Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Sepakati Pengembangan Blok Masela |
- Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Sepakati Pengembangan Blok Masela
- Budi Karya Sumadi Ajak Pemudik Manfaatkan Jalur Selatan Jawa
- Babinsa Koramil Tual Bantu Distribusi Air Bersih ke Warga Mastur Baru
- Binmas Noken Polri Kunjungi Mantan Panglima TPN OPM di Keerom, Lambert Pekikir
- Royke Lumowa Bagikan Makanan Berbuka Puasa di Masjid Raya Alfatah Ambon
- Royke Lumowa Buka Puasa Bersama Brimob Maluku di Bundaran HI
- Pemekaran Desa dan Kecamatan di Tanimbar Ciptakan Daya Saing Daerah
- Kantor Imigrasi Ambon Gelar Pelatihan Pelayanan Publik
- Somalay Batlayeri Tegaskan Pemberhentian Kades Watmuri Penuhi Prosedur
| Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Sepakati Pengembangan Blok Masela Posted: 29 May 2019 06:44 PM PDT  TOKYO, LELEMUKU.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kembali bertemu dengan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda di Tokyo, Jepang pada Senin (27/05/2019). Sejumlah poin strategis berhasil disepakati, yang memungkinkan lapangan gas raksasa ini bisa segera dikembangkan. Menteri Ignasius Jonan tiba di Tokyo dari lawatan sebelumnya ke Houston, Amerika Serikat. Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan Jonan dengan Ueda pada 16 Mei di Tokyo. Pada pertemuan 16 Mei, berhasil disepakati kerangka final Plan of Development (PoD) Blok Masela di Laut Arafuru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Pertemuan tersebut membahas negosiasi detil dari kerangka yang disepakati, sehingga perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation Jepang bisa segera ditandatangani. Dalam pertemuan itu Jonan didampingi Duta Besar RI untuk Jepang Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jafee Suardin. Nilai investasi pengembangan Blok Masela akan mencapai sekitar USD 20 miliar. Kedua pihak berhasil mencapai win-win solution dengan skema bagi hasil, dimana pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50 persen.  Kesepakatan final yang bersejarah tersebut ditandai dengan penandatanganan Minute of Meeting oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan."Akhirnya INPEX dan SKK Migas sepakat atas pokok-pokok pengembangan blok Masela sore ini di Tokyo. Pembahasan telah berlangsung sejak 18 tahun yang lalu lho. Nilai investasi antara 18-20 Milyar USD dengan pembagian yang fair bagi Negara RI dan kontraktor. Saya sampai terharu," ungkap Menteri ESDM usai acara tersebut (27/05/2019). Adapun penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation, Menteri Ignasius Jonan menjelaskan, direncanakan dilaksanakan pada pertemuan negara-negara G20 di Jepang dalam waktu dekat. Dengan demikian maka pembahasan tentang Blok Masela yang sudah berlangsung lebih 20 tahun telah menemukan titik akhir, yang akan memberi dampak positif bagi peningkatan iklim investasi nasional serta pembangunan kawasan Timur Indonesia. (KESDM) |
| Budi Karya Sumadi Ajak Pemudik Manfaatkan Jalur Selatan Jawa Posted: 29 May 2019 06:31 PM PDT  BANDUNG, LELEMUKU.COM - Untuk menghindari terjadinya kepadatan kendaraan di jalan Tol Trans Jawa yang diprediksi menjadi jalur favorit para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, jalur selatan bisa menjadi alternatif yang baik untuk dilewati para pemudik, karena kondisinya dipastikan siap untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini."Jalur selatan ini menjadi favorit dan bisa menjadi alternatif bagi pemudik. Jadi orang jangan hanya menggunakan jalan tol saja," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai meninjau Simpang Nagreg, Jawa Barat, Rabu (29/05/2019). Menhub memprediksi jalur selatan Jawa seperti Nagreg, Tasikmalaya, dan Garut akan lebih lengang daripada jalur yang lain. Selain itu, dengan pemandangan yang indah dan banyak tempat pariwisata bisa menjadi pilihan jalur yang menyenangkan bagi pemudik. Prediksi Menhub puncak arus mudik akan terjadi pada Jumat (31/5) besok. Karenanya untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019, jalur Bandung-Nagreg-Tasikmalaya adalah salah satu jalur yang terkena dampak pembatasan. "Kita memang melakukan pelarangan kendaraan berat kecuali truk yang mengangkut sembako mulai tanggal 30 Mei sampai 2 Juni 2019," ungkap Menhub. Dalam kesempatan itu Menko PM Puan Maharani yang ikut dalam peninjauan itu mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah mempersiapkan pengaturan lalu lintas untuk arus mudik lebaran khususnya di jalur selatan Jawa Barat. "Bagaimana pengaturan arus satu arah atau bagaimana nanti membuat jalur-jalur tertentu agar tidak macet oleh pihak kepolisian di sini bekerja sama dengan Bupati, Pemda dan Kementerian terkait yang sudah menyiapkan," kata Puan. Untuk kesehatan, lanjut Menko PMK, juga sudah disediakan posko kesehatan. Arus mudik alternatif pun sudah disiapkan. Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan pihak-pihak yerkait yang sudah menyiapkan arus mudik lebaran, kali ini dapat berjalan lebih baik dan lancar," jelas Puan. Rombongan juga berkesempatan untuk meninjau Pos pelayanan lebaran yang diselenggarakan oleh Polres Bandung di Cikaledong Nagreg Selain Menhub ikut dalam rombongan peninjauan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Sufahriadi. (Setkab) |
| Babinsa Koramil Tual Bantu Distribusi Air Bersih ke Warga Mastur Baru Posted: 29 May 2019 06:01 PM PDT  LANGGUR, LELEMUKU.COM - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1503-01/Tual Koptu. M. Isro Toatubun membantu warga Mastur Baru untuk mendistribusikan air bersih untuk air minum dengan menggunakan mobil pickup ukuran 300 liter milik pribadi guna disalurkan ke Desa Mastur Baru, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) pada Rabu (29/05/2019).Upaya yang dilakukan oleh Toatubun tersebut merupakan kepedulian Babinsa dalam membantu kesulitan warga biasanya, salah satunya dengan memberikan bantuan air bersih, yang mana sangat membantu masyarakat didaerah pedesaan yang terdampak kekeringan, dimana mereka menyambut dengan senang bantuan air bersih di desa mereka. "Bantuan air bersih dan Air Minum memang sangat dibutuhkan warga masyarakat di Desa Mastur Baru karena di daerah itu warga sangat kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari," kata dia. Salah seorang warga yang ditemui dilokasi mengungkapkan rasa senangnya atas pendistribusian air bersih di desanya. "Kami sangat antusias sekali dan berterima kasih kepada Babinsa, warga berharap ke depan masih ada lagi dari pihak pemterintah yang dapat membantu dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat," tutur dia. (Penrem151) |
| Binmas Noken Polri Kunjungi Mantan Panglima TPN OPM di Keerom, Lambert Pekikir Posted: 29 May 2019 05:50 PM PDT  ARSO, LELEMUKU.COM - Kasatgas Binmas Noken Polri, Kombespol Dr. Eko Rudi Sudarto didampingi Kaposko Binmas Noken Polri, AKBP Bagyo dan tim Binmas Noken Polri bersilahturami ke mantan panglima TPN/OPM wilayah Mamberamo-Keerom, Lambert Pekikir dan sekaligus memberikan bantuan ternak kambing dan babi kepada masyarakat kampung Wonorejo, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua pada Rabu (29/05/2019).Kunjungan silahturami Kasatgas Binmas Noken Pori Kombespol Dr. Eko Rudi Sudarto tersebut disambut positif oleh Lambert Pekikir dengan berbincang-bincang mengenai peran Binmas Noken Polri dalam membangun masyarakat Papua disegala bidang mulai pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan juga pendidikan untuk Papua yang lebih sejahtera, aman dan makmur. Dalam kunjungan tersebut, Labert Pekikir yang meerupakan Mantan Panglima TPN/OPM wilayah Mamberamo-Keerom itu mengatakan Program Binmas Noken sangat membantu masyarakat Papua lewat karya-karya nyata yang telah dilakukan. Lanjutnya, Pemerintah Daerah setempat harus melihat dan mencotohi apa yang telah lakukan oleh Binmas Noken Polri karena program ini langsung menyetuh kepada masyarakat. Labert menambahkan, ada satu filosofi dari salah satu mantan Bupati Jayapura mengatakan bahwa, "Jika Anak Meminta Ikan, Jangan Langsung Diberikan Ikan, Namun yang diberikan adalah Pancing agar Ia dapat Belajar Bagaimana Bisa mendapatkan Ikan" dan menurut lamber, hal serupa yang sedang dilakukan oleh Binmas Noken Polri. Dimana Binmas Noken Polri Tampil dengan Berbagai Program-program menariknya untuk memberi Pelajaran kepada si anak tadi agar bagaiman bisa mendapatkan Ikan. "Saya memberikan Apresiasi kepada pihak kepolisian yang dengan gigih memperjuangkan generasi Papua untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi daerah maupun bangsa," terang Lambert. Hal senada juga dikatakan Kepala Kampung Wonorejo Matius Wei yang berterima kasih kepada kepolisian yang telah memberikan bantuan ternak kambing dan babi kepada masyarakat kami yang dibina oleh Binmas Noken Polri di Keerom. "Kami juga memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang mana Bapak adalah mantan Kapolda di Papua dan tau persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua sehingga dengan adanya Program Binmas Noken Polri ini, mampu menjawab semua keluhan masyarakat Papua," tutup Wei.(HumasPoldaPapua) |
| Royke Lumowa Bagikan Makanan Berbuka Puasa di Masjid Raya Alfatah Ambon Posted: 29 May 2019 04:54 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Drs. Royke Lumowa, M.M, didampingi Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Maluku Ny. Swanly Royke Lumowa, tampak sukacita membagikan takjil atau makanan berbuka puasa kepada umat muslim di Jalan Yos Sudarso, samping masjid raya Alfatah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (17/05/2019) sore.Menurut dia, kegiatan yang mengusung tema "Berbagi Asih Buka Puasa Bersama Polri dan Masyarakat" merupakan aksi sosial Polda Maluku di Bulan Ramadhan yang dilakukan oleh para pejabat utama Polda Maluku dan pengurus Bhayangkari Daerah Maluku hingga para anggota. "Ini kegiatan sosial dalam rangka bulan ramadan. Kita sekedar berbagi rasa, memberikan berkat kepada masyarakat yang berpuasa berupa makanan secukupnya," kata Lumowa kepada wartawan. Selain pejalan kaki yang melintas, Kapolda Maluku juga terlihat memberikan makanan takjil dengan total 2000 bungkus yang dikemas dalam paket makanan yang berisi air mineral, nasi, ayam, buah dan sayur-sayuran kepada tukang becak, dan penumpang mobil angkutan umum dan masyarakat sekitar maik muslim maupun non-muslim. "Selain mereka yang berpuasa, siapa saja yang lewat kami berikan. Semoga bermanfaat kepada masyarakat," harap Lumowa.  Aksi sosial di bulan ramadan, kata mantan Kakor Lantas Polri itu, tidak sampai disini saja. Kedepan, pihaknya juga akan melakukan kegiatan lainnya."Kegiatan berikutnya nanti kita lihat hari-hari bagus. Bila perlu sampai Idul Fitri," tambahnya. Lumowa mengaku, hampir setiap hari pihaknya membagikan makanan takjil kepada masyarakat di setiap trafficlight. "Selain makanan berat yang dibagikan saat ini, hampir setiap hari kita bagikan makanan ringan di lampu-lampu merah," jelasnya. Tak hanya itu, orang nomor 1 Polri di Provinsi Maluku ini mengakui jika pihaknya juga melakukan safari ramadan dengan mendatangi desa-desa di Maluku. "Kita juga lakukan safari ramadan di desa-desa," ujarnya.  Ia menghimbau kepada masyarakat untuk menghilangkan rasa dengki, dan senantiasa menjaga kedamaian. "Di Maluku, di Ambon dan dimana saja. Saling berbagi kasih terutama di bulan puasa. Saling menahan diri, semoga barokah. Kedamaian ada terus di tanah Maluku ini," pungkasnya. (HumasPoldaMaluku) |
| Royke Lumowa Buka Puasa Bersama Brimob Maluku di Bundaran HI Posted: 29 May 2019 04:41 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa, menggelar buka puasa bersama anggota Brimob Maluku yang bertugas pengamanan di Jakarta.Jenderal Bintang Dua ini tidak sendiri. Ia didampangi Kepala Satuan (Kasat) Brimob Polda Maluku Kombes Polisi Muhammad Guntur. Buka puasa bersama berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (29/05/2019). Buka puasa bersama dengan 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Maluku yang di BKO-kan di Jakarta itu sebagai bentuk kepedulian orang nomor 1 Polri di Provinsi Maluku ini. Bentuk kepedulian itu ditunjukannya dengan menemui ratusan pasukan elit Polri asal Maluku itu secara langsung di lapangan.  Di sela duduk berbarengan menyantap makanan nasi kotak beralaskan aspal jalan, Kapolda juga memberikan semangat terhadap anak buahnya yang sedang menjalankan tugas negara tersebut. "Tadi bapak Kapolda didampingi Kasat Brimob Polda Maluku buka puasa bersama dengan 4 SSK BKO Brimob Maluku di Bundaran HI," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat. Selain Kapolda Maluku, tambah Ohoirat, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy beserta istri juga mengunjungi ratusan anggota Brimob Polda Maluku untuk memberikan semangat dalam menjalankan tugas negara yakni pengamanan ibukota.  Untuk diketahui, 4 SSK Brimob Polda Maluku ditugaskan ke Jakarta untuk mengamankan Ibukota Indonesia jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.4 SSK atau sekitar kurang lebih 400 personel Brimob Polda Maluku itu, turut mengamankan aksi demontrasi pada 21 dan 22 Mei lalu. (HumasPoldaMaluku) |
| Pemekaran Desa dan Kecamatan di Tanimbar Ciptakan Daya Saing Daerah Posted: 29 May 2019 03:22 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Somalay Batlayeri, S.STP mengatakan bahwa pemekaran wilayah baik di tingkat dusun, desa dan kecamatan di Tanimbar adalah sebuah peluang untuk menciptakan daya saing dengan memperpendek rentan kendali di daerah yang berbatasan langsung dengan Australia tersebut.Menurutnya Kepulauan Tanimbar ke depannya akan menjadi sasaran titik temuan nasional yang sangat signifikan sehingga alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar untuk melakukan pemekaran wilayah guna menyiapkan para pemimpin, manajeman pemerintahan desa, menemukan potensi dari setiap desa masing-masing, seperti desa industri dan desa wisata serta akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang menciptakan ruang perannya secara mandiri yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. "Pemekaran desa bukan untuk saling memisahkan diri satu sama lain atau membagi-bagikan harta tetapi kita lebih menekankan pada daya saing, kita menciptakan desa yang inovatif di masing-masing desa melalui kinerja yang paling positif di kabupaten ini, yaitu energi partisipatif pembangunan. Itu yang paling penting untuk membangun peranan masyarakat sendiri, kita bangun daya saing," kata dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya pada Senin (27/05/2019). Batlayeri meminta agar masyarakat desa untuk serius dan tidak kuatir dalam menyikapi wacana perubahan atau peningkatan status desa hingga kecamatan yang merupakan pendekatan pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang kecil berdasarkan aspirasi dari masyarakat tersebut dan akan dikembalikan kepada masyarakat untuk mengelola Dana Desa (DD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri serta melakukan pemberdayaan di tingkat desa yang lebih terjangkau dan terukur. "Disini ada ruang dan kesempatan bahwa rakyat dapat mengelola anggaran untuk pemberdayaan di tingkat desa yang lebih terjangkau lagi. Maka itu, mari kita bersama-sama serius untuk menyikapi isu ini sebagai isu peluang untuk kita mewujudkan peran serta kita lebih kecil dan lebih kompleks terhadap tantangan dan kendala di Tanimbar yang makin besar," pintanya. Batlayeri pun membeberkan saat ini pihaknya telah melakukan tahapan pesiapan dengan melakukan sosialisasi di beberapa titik dan mengungkapkan beberapa daftar administratif pemekaran dari calon desa persiapan yang layak dimekarkan di Tanimbar pada tahun 2019 ini. Beberapa diantaranya pada Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dengan desa persiapan Olilit Barat dari desa induk Olilit Timur, desa persiapan Kampung Nelayan dari desa induk Latdalam dan desa persiapan Ilngei Barat dari desa induknya Ilngei; Kecamatan Wermaktian dengan desa persiapan Sabai dan Werlimditi dari desa induknya Kamatubun; Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) dengan desa persiapan Kainara dari desa induk Ritabel; dan pada Kecamatan Wuarlabobar dengan desa persiapannya di Mitak dari desa induknya Awear Rumgeur dan desa persiapan Namralan dari desa induk Labobar. Beberapa desa di Selaru, seperti Adaut, Lingat dan lainnya juga akan dimekarkan melalui tahapan dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk persiapan pemekaran kecamatan di Tanimbar, Batlayeri diantaranya Salwasa, Bomaki, Latdalam, Wuarlabobar 1, Wualabobar 2 dan Selaru Enus. "Saya tegaskan bahwa tidak ada pemekaran petuanan, adat istiadat tetapi wadah pemerintahan yang kita bentuk baru untuk kepentingan masyarakat dengan batas-batas wilayah administratif dan melalui tahapan serta mekanisme yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Sejauh ini tidak ada konflik. Nanti ada masa persiapan dengan perbup selama satu sampai dua tahun dan jika desa tersebut memenuhi syarat insfrakstruktur sesuai dengan ketentuan permendagri, maka ditingkatkan melalui perda ke DPRD untuk ditetapkan sebagai desa definitif, tetapi apabila tidak memenuhi syarat maka akan kembali ke desa induk," tutup dia (Laura Sobuber) |
| Kantor Imigrasi Ambon Gelar Pelatihan Pelayanan Publik Posted: 29 May 2019 03:15 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Provinsi Maluku serius membenahi diri menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengundang Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku pada Selasa (28/05/2019).Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat menjelaskan dalam memberikan pelatihan singkat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan standar Undang-undang (UU) Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. "Saya merasa bersyukur dan memberikan apresiasi sekali kepada Kepala Kantor Imigrasi Ambon, dimana telah membuka diri untuk bisa sama-sama melakukan pelatihan singkat dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yg baik sesuai dengan standar UU 25 thun 2009 tentang pelayanan publik," jelas Slamat. Ia mengatakan jika kantor imigrasi itu telah memenuhi standar pelayanan publik dan pelatihan tersebut untuk melihat sikap dari penyelenggara layanan tentang hukum kerja dari kantor imigrasi, yaitu bagaimana ettitude behavior atau etika, agar dapat memiliki sifat seperti tata cara sopan santun yang bagus, keramahan, tegas dalam melayani dan tidak melakukan hal yang menyangkut mal administrasi. "Hari ini kepala imigrasi mengundang saya untuk menyegarkan kembali ingatan-ingatan kita bahwa bagaimana sikap seorang ASN. Sikap ASN itu adalah bagaimana dia jauhi apa yang disebut mal administrasi. Mal administrasi adalah perbuatan penyalagunaan wewenang yag dilakukan dalam melakukan pelayanan seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang namanya pengunaan berlarut, tidak boleh diskriminatif, tidak boleh berpihak, kemudian dia harus patuh,"kata Slamat. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Afrizal menambahkan untuk tahapan menuju WBK dan WBBM sudah dilakukan perencanaan dan juga pelaksanaan. Selain itu ada juga persyaratan-persyaratan untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sekarang pembinaan terhadap SDM-nya sudah kita laksanakan komitmen untuk perubahan pola pikir. "Kita harus lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat dari pada kepentingan pribadi. Mudah-mudahan dengan ada kerjasama dengan ombudsman ini, mereka bisa membuka pikirannya dan mengubah maindsetnya menjadi lebih bagus," tandasnya. (indonesiatimur.co) |
| Somalay Batlayeri Tegaskan Pemberhentian Kades Watmuri Penuhi Prosedur Posted: 29 May 2019 03:04 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Somalay Batlayeri, S.STP menyatakan pemberhentian sementara Kepala Desa (Kades) Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Marthen Melmambessy sudah memenuhi prosedur."Pemberhentian sementara Kades Watmuri telah resmi melalui putusan Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 141-152-2019 dimana yang bersangkutan diberhentikan terkait dengan hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat yang mengungkapkan bersangkutan melanggar larangan dan kewajiban kades. Itu sebabnya dilakukan pemberhentian sementara," ujar dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya pada Senin (27/05/2019). Batlayeri mengungkapkan jika Kades Melmambessy diketahui tidak mengikuti berbagai tahapan sanksi administrative yang diberikan. Sebelumnya pihaknya juga telah melakukan pembinaan kepada Melmambessy, namun yang bersangkutan tetap tidak menghiraukan tahapan tersebut. "Salah satu poin pelanggaran yang dilakukan oleh kades adalah menggangu ketentraman dan ketertiban umum. Pelanggaran yang dilakukan sudah diproses oleh Inspektorat yang nantinya berwenang untuk menyampaikan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan kades tersebut," ungkapnya. Batlayeri mengimbau Melmambessy dapat segera mengikuti pembinaan yang diberikan oleh Camat Nirunmas, Adrianus Sabono yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi oleh pihaknya kepada Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH. Ia pun menambahkan bahwa jika Kades Melmambessy masih tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pihaknya akan kenakan tindakan sesuai dengan mekanisme selanjutnya. "Bersangkutan akan kami evaluasi ketika laporan dari Camat Sabono kepada Pemda dalam hal ini Bupati Fatlolon untuk dilakukan review terhadap SK tersebut atau pemulihan kembali dalam jabatan tetapi sejauh ini, Melmambessy belum ada sikap keseriusan dalam mengikuti pembinaan terhadap amanat keputusan itu," tutup dia. (Laura Sobuber) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin