggat waktu penyelesaian PHPU Legislatif adalah 30 hari kerja. Dengan demikian, PHPU Legislatif harus selesai diputus pada 9 Agustus 2019.

"Kenapa kita sifatnya cepat memutus. Sebab kita coba mewujudkan peradilan speedy trial," tegasnya.

Saat ini perkara PHPU Legislatif 2019 yang diregistrasi MK berjumlah 263. Jumlah ini turun sedikit dibanding PHPU Legislatif 2014 yakni 269 perkara. Adapun jumlah kasus PHPU Legislatif 2019 sejumlah 1093 kasus. Sementara jumlah kasus dalam PHPU Legislatif 2014 berjumlah 996 kasus.

Terkait persiapan khusus menghadapi sidang, Guntur menyebut tidak ada hal yang mencolok. Hakim tetap teguh berpatokan pada due process of law. Adapaun terkait sarana prasarana, MK menambah kesiapan dari sisi pegawai dan juga penambahan fasilitas seperti  liquid crystal display (LCD) di beberapa titik untuk menonton jalannya persidangan.

Sebelum menutup perbincangan, Guntur menegaskan MK memiliki standar tinggi terkait keterbukaan Informasi. Sebab ini syarat agar lembaga dapat dipercaya oleh khalayak umum. "Kita memiliki spirit yang sama dengan KIP. Di mana keterbukaan adalah harga yang tidak bisa ditawar," jelasnya. (HumasMK)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Salim Ganiru Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III di Pulau Taliabu

Posted: 22 Jun 2019 10:53 AM PDT

Salim Ganiru Lantik Pejabat Eselon II dan Eselon III di Pulau TaliabuBOBONG, LELEMUKU.COM - Plt Sekda Pulau Taliabu DR. Salim Ganiru, atas nama  Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus, kembali melakukan penyegaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) di aula Kantor Bupati Pulau Taliabu pada Jumat (21/06/2019) pukul 22.00 WIT.

Plt Sekda Pulau Taliabu DR. Salim Ganiru, atas nama Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus, membacakan sambutan pelantikan dari 3 pejabat eselon II dan 5 pejabat eselon itu.

Mereka yang dilantik adalah Jainudin Sillia dari jabatan Kepala Pusksemas Bobong menjadi Plt. Kadis P2KBP3A mengantikan dr. Triharmono dan dr. Triharmono menjabat sebagai Dirut RSUD, Darmanto, S.Pd dilantik menjadi Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Diknas, Suprayidno, SE, dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR sekaligus sebagai Plt Kadis PUPR, Amin Ata Sahafi. S.Sos sebagai Kepala Bidang Bina Marga Cipta Karya pada PUPR, Munafir Jalaludin, SH sebagai Kabid Sumberdaya Air pada Dinas PUPR, Samsudin Saerun, Kabid Perencanaan, Akmal, Kabid Penataan Ruang, Sabachtani Sulitny Dase Kasubag Keuangan.

Usai melakukan pelantikan Plt Sekda Pulau Taliabu DR. Salim Ganiru, mengatakan, pejabat yang dilantik bukan hanya sebatas mengisi jabatan saja. Namun, harus bersinergi menjalankan program-program yang sudah berjalan selama ini.

"Kita berharap pejabat yang baru dilantik bisa bekerjasama dengan baik, dan melaksanakan tugas sesuai aturan main yang ada," kata sekda.

Salim juga berharap jangan sampai ada pejabat yang meninggalkan produk atau kegiatan yang bermasalah akibat melanggar aturan. Ia juga berharap agar pejabat yang baru bisa melaksanakan tugasnya dengan amanah. (HumasTaliabu)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Fajar Laksono Soeroso Ungkap Profesionalitas Pegawai MK Tangani Sidang PHPU 2019

Posted: 22 Jun 2019 10:48 AM PDT

Fajar Laksono Soeroso Ungkap Profesionalitas Pegawai MK Tangani Sidang PHPU 2019JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sidang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) sejak PHPU 2004 hingga PHPU 2019. Dalam setiap event PHPU menyisakan pengalaman dan cerita para pegawai MK.

"Hampir semua pegawai, terutama pegawai-pegawai lama sudah merasakan bertugas untuk persidangan Perselisihan Hasil Pemilu. Kecuali pegawai-pegawai baru di MK," kata Humas MK Fajar Laksono Soeroso pada Jumat (21/06/2019) di lantai 3 Gedung MK.

Fajar mengatakan, hampir semua pegawai MK yang lama sudah mengetahui suasana, kondisi ketika MK menangani perselisihan Pilpres dan Pileg. "Dari cerita teman-teman MK, dari satu pemilu ke pemilu ada banyak cerita," lanjut Fajar.

Yang pasti, dalam penanganan PHPU dalam Pemilu Serentak 2019 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada PHPU 2019 ini ada penambahan jam kerja, ada pembagian kerja semacam gugus tugas dengan tupoksi keseharian. Seluruh pegawai harus menunggu sampai sidang selesai.

"Selain itu ada effort lebih yang mesti kita tunjukkan, ada ketegangan-ketegangan karena faktor pekerjaan, ada tugas tambahan dan lain-lain. Bagi saya, semua pegawai sudah tahu dan ikhlas menjalaninya. Sampai pegawai-pegawai MK harus menginap di kantor, itu sudah menjadi hal yang biasa dan dinikmati," tambah Fajar.

Fajar melanjutkan bahwa regulasi waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil Pilpres yang 14 hari itu tidak berubah.

"Saya melihat, ini justru banyak dinikmati. Lima tahun sekali. Inilah sumbangsih kita terhadap demokrasi, Pemilu yang demokratis. Bagi pegawai, ada kebanggaan untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan sidang penanganan perselisihan hasil Pemilu. Termasuk kontribusi yang kecil sekalipun. Saya pribadi, menikmati pekerjaan ini. Saya senang dan gembira," ungkap Fajar.

Dijelaskan Fajar, saat ini ia diberikan amanah sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, maka ia harus lebih aktif untuk melayani teman-teman pers. Terutama bisa berinteraksi dengan para jurnalis, berdiskusi untuk mendapatkan masukan, saran, dan kritik. Fajar mengakui banyak mendapatkan wawasan dari teman-teman pers. Hal yang sama kiranya juga dirasakan para pegawai MK.

"Selama bertugas dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu, saya pribadi merasa banyak sukanya. Terlepas dari pengorbanan kita, pulang larut malam dan sebagainya yang tidak seperti biasanya, tapi saya yakin, semua pegawai MK ikhlas, profesional, melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab," pungkas Fajar. (HumasMK)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Seorang Tersangka Kerusuhan 22 Mei Menikah di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya

Posted: 22 Jun 2019 10:43 AM PDT

Seorang Tersangka Kerusuhan 22 Mei Menikah di Rutan Narkoba Polda Metro JayaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Seorang tersangka kasus kerusuhan 22 Mei 2019 di Cideng, Jakarta Pusat, berinisial AC melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan berinisial MA di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya, Jumat (21/6/2019).

"Ia benar, kami memberikan fasilitas kepada tersangka yang mau menikah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis, Jumat.

Pernikahan tersebut dihadiri keluarga kedua mempelai. Kabid Humas mengatakan, pernikahan itu digelar pukul 09.00 WIB dengan dihadiri perwakilan KUA Tamansari, Jakarta Barat dan disaksikan penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

"Keluarga tersangka dan penyidik sudah berkoordinasi dengan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) untuk pelaksanaannya," kata Kabid Humas.

"Pernikahan dihadiri kedua mempelai, Bapak Widodo dari KUA Taman Sari, Jakarta Barat, saksi Bapak Asep Setiana dan Bapak Dedy Hariadi dan Penyidik dari Ditresnarkoba Iptu Alamsyah dan Brigadir Caisar," kata Kabid Humas.

Kabid Humas mengungkapkan, setelah melangsungkan pernikahan, AC diberi kesempatan terlebih dahulu untuk berbincang-bincang dengan keluarganya sebelum dibawa kembali ke rutan. (HumasPoldaMetro)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Polisi Amankan Sembilan Sepeda Motor Balap Liar di Depok

Posted: 22 Jun 2019 10:40 AM PDT

Polisi Amankan Sembilan Sepeda Motor Balap Liar di DepokDEPOK, LELEMUKU.COM - Tim Jaguar Polresta Depok membubarkan balap liar di Jalan Boulevard, depan Water Park Aladin, Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu (22/06/2019) dini hari. Sembilan sepeda motor yang diduga digunakan untuk balapan diamankan anggota.

Katim Jaguar Polresta Depok Iptu Winam Agus mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat aksi balap liar yang dilakukan tiap malam di Jalan Perumahan Grand Depok City (GDC) sangat menggangu penghuni. Menyelidiki laporan masyarakat tersebut, Iptu Winam bersama anggota melakukan patroli soft force wilayah dan mendapati kegiatan balap liar tersebut.

"Ada sembilan motor bodong yang sudah dimodifikasi. Kita amankan dari patroli yang kita lakukan di depan Water Park Aladin Perum GDC," ujarnya.

Menurut Iptu Winam, para pelaku balap liar kerap kucing-kucingan sama anggota. "Gerakan remaja yang mau balap liar ini kucing-kucingan sama kita anggota. Jika sedang ada patroli, balap liar tidak digelar. Tapi, jika balap liar diadakan dan sampai menutup jalan hingga sangat menganggu lalulintas pengendara yang akan melintas," tambahnya.

Iptu Winam menduga dari aksi balap liar tersebut diduga ada perjudian terselubung. "Pelaku rata-rata masih berusia remaja mengaku hanya melakukan tes motor untuk balapan saja. Namun ada indikasi taruhan seperti judi dalam balap liar," tutupnya. (HumasPoldaMetro)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Polda Metro Siapkan 600 Personel Amankan Perayaan HUT DKI Jakarta di HI

Posted: 22 Jun 2019 10:37 AM PDT

Polda Metro Siapkan 600 Personel Amankan Perayaan HUT DKI Jakarta di HIJAKARTA, LELEMUKU.COM - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-492 DKI Jakarta akan dipusatkan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019). Sebanyak 600 personel polisi pun disiapkan untuk mengamankan kegiatan tersebut.

"Khusus untuk pengamanan yang kegiatan di Bundaran HI ada 600 personel," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf di Mapolda Metro Jaya, Jumat (21/06/2019).

Dirlantas mengatakan, kegiatan perayaan HUT DKI Jakarta itu akan dimulai Sabtu ini mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai. Berbagai acara menarik, seperti festival musik akan memeriahkan perayaan.  Ia juga menyebut, pihak kepolisan telah menyediakan beberapa kantong parkir untuk masyarakat Jakarta yang akan datang ke acara itu.

Kantong parkir yang disediakan terletak di sekitar Bundaran HI; dekat gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol; Jalan Sultan Syahrir, serta Tanah Abang.

"Sudah kami siapkan semuanya untuk kantong parkir," kata Dirlantas.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan menerapkan penutupan beberapa ruas jalan dan pengalihan arus lalu lintas. Penutupan jalan diterapkan bagi kendaraan yang akan menuju Bundaran HI.

Pertama, arus lalu lintas dari arah patung kuda (Arjuna Wiwaha) Jalan Medan Merdeka Barat yang menuju Bundaran HI ditutup di simpang Sarinah. Maka, itu, kendaraan bisa mengarah ke kiri, Jalan Sabang atau ke kanan.

"Di simpang Kebon Sirih maupun d simpang Patung Kuda itu sudah kita beritahukan bahwa nanti di Bundaran HI ada kegiatan. Kalau masyarakat pengguna jalan mau ke Sarinah ataupun ke sekitar daerah itu yang tidak ke Bundaran HI masih bisa lewat," ujar Dirlantas.

Kedua, penutupan arus lalu lintas dari arah Semanggi. Kendaraan akan diarahkan ke Jalan Teluk Betung yang mengarah ke Grand Indonesia.

Di sisi lain, kata Dirlantas, pihaknya juga mengalihkan arus lalu lintas yang mengarah ke Dukuh Bawah atau Dukuh Atas.   Namun penerapan itu, kata dia, bersifat situasional. Hal itu akan diterapkan jika terjadi kepadatan yang mengarah ke Bundaran HI.

"Intinya adalah kita melaksanakan pengalihan itu dan masyarakat yang pergi ke Bundaran HI kita sampaikan kepada mereka kalau di sana ada penutupan," imbuh Dirlantas. (HumasPoldaMetro)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Antisipasi Situasi Tanggap Darurat, Kodim Sintang Gelar Latihan Posko 1

Posted: 22 Jun 2019 10:04 AM PDT

Antisipasi Situasi Tanggap Darurat, Kodim Sintang Gelar Latihan Posko 1SINTANG, LELEMUKU.COM - Guna untuk meningkatkan kualitas komandan dan staf dalam melaksanakan mekanisme prosedur hubungan komandan dan staf pada suatu kegiatan Kodim 1205/Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah menggelar Latihan Posko 1 yang dilaksanakan pada 18-21 Juni 2019.

Latihan Posko I secara resmi ditutup oleh Danrem 121/Abw, Brigjen TNI Bambang Trisnohadi. Yang turut dihadiri oleh Kasi Ops Korem 121/Abw, Kolonel Inf Asep Akhmad Hidayat, Kasi Log Korem 121/Abw, Kolonel Kav Josafath M.R. Duka, Dandim1205/Stg, Letkol Inf Rachmat Basuki, Kasdim 1205/Stg, Mayor Inf Supriyono dan Tim Penilai.

Dandim 1205/Stg, Letkol Inf Rachmat Basuki menyampaikan dalam kesempatannya, sangat bersyukur Kodim 1205/Stg diberikan alokasi dari Angkatan Darat untuk melaksanakan Latihan Posko 1 selama 3 hari, meskipun pada dasarnya ini adalah Latihan rutin yang digelar Angkatan Darat.

"Latihan yang digelar selama 3 hari ini khususnya untuk melatih kesiapan Kodim 1205/Stg dalam hal berkoordinasi, baik itu ditingkat Internal antar staf Kodim sendiri, maupun dengan Instansi luar," jelas Dandim 1205/Stg pada Jumat (21/06/2019).

Menurut Dandim, untuk menghadirkan nuansa real dalam latihan ini, pihak Kodim juga mengundang Instansi yang berkepentingan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Dandim juga menyampaikan pentingnya kegiatan latihan ini untuk terus menerus dilatihkan agar menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam berkoordinasi dan apabila suatu hari terjadi situasi tanggap darurat, Kodim beserta Instansi terkait sudah siap.

"Hal ini akan terus kita latihkan guna mengantisipasi situasi tanggap darurat di wilayah Sintang dan Melawi karena Kodim 1205/Stg membawahi kedua kabupaten tersebut," pungkas Dandim 1205/Stg mengakhiri. (Pendam12)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Tjahjo Kumolo Ajak HUT ke-492 DKI Jakarta Beri Perubahan yang Baik

Posted: 22 Jun 2019 09:03 AM PDT

Tjahjo Kumolo Ajak HUT ke-492 DKI Jakarta Beri Perubahan yang BaikJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Tema Hari Ulang Tahun DKI Jakarta yang ke-492 harus dimaknai sebagai perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu merujuk pada tema HUT yang bertajuk "Wajah Baru Jakarta."

"Tema Hari Ulang Tahun yang ke-492 DKI Jakarta yaitu 'Wajah Baru Jakarta,' ini harus dimaknai sebagai wujud perubahan ke arah yang lebih baik, dimana perubahan fisik kota Jakarta melainkan perubahan cara pandang baru tentang program kota yang kita cintai bersama ini," kata Tjahjo saat menghadiri Rapat Istimewa di DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/06/2019).

Menurutnya, keberhasilan pembangunan DKI Jakarta dibangun atas berbagai faktor. Indikator keberhasilan tersebut juga tercermin dari turunnya angka kemiskinan pada tahun 2017 sebesar 3,78 persen pada tahun 2018 menjadi 3,55 persen.

"Tentunya kita sepenuhnya menyadari keberhasilan pembangunan Jakarta pada saat ini juga pada masa yang akan datang dibangun dari berbagai macam persyaratan, misalnya kemampuan untuk dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya dan mengeliminasi hambatan yang ada. Hasil kerja keras seluruh kepentingan bagi percepatan pembangunan yang ada dapat dilihat melalui pencapaian indikator makro pembangunan Provinsi DKI Jakarta hingga Tahun 2019 antara lain angka kemiskinan turun dari 3,78 persen pada tahun 2017 menjadi 3,55 persen pada tahun 2018," ungkap Tjahjo.

Tak hanya itu, Tjahjo juga mengapresiasi Aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat yang mampu menjaga ketertiban dan menjaga keamanan di wilayah DKI.

"Kami juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat mengapresiasi dan merasa bangga kepada jajaran Polda Metro Jaya, jajaran TNI Angkatan Laut, Darat maupun Udara, Satpol-PP, dan tokoh masyarakat yang telah mampu menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah DKI Jakarta," puji Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap aktif memberikan masukan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien termasuk menjaga hubungan yang harmonis antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Provinsi DKI Jakarta diharapkan aktif untuk memberikan informasi, masukan yang dibutuhkan dalam menciptakan pemerintahan nasional yang efektif dan efisien, kontribusi pemikiran baik kritik maupun saran juga harus kita bangun untuk menjalin hubungan tata kelola Pemerintah Pusat dan Daerah yang harus semakin efektif, semakin efisien guna mempercepat reformasi birokrasi dan dalam upaya memperkuat Otonomi daerah," tutup Tjahjo. (Kemendagri)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Jokowi Ajak Nguyen Xuan Phuc Selesaikan Negosiasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Posted: 22 Jun 2019 08:53 AM PDT

Jokowi Ajak Nguyen Xuan Phuc Selesaikan Negosiasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widod (Jokowi) mendorong penyelesaian negosiasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan Viet Nam saat bertemu dengan Perdana Menteri Viet Nam Nguyen Xuan Phuc disela-sela penyelenggaraan KTT Ke-34 ASEAN tahun 2019 di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/06/2019).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, PM Viet Nam secara langsung kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi atas proses dan hasil Pemilu di Indonesia.

Dalam Pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan isu ZEE selalu muncul dalam pertemuan antara Indonesia dan Viet Nam. Oleh sebab itu Presiden berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan segera. Jika tidak diselesaikan maka berpotensi menimbulkan masalah.

"Insiden-insiden yang terjadi antara otoritas keamanan laut kedua negara akhir-akhir ini merupakan salah satu dampaknya. Untuk itu, Saya berharap Yang Mulia dapat menginstruksikan kepada tim teknis Viet Nam untuk dapat segera menyelesaikan  perundingan batas ZEE," kata Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan penghargaan atas dukungan Viet Nam terhadap pengembangan Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang akan diadopsi dalam KTT ini. 

"Draft Outlook ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik telah dibahas cukup lama. Dengan dukungan Viet Nam, konsep ini akan dapat   diadopsi pada KTT ini," imbuh Presiden, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Presiden juga menyampaikan selamat kepada Viet Nam yang akan menjadi negara anggota DK PBB pada 2020-2021. Dengan demikian, pada tahun 2020, akan terdapat dua negara anggota ASEAN (Indonesia dan Vietnam) yang akan menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2020.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi. (Kemensetneg)
Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami