ASN Dilarang Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik dan Terima Parsel Lebaran |
- ASN Dilarang Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik dan Terima Parsel Lebaran
- Dukung Ambon Kota Musik, Pemprov Maluku Gelar Pentas Seni 2019
- Penembakan di Kantor Pemerintahan Kota Virginia Beach, 11 Tewas Ditembak
- Diskominfo Maluku Tenggara Target Perkuat Pelayanan Berbasis ITE
- Tinjau Arus Mudik Lebaran, Jokowi Kunjungi Stasiun Pasar Senen
- Widya Murad Ismail Bagi Takjil Berbuka Puasa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon
- Richard Louhenapessy Beri Motivasi ke Pasukan Brimob Polda Maluku di Jakarta
- Satgas Yonmek 643 Terima Dua Pucuk Lantak dari Warga Semunying Jaya.
- Mohamad Lakotani Apresiasi Damainya Proses Pemilu dan Ramadhan di Papua Barat
- Pemprov Sulut Gelar Dialog Peringati Hari Lahir Pancasila
- Ketersediaan Infrastruktur Dongkrak Peringkat Daya Saing Indonesia Dimata Dunia
- Inilah Alasan Perubahan Nama Kecamatan Yaru ke Fordata
- Polres Metro Bekasi Kota Tes Urine Puluhan Sopir Bus Mudik di Terminal Induk
- Klemen Tinal Minta Semua PIhak Tenang Sikapi Kejadian Asmat
- KPK Ingatkan Oknum ASN Di Papua Tak Menyimpang Soal Aset
- Budi Karya Sumadi Imbau Kapal Penumpang Tak Muat Lebih Kapasitas
ASN Dilarang Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik dan Terima Parsel Lebaran Posted: 31 May 2019 07:18 PM PDT ![]() "Saat lebaran, mobil dinas dipergunakan untuk kedinasan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi," kata Syafruddin di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (28/05/2019). Selain itu, Menteri PANRB juga meminta para aparatur negara untuk tidak menggunakan sepeda motor untuk pulang mudik bertemu sanak keluarga, karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan. Menurut Menteri PANRB, terdapat beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman pulang ke kampung halaman, seperti sepeda motor yang dimasukan kedalam gerbong kereta, untuk kemudian digunakan pada saat tiba di kota tujuan. Selain itu, dapat menggunakan bus, kereta api, atau memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi. Hal lain yang dilarang untuk ASN adalah menerima bingkisan atau parsel lebaran. Menteri PANRB Syafruddin meminta agar segenap ASN tidak menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apapun, sebab parsel dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap. Lebih lanjut Menteri Syafruddin mengajak para ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar hanya menerima kartu ucapan yang biasa tertera pada parsel, dan untuk bingkisan dapat dikembalikan ke pihak yang mengirim. "Bagi ASN yang membandel menerima parsel akan menerima risiko masing-masing yakni dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Syafruddin. Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan. Dalam surat edaran nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel. Dijelaskan sebagai pegawai negeri/ penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana. Dalam surat edaran tersebut juga disampaikan apabila ASN sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka diwajibkan melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, para Aparatur Negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya, baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarda dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK. Disampaikan juga bagi pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah/ dan BUMN/BUMD diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan korupsi dengan memberikan imbauan kepada para pegawai dengan menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Selain itu, para pimpinan instansi juga dapat menerbitkan surat edaran terbuka melalui media massa yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara. (Setkab) |
Dukung Ambon Kota Musik, Pemprov Maluku Gelar Pentas Seni 2019 Posted: 31 May 2019 07:07 PM PDT ![]() Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Thomas Pentury, Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Orno, Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler, Sekretaris Kota Ambon,A.G.Latuheru, Focal Point UNESCO, Tamara Kemansky dan UNESCO Director City of Music, Rainer Kern, serta Para pimpinan perangkat daerah lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Wagub melalui sambutannya mengatakan, Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku yang saat ini tengah menuju Kota Musik Dunia sudah seharusnya mendapat dukungan dari berbagai pihak, terlebih dari pihak provinsi. "Dukungan penuh kami berikan dari Pemerintah Provinsi Maluku bagi Kota Ambon untuk menjadi Kota Musik Dunia," terangnya. Wagub menjelaskan, ketika Kota Ambon disahkan menjadi Kota Musik Dunia, Ambon dengan sendirinya menjadi wajah baru bagi 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. "Ambon akan merepresentasikan budaya bermusik dan kearifan lokal dari 11 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku," jelasnya. Karena itu, Wagub berharap, kedepan dalam setiap pementasan, budaya serta kearifan lokal dari setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku dapat ditampilkan di Ambon. "Saya minta dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk lebih memberi dukungan kepada sanggar-sanggar seni yang ada, karena bermusik bukan hanya tentang lagu-lagu pop milenial tapi juga lagu-lagu budaya yang mampu menunjukkan kearifan lokal budaya yang ada di Maluku," pintanya. Sementara itu, Wakil Walikota Ambon dalam sambutannya mengatakan, Ambon sesungguhnya telah siap menjadi Kota Musik Dunia, karena kemampuan bermusik sudah ada didalam diri masyarakat Kota Ambon. "Pertemuan saya dengan Mr.Rainer semalam, beliau mengakui Ambon sudah siap untuk itu, karena kemampuan bermusik masyarakat yang dinilai alamiah dan penuh rasa. Hal itu didapatinya selama melakukan kunjungan dibeberapa lokasi di Kota Ambon," kata Walikota. Wawali juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Maluku yang telah memberi dukungan penuh kepada Kota Ambon salah satunya melalui pementasan seni 2019. "Atas nama Pemerintah Kota, saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi atas terselenggaranya acara dimalam ini yang menjadi bagian dan tidak bisa dilepas-pisahkan dalam upaya Pemerintah Kota Ambon menjadikan Ambon sebagai Kota musik dunia," demikian Wawali. (DiskominfoSandiAmbon) |
Penembakan di Kantor Pemerintahan Kota Virginia Beach, 11 Tewas Ditembak Posted: 31 May 2019 07:00 PM PDT ![]() Salah satu dari 6 korban penembakan yang terluka adalah seorang anggota kepolisian. Ia selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Kepala Kepolisian James Cervera mengatakan bahwa pelaku penembakan melakukan serangan dan menembak dengan serampangan kepada para pekerja didalam ruang operasional dari kantor Virginia Beach Municipal Center. Cervera menyatakan kepolisian membalas tembakan dan berhasil menewaskan pelaku yang merupakan karyawan dari Departemen Pekerjaan Publik pada bangunan tersebut. (VOA) |
Diskominfo Maluku Tenggara Target Perkuat Pelayanan Berbasis ITE Posted: 31 May 2019 05:22 PM PDT ![]() Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (PLT) Kadiskominfo Malra Atala Ratu Latar, saat pelaksanaan Sosialisasi Domain-Sub Domain lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kimson Center Langgur, Rabu (29/05/2019). Menurut Atala Ratu Latar, bahwa diakui saat ini keterbatasan SDM bidang teknis baik aplikasi dan desaigner website maupun instalasi computer, sehingga diperlukan penguatan SDM sehingga kedepan Diskominfo akan memperkuat pelayanan berbasis ITE untuk membantu segala aspek pelayanan publik disemua Instansi Pemerintah Daerah, melalui diklat maupun penjaringan tenaga teknis baik relawan TIK maupun SDM yang tersedia di lingkup Pemerintah Daerah Malra. Ratu Latar lebih lanjut menjelaskan bahwa, semua pelayanan ini akan membatu system pelayanan berbasis elektornik sesuai tuntutan jaman dengan taget mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Malra yaitu Mewujudkan Malra yang Maju, Mandiri, Cerdas dan Berkeadilan. Selain itu Ketua Panitia Sosialisasi Domain ini diikuti oleh 75 Peserta dan Undangan lainnya yang berkepentingan langsung baik dari Perangkat Daerah maupun Relawan dan Pemerhati ITE di Kabupaten Malra dan pelaksanaan melalui anggaran Diskominfo Malra Tahun 2019. (DiskominfoMalra) |
Tinjau Arus Mudik Lebaran, Jokowi Kunjungi Stasiun Pasar Senen Posted: 31 May 2019 04:10 PM PDT ![]() "Ya melihat ini kereta ekonomi dari Senen menuju ke Madiun. Kita mau ngecek. Ya biasa, penuh tapi tidak sepadat yang saya bayangkan," ujar Presiden saat memberikan keterangan kepada jurnalis usai peninjauan. Setibanya di Stasiun Pasar Senen sekitar pukul 16.00 WIB, Presiden langsung menyapa masyarakat yang hendak pulang kampung untuk berlebaran. Masyarakat pun langsung menyambut kedatangan Kepala Negara dengan antusias. Tak sedikit dari mereka yang menghampiri untuk bersalaman dan berswafoto dengan Presiden. Presiden kemudian melanjutkan peninjauan dengan berjalan menuju peron Stasiun Senen. Kepala Negara kemudian mengecek Kereta Api (KA) Brantas jurusan Pasar Senen Jakarta – Blitar Jawa Timur yang ada di jalur 3. "Ya ini memang tidak semuanya ke Madiun. Ada yang turun di Solo, ada yang turun di Semarang, ada yang turun di Cirebon," lanjut Presiden. Presiden meyakini manajemen PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah sangat siap dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Menurutnya, untuk tahun ini jumlah pemudik naik sekitar empat persen dari tahun lalu. "Saya kira jumlah (kenaikan) yang normal," katanya. Kepala Negara pun berpesan kepada para pemudik agar mereka tetap berhati-hati selama di perjalanan agar bisa bersilaturahmi dan berlebaran di kampung halaman masing-masing. "Ya hati-hati sampai di kampung halaman. Silakan berlebaran, bersilaturahmi dengan seluruh keluarga dan handai taulan, kembali lagi dan kita bekerja semuanya," pungkasnya. Selama peninjauan di Stasiun Pasar Senen, Presiden tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Daop I PT KAI Dadan Rusdyansah. (Setkab) |
Widya Murad Ismail Bagi Takjil Berbuka Puasa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Posted: 31 May 2019 03:44 PM PDT ![]() Bagi-bagi takjil ini, tak lain sebagai bentuk kepedulian serta berbagi kepada sesama di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Kegiatan bagi-bagi takjil dilakukan di pangkalan ojek depan Pelabuhan Yos Sudarso. Ratusan dos takjil berisi makanan dan minuman pun diberikan kepada setiap masyarakat yang melintas. Masyarakat sangat antusias dan senang menerima pemberian takjil tersebut. Mereka pun menyalami istri gubernur Maluku, Irjen. Pol.Drs. Murad Ismail tersebut secara bergantian "Terima kasih ibu sudah berikan kami berkah makanan berbuka puasa," kata salah satu warga yang menerima takjil Tak berapa lama, satu persatu takjil yang sudah dipersiapkan tersebut habis tak tersisa. (HumasMaluku) |
Richard Louhenapessy Beri Motivasi ke Pasukan Brimob Polda Maluku di Jakarta Posted: 31 May 2019 04:58 AM PDT ![]() Pertemuan singkat yang berlangsung di depan Wisma Atlet Kemayoran-Jakarta, Rabu (29/05/2019), dimaksudkan untuk memberi motivasi kepada 400 anggota pasukan Brimob Polda Maluku yang sedang bertugas. "Terkait pertemuan ini, sudah saya bicarakan dengan Pak Kapolda, untuk bertemu pasukan Brimob Polda Maluku yang sedang melakukan tugas pengamanan di Jakarta," aku Walikota. Walikota memberikan apresiasi tinggi kepada setiap anggota pasukan yang dengan setia mengabdi bagi bangsa dan negara. "Saya beri apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi setiap anggota Brimob Polda, khususnya Polda Maluku yang dengan dedikasi, pengabdian dan loyalitas yang begitu tinggi datang untuk membantu menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," Ungkap Walikota. Diketahui, dalam pertemuan itu Walikota juga memberikan bantuan kepada para pasukan yang direncanakan akan bertugas hingga 30 Juni mendatang. "Kiranya bantuan yang diberikan Pemerintah Kota dapat membantu serta memotivasi setiap anggota pasukan yang bertugas disini. dan untuk diketahui, warga masyarakat Kota Ambon memberi doa dan dukungan bagi setiap anggota Brimob yang bertugas untuk menjaga keamanan di negara ini," ungkap Louhenapessy. Ditempat yang sama, Komandan Batalyon (Danyon) Penugasan, Kompol Egia Kusumawiatmaja dan Wadanyon Penugasan Ahmad Hi Saleh menyampaikan terima kasih atas kunjungan Walikota Ambon serta dukungan dari seluruh masyarakat Kota Ambon. (DiskominfoAmbon) |
Satgas Yonmek 643 Terima Dua Pucuk Lantak dari Warga Semunying Jaya. Posted: 31 May 2019 04:51 AM PDT ![]() Ini disampaikan Komandan Satgas Pamtas Yonmek 643/Wns, Mayor Inf Dwi Agung Prihanto hari ini di Pos Kotis Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Dansatgas menyampaikan juga, senjata tersebut diserahkan oleh warga perbatasan, Fitalianus Bandut kepada Pos Pamtas Kumba Semunying. "Senjata tersebut selama ini digunakan Fitalianus hanya untuk berburu," ujar Dansatgas Pamtas Yonmek 643/Wns. Dansatgas Pamtas Yonmek 643/Wns menjelaskan awalnya senjata tersebut diserahkan, bermula dari anjangsana yang dilakukan oleh Dan SSK I Pos Pamtas Kumba Semunying, Lettu Inf Frelly ke rumah yang bersangkutan. Yang kebetulan beliau ini sering bersama anggota kita beribadah di Gereja. "Saat dirumah Fitalianus personel kita melihat ada senpi dipajang diruang tamunya. Yang bersangkutan bilang senjata ini untuk berburu," ungkap Dansatgas Pamtas, Mayor Inf Dwi Agung Prihanto. Selanjutnya Prajurit Satgas Pamtas Yonmek 643/Wns lalu melakukan pendekatan serta memberikan pemahaman terkait kepemilikan dan bahayanya senjata api tanpa izin kepada Fitalianus. Fitalianus beralasan senpi tersebut sudah tiga tahun tidak digunakan sehingga dijadikan hiasan diruang tamu, kata Dansatgas. "Pada hari Kamis kemarin sekira pukul 10.30 WIB, Fitalianus berkunjung ke Pos Kumba Semunying dan menyerahkan senpi secara sukarela," tambah Mayor Inf Dwi Agung Prihanto. Saat ini senjata tersebut telah diamankan di Pos Kumba Semunying. Kepada masyarakat yang masih menyimpan senjata api, Dansatgas Pamtas mengimbau untuk menyerahkan senpinya. Karena memiliki apalagi menggunakan senpi tanpa izin dapat membahayakan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita, pungkas Dansatgas Pamtas Yonmek 643/Wns. (Pendam12) |
Mohamad Lakotani Apresiasi Damainya Proses Pemilu dan Ramadhan di Papua Barat Posted: 31 May 2019 04:36 AM PDT ![]() "Walaupun ada sedikit persoalan atau gesekan baik itu secara nasional maupun daerah, namun semua itu dapat diatasi dengan baik oleh Pihak Penyelenggara Pemilu serta dukungan dari TNI/Polri terlebih penting kerjasama yang baik dari masyarakat dalam mengawal seluruh proses mulai dari pencoblosan hingga perhitungan suara," ujar wagub pada Jumat (31/05/2019) di Kediaman Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari. Wakil Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Papua Barat khususnya bagi umat muslim yang telah menjalankan amal ibadah puasa selama bulan suci ramadhan, dimana saat menjalankan sholat wajib maupun taraweh dimalam hari yang berjalan dengan aman dan lancar. "Semua ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari seluruh denominasi umat beragama baik itu di Manokwari, maupun Kabupaten lainnya di Papua Barat. Mari kita pelihara serta menjaga kerukunan umat serta tali persaudaraan ini secara baik serta mendukung seluruh program Pemerintah guna kemajuan Provinsi Papua Barat," ungkap Lakotani. Mohamad Lakotani juga menyatakan bahwa tanpa adanya persatuan dan kesatuan, kebersamaan, saling menghargai serta menghormati tentunya proses pembangunan di papua barat akan mengalami kendala. "Melalui kondisi yang kondusif selama Bulan Suci Ramadhan ini, kiranya dapat dipertahankan terus guna percepatan pembangunan di Papua Barat," tutup Wagub. (HumasPapuaBarat) |
Pemprov Sulut Gelar Dialog Peringati Hari Lahir Pancasila Posted: 31 May 2019 04:27 AM PDT ![]() Pada kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar dan Ideologi NKRI dan pandangan hidup serta pemersatu bangsa memiliki fungsi sebagai pengatur perilaku. Humiang menerangkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini mengenai munculnya perilaku masyarakat yang seolah-olah mulai melupakan sejarah lahirnya pancasila. Menurut Humiang, hal tersebut disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal dengan masih lemahnya penghayatan dan pengalaman agama serta kurang berkembangnya pemahaman atas kebhinekaan dan kemajemukan, dan faktor eksternal yaitu pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan semakin ketatnya persaiangan antar bangsa. "Kesemuanya itu tidak mudah untuk disolusikan, tetapi sudah menjadi suatu kemutlakan untuk menghadapi dan di sikapi oleh segenap bangsa Indonesia dengan tekad dan komitmen bersatu-padu, bergandengan tangan dan bergotong royong membumikan Pancasila di bumi pertiwi," beber Humiang. Lebih jauh, terkait pelaksanaan dialog tersebut, Humiang meminta seluruh peserta mampu menghasilkan rumusan-rumusan yang strategis dalam bagaimana menyikapi secara bijak dan cerdas berbagai masalah yang terjadi, agar nilai-nilai dari Pancasila, nilai norma dan sikap idealisme bangsa tetap kokoh untuk selama-lamanya. Dialog tentang Pancasila turut dihadiri para pelajar, tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulut. (HumasSulut) |
Ketersediaan Infrastruktur Dongkrak Peringkat Daya Saing Indonesia Dimata Dunia Posted: 31 May 2019 04:06 AM PDT ![]() Peningkatan daya saing Indonesia tahun 2019 naik dengan signifikan. Berdasarkan rilis peringkat daya saing 2019 yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, daya saing Indonesia melesat 11 peringkat tahun ini menjadi peringkat 32 dari sebelumnya tahun 2018 berada di peringkat 43. Empat indikator besar yang diukur yaitu kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di regional Asia Pasifik. Dalam rilis tersebut, peningkatan daya saing disebabkan efisiensi di sektor pemerintahan, demikian halnya kemajuan dalam ketersediaan infrastruktur dan iklim bisnis. "Meskipun demikian masih dibawah Malaysia (peringkat 22) dan Thailand (peringkat 25). Apabila stok infrastruktur kita stagnan maka daya tarik investasi kita akan kalah dibandingkan negara tetangga," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menteri PUPR mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi pilihan logis dan strategis semata-mata untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan. Terlebih Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur. Oleh karenanya sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Namun demikian dampak kebijakan pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek. "Untuk itu kita banyak membangun infrastruktur di Papua, Papua Barat, NTT, dan kawasan perbatasan," ujarnya Daya saing yang baik diperlukan untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan produksi nasional dan membuka lapangan kerja yang akan mengurangi jumlah pengangguran. "Infrastruktur yang kurang memadai akan membuat produk Indonesia sulit bersaing. Rendahnya konektivitas yang mengakibatkan biaya logistik kita lebih mahal daripada Malaysia, Singapura atau bahkan Filipina," ujarnya. Menteri Basuki mengatakan dalam membangun konektivitas dilakukan secara sinergi multimoda, sebagai contoh Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan dan bandara, maka Kementerian PUPR akan menyediakan akses jalan bebas hambatannya. Pembiayaan menjadi tantangan Pemerintah meskipun anggaran infrastruktur di Kementerian PUPR cukup besar dengan rata-rata diatas Rp 100 triliun, namun belum memenuhi kebutuhan. Dalam lima tahun (2015-2019) total anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp548,4 triliun yang terbagi tahun 2015 sebesar Rp119,6 triliun, tahun 2016 sebesar Rp98,1 triliun, tahun 2017 sebesar Rp106,3 triliun, tahun 2018 sebesar Rp113,7 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp110,7 triliun. Oleh karenanya untuk infrastruktur yang pembiayaannya dapat melibatkan masyarakat seperti jalan tol, maka pembangunannya melalui investasi badan usaha. Dengan demikian anggaran infrastruktur yang ada dioptimalkan bagi pembangunan di kawasan perbatasan, daerah terpencil maupun infrastruktur kerakyatan seperti air minum, sanitasi, jembatan gantung, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin diperluas cakupan layanannya. (Setkab) |
Inilah Alasan Perubahan Nama Kecamatan Yaru ke Fordata Posted: 31 May 2019 03:57 AM PDT ![]() "Alasan perubahan nama kecamatan itu dilihat dari pendekatan historis, asal muasal namanya. Masyarakat di kecamatan itu lebih mengakui jika mereka disebut sebagai orang Fordata, yang artinya benteng utama atau sebagai benteng pintu masuk Tanimbar," ungkap dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya pada Senin (27/05/2019). Batlayeri mengatakan bahwa nama Fordata dahulu diberikan oleh salah satu orang Portugis pada masa penjajahan, Korneles yang merupakan Panglima Militer. Korneles diterima oleh masyarakat setempat dengan nama Korneles Melatunan. Alasan tersebutlah yang membuat masyarakat Fordata mendeklarasi perubahan nama kecamatan itu pada Tahun 2015 lalu di Desa Adodo Fordata. Kemudian hal itupun direspon sangat positif oleh Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH yang telah meresmikan perubahan nama Kecamatan Fordata pada Selasa (26/02/2019). Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar menerima aspirasi masyarakat, setelah itu dikaji dan analisa serta memutuskan perubahan nama tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2017. "Berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan di Adodo saat itu. Diusulkan ke Pemkab dan DPRD menindak lanjuti dengan penetapan perda perubahan nama. Perubahan nama tersebut sebagai kembalinya roh dan jati diri dari masyarakat Fordata itu sendiri," tutupnya. (Laura Sobuber) |
Polres Metro Bekasi Kota Tes Urine Puluhan Sopir Bus Mudik di Terminal Induk Posted: 31 May 2019 03:46 AM PDT ![]() "Ada sebanyak 80 sopir bus yang mengikuti tes urine ini. Dari pemeriksaan itu, hasilnya negatif atau mereka terbebas dari pengaruh narkoba dan alkohol," ungkap Kasat Narkoba Polrestro Bekasi Kota, Kompol Sigit Haryono pada Jumat (31/05/2019). Menurut Kompol Sigit, pemeriksaan ini dilakukan secara mendadak tanpa diketahui oleh sopir bus. Bahkan, 80 sopir dijadikan sampel dan dipilih secara acak oleh petugas. Polisi yang mengenakan pakaian dinas lalu menyisir ke bus-bus dan mengajak para sopir untuk mengikuti tes urine. Sedangkan polisi berpakaian preman dikerahkan untuk mengantisipasi sopir yang kabur. "Pemetaan di lapangan tidak ada sopir atau kernet yang mencurigakan atau kabur saat anggota tiba di lapangan," ujarnya. Tes urine ini dilakukan untuk mengantisipasi pengemudi yang menyalahgunakan obat. Sebab narkoba dan alkohol sangat membahayakan penggunanya apalagi saat berkendara membawa pemudik. "Sopir yang dipengaruhi obat-obatan sangat membahayakan keselamatan penumpang maupun pengendara lain," imbuhnya. Para sopir yang dites urine, kata dia, untuk mengetahui kandungan narkoba seperti morfin, ganja, amphetamin, metamfetamin, CCCAIN dan benzodiazepine, serta alkohol dan sebagainya. Kasubbag Humas Polrestro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, rangkaian ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan Polrestro Bekasi Kota demi memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat dalam menggunakan angkutan massal. Kompol Erna mengatakan, petugas menggunakan alat tes narkoba yang dicelupkan ke dalam wadah berisi urine. (HumasPoldaMetro) |
Klemen Tinal Minta Semua PIhak Tenang Sikapi Kejadian Asmat Posted: 31 May 2019 03:30 AM PDT ![]() Klemen berharap semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. "Sebab tentunya kita tidak mengharapkan adanya situasi seperti itu. Intinya masalah ini baru akan diselidiki pihak kepolisian melalui tim yang akan turun ke lokasi". "Yang pasti ini bukan konflik berkepanjangan namun terjadi antar pibadi ke pribadi. Tidak ada hubungan dengan institusi," terang dia di Jayapura, Selasa (28/05/2019). Diketahui, Sekitar 350 orang yang diduga digerakan oleh salah satu oknum caleg, pada Senin (27/05/2019) siang, mengamuk dengan merusak kantor Distrik Fayit dan salah satu rumah milik Anggota DPRD Asmat, karena merasa tidak puas atas hasil pleno KPU Asmat. Empat petugas Posramil Fayit yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian mencoba menenangkan dengan mengeluarkan tembakan ke atas untuk menghalau massa, namun massa justru semakin beringas dan berbalik menyerang anggota TNI tersebut. Dalam situasi terancam salah seorang anggota posramil terpaksa mengeluarkan tembakan sambil mundur ke arah Pos untuk menyelamatkan diri dan mengamankan pos dengan kekuatan yang sangat terbatas. Akibat kejadian tersebut, empat warga tewas dan satu orang lainnya mengalami luka tembak. Empat warga yang tewas akibat kejadian tersebut adalah, Xaverius Sai (40), Nikolaus Tupa (38), Matias Amunep (16) dan Frederikus Inepi (35). Pangdam XVII/Cenderawasi Mayor Jenderal TNI Yosua Pandit Sembiring telah berkoordinasi dengan Kapolda Papua serta Komnas Ham Papua untuk membentuk tim investigasi guna mendapatkan keterangan yang akurat. Pagi ini (28/05/2019) Tim investigasi yang terdiri dari unsur Pomdam XVII/Cenderawasi, Kumdam XVII/Cend, Kesdam XVII/Cend, Korem 174/ATW, Polda Papua dan Komnas HAM Papua telah bertolak ke Fayit. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 174/ATW Brigje TNI R. Agus Abdurrauf.(DiskominfoPapua) |
KPK Ingatkan Oknum ASN Di Papua Tak Menyimpang Soal Aset Posted: 31 May 2019 03:23 AM PDT ![]() Dia berharap aset yang dimiliki dipergunakan sesuai aturan perundang-undangan dan tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau yang menguntungkan golongan tertentu. "Saya ingatkan oknum-oknum yang 'bermain' di masalah aset, baik itu pertanahan maupun bangunan, secara serius memperhatikan bahwa kami akan mengawasi anda". "Bahwa kami akan juga memproses kalau ada indikasi dan laporan berpotensi korupsi terkait praktik menyimang tersebut," tegas Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, di Jayapura, belum lama ini. Sebelumnya, Maruli mengingatan seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Papua, agar melakukan pendataan asetnya dengan baik, sehingga tak menjadi temuan di masa mendatang. Menurut ia, hal paling mendasar yang kerap menjadi temuan pihak lembaga pemeriksa keuangan adalah pengelolaan aset daerah di Papua. Dimana pada setiap kesempatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rekomendasinya selalu meminta ada penataan aset dengan baik. "Artinya apa, masalah aset daerah di Papua masih menjadi persoalan sistemik. Hal ini dikarenakan lemahnya pencatatan untuk pembuktian legalitas serta pengelolaanya". "Contohnya ketika seoranh PNS pensiun, kendaraan dinasnya juga ikut dibawa. Makanya, hal ini yang perlu dibenahi kedepan dan mesti segera ada tindakan," imbau ia. Secara terpisah, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri mengakui ada banyak aset milik daerah yang dipindahtangankan oleh oknum tertentu. Sebagian besar aset itu pun nyatanya belum terdokumentasi secara baik. Hal inilah yang membuat pendataan aset di provinsi, menjadi kurang maksimal. (DiskominfoPapua) |
Budi Karya Sumadi Imbau Kapal Penumpang Tak Muat Lebih Kapasitas Posted: 31 May 2019 01:18 AM PDT ![]() Hal tersebut disampaikan Menhub saat meninjau Pelabuhan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Sabtu (25/05/2019), untuk memastikan kesiapan Angkutan Lebaran 2019. "Satu hal yang penting adalah keselamatan. Keselamatan dalam masa mudik berkaitan dengan jumlah pemudik khusunya penumpang kapal yang harus sesuai dengan izin yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Oleh karenanya kita ada daftar (manifest) yang dibuat untuk mengontrol kesesuaian antara jumlah penumpang di darat dan di dalam kapal," jelas Menhub. Selain meminta agar kapal-kapal yang beroperasi tidak melebih kapasitas yang ditentukan, Menhub juga meminta kepada Otoritas Pelabuhan dan badan usaha penyelenggara angkutan kapal memastikan ketersediaan alat-alat keselamatan di dalam kapal. "Selain masalah over-kapasitas, tentunya penggunaan alat-alat keselamatan harus diwajibkan kepada mereka (pemudik). Saya harapkan Pelni dan seluruh stakeholder dapat melaksanakan kegiatan dengan baik," ujar Menhub. Terkat kelaikan kapal di Pelabuhan Kumai, Menhub mengatakan bahwa kondisi kapal sudah cukup bagus. Ia mengatakan, PT Pelni akan menambah kapal dengan rute Kumai, Kalimantan Tengah ke Jawa Tengah dengan pelayanan yang bagus. "Kelaikan kapal bagus, bahkan Pelni akan menambah kapal untuk jurusan Kumai, ke depan saya sudah berdiskusi dengan Pelni akan ada kapal premium dari Kumai ke Jawa Tengah. Kapal yang servicenya relatif bagus, sehingga meski harus membayar antara 400-500 ribu rupiah, mereka sudah bisa pulang pergi dan dengan satu spesifikasi istimewa, bisa tidur di kapal. Jadi mereka akan enjoy sekali," ucapnya. Pelabuhan Kumai, Kalimantan Tengah pada saat masa mudik tercatat menjadi pelabuhan yang dipadati masyarakat yang akan mudik ke pulau Jawa. Untuk itu, Menhub Budi melakukan peninjauan untuk memastikan bahwa semua fasilitas yang ada di pelabuhan sudah memadai. "Kami berkunjung ke Kumai karena informasinya banyak sekali warganya itu yang pulang kampung, terutama ke Jawa Tengah. Oleh karenanya saya datang untuk memastikan fasilitas di sini baik. Kalau saya liat pelabuhannya bagus sekali sama dengan bandara di sini," jelas Menhub. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan penumpang kapal. Menhub mendengar langsung aspirasi dari masyarakat yang senang menjadikan Kapal Laut sebagai angkutan utama bagi mereka. "Tadi mereka (pemudik kapal laut) sudah cukup gembira dan mereka menjadikan angkutan kapal ini menjadi angkutan utama untuk mudik. Untuk itu, kami menitipkan kepada Bupati dan kepada PT Pelni agar layanan mudik harus dilakukan dengan baik," tuturnya. Setelah meninjau Pelabuhan Kumai, Menhub Budi juga meninjau Posko Angkutan Lebaran 2019 di Bandara Iskandar. Di sana, Menhub memberikan arahan dan semangat kepada petugas di bandara, agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang akan mudik, agar tercipta "Mudik Bareng, Asyik Lancar" sesuai tagline Mudik yang ditetapkan Pemerintah pada tahun ini. (Setkab) |
You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
Social Plugin