Ratna Dewi Pettalolo Temukan Logistik Pemilu di Sulawesi Tengah Terlambat Distribusi |
- Ratna Dewi Pettalolo Temukan Logistik Pemilu di Sulawesi Tengah Terlambat Distribusi
- Resmikan Halal Park, Joko Widodo Targetkan 5 Juta Kunjungan Wisata Halal ke Indonesia
- 18 Ribu Warga Mengungsi akibat Pertempuran Perebutkan Tripoli
- Presiden Jokowi Mengaku Minta ke Raja Salman Agar Diberi 250 Ribu Kuota Haji
- Lebih dari 200 Ditangkap dalam Protes Perubahan Iklim di London
- Nenek Australia Temukan Cucu dan Cicitnya di Kamp Pengungsi Suriah
- Berjalan Kondusif, Pemilih di Dubai dan Emirat Utara Capai 60% DPTLN
- Parlemen Iran Sebut Pasukan AS di Timur Tengah sebagai Teroris
- Tangkal Hoaks Bawaslu, Siberkreasi dan Parfi'56 Serukan Medsos Positif
- Pengadilan Rusia Bebaskan Dini Varvara Karaulova, Calon Pengantin ISIS yang Ingin Pergi ke Suriah
- Delegitimasi Pemilu Dinilai Membahayakan Demokrasi di Indonesia
- Francois Pinault dan Bernard Arnaut Sumbang Ratusan Juta Dolar untuk Restorasi Katedral Notre Dame
- Lawan Politik Identitas dengan Dialog, Sekolah Katolik Hendrikus Kunjungi 3 Tempat Ibadah
- Prabowo Yakin Menangkan Pilpres 63 Persen, Jokowi Targetkan 70 Persen Suara
- Petrus Fatlolon Dampingi Proses Pengepakan Logistik Pemilu di Kepulauan Tanimbar
- 19 Ribu Surat Suara di Kepulauan Tanimbar Rusak, Distribusi ke Tansel Molor
- Said Aqil Ajak Rakyat Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani dan Tak Tergoda Politik Uang
- Pakistan Serbu Militan di Peshawar, 1 Polisi dan 5 Militan Tewas
- Di Hadapan 26 Pemantau Pemilu Internasional, Bawaslu Tegaskan Punya Kewenangan Quasi Judicial
- Bawaslu RI Bekali Pemantau Pemilu Internasional
- Seluruh Elemen Masyarakat di Tanimbar Ingin Pemilu 2019 Berlangsung Damai
- Tokoh Agama Minta Masyarakat Kepulauan Tanimbar Tidak Golput
- Perlunya Redefinisi Manajemen Kehadiran Inpex Masela di Maluku
- Emmanuel Macron Ajak Warga Perancis Bangun Kembali Katedral Notre Dame Paris
| Ratna Dewi Pettalolo Temukan Logistik Pemilu di Sulawesi Tengah Terlambat Distribusi Posted: 16 Apr 2019 08:01 PM PDT  PALU, LELEMUKU.COM – Malam detik-detik perhelatan Pemilu Serentak 2019, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ratna Dewi Pettalolo melakukan patroli pengawasan di beberapa tempat di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Salah satunya distribusi logistik untuk Kota Palu.Dalam inspeksi mendadak di GOR Siranindi Palu, Jalan M Yamin, Kota Palu yang menjadi tempat pusat penampungan logistik Pemilu untuk Kota Palu, Ratna Dewi Pettalolo menemukan adanya keterlambatan logistik pemilu di beberapa daerah. Hanya ada satu wilayah, yakni Kabupaten Banggai, dimana ada 12 Kecamatan sedikit molor mendapatkan distribusi logistik Pemilu. Meski begitu Dewi menjelaskan, secara keseluruhan, pengadaan logistik Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah relatif aman dan terpenuhi tepat waktu. "Logistik relatif aman semua terpenuhi cuma Kabupaten Banggai ada keterlambatan, 12 Kecamatan karena pemenuhan kebutuhan sesuai dengan permintaan dari pusat agak lambat di respon," ujar Dewi di lokasi, Selasa (16/04/2019) malam. Selain aktivitas petugas yang sedang bersiap untuk mendistribusikan logistik, juga nampak aktivitas pendistribusian logistik tengah dilakukan malam itu. Beberapak pekerja sedang memindahkan kotak suara dari dalam GOR ke truk-truk besar yang terparkir di luar. Meski masih ditemui kendala di lapangan, Dewi yakin sebelum pembukaan TPS, Rabu (17/04/2019) besok pukul 07.00 WITA, seluruh pengadaan logistik untuk Kabupaten Banggai sudah lengkap terpenuhi. "Kita berharap sebelum pembukaan TPS besok, semua sudah lengkap logistik. Karena jaraknya cukup dekat, saya yakin bisa sampai sebelum pelaksanaan," imbuhnya. Pada kesempatan itu pula, Ratna Dewi diminta KPU Kota Palu dan juga Bawaslu Kota Palu menyaksikan pembakaran 11990 surat suara yang untuk dimusnahkan. Pemusnahan surat suara itu karena merupakan surat suara lebih yang menurut surat edaran KPU Nomor 667/PP.10.5.SD/07/IV/2019 tentang Pemusnahan Logistik Pemilu Tahun 2019. (BawasluRI) |
| Resmikan Halal Park, Joko Widodo Targetkan 5 Juta Kunjungan Wisata Halal ke Indonesia Posted: 16 Apr 2019 07:57 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Halal Park di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/04/2019) siang. Halal Park ini akan menjadi embrio pembangunan Halal District yang akan dibangun di atas tanah seluas 21.000 meter persegi, dengan nilai investasi sebesar Rp250 miliar, di daerah tersebut.Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, ndustri halal di dunia maupun di Indonesia berkembang begitu sangat cepatnya. Ia menyebutkan, proyeksi permintaan produk halal global tahun 2019 mencapai 3,7 triliun dollar AS, padahal, tahun 2013 masih sebesar 2 triliun dollar AS. "Artinya, ada pertumbuhan yang sangat besar. Pertumbuhannya mencapai 9,5 persen, ini sebuah growth yang sangat tinggi," ucapnya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Presiden Jokowi bersyukur, perkembangan industri halal sangat pesat. Menurut Global Muslim Travel Index 2019, wisata halal Indonesia memenangi peringkat yang pertama. "Ini sebuah capaian yang sangat bagus. Baru saja ini diumumkan," ujarnya. Kemudian Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara) juga berkembang pesat sekali. Bulan lalu, sukuk retail kita seri SR-011 terjual sekitar Rp21 triliun. Menurut Presiden, ini sebuah kepercayaan yang harus terus dijaga dalam menarik investor-investor baru. Kepala Negara juga menyebutkan, tahun 2018 ini ada 140 juta wisata muslim dengan spending online mencapai 35 miliar dollar AS. Jumlah turis muslim dunia terus meningkat dari tahun ke tahun, dan di tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai jumlah 158 juta orang. "Ini sebuah jumlah yang besar sekali. Artinya, ada sebuah segmen pasar yang harus digarap, apalagi kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," tutur Kepala Negara. Presiden Jokowi menargetkan tahun 2019 ini kunjungan wisata halal ke Indonesia adalah 5 juta orang, atau seperempat dari total target wisatawan yang diharapkan datang ke Indonesia. "Target ini tumbuh, ini juga luar biasa, tumbuh 42% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini juga loncatan yang sangat besar sekali," ucap Presiden seraya menambahkan, oleh sebab itu, industri wisata halal telah ditetapkan sebagai leading sektornya, penggerak utama bagi pengembangan industri halal kita. Dari sinilah nanti semua bisa ketarik. Presiden juga menunjuk laporan Global Islamic Economic Report yang menyebutkan, Indonesia berada di posisi kedua untuk sektor modest fashion dan nilai pasar fashion muslim sampai dengan 2020 ini diperkirakan mencapai 327 miliar dollar AS. "Angka-angka ini adalah angka-angka yang sangat besar. Oleh sebab itu sekali lagi, kesempatan kita untuk menggunakan peluang/opportunity yang ada untuk memasarkan produk halal kita," kata Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, Halal Park di kompleks GBK Senayan, Jakarta, merupakan embrio dari pembangunan nanti halal distrik yang juga akan nanti dibangun di sini. Berdasakan informasi yang diterimanya, Halal District akan dibangun kurang lebih 21.000 m2 dengan investasi bangunan dan ruangan kurang lebih Rp250 miliar. "Ini bukan barang baru. Jadi ini kita memadukan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, oleh BUMN, dan seluruh pelaku bisnis industri halal dan juga dengan para UMKM kita. Kita padukan semua kekuatan untuk mengangkat industri halal Indonesia ke tingkat regional maupun di tingkat dunia," ucap Presiden. Pemerintah, menurut Presiden, mengangkat industri halal Indonesia sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan sebagai ladang kreatifitas, produktifitas generasi-generasi muda-muda, generasi muda kita, sekaligus sebagai sumber kesejahteraan umat. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala BEKRAF TRiawan Munaf, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (Setkab) |
| 18 Ribu Warga Mengungsi akibat Pertempuran Perebutkan Tripoli Posted: 16 Apr 2019 07:47 PM PDT  TRIPOLI, LELEMUKU.COM - Bentrokan belakangan ini antara milisi-milisi Libya yang saling bersaing dalam memperebutkan ibukota, Tripoli, telah menyebabkan lebih dari 18 ribu orang mengungsi, sebut PBB. Ini mendorong jaksa dari Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) Selasa memperingatkan bahwa ia mungkin menginvestigasi dan kemungkinan memproses hukum pelanggaran-pelanggaran baru di sana.Tentara Nasional Libya yang bersekutu dengan pemerintah tandingan di bagian timur negara itu meluncurkan ofensif militer besar pada 5 April lalu untuk merebut Tripoli, memicu bentrokan dengan milisi-milisi saingan mereka yang bersekutu dengan pemerintah dukungan PBB. Jaksa ICC Fatou Bensouda, yang telah menyelidiki berbagai kejahatan di Libya, menyebutkan dalam suatu pernyataan bahwa ia "sangat prihatin" atas eskalasi kekerasan dan meminta para komandan militer untuk mencegah terjadinya kejahatan perang. Ia mengatakan tidak akan ragu-ragu untuk memperluas investigasinya dan kemungkinan prosekusi yang akan mencakup setiap jenis kejahatan baru yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah. Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan di New York, hari Senin, Organisasi Migrasi Internasional melaporkan bahwa 13 warga sipil termasuk di antara 146 orang yang tewas sejauh ini dalam berbagai bentrokan yang mencederai 614 orang, termasuk 35 warga sipil . Ia mengatakan jumlah korban warga sipil "hanya mencerminkan kasus-kasus yang dapat diverifikasi secara individual dan harus dianggap sebagai jumlah minimumnya." Dujarric juga mengatakan sekitar 3.000 migran masih terperangkap di pusat-pusat tahanan di daerah-daerah konflik dan sekitarnya. Dan "dalam sejumlah kasus, para penjaga telah meninggalkan pusat tahanan itu, meninggalkan para tahanan sendirian tanpa pasokan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan atau air," ujarnya. Pertempuran memperebutkan Tripoli dapat memicu perang saudara seperti pada pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan dan menewaskan diktator lama Moammar Gaddafi. Konflik itu mendorong penyelidikan Bensouda yang masih terus berlangsung, setelah Dewan Keamanan PBB menyerukan dilakukannya investigasi di sana. Sejak Gaddafi tersingkir, Libya dipimpin oleh otoritas yang saling bersaing di bagian timur dan di Tripoli, di bagian barat, masing-masing didukung oleh beragam milisi dan kelompok-kelompok bersenjata yang bertempur memperebutkan sumberdaya dan wilayah kekuasaan. (VOA) |
| Presiden Jokowi Mengaku Minta ke Raja Salman Agar Diberi 250 Ribu Kuota Haji Posted: 16 Apr 2019 07:46 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa permintaannya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sudah dijawab langsung oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud saat bertemu di di Istana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas), Minggu (14/04/2019)."Ya, setelah bertemu dengan Sri Baginda Raja Salman, langsung disampaikan oleh beliau bahwa ini sebenarnya permintaan agak lama. Langsung sudah dijawab beliau, secara resmi kita diberikan tambahan kuota haji, alhamdulillah 10.000," kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Halal Park di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/04/2019) siang. Dengan demikian, maka kuota haji Indonesia kini meningkat dari 221.000 menjadi 231.000 kuota. Artinya, calon-calon jemaah haji kini sudah bisa lebih maju. Itu pun, lanjut Kepala Negara, dirinya sudah menyampaikan kepada Raja Salman agar diberikan tambahan lagi. "Saya masih minta lagi tetapi belum dijawab langsung, sudah iya tapi belum dijawab langsung. Iya nanti akan kita pikirkan. Permintaan kita kemarin 250.000 agar karena saya sampaikan calon-calon jemaah haji di Indonesia ini menunggu sampai 35 tahun-40 tahun," ungkap Kepala Negara. Menurut Presiden Jokowi, yang tambahan 10.000 kuota sudah resmi, merupakan tambahan langsung yang disampaikan oleh Raja Salman. Adapun untuk tahun depan (2020), Presiden mengaku tidak mengetahui. "Enggak tahu beliau bisa saja nanti beliau tahu-tahu ditambah," ujarnya. (Setkab) |
| Lebih dari 200 Ditangkap dalam Protes Perubahan Iklim di London Posted: 16 Apr 2019 07:31 PM PDT  LONDON, LELEMUKU.COM - Lebih dari 200 orang ditangkap dalam protes atas perubahan iklim yang sedang berlangsung di London, membuat sebagian dari ibukota Inggris itu terhenti, kata polisi Selasa (16/04/2019).Demonstran mulai memblok jembatan dan persimpangan jalan utama hari Senin, pada awal kampanye pembangkangan sipil seperti di bagian lain Eropa. Protes tersebut diselenggarakan oleh kelompok kampanye Extinction Rebellion, yang didirikan tahun lalu di Inggris oleh para akademisi dan telah menjadi salah satu gerakan lingkungan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Polisi Metropolitan London mengatakan hari Selasa malam, 209 orang telah ditahan. "Kami perkirakan demonstrasi berlanjut sampai pekan-pekan mendatang," kata kepolisian dalam pernyataannya. Mereka yang ditangkap termasuk tiga laki-laki dan dua perempuan yang ditahan di kantor raksasa energi Kerajaan Inggris, Royal Dutch Shell karena dicurigai melakukan perusakan. Para juru kampanye itu menghancurkan jendela di gedung Shell Center. Kebanyakan yang ditangkap karena melanggar hukum ketertiban umum dan menghalangi jalan raya. Lebih dari seribu orang memblok jembatan Waterloo di pusat kota London dan meletakkan pohon di dalam pot. Kemudian, orang-orang memasang kemah di Hyde Park sebagai persiapan untuk demonstrasi lebih lanjut sepanjang minggu. (VOA) |
| Nenek Australia Temukan Cucu dan Cicitnya di Kamp Pengungsi Suriah Posted: 16 Apr 2019 07:24 PM PDT  SYDNEY, LELEMUKU.COM - Setelah lima tahun dan dua misi penyelamatan yang gagal, seorang nenek warga Australia bertemu lagi dengan tiga cucu dan dua cicitnya yang masih hidup di kamp pengungsi di Suriah. Mereka dibawa ke Timur Tengah oleh orangtua mereka, warga Australia, tahun 2014 untuk bergabung dengan kelompok yang menamakan diri ISIS.Dari rumahnya di pinggiran kota Sydney, Karen Nettleton telah bertahun-tahun mencoba membebaskan cucunya dari mimpi buruk mereka di Suriah. Mereka menjadi yatim piatu dalam konflik itu dan tinggal di kamp pengungsi yang dikuasai orang-orang Kurdi setelah melarikan diri dari Baghouz, kubu terakhir ISIS. Zaynab, usia 17 tahun, ibu dua anak, dan sedang hamil lagi. Dua saudara laki-lakinya tewas dalam serangan udara bersama ayah mereka, Khaled Sharrouf, pejuang ISIS yang terkenal kejam dan memasang foto putranya yang masih kecil memegang kepala yang terpenggal di kota Raqqa. Tahun 2005, Sharrouf mengaku bersalah karena menyiapkan aksi terorisme di Australia dan dipenjara selama empat tahun. Ia kemudian pergi dari negara itu dengan paspor saudaranya. Istrinya, Tara, seorang mualaf, meninggal akibat masalah usus di zona perang. Pemerintah Australia memberi tahu Karen Nettleton bahwa cucu-cucunya akan segera dibebaskan dan diserahkan kepadanya. "Pemerintah mengatakan akan menyediakan semuanya, misalnya deradikalisasi dan bantuan apa pun yang kami butuhkan supaya anak-anak itu kembali ke masyarakat. Mereka akan membantu kami melakukan itu, dan bahwa anak-anak itu bukan merupakan ancaman atau bahaya bagi siapa pun," ujar Karen Nettleton. Namun, belum jelas, berapa lama proses memulangkan anak-anak itu, sementara anak-anak itu mengatakan sudah putus asa untuk keluar dari kehidupan dibawah militan Muslim. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pemerintahnya ingin membantu mereka pulang. "Kalau menyangkut anak-anak, maka kami akan bekerja sama dengan Palang Merah. Kalau anak-anak itu bisa dipulangkan ke Australia, maka kami akan menjalani proses itu," ujar Morrison. Kisah Karen Nettleton didokumentasikan oleh Australian Broadcasting Corp. Ia telah dua kali terbang ke Turki untuk mencoba menyelamatkan anak-anak itu, tetapi terpaksa pulang dengan tangan kosong. Diperkirakan terdapat 70 anak yang lahir dari warga Australia di kamp-kamp pengungsi, yang menampung puluhan ribu istri dan anak-anak pejuang ISIS. Menurut pegiat, anak-anak itu adalah korban 'keputusan mengerikan' dari orangtua mereka dan harus diizinkan pulang. (VOA) |
| Berjalan Kondusif, Pemilih di Dubai dan Emirat Utara Capai 60% DPTLN Posted: 16 Apr 2019 07:22 PM PDT  DUBAI, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) untuk wilayah Dubai dan Emirat Utara berjalan kondusif. Di mana, jumlah pemilih lebih besar bila dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014 dengan mencapai 60% dari jumlah total Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) yang terverifikasi.Dalam laporan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Dubai dan Emirat Utara yang dikirimkan Minggu (14/04/2019), pemilihan pada 12 April yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 18.30 waktu setempat di kantor Konsulat Jendral Indonesia (KJRI) di Dubai berjalan baik dan lancar. Total 2915 warga Indonesia yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya melalui 8 Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) dan 2 Kotak Suara Keliling (KSK). Jumlah pemilih tersebut lebih besar ketimbang dengan dengan Pemilu tahun 2014. Panwaslu LN Dubai dan Emirat Utara mencatatkan jumlah pemilih tersebut merangkum sekitar 60% dari jumlah total DPTLN terverifikasi. Hasil positif ini merupakan hasil dari upaya aktif penyelenggara pemilu dan warga untuk memberikan sosialisasi dan menyebarkan informasi pelaksanaan pemilu di Dubai dan Emirat Utara. Panwaslu Luar Negeri wilayah Dubai dan Emirat Utara mencatat, proses penyelengaraan pemungutan suara baik melalui TPS dan KSK telah berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih, kotak suara untuk menyimpan surat suara yang sudah dipungut pada 12 April 2019 disimpan di tempat yang baik dan aman dengan pemantauan harian KJRI di Dubai, hingga akan kembali dibuka untuk keperluan perhitungan suara pada 17 April mendatang. "Panwaslu Luar Negeri untuk wilayah Dubai dan Emirat Utara berharap bahwa proses pemilu yang sudah berjalan baik dan kondusif ini bisa diteruskan hingga selesainya seluruh tahap dengan tetap menjaga soliditas dan kerja sama semua penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah terjalin selama ini," demikian isi sebagain siaran pers tersebut. (BawasluRI) |
| Parlemen Iran Sebut Pasukan AS di Timur Tengah sebagai Teroris Posted: 16 Apr 2019 07:05 PM PDT  TEHERAN, LELEMUKU.COM - Para anggota parlemen Iran, Selasa (16/4) menyetujui legislasi yang menyebut pasukan Amerika di Timur Tengah sebagai teroris, sehari setelah penetapan pasukan Garda Revolusi Iran sebagai teroris oleh Amerika mulai berlaku, sebut televisi pemerintah.Menteri Pertahanan Jenderal Amir Hatami mengajukan legislasi yang mendukung pemerintah untuk bertindak tegas guna menanggapi "tindakan teroris" oleh pasukan Amerika. Legislasi itu meminta pihak berwenang agar menggunakan "langkah-langkah hukum, politik dan diplomatik" untuk menetralisir langkah Amerika, tanpa merincinya lebih lanjut. Langkah Amerika itu bertujuan untuk "menggagalkan pengaruh Iran," dan menunjukkan bahwa sanksi-sanksi Amerika yang telah lama berlaku terhadap Iran tidak efektif, kata Hatami kepada para legislator. Selama perdebatan, sebagian legislator berhaluan keras telah meminta seluruh pasukan keamanan dan tentara Amerika ditetapkan sebagai teroris. Laporan televisi itu menyebutkan 204 dari 207 anggota parlemen di majelis yang beranggotakan 290 orang itu mendukung legislasi tersebut. Dua legislator menentangnya dan satu orang lagi abstain. Namun masih belum jelas bagaimana pengesahan legislasi itu di parlemen akan mempengaruhi aktivitas Garda di Teluk Persia, di mana Angkatan Laut Amerika pada masa lalu menuduh kapal-kapal patroli Iran mengganggu kapal-kapal perang Amerika. Garda Revolusi Iran memiliki kekuatan dan pengaruh di Irak, Suriah, Lebanon dan Yaman, dan bertanggungjawab atas misil-misil Iran yang dapat menjangkau pangkalan-pangkalan Amerika. (VOA) |
| Tangkal Hoaks Bawaslu, Siberkreasi dan Parfi'56 Serukan Medsos Positif Posted: 16 Apr 2019 07:04 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Masifnya berita bohong (hoaks) membuat Bawaslu, Siberkreasi dan Persatuan Artis Film (Parfi) '56 secara bersama-sama menyerukan penggunaan media sosial (medsos) secara positif demi menangkal hoax.Dalam diskusi bertajuk 'Serukan Pemilu Damai dan Imunisasi Wabah Hoaks', bertempat di Media Center Bawaslu, Jalan Thamrin 14, Jakarta Pusat, Senin (15/04/2019), anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengajak pemilih dalam Pemilu 2019, untuk memenuhi ruang medsos secara bijak dan positif. Bawaslu, katanya, tidak hanya melakukan berbagai upaya pencegahan, melainkan turut menindak pelaku penyebar hoaks terkait Pemilu. Dia bilang, saat ini Bawaslu telah melakukan upaya menghentikan berita atau informasi hoaks tersebut dengan cara men-take down akun-akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian 'hate speech'. "Banyak pelaku hoaks yang sudah masuk penjara," ujar lelaki lulusan dari Belanda dan Australia ini. "Hoaks tidak saja mengubah pola pikir masyarakat juga membuat ketidakpercayaan terhadap proses yang sedang dibangun terutama kepada penyelenggara pemilu dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu," tambah Fritz. Menurutnya, penyebaran berita hoaks amat cepat, sehingga tidak cukup memberantas hoaks hanya dengan menitikberatkan pada pendidikan literasinya atau proses penindakannya saja. Akan tetapi, cara efektif menangkal hoaks dengan memenuhi percakapan positif di media sosial sebagai bagian dari imunitas menangkal hoaks. "Seperti misalnya, ajakan kepada masyarakat yang sudah punya hak pilihnya untuk datang ke TPS pada hari H pemilhan. Atau ajakan agar tidak golput, kemudian mengedukasi pemilih untuk mengenali rekam jejak calon yang akan dipilihnya nanti," tunjuknya. Sementara, Ketua Umum Siberkreasi, Dedy Permadi menyerukan masyarakat melakukan imunisasi terhadap wabah hoaks yang mengancam proses Pemilu. Imunisasi ini, lanjutnya, bisa ditempuh dengan tiga cara sederhana. "Pertama senantiasa "baper" yaitu baca, pelajari, dan respon saat menerima informasi baik di medsos aplikasi perpesanan instan. Kedua apabila ragu menemui sepotong informasi, diimbau melakukan cek fakta melalui situs cek fakta yang terpercaya seperti stophoax.id, cekfakta.com dan turnbackhoax.id. Dan ketiga meningkatkan literasi digital bagi seluruh masyarakat sebagai solusi jitu penanganan konten negatif," ulasnya. "Upaya pemberantasan hoaks ini diharapkan menjadi bagian dari perwujudan Pemilu 2019 yang bermartabat," Dedy menambahkan. Senada diungkapkan Ketum Parfi'56, Marcella Zalianty. Dirinya mengajak seluruh pemilih menggunakan partisipasi dalam pemilu. Marcella meyakinkan, concern Parfi'56 dalam Pemilu ini adalah bagaimana agar bangsa ini tetap produktif, sehingga Parfi'56 menyerukan masyarakat Indonesia untuk menjaga perdamaian, tidak mudah terpecah belah. Menurutnya, satu suara sangat menentukan kehidupan bangsa. "Kita ini bersaudara bukan berarti tidak berteman, perbedaan itu adalah keliatan bangsa ini. Dalam acara ini, turut hadir Dewan Pengarah Siberkreasi Diena Haryana dan Donny BU, Ketua Umum Parfi'56 Marcella Zallianty beserta Pengurus Parfi'56 Ray Sahetapy, Olivia Zallianty. (BawasluRI) |
| Pengadilan Rusia Bebaskan Dini Varvara Karaulova, Calon Pengantin ISIS yang Ingin Pergi ke Suriah Posted: 16 Apr 2019 06:54 PM PDT  MOSKOW, LELEMUKU.COM - Sebuah pengadilan di Rusia, Selasa (16/4), membebaskan secara bersyarat seorang mahasiswi Moskow yang dipenjarakan karena berusaha bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah.Pengadilan di baratlaut Rusia itu memenuhi permohonan Varvara Karaulova untuk mengurangi hukuman penjaranya selama satu tahun 10 hari. Mahasiswi Moscow State University berusia 23 tahun itu sebelumnya dihukum 4 tahun penjara pada Desember 2016. Ia ditangkap di Turki, di mana ia sedang berusaha menyeberangi perbatasan menuju Suriah, setelah ayahnya mengajukan laporan orang hilang. Sedikitnya 4.000 warga negara Rusia, umumnya dari kawasan-kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim, pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS. Kelompok teroris itu memang sering merekrut para pendukungnya dari kawasan-kawasan miskin di Kaukasus Utara. Karaulova sendiri merupakan pengecualian. Keluarganya bukan Muslim dan termasuk kelompok kelas menengah. Namun rupanya, mahasisi jurusan filsafat itu jatuh cinta pada seorang pria yang ditemuinya secara online dan ingin menikahinya di Suriah. Karoulova pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dalam pengakuannya di pengadilan, Karaulova menyatakan ia tidak setuju dengan ideologi radikal yang dianut pria yang dicintainya. Ia mengakui, perjalanannya ke Turki merupakan hal terbodoh yang pernah dilakukan seumur hidupnya. Ayahnya, Pavel Karaulova, yang menghadiri sidang di Vologdan, mengatakan, ia sangat gembira dengan keputusan pengadilan. Ia berharap putrinya bisa kembali melanjutkan pendidikannya. Vravara Karaulova sendiri telah dikeluarkan dari universitas tempatnya mengenyam pendidikan selama ini menyusul pemenjaraannya itu. (VOA) |
| Delegitimasi Pemilu Dinilai Membahayakan Demokrasi di Indonesia Posted: 16 Apr 2019 06:46 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menjelang pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April, sejumlah ketegangan terjadi melalui serangkaian hoaks dan pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh sejumlah elite. Mulai dari hoaks tujuh kontainer surat suara yang dicoblos hingga adanya mobilisasi warga asing untuk ikut memilih.Bukan hanya itu, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais juga menyatakan akan mengerahkan massa jika timnya menemukan bukti kecurangan pemilu secara sistematis, terukur dan masif. Gerakan tersebut mengarah kepada Komisi Pemilihan umum (KPU). Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Riawan Tjandra kepada VOA. Rabu (16/4) menilai pernyataan mantan Ketua Umum PAN itu merupakan sebuah peringatan atau kritik agar pemilu berjalan secara baik dan bersih tanpa kecurangan. Dia belum melihat hal itu sebagai upaya mendelegitimasi pemilu. Kritik ini lanjutnya telah disikapi dengan kinerja yang lebih baik dari pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru-baru ini menemukan adanya politik uang yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Menurutnya delegitimasi pemilu tidak boleh terjadi karena akan sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. Yang dirugikan dari upaya ini tambahnya adalah seluruh warga Indonesia. Bertentangan dengan Demokrasi Jika penggunaan people power atau kekuatan massa dilakukan untuk tidak mengakui hasil pemilu di luar jalur hukum kata Riawan hal itu bertentangan dengan apa yang telah diperjuangkan mantan Ketua Umum PAN tersebut sendiri pada masa reformasi yaitu memperjuangkan sistem konstitusional dimana perubahan-perubahan harus dilakukan melalui konstitusi. Apabila ada ketidakpuasan pada hasil pemilu atau menemukan pelanggaran pada pesta demokrasi maka lanjut Riawan bisa mengajukan upaya pengajuan pemeriksaan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 3x24 jam sejak pengumuman resmi oleh KPU. "Yang jelas mereka (MK) akan menilai apakah perbedaan suara signifikan yang menyebabkan bukti-bukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat struktur, masif dan sistematis. Kalau itu terjadi nanti MK akan menyatakan bahwa pemilu di daerah atau wilayah tertentu harus diulang," tambah Riawan. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Supandi mengatakan di bidang penyelenggaraan pemilu terdapat empat kemungkinan pelanggaran yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu. Menurutnya, pelanggaran administrasi pemilu harus diselesaikan sebelum masa pencoblosan. Pelanggaran ini tambahnya ditangani oleh Bawaslu. Jika ada pelanggaran lanjutnya maka akan dicoret dari pencalonannya. Pencoretan itu bisa dibawa ke Mahkamah Agung dan lembaga tersebut akan memutuskan tidak lebih dari 15 hari. Sedangkan, apabila terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu maka sebelum ditingkatkan status ke persidangan, pelanggaran ini ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Polri. Nantinya, apabila sudah masuk ke persidangan, maka proses persidangan akan ditunjuk hakim khusus yang sudah ditunjuk sesuai dengan keputusan Ketua MA. Sementara itu, apabila terdapat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, maka lanjutnya dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Tak Perlu Takut Hadapai Ancaman People Power Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan, KPU tidak perlu takut menghadapi ancaman demi kesuksesan pemilu, salah satunya soal ancaman gerakan people power jika ada kecurangan di pemilu. "People power itu untuk apa, kita kan punya mekanisme hukum. Kalau people power itu kecurigaannya karena KPU curang menyedot suara, itu tidak mungkin menurut mekanisme dan undang-undang, tidak mungkin," tandas Mahfud. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan lembaganya tidak pernah anti kritik tetapi ketika tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung bohong maka publik harus diberitahu. "Saya meyakini sejak tahapan awal pelaksanaan pemilu ini pasti banyak isu-isu beredar, bisa benar bisa salah. Awalnya saya melihat biasa saja, itu tidak usah ditanggapi lama-lama habis. Tapi kemudian isunya meningkat kemudian substansinya menurut saya sudah mengganggu makanya kemudian dalam beberapa isu yang ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum," ujar Arief. Arief menambahkan lembaganya bekerja secara profesional, bersih dan transparan. (Fathiyah Wardah-VOA) |
| Francois Pinault dan Bernard Arnaut Sumbang Ratusan Juta Dolar untuk Restorasi Katedral Notre Dame Posted: 16 Apr 2019 06:35 PM PDT  PARIS, LELEMUKU.COM - Kebakaran hebat yang menghanguskan gereja Notre Dame yang terkenal di Paris, kini membuat tiga keluarga terkaya di Perancis bersaing untuk memberi sumbangan guna membangun kembali bangunan ikonik itu.Francois Pinault hari Selasa (16/4) mengumumkan bahwa perusahaannya akan segera menyumbang 113 juta dolar untuk membiayai perbaikan dan renovasi gereja Notre Dame yang rusak hebat karena kebakaran hari Senin. Tapi beberapa jam kemudian Bernard Arnaut mengumumkan bahwa ia, keluarganya dan perusahaan barang-barang mewah miliknya akan menyumbang dana dua kali lipat yang dijanjikan Pinault. Persaingan antara Pinault dan Arnaut sudah berlangsung selama puluhan tahun, dan seperti kata Long Nguyen, redaktur majalah Flaunt, "Keduanya suka bersaing seperti anak-anak, walaupun jumlah yang dipertaruhkan bisa mencapai milyaran dolar." Arnaut adalah orang terkaya di Perancis dan di Eropa, yang memiliki perusahaan barang mewah paling besar di dunia, yang menguasai rumah mode Louis Vuitton dan Christian Dior. Francois Pinault mendirikan perusuhan sejenis yang menjadi nomor dua paling besar, dan memiliki antara lain perusahaan mode Saint Laurent. Keluarga kaya lainnya Bettencourt Meyers, yang memiliki perusahaan kosmetik L'Oréal dan perusahaan minyak Total juga menjanjikan bantuan 113 juta dollar untuk restorasi gereja yang berumur 850 tahun itu. (VOA) |
| Lawan Politik Identitas dengan Dialog, Sekolah Katolik Hendrikus Kunjungi 3 Tempat Ibadah Posted: 16 Apr 2019 06:27 PM PDT  SURABAYA, LELEMUKU.COM - Sekitar 60 siswa-siswi SMA Katolik St. Hendrikus, mengunjungi tiga tempat ibadah yang ada di Surabaya. Belajar di luar kelas ini dilakukan di Pondok Pesantren Darus Sa'adah Nginden, Klenteng Boen Bio Kapasan, dan Pura Segara Kenjeran. Para siswa-siswi ini dapat langsung berdialog mengenai berbagai hal berkaitan dengan isu keberagaman dan toleransi antar umat beragama.Caroline, siswi kelas XI SMA Katolik St. Hendrikus mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mendengarkan penjelasan dan berdialog dengan para pemuka agama. Caroline mengatakan bahwa dia yang awalnya menaruh curiga terhadap pemeluk agama lain, saat ini menjadi lebih terbuka dan memahami perbedaan yang ada. "Setelah saya mendapatkan ilmu dari Pak Kiai, padangan saya lebih terbuka terhadap agama Islam, dan dari situ saya ingin menerapkan juga pada teman-teman saya yang masih berpikiran skeptis terhadap permasalahan-permasalahan khususnya di Indonesia ini, termasuk dari politik yang memasukkan agama, dan juga kasus radikalime lainnya," kata Caroline. Hal senada juga diungkapkan Valen, yang melihat keberagaman di Indonesia sebagai sebuah kekuatan dan modal besar dalam membangun bangsa menjadi lebih baik. "Keberagaman di Indonesia ini pasti beragam banget ya, jadi yang saya maknai dari keberagaman itu, kita itu berusaha supaya terjalin persatuan antara semua yang beragama ini, jadi kita bisa menciptakan suatu negara yang baik dan bisa maju bersama-sama dalam perbedaan tersebut," ujar Valen Kunjungan para pelajar sekolah Katolik ini ditanggapi positif oleh pembina Pondok Pesantren Darus Sa'adah, KH Abdut Tawwab Hadori. Kiai Tawwab menilai dialog ini sebagai bentuk mencari informasi yang benar pada sumber yang tepat, terkait simpang siur isu keberagaman yang ada di Indonesia. "Awal yang baik ini dimulai daripada siswa SMA Katolik St. Hendrikus, sudah mau ada satu pendekatan terhadap narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan seperti ke kiai. Ini pun, saya mohon kepada teman-teman semua, sebelum terjadi sesuatu lebih baik kita klarifikasi, jangan menggunakan kecerdasan emosional, justru kita pakai kecerdasan intelektualnya," ungkap KH Abd. Tawwab Hadori kepada VOA. Guru Sosiologi SMA Katolik St. Hendrikus, Michael Andrew mengatakan, kunjungan dan dialog ini merupakan upaya membangun kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Program yang didukung Romo FX. Satrijo Widyatmoko selaku kepala sekolah ini, menurut Michael Andrew, ingin membangun paradigma positif dan membuang prasangka dari para pelajar, sehingga mampu berdialog dan bertoleransi dengan pemeluk agama lain. "Dalam membangun keberagaman itu, salah satunya adalah bertujuan dengan dialog. Oleh karenanya tidak mungkin untuk melihat sesuatu tanpa salah paham itu tanpa dialog. Maka kami berharap dengan pertemuan lintas agama ini, anak-anak bisa merasakan, bisa menyibak atau membuang sekat-sekat, paradigma-paradigma, stigma-stigma yang selama ini masuk di pikiran mereka dengan bekajar pada sumber primer," terang Michael Andrew. Kiai Tawwab yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusar Forum Kiai Kampung Nusantara, berharap perjumpaan lintas agama semacam ini terus dilestarikan dan ditingkatkan, sehingga generasi muda sebagai calon pemimpin dapat memutus mata rantai kebencian dan sentimen berdasarkan identitas yang saat ini sedang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. "Generasi muda itu adalah sebagai penerus, pewaris daripada tongkat estafet kepemimpinan di Indonesia ini. Oleh karena itu secara dini memang harus ditanamkan keberagaman yang tetap terajut dalam NKRI, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinnekaan, harus kita jaga ini, dilestarikan. Malah tokoh-tokohnya, itu saya minta kepada teman-teman romo, pendeta semuanya, harus ada pertemuan rutin, supaya tidak ada kesalahpahaman," pungkas Kiai Tawwab. (Petrus Riski-VOA) |
| Prabowo Yakin Menangkan Pilpres 63 Persen, Jokowi Targetkan 70 Persen Suara Posted: 16 Apr 2019 06:10 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto yakin akan memenangkan pemilihan presiden dengan meraih 63 persen suara. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa malam (16/4)."Insha Allah kita akan menang… Namanya ramalan khan boleh. Benar gak? Enam puluh tiga persen. Sebetulnya kita hitung 63,26 persen, tapi 63 persen okelah," ujar Prabowo. "Kita merasa sangat yakin kita berada di ambang kemenangan. Kita lihat tanda-tanda dari luar negeri yang sudah melaksanakan pemilihan sebelum kita. Kita menang secara meyakinkan di banyak tempat, walaupun banyak di sebagian besar… walaupun banyak hambatan dan keanehan-keanehan, tapi saya tetap yakin di ujungnya, kehendak daripada pemilih tidak dapat dibendung," paparnya. Namun Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menegaskan, "Demokrasi adalah satu-satunya jalan di mana kita bisa melaksanakan pemerintahan dengan sah, legitimate." Ia juga mengatakan akan benar-benar menghormati kehendak rakyat. "The will of people. Kehendak rakyat yang harus benar-benar dihormati," imbuhnya. Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan ini setelah Koalisi Adil dan Makmur mengadakan doa bersama lintas iman pada malam sebelum pencoblosan. Cawapres Sandiaga Uno ikut hadir dalam acara itu, bersama Ketua Umum PKS Shohibul Iman, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua DPP Partai Berkarya Siti Hediyati Soeharto dan Ketua BPN Djoko Santoso. Salah seorang putri Bung Karno, Rachmawati Sukarnoputri juga kelihatan di antara para petinggi BPN Prabowo-Sandi. TKN Jokowi-Ma'ruf Targetkan Raih 70% Suara Sebelumnya dalam rapat kerja nasional tim kampanye se-Indonesia, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf menargetkan perolehan suara sebesar 70 persen. "Rakernas Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma'ruf Amin menyepakati pencapaian target suara pilpres 2019 sebesar 70 persen," ujar Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, di Surabaya, Jawa Timur, Oktober lalu. TKN Jokowi-Ma'ruf mematok target itu berdasarkan kesuksesan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terutama dalam penyelenggaraan tiga acara dunia yaitu Asian Games, Asian Para Games dan Pertemuan Tahunan Bank Dunia-IMF. Hal ini meningkatkan kepercayaan warga dan partai-partai pendukung pada pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. "Guna mencapai target tersebut, maka PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo dan PSI bertekad untuk semakin menggerakkan seluruh elemen kepartaiannya," tegas Hasto. Kedua Pasangan Capres-Cawapres Siap Berikan Suara Menurut rencana capres nomor urut 01 Joko Widodo akan memberikan suara di TPS 008, Veteran Raya, Jakarta Pusat; sementara cawapres Ma'ruf Amin akan datang ke TPS 051 di Koja, Jakarta Utara. Sebaliknya capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan memberikan suara di TPS 041 di Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat; sementara Sandiaga Uno akan datang ke TPS 002 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Eva Mazrieva-VOA) |
| Petrus Fatlolon Dampingi Proses Pengepakan Logistik Pemilu di Kepulauan Tanimbar Posted: 16 Apr 2019 06:09 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Tanimbar melakukan pemantauan dan pendampingan proses pengepakan logistik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang terdiri dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Rabu (17/04/2019) pagi pukul 08.30 WIT.Bupati Fatlolon bersama Kepala Kepolisan Resor (Kapolres) MTB, AKBP Andre Sukendar, SIK dan Komandan Kodim 1701, Letkol.Inf. Rahmat Saerodin mendampingi para petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sedang maksimal melakukan pengepakan surat suara dan alat penunjang lainnya. Sebelumnya Ketua PPK Tanimbar Selatan (Tansel), Olivier Srue S.Th., Mpd menyatakan keterlambatan logistik di kecamatannya terjadi karena terdapat kerusakan pada kertas suara berjumlah 19 ribu atau 24 koli. "Sementara proses pergantian kedatangan kertas suara itu sendiri tiba melalui pesawat di Bandara Mathilda Batlayeri pada Selasa (16/04/2019) pukul 17.00 WIT," kata dia kepada Lelemuku.com di Gedung Aula Kementerian Agama (Kemenag) MTB.  Srue menuturkan keterlambatan itu menyebabkan proses pelipatan dan penyortiran baru dilakukan selasa sore kemarin. Sehingga pihaknya tetap turut membantu proses pendistribusian hingga penyaluran ke masing TPS di 9 desa, 1 kelurahan di kecamatan tersebut."Saat ini KPU baru saja mendistribusikan logistik ke Desa Matakus, dan sedang menyiapkan logistik pemilu dengan menggunakan truk ke Desa Olilit Raya," tutur dia. Sementara untuk 9 kecamatan lainnya yakni Kormomolin, Molu Maru, Nirunmas, Selaru, Tanimbar Utara, Wermaktian, Wertamrian, Wuarlabobar dan Yaru, dilaporkan surat suara telah didistribusikan dan proses pemilihan suara sedang berlangsung. (Laura Sobuber) |
| 19 Ribu Surat Suara di Kepulauan Tanimbar Rusak, Distribusi ke Tansel Molor Posted: 16 Apr 2019 05:57 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Sekitar 19,000 surat suara di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku alami kerusakan, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan pengepakan untuk menyortir kertas suara yang rusak dan diganti dengan yang baru."Penyortiran suara baru dilakukan dari tadi malam, sehingga surat suara. Kekurangan surat suara paling banyak di Kecamatan Tanimbar Selatan," ujar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Olivier Srue S.Th., Mpd di aula Kementerian Agama (Kemenag) Maluku Tenggara Barat (MTB) pada Rabu (17/04/2019).  Dikatakan penyortiran dan pengepakan surat suara pengganti ini ini terjadi karena keterlambatan logistik baru yang diterima KPU MTB dari KPU Maluku."Akibatnya keterlambatan ini, sekitar 19.000 surat suara atau 24 koli yang baru tiba pukul 17.00 Selasa kemarin. Sehingga proses pelipatan dan penyortiran baru dilakukan dari Selasa sore," jelas dia. Sementara itu surat suara yang sudah disiapkan kemudian didistribusikan ke TPS beberapa desa diantaranya Matakus dan Olilit Raya. Sementara untuk 9 kecamatan lainnya yakni Kormomolin, Molu Maru, Nirunmas, Selaru, Tanimbar Utara, Wermaktian, Wertamrian, Wuarlabobar dan Yaru telah didistribusikan. (Laura Sobuber) |
| Said Aqil Ajak Rakyat Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani dan Tak Tergoda Politik Uang Posted: 16 Apr 2019 05:07 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Legisltif dalam Pemilu 2019 sudah di depan mata. Seluruh masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan, yang akan membawa nasib Indonesia akan seperti apa dalam lima tahun ke depan.Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil pun menghimbau kepada seluruh warga Indonesia, khususnya warga NU, untuk senantiasa menjaga kesucian pemilu kali ini dengan tidak tergoda politik uang dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini, dan yang akan mewakili mereka di rumah rakyat nanti. Menurutnya, politik uang adalah sebuah kegagalan dalam berdemokrasi di suatu negara. Said mengatakan, "Mari saya imbaukan kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya warga NU, mari kita sukseskan pesta demokrasi. Mari kita pilih partai politik mana, capres dan cawapres yang mana, yang sesuai dengan hati nurani. Jangan karena terpaksa atau money politics, itu tanda-tanda kegagalan berdemokrasi ketika sudah pemilihan dengan motivasi keuntungan sesaat. Money politics, atau apalah, itu yang menandakan demokrasi kita masih gagal." "Tapi kalau betul-betul masyarakat mensukseskan pesta demokrasi ini tanpa ada motivasi selain ingin membangun demokrasi itu sendiri. Maka itulah bagi bangsa yang bermartabat dan berbudaya, demokrasi merupakan sarana. Demokrasi merupakan wasilah bukan tujuan. Kalau sarana baik, insha Allah tujuan kita akan baik. Tujuan pun tidak boleh menghalalkan segala cara, walaupun tujuannya baik dengan cara yang tidak.baik itu tidak terpuji," papar Said Aqil dalam Dialog Kebangsaan bertajuk "Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" di Jakarta, Selasa (16/4). Said optimis seluruh masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya dan tidak akan tergoda dengan politik uang. Ia pun menegaskan akan senantiasa menjaga warga NU agar tidak melakukan politik uang tersebut. Lebih lanjut ia menggarisbawahi bahwa selepas pemilu nanti, dua organisasi besar yaitu PBNU dan Muhammadiyah akan bertemu untuk bertukar pikiran tentang apa yang terjadi di lingkungan masyarakat pada saat ini. Masing-masing ormas, kata Said, menjamin akan selalu menjaga integritas warganya. Dalam kesempatan yang sama, cendikiawan Muslim, Komaruddin Hidayat, mengatakan kepada seluruh masyarakat agar jangan merusak pesta demokrasi ini. Menurutnya, dengan membuat kegaduhan dalam pemilu sama saja merusak cita-cita para pendiri bangsa di masa lalu. Namun meski begitu ia tetap optimis bahwa Indonesia dapat melewati pesta demokrasi ini dengan lancar dan aman. Hal itu terbukti dari beberapa peristiwa, seperti di tahun 1965, dimana Indonesia bisa melewati hal tersebut. Sangat disayangkan apabila ada oknum yang bermaksud merusak tatanan demokrasi Indonesaia yang sudah dijaga senantiasa, dengan menggelontorkan biaya yang tidak sedikit. "Kita sudah mengalami berbagai turbulensi seperti tahun 1965 dan kita lolos dan beberapa kali kita mengadakan pemilu. Pilpres sudah bagus. Prestasi ini jangan kita rusak, kalau kita rusak akan mahal sekali secara moral dan ekonomi. Jadi tolonglah apa yang kita raih selama ini jangan kita rusak, dan siapapun yang menang itu adalah putra indonesia, putera bangsa. Kalah menang biasa saja, kebetulan dimana pun kursi presiden hanya satu. Di Indonesia kan selama ini tidak ada tradisi oposisi yang ada kan sebuah kerja sama, jadi makanya siapapun yang menang maka jangan mengesampingkan yang kalah, dan yang kalah jangan memusuhi yang menang. Oposisi boleh tapi oposisi yang konstruktif yang rasional jangan yang kemudian mengganggu pemerintahan," kata Komaruddin. Menurutnya, antara yang menang dan yang kalah nanti harus bekerja sama dengan baik demi kemajuan Indonesia di masa depan. Komaruddin menjelaskan bahwa seyogyanya siapapun yang menang nanti bukanlah semata-mata kemenangan milik Jokowi atau Prabowo, namun kemenangan itu adalah milik rakyat. Oleh karenanya, lanjut Komaruddin, rakyat secara bersama-sama harus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan tentunya berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Menjawab kekhawatiran akan adanya people power nanti, Komaruddin mengatakan bahwa sebenarnya pemilu merupakan sebuah gerakan people power yang menentukan masa depan Indonesia nanti yang tentunya mengikuti aturan yang ada. Begitulah seharusnya gerakan people power itu, bukan gerakan di jalan-jalan namun yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. (Ghita Intan-VOA) |
| Pakistan Serbu Militan di Peshawar, 1 Polisi dan 5 Militan Tewas Posted: 16 Apr 2019 04:52 PM PDT  ISLAMABAD, LELEMUKU.COM - Pasukan keamanan Pakistan menyerbu sebuah tempat persembunyian militan di Peshawar, Pakistan baratlaut, Selasa (16/04/2019), dan memicu aksi baku-tembak selama 18 jam yang menewaskan seorang polisi dan semua kelima tersangka militan.Menurut juru bicara pememerintah propinsi Khyber Pakhtunkhwa, Shaukat Yousafzai unit-unit polisi dan komando, sebelumnya, Senin (15/4) malam, mengepung tempat persembunyian itu dan meminta para tersangka untuk menyerahkan diri. Namun, para tersangka justru melepaskan tembakan terhadap pasukan keamanan, pada Selasa dini hari. Para tersangka juga sempat melemparkan sejumlah granat sehingga menewaskan seorang polisi. Aksi baku tembak itu berlangsung selama 18 jam. Pasukan keamanan menemukan sejumlah bom di lantai dasar rumah itu. Menurut Yousafzai, para tersangka itu telah tinggal di rumah tersebut selama dua pekan terakhir, dan merencanakan sejumlah serangan yang menarget pemerintah dan pasukan keamanan. Yousoufzai menambahkan, pihak berwenang saat ini berusaha untuk memastikan identitas dan kewarganegaraan para tersangka militan yang tewas. Peshawar adalah ibukota provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang berbatasan dengan Afghanistan. Kota itu telah menghadapi puluhan serangan militan dalam beberapa tahun terakhir, dan umumnya dilakukan Taliban Pakistan. (VOA) |
| Di Hadapan 26 Pemantau Pemilu Internasional, Bawaslu Tegaskan Punya Kewenangan Quasi Judicial Posted: 16 Apr 2019 09:27 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan edukasi sekaligus memberikan pembekalan terhadap 26 lembaga perwakilan pemantau Pemilu internasional di hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Senin (15/04/2019). Keberadaan pemantau asing ini mewakili lembaga negara dan organisasi pemantau pemilu yang diterima langsung oleh Ketua Bawaslu, Abhan dalam acara bertema: General Briefing for International Election Observer tersebut. Mochammad Afifuddin, anggota Bawaslu yang menjadi pembicara tunggal dalam dikusi dengan pemantau Pemilu internasional, menjabarkan, bahwasanya Bawaslu sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tahun 2019. Hal ini menurutnya membuat Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi keseluruhan proses pemilihan. "Bawaslu juga lembaga yang bersifat quasi yudicial, yaitu memutus perselisihan dalam administrasi pemilu, pengaduan atas kecurangan pemilu, dan menangani pelanggaran pemilu terkait pidana Pemilu bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan," ujar lelaki yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini. Lelaki yang biasa disapa Afif tersebut menyebut, tugas Bawaslu ikut memastikan dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi. "Karena di Indonesia, TNI dan Polisi, tidak memiliki hak politik, jadi harus netral. Termasuk ASN ikut netral, meskipun punya hak politik," tunjuknya. Sedangkan Ichal Supriadi dari Asia Democratic Network (ADN) mengungkapkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Bawaslu lantaran telah menyiapkan buku panduan Pemilu yang bisa dipahami dengan sangat mudah. Ichal mengaku, kerja Bawaslu dalam menyiapkan kedatangan pemantau pemilu internasional di Indonesia juga sudah baik. "Bawaslu sudah bekerja keras untuk memfasilitasi dan membekali pemantau pemilu internasional," tukasnya. (BawasluRI) |
| Bawaslu RI Bekali Pemantau Pemilu Internasional Posted: 16 Apr 2019 09:22 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Guna menyamakan persepsi dan kesesuaian aturan di Indonesia, Bawaslu memberikan pembekalan kepada para pemantau pemilu internasional dalam acara diskusi bersama bertajuk "General Briefing for International Election Observers" di Sari Pasific Hotel, Jakarta Pusat, Senin (15/04/2019). Bawaslu sendiri menekankan punya kewenangan sengketa proses pemilihan umun (Pemilu). Ketua Bawaslu Abhan yang membuka acara menyebut, acara ini menjadi bagian dari kerja sama Bawaslu dengan pemantau pemilu internasional. "Agar pemantau pemilu internasional memahami pemilu di Indonesia," terangnya. Ichal Supriadi dari Asia Democratic Network (ADN) menjelaskan, acara ini menjadi ruang bagi peserta untuk mengetahui bagaimana situasi pemilu dan peran Bawaslu dalam pemilu. "Peserta bisa mendengarkan dan bertanya kepada Bawaslu," sebutnya. Sementara salah satu anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin menjelaskan, terkait situasi Pemilu dewasa ini, bagaimana pula terkait lembaga penyelenggara Pemilu dan mejelaskan terkait bagaimana keberadaan Bawaslu itu sendiri. "Bawaslu memiliki mandat undang-undang untuk menegakkan hukum pemilu," tegas lelaki yang biasa disapa Afif ini. Dia menambahkan, guna memudahkan peserta memahami lembaga pengawas pemilu, Bawaslu sendiri memiliki kewenangan mengadili sengketa proses pemilu. "Bawaslu memiliki quasi-judicial," terang Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu tersebut. "Kegiatan pemantau pemilu internasional dalam kegiatan pemilu di Indonesia sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilu," tambah Afif. (BawasluRI) |
| Seluruh Elemen Masyarakat di Tanimbar Ingin Pemilu 2019 Berlangsung Damai Posted: 16 Apr 2019 07:38 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ingin Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 yang digelar para Rabu (17/04/2019) dapat berjalan dengan damai.Hal tersebut terlihat pada kegiatan doa bersama untuk keamanan Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Tentara Negara Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Aula Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki pada Selasa (16/04/2019). Kegiatan doa bersama itu dipimpin oleh tiga tokoh agama, diantaranya mewakili umat Muslim oleh Ustad Karim, umat Katolik oleh Frater Liberatus Mayabubun, S.Fils dan umat Protestan yang dipimpin oleh Pdt. Fredik Abraham Haumau, S.Th.  Dalam kesempatan itu, Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH mengimbau untuk seluruh masyarakat Tanimbar agar menggunakan hak pilihnya dan jangan golput atau tidak memilih serta memastikan agar Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Tanimbar tetap terjaga."Mari kita membantu TNI Polri untuk memastikan Kamtibmas di Tanimbar tetap terjaga," imbaunya. Sementara itu sebagai penanggung jawab keamanan Pemilu 2019, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Maluku Tenggara Barat (MTB), AKBP Andre Sukendar, S.I.K mengatakan bahwa Pemilu 2019 ini adalah sarana berdemokrasi yang mampu membangun bangsa yang makin baik dan meminta seluruh masyarakat untuk mendukung jalannya pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tersebut. "Ini adalah sarana berdemokrasi yang mampu membangun bangsa. Mari kita dukung pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2019 ini agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar," pintanya. (Laura Sobuber) |
| Tokoh Agama Minta Masyarakat Kepulauan Tanimbar Tidak Golput Posted: 16 Apr 2019 07:21 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku meminta seluruh masyarakat di daerah yang dijuluki Bumi Duan Lolat itu untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019.Menurut Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD), Pastor Simon Petrus Matruty, Pr seluruh umat Katolik di wilayah pelayanannya untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (pemilu) serentak tersebut. "Kami gereja katolik Indonesia melalui KWI menganjurkan, mengharapkan bahkan mewajibkan semua umat Katolik untuk menggunakan hak pilihnya sebagai tanggung jawab moral terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia kepada Lelemuku.com pada Senin (15/04/2019). Ia mengungkapkan melalui semua Uskup dan para pastor di seluruh Indonesia, alasan pihaknya mengajak masyarakat jangan golput ini karena tujuan negara akan maju dan berkembang tergantung dari keterlibatan masyarakat itu sendiri dengan mengambil bagian di dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Maka Matruty pun meminta umat katolik untuk memilih pemimpin baik Calon Presiden (Capres) dan Calon Legislatif (Caleg) yang memiliki rekam jejak yang baik dan jangan memilih karena mendapatkan sejumlah uang tetapi lihatlah pada janji-janji politik yang terukur tentang penyampaian visi misi yang dapat dipertanggungjawabkan. "Rekam jejak itu penting sekali karena orang-orang yang kita pilih ini pada mereka nanti akan dipertaruhkan masa depan kita. Lihat itu dengan baik, cermati dan kemudian menggunakan hak pilih. Bukan untuk pribadi kita saja tetapi hendaknya kita lakukan untuk suatu gerakan bersama. Mari kita bertanggujawab kepada bangsa dan negara serta untuk daerah kita agar dapat meminimalisir pembodohan masyarakat yang dibuat oleh beberapa oknum calon," pintanya. Hal senada diungkapkan, Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) Tanimbar Selatan (Tansel), Lenny Bakarbessy Rangkoratat, S.Th dengan menuturkan pihaknya senantiasa mendukung pelaksanaan pemilu 2019 ini untuk berjalan dengan aman dan lancar melalui mimbar-mimbar gereja. "GPM sangat mendukung pelaksaaan pemilu 2019 ini berlangsung aman, tertib dan lancar. Makanya lewat mimbar-mimbar gereja sudah selalu diingatkan supaya menjaga situasi dan kondisi yang kondusif," tutur dia pada Senin (15/04/2019) Lenny juga meminta para Caleg dan para pendukung serta simpatisan agar tetap menjaga hubungan persaudaraan satu sama lain dan siap untuk menerima kemenangan maupun kekalahan demi membangun bangsa Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. "Gereja juga melaksanaan tugas pembinaan kepada para caleg dengan doa bersama supaya mereka siap menerima hasil dengan jiwa yang besar. Jangan kita saling mencederai tetapi mari kita jaga hubungan yang baik satu sama lain," tutupnya. Selanjutnya Sekretaris Umum (Sekum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Tanimbar, Adam Kubangun meminta seluruh umat beragama untuk bersama-sama penuhi TPS guna menyalurkan hak pilih dengan menggunakan hati nurani. "Mari kita berbondong-bondong menyalurkan hak pilih dengan hati nurani. Sehingga kita bisa mendapat pemimpin yang baik untuk lima tahun ke depan," pintanya pada Selasa (16/04/2019). Kubangun pun mengatakan bahwa kewajiban masyarakat adalah menjaga persatuan dan kesatuan lewat pemilu yang aman, damai dan lancar. "Kita wajib menjaga kebersamaan jangan sampai pemilu ini membuat kita terpecah dan mari kita tinggkatkan persatuan kita di waktu-waktu yang akan datang," kata dia. (Laura Sobuber) |
| Perlunya Redefinisi Manajemen Kehadiran Inpex Masela di Maluku Posted: 16 Apr 2019 04:40 AM PDT  Studi literer Lembaga Riset Universitas Pattimura Ambon dan sejumlah perguruan tinggi di Maluku telah menguatkan keberanian presiden Joko Widodo, mengambil sikap terhadap bagaimana rencana awal offshore yang pada akhirnya diputuskan menjadi onshore kehadiran Blok Masela bagi rakyat Maluku.Keberpihakan ini merupakan strategi redefinisi tujuan pembangunan nasional yang bukan hanya mencapai sebuah masyarakat moderen dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi terlebih bagaimana redefinisi dimaksud membawa manusia Indonesia secara menyeluruh dan masyarakat Maluku secara khusus hidup layaknya sebagai manusia yang bermartabat di atas tanah leluhurnya. Rumusan-rumusan strategi pembangunan nasional dari masa ke masa, dari presiden ke presiden memimpin negeri ini, tidak jarang begitu indahnya rumusan kata-kata utopis yang indah dan enak dicerna kaum elit anak bangsa, yang tidak jarang pula melupakan kondisi riil masyarakat kampung yang hanya bisa mendapatkan apa adanya untuk hidup hari ini. Keputusan pemerintah Joko Widodo pada akhirnya menempatkan manusia Maluku pada subjek pembangunan, sebagai subjek pula yang kiranya menikmati dan mewarisi hasil-hasi kehadiran Blok Masela bagi sebesar besarnya kesejahteraan mereka. Demikian redefinisi itu, memiliki makna strategis bagi partisipasi masyarakat Maluku yang adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat. Mengapa Redefinisi Perlu? Manusia dan kelompok penduduk asli di Provinsi Maluku merupakan bagian yang sama pentingnya dengan manusia dan masyarakat Indonesia lainnya. Kesungguhan pemerintah memutuskan Skema OnShore sejatinya menjadi dasar pemikiran utama hakekat manusia Maluku ditempatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraannya. Penghargaan dan komitmen pemerintah menempatkan seluruh skenario pada skema OnShore adalah sebuah visi baru dengan belajar dari sejarah masa lalu yang tidak edukatif bagi rakyat yang sejak jaman dahulu kala hidup dan tinggal menyatu dengan alam pemberi kehidupan bagi generasi ke generasi di Maluku. Para pemikir yang adalah akademisi di Maluku maupun kaum praktisi telah melihat sebuah fenomena awal keputusan skema OffShore sebagai sebuah alienasi kepentingan rakyat Maluku di tengah-tengah kepentingan nasional dan dunia internasional. Sebuah contoh kecil, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, politisi yang adalah mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto telah membeli sejumlah area tanah milik masyarakat adat di desa Lermatan kecamatan Tanimbar Selatan, dengan sebuah prediksi ekonomis tentunya, bahwa kehadiran Blok Masela akan meraup keuntungan luar biasa jika tanah dibeli dengan harga murah, dan dijual ke perusahaan dengan harga yang tinggi. Jika seorang Ketua DPR RI telah memiliki pola pikir sejauh itu, bagaimana dengan rakyat yang tak berpendidikan tinggi, harus dibodohi demi kepentingan politis? Kasihan rakyat!!! Kepentingan spekulatif pemilik kepentingan selalu saja menjadi momok bagi bagaimana sebuah visi "Kesejahteraan Untuk Rakyat" diwujudkan pemerintah melalui kehadiran Blok Masela di tengah Masyarakat Maluku bagi peruwudan kemanusiaannya. Atas dasar itulah redefinisi implementasi sebuah kebijakan wajib tumbuh dari rakyat pemilik hak ulayat. Belajar Dari Pengalaman Pengalaman puluhan tahun di Papua, sejak pemerintahan Orde Baru yang sentralistik membawa kesengsaraan luar biasa bagi pemilik hak ulayat orang Papua. Freeport bagaikan lumbung emas dan tembaga di tengah-tengah pemiliknya yang mengalami kesulitan hidup. Trilogi pembangunan sebagai strategi nasional dengan pertumbuhan sebagai panglima, hanya mengejar target kuantitatif. Dampak yang ditimbulkan adalah alat-alat produksi dan kekayaan sumber daya yang dimiliki tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pemiliknya. Fakta membuktikan, harga diri dirasakan termaginalisasi dari kaum bangsanya sendiri. Kehidupan kaum urban lebih mencolok dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki, dan mereka yang memaknai folosofi "Bumi" sebagai "Ibu" bagi kehidupannya justeru terabaikan. Orang asli Papua tidak hanya merasakan perlakuan yang tidak adil, tidak manusiawi tetapi lebih dari itu hak-hak dasarnya sebagai manusia ciptaan Tuhan dan hak kewarga-negaraannya tidak dihormati, bahkan hak azasinya dilanggar. Orang Papua merasa terpinggirkan dan dirinya diperlakukan sebagai "Warga Negara Kelas Dua". Masyarakaat di daerah pedalaman dan lokasi permukiman atau kampung terpencil hampir tidak tersentuh program dan proyek pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri dan perusahaan Freeport. Reformasi membuka cakrawala berpikir masyarakat adat Papua. Kran keterbukaan menyampaikan pendapat menjadi peluang masyarakat adat berbicara. Tuntutan ketidakpuasan dan kekecewaan dalam bentuk protes keras kepada pemerintah pusat atas pengalaman buruk yang dialami sejak bergabung dengan NKRI. Sebagai manifestasi dari protes dan tuntutannya, "ASPIRASI MEREDEKA" di seantero tanah Papua melalui institusi adat dan pemimpin masyarakat adat dengan lahirnya "KONGRES PAPUA II" di tahun 2000 dan "Musyawarah Besar Adat Papua" di tahun 2002 untuk menolak Otonomi Khusus Papua, (Cfr. Paulus Laratmase, "Ketika Otonomi Ditolak, Merdeka Jadi Pilihan", Tifa Papua, Juli 2002). Demikianlah UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi jawaban dan solusi tuntutan masyarakat adat terhadap kondisi faktual yang dialami sejak bergabung dengan NKRI. Coorporate Social Responsibility (CSR) Kondisi konflik yang berkepanjangan dengan jatuh korban jiwa, materi bahkan korban psikologis yang tidak bisa dinilai telah terjadi di Papua sepanjang bergabung dengan NKRI. Lahirnya UU 21 Tahu 2001, NGO lokal, nasional bahkan internasional melakukan pendekatan-pendekatan partisipatif dalam rangka meminimalisir konflik, bahkan melakukan pekerjaan coorporate social responsibility yang diberikan perusahaan yang sejak beroperasi sudah dilakukan namun melalui pendekatan yang salah sehingga apapun bantuan yang diberikan tidak efektif dan efisien. Di sanalah NGO lokal mejadi penting bagi kehadirian perusahaan yang selama kehadirannya tidak pernah dibutuhkan bahkan teralienasi juga seperti halnya masyarakat adat pemilik hak ulayat. Gambaran faktual Papua dan karakteristik konfliknya, kiranya menjadi sebuah pelajaran berharga. Blok Masela dengan kontraktornya Inpex sejak penandatanganan kontrak pada tahun 1998, baru beberapa tahun terakhir melakukan pendekatan terhadap masyarakat lokal melalui program-program kepedulian sosialnya. Sejak pemerintah menandataangani kontrak dengan skema offshore sampai pada onshore, Inpex tetap melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat melalui aktifitas-aktifitas yang positif. Potensi-potensi konflik vertikal-horisontal menyertai progres report kehadiran perusahaan yang diharapkan menyerap tenaga kerja lokal anak-anak Maluku pemilik hak ulayat. Demikian mimpi sebagai sebuah harapan besar kaum akademisi dan praktisi, pemerintah provinsiatas, kabupaten/ kota atas nama kaum termarginal memperjuangkan dari skema offshore ke onshore. Adalah sebuah kemajuan yang selama ini dibina dan dijalin sebuah relasi yang baik antara semua unsur actual entities yang memiliki kepentingan baik pemerintah pusat, daerah bahkan masyarakat adat yang kelak merasakan hadirnya perusahaan sebagai bagian dari jalan keluar mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Donny Rijaluddin, Specialist Soial Investment Communicatiaon and Relations Deperatement Inpex Masela yang saya kenal, beberapa kali telah memberikan penguatan kapasitas (capacity building) masyarakat adat melalui palatihan rumput laut, bercocok tanam, kelompok pengrajin kain ikat adalah bagian terkecil dari sebuah pendekatan coorporate social responsibility terhadap masyarakat adat, sebuah pendekatan bagaimana melihat hadirnya "Manusia Maluku sebagai Manusia" Yang dimanusiawikan dari apa yang dimilikinya yaitu pemilik sumber daya alam, sebuah pendekatan yang harus ditingkatkan, bahkan perlu parameter yang menjadi acuan sejauh mana secara ekonomis dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat adat itu sendiri. Konklusi Redefinisi dimaknai sebagai All of Actual Entities. Inpex Masela sebuah perusahaan kontraktor minyak dan gas di wilayah Maluku, sebuah ladang minyak abadi telah diperjuangkan kaum intelektualnya dari OffShore ke OnShore. Mengapa mereka memperjuangkan? Karena sejak awal mereka diabaikan sebagai pemilik hak ulayat. All of Actual Entities adalah seluruh komponen yang membentuk sebuah kesatuan sebuah subtansi. Meredefinisi kesalahan makna implementatif kebijakan selama ini oleh pengambil kebijakan, atau pihak perusahaan kiranya sejak dini juga mulai berpikir, sebuah pendekatan holistik terhadapa seluruh komponen melalalui program-program yang "memanusiawikan manusi" termasuk kaum termarginal dan kaum intelektual. Semoga pengalaman sejarah masa lalu Papua, tidak terulang di Maluku karena salah melakukan pendekatan bagaimana "memanusiawikan manusia Maluku". Oleh : Paulus Laratmase Direktur Eksekutif LSM Santa Lusia, |
| Emmanuel Macron Ajak Warga Perancis Bangun Kembali Katedral Notre Dame Paris Posted: 16 Apr 2019 03:28 AM PDT  PARIS, LELEMUKU.COM - Presiden Perancis, Emmanuel Macron bertekad untuk membangun kembali Katedral Bunda Kami di Paris atau Notre-Dame yang terbakar pada Senin (15/04/2019) pagi waktu setempat dan menghanguskan seperempat atap bangunan abad kedua tersebut."Notre Dame adalah sejarah, literasi, dan bagia dari fisik kita semua. Tempat dari seluruh peristiwa besar kita di Perancis, epidemik, perang, pembebasan dan pusat dari segala kehidupan kita," kata Macron dalam konfrensi pers didepan bangunan yang masih dipadamkan itu hingga malam harinya, seperti diberitakan Reuters. Dikatakan bangunan yang sangat berarti bagi warga Paris, Perancis serta umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia ini akan diperbaiki bersama oleh seluruh warga Perancis dan seluruh dunia. "Notre-Dame telah terbakar, saya tau kesedihan yang dirasakan dan guncangan yang dirasakan oleh seluruh warga Perancis. Tapi malam ini saya akan bicara tentang harapan," ujarnya sembari menyatakan akan meluncurkan kampanye penggalangan dana. "Mari kita semua bangga karna kita akan membangun kembali katedral yang sudah berumur 800 tahun ini. Kita akan membangunnya dan semoga dalam abad-abad kemudian, semakin bertumbuh dan berkembang. Jadi saya dengan pasti menyatakan, kita akan bersama-sama membangunnya," ujar dia. Kebakaran hebat melanda atap katedral bersejarah itu. Dua menara lonceng di gedung Katedral Bunda Kami di Paris atau Notre Dame dipastikan aman dari ancaman api yang memanaskan atap bangunan yang terbakar pada Senin (15/04/2019) sejak pukul 9 pagi waktu setempat tersebut. "Menara lonceng telah aman dan api telah melemah," kata Sekretaris Menteri Dalam Negeri Perancis, Laurent Nunez dalam konferensi pers pada malam hari waktu setempat terkait bencana kebakaran tersebut. Dikatakan dua pertiga dari atap katedral hangus terbakar dan seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah dari kejadian ini. Menurut warga setempat, Elizabeth Caille, kebakaran tersebut merupakan duka cita bukan saja bagi warga Paris dan Perancis tetapi juga bagi umat Kristen khususnya Katholik diseluruh dunia. "Saya sedih, ini merupakan simbol Paris dan simbol Kekristenan dunia yang saat ini terasa seperti runtuh," ujar wanita 58 tahun kepada NBC News. Katedral ini merupakan satu dari 3 gereja yang menyimpan relik Mahkota Duri yang dipasangkan kepada Yesus Kristus saat prosesi penyaliban ke Golgota, Yerusalem, Israel. Selain di Yerusalem dan Berlin. Sementara itu pada Pekan Suci jelang Paskah, Katedral Notre Dame Paris merupakan salah satu tujuan ziarah umat Katolik yang ingin beribadah dan melihat Mahkota Duri yang hanya ditampilkan dalam Ibadah Jumat Agung (19/04/2019) nanti. Namun ketika kebakaran terjadi, semua harapan tersebut sirna sebab ibadah dan ziarah yang diharapkan berjalan tidak dapat terwujud dalam prosesi ibadah yang dilakukan sejak abad ke 16 ini. Selain itu katedral juga menyimpan cawan suci yang dihgunakan sebagai perjamuan, serta penggalan kayu salib yang dipercaya sebagai salib yang digunakan sebagai salib Yesus. (Albert Batlayeri) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin