Type Here to Get Search Results !

Murad Ismail Konsolidasi Pemenangan Joko Widodo dan Maroef Amin di Tanimbar

Murad Ismail Konsolidasi Pemenangan Joko Widodo dan Maroef Amin di Tanimbar

Murad Ismail Konsolidasi Pemenangan Joko Widodo dan Maroef Amin di Tanimbar

Posted: 05 Apr 2019 01:03 PM PDT

Murad Ismail Konsolidasi Pemenangan Joko Widodo dan Maroef Amin di TanimbarLOLURUN, LELEMUKU.COM - Drs. Murad Ismail bersama Tim Pemenangan Paslon Jokowi - Ma'ruf datang ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar guna melakukan konsolidasi dengan para pendukung di wilayah tersebut dalam rangka memenangkan Paslon Presiden - Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma'roef Amin.

Murad yang merupakan gubernur Maluku terpilih bersama rombongan diantaranya Zeth Sahuburua, M. Latuconsina dan Ongky Louhanapessy tiba Jumat (05/04/2019) pukul 09.55.WIT di  Bandara Mathilda Batlayeri, Jln.Mangkawar, Lorulun, Kecamatan Wertamrian dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan Nomor Penerbangan GA7644.

Mereka dijemput oleh Petrus Fatlolon, Frengky Limber, Andreas Taborat Werembinan, Piet Kaet Taborat dan Tim Pemenang Jokowi - Ma'ruf Kab.Kepulauan Tanimbar dengan melaksanakan penyambutan secara adat oleh Tua-Tua adat Desa Lorulun.

Usai penyabutan secara adat, rombongan menuju menuju Vila Bukit Indah Saumlaki dengan melakukan Konvoi di seputaran kota Saumlaki dan di kawal oleh Mobil Patwal Sat Lantas Polres MTB bersama Kompi 3 Detasemen C Sat Brimobda Polda Maluku. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Khalifa Belqasim Haftar Gelar Serangan ke Tripoli, Sekjen PBB Antonio Guterres Berat Hati

Posted: 05 Apr 2019 12:10 PM PDT

NEW YORK, LELEMUKU.COM  - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan dirinya telah bertemu dengan Khalifa Belqasim Haftar, komandan Tentara Nasional Libya atau Libyan National Army (LNA) di wilayah pemerintahan timur Libya yang beribukota di Al-Bayda.

Pertemuan pada Rabu (03/04/2019) itu berusaha untuk menghentikan niat Haftar untuk mengambil alih kota Tripoli dan menjadikan dirinya sebagai diktator selanjutnya di negara yang baru saja memperbaharui pemerintahannya ini pasca kejatuhan Muammar Gaddafi pada perang sipil tahun 2011 lalu.  

"Saya meninggalkan Libya dengan berat hati dan penuh keprihatinan. Saya masih berharap adanya kemungkinan untuk menghindari konfrontasi berdarah disekitar Tripoli," ujar Gutteres pada twitternya pada Jumat (05/02/2019).

Dikatakan PBB sudah berusaha mempertemukan beberapa pihak termasuk Perwakilan PBB di Libya, Ghassan Salame dan juru bicara dewan asal Libya Timur, Aqila Saleh guna menghindari perang saudara antara militer di negara itu setelah PBB dan sekutu merubah sistem otoriter di negara itu menjadi demokrasi.

"PBB berkomitmen untuk memfasilitasi sebuah penyelesaian politik dan apapun yang terjadi, PBB berkomitmen untuk mendukung masyarakat Libya," terang dia.

Sebelumnya Khalifa Haftar memerintahkan pasukan tentara loyalisnya untuk mengepung Tripoli guna mengusir kekuatan asing dari negara itu. Pasukan yang jumlahnya belum diketahui itu berhasil menguasai beberapa titik strategis di ibukota salah satunya adalah Bandara Internasional Tripoli di Qaser Bin Ghasir.  (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

PPATK Menemukan Modus Baru Politik Uang pada Pemilu 2019

Posted: 05 Apr 2019 11:14 AM PDT

PPATK Menemukan Modus Baru Politik Uang pada Pemilu 2019 JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pesta demokrasi berupa Pemilu selalu identik dengan permainan politik uang di dalamnya. Dari waktu ke waktu modus yang digunakan semakin canggih dan mulai meninggalkan cara konvensional.

Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Firman Shantyabudi menemukan satu calon anggota legislatif yang diduga melakukan politik uang dengan cara membagikan asuransi kecelakaan atau kesehatan kepada masyarakat.

"Kalau kita katakan dari kovensional menggunakan uang langsung diberikan kepada masyarakat ya ini metode baru, karena tidak bisa melihat uangnya yang beredar tapi fasilitas yang diberikan, jaminan yang diberikan kepada masing-masing orang untuk dijaminkan asuransi kesehatannya, sama aja deh misalnya saya kasih teman-teman asuransi tapi kalian pilih saya ya,"ungkap Firman di Jakarta, Jumat (5/4).

Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa laporan temuan ini sudah diberikan kepada Bawaslu, dan pihaknya akan selalu memastikan bahwa hal tersebut agar ditindaklanjuti. Meski begitu, ia enggan untuk mengungkap siapa caleg tersebut dan berasal dari partai politik dan daerah pemilihannya karena masih dalam proses penyidikan.

Ditambahkannya, sepanjang masa pemilu 2019 sampai sekarang, memang PPATK baru menemukan satu caleg yang diduga melakukan politik uang. Namun upaya melacak politik uang itu terhambat, karena diduga para caleg sudah menyiapkan dana kampanye dari dua sampai tiga tahun sebelum 2019, sehingga kemungkinan untuk ditemukan potensi pelanggaran pencucian uang dalam pemilu pada saat ini cukup sulit.

"Sebetulnya dia hanya menyiasati karena kan kalau kita baru ambil sekarang ambil transaksi itu kan tercatat. Tapi kalau dia cicil dari sekian tahun yang lalu untuk 2019 dan uang itu tidak lagi beredar di transaksi keuangan, sama rekening, PPATK gak bisa baca, bank pun gak bisa baca, dia hanya tahunya di ambil," jelasnya.

Meskipun demikian PPATK akan tetap menelusuri apabila memang ada dugaan pencucian uang, termasuk potensi dana asing yang membiayai dana kampanye, yang tidak diperbolehkan oleh UU Pemilu. Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk PPATK yang ada di luar negeri, dan penelusuran ini tidak berhenti pada masa pemilu saja, namun akan diteruskan sampai kebenaran terungkap.

KPU Apresiasi Kerjasama dengan PPATK
Menanggapi modus baru politik uang tersebut, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan kerjasama antara KPU dengan PPATK memudahkan penelurusan kejadian politik uang dalam pesta demokrasi, meskipun hingga kini politik uang masih menggunakan cara-cara konvensional yang sulit dilacak PPATK.
PPATK Temukan Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu 2019

"Tapi pertanyaan begini itu dengan asumsi laporan dana kampanye, ketika laporan awal dana kampanye salah satu item yang harus disampaikan adalah rekening khusus dana kampanye, kenapa rekening khusus dana kampanye dibedakan, karena salah satu sumber dana kampanye itu adalah dana dari parpol, dan menurut UU Parpol, partai juga harus punya rekening sendiri, rekening partai, asumsinya apa, transfernya antar bank, ini yang bisa dilacak, kalau transfernya tidak lewat bank, ini kan yang jadi problem dan kayanya mungkin lebih, asumsi saya ya belum bisa membuktikan, tapi asusmsinya lewat darat yang paling banyak daripada yang lewat transfer itu ," ujar Hasyim.
 
Ada 554 Laporan Tindak Pidana Pemilu
Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri Brigjen Pol Nico Afinta mengatakan sampai saat ini laporan yang masuk kepada pihak kepolisian terkait tindak pidana pemilu sebanyak kurang lebih 554 laporan. Dari jumlah tersebut sebanyak 132 laporan dinyatakan tindak pidana pemilu sehingga dilanjutkan prosesnya ke Polri. Dari jumlah tersebut sebanyak 31 kasus adalah kasus politik uang, dan modusnya masih dengan cara-cara konvensional. Pada saat ini prosesnya sudah sampai pada pihak kejaksaan, dan menunggu sidang.

"Khusus untuk money politic 31 perkara, meliputi wilayah Jaktim, Jakpus dan beberapa wilayah di bagian Indoensia Barat, Timur. Kalau money politik jelas, para pemilih diberikan uang supaya pemilih memilih salah satu calon, nominalnya relatif tergantung dari pemberi uang, modusnya money politik yang kami temukan biasanya memberikan langsung uang secara cash," papar Nico.

Pengamat Analisis Transaksi Keuangan Benny J. Mamoto mengatakan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari politik uang, aparat penegak hukum harus lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan, terutama di tempat-tempat yang mempunyai potensi besar terjadinya politik uang.

"Ini perlu langkah yang optimal, perlu diintensifkan pengawasannya, sebagai contoh di perbatasan-perbatasan, bagaimana kapal ferry dari Singapura ke Batam, kemudian perbatasan entikong, kemudian money changer yang ada di mana-mana khususnya di daerah perbatasan termasuk money changer illegal, ini perlu dilakukan pengawasan ekstra, di bandara bagaimana petugas bea cukai juga mengawasi ada ketentuan batasannya hanya Rp100 juta, tapi kenyataan miliaran lewat, ini tentunya ada peran oknum," jelas Benny.

"Jadi perlu penegakan hukum bagi oknum yang melanggar, dilakukan tindakan, sehingga diharapkan celah-celah ini nanti semakin tertutup. Kalau itu bisa dilakukan maka kita berharap bahwa pemilu yang jujur itu akan terwujud. Pemilu yang berintegritas akan terwujud. Karena yang tidak jujur tadi sudah tidak punya ruang gerak, tidak punya celah karena kita semua berikut aparat sama-sama mengawal dan ikut mengawasi," imbuhnya. (VOA)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Aktivitas Kapal China di Dekat Filipina Mengkhawatirkan Keamanan Kedua Negara

Posted: 05 Apr 2019 10:57 AM PDT

Aktivitas Kapal China di Dekat Filipina Mengkhawatirkan Keamanan Kedua NegaraMANILA, LELEMUKU.COM - Seorang pejabat pertahanan senior Amerika menyatakan kehadiran sejumlah besar kapal China di dekat pulau-pulau yang diduduki Filipina merupakan hal yang mengkhawatirkan.

Joseph Felter, deputi asisten Menteri Pertahanan untuk urusan Asia Selatan dan Tenggara, Jumat (5/4) mengatakan, aktivitas China itu "agak agresif dan provokatif." Ia ditanya mengenai isu itu sewaktu sedang dalam lawatan ke Bangkok.

Pemerintah Filipina memprotes pergerakan tersebut hari Kamis, setelah militernya memantau lebih dari 200 kapal China pada bulan Januari hingga Maret di kawasan sengketa yang disebut Sandy Cay, di dekat pulau Pag-asa yang diduduki Filipina.

Felter menyatakan bahwa Amerika tidak mengambil sikap memihak dalam berbagai klaim yang saling bertentangan di Laut China Selatan. Tetapi ia mengatakan Amerika akan bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitranya untuk membuat laut itu sebagai kawasan terbuka dan bebas. (VOA)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Penangkapan Bowo Sidik Pangarso, Tak Terpengaruh Kinerja KPK dan Kontestasi Politik

Posted: 05 Apr 2019 10:40 AM PDT

Penangkapan Bowo Sidik Pangarso, Tak Terpengaruh Kinerja KPK dan Kontestasi PolitikJAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan OTT terhadap Bowo Sidik Pangarso, anggota KomisiVI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Komisi anti rasuah itu, dalam paparannya kepada pers, memboyong 82 kardus berisi amplop uang pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Jumlah amplop itu diperkirakan mencapai 400 ribu buah, dengan nilai uang total setidaknya Rp.8 miliar.

Dalam keterangannya pada 28 Maret 2019 lalu, KPK menyatakan bahwa Bowo Sidik diduga mengumpulkan uang untuk melakukan serangan fajar pada pemilu 2019. Menurut KPK, uang itu diperoleh dari sejumlah pihak dengan memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPR. Modus seperti inilah, yang disebut oleh mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai korupsi politik.

Mantan komisioner KPK, Busyro Muqoddas kepada VOA pun mengakui, melihat kasusnya, apa yang terjadi adalah korupsi politik.

"Korupsi politik itu karakternya, kelindannya kuat. Jadi ada banyak aktor, karakter itu pasti. Sekarang karena ada bukti awal seperti itu, maka bukti awal itu perlu dianalisis dengan pendekatan yang berdasarkan karakter korupsi politik," kata Busyro.

KPK Dinilai Masih Independen

Istilah korupsi politik sendiri tidak ditemukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyebutan ini muncul salah satunya dalam salinan putusan MA, yang ditandatangani oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap pada 2015. Dalam perkara dengan terdakwa Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, korupsi politik didefinisikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan uang hasil kejahatannya dialirkan untuk kegiatan politik.

Busyro menambahkan, ada standar penyelidikan dan penyidikan di lembaga itu yang disebut Busyro sebagaicase building. Dalam kaitan Romahurmuziy dan Bowo Sidik Pangarso, KPK akan merunut alur kasusnya, sehingga bisa mengumpulkan siapa saja pihak yang diduga terlibat.

"Biasanya KPK begitu kerjanya. Bahkan andaikata pimpinannya kurang independen, saya kira di lapis bawah itu cukup independen. KPK sebagai lembaga masih bisa dipercaya untuk mengungkap kasus ini, meskipun kalau melihat situasi terakhir, kita juga nggak tahu. Situasinya begini," tambah Busyro.

Dalam kasus OTT di Jawa Timur, terungkap bahwa mantan Ketua PPP Romahurmuziy atau Romy memanfaatkan posisinya yang berpengaruh di Kementerian Agama. Menteri Agama sendiri berasal dari partai yang sama dengan Romy. Diduga, ada permainan jual-beli jabatan dengan imbalan uang yang diterima oleh Romy.

Sedangkan dalam kasus Bowo Sidik Pangarso, sebagai anggota DPR dia diduga menekan BUMN PT Pupuk Indonesia agar menggunakan jasa PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) untuk pendistribusian pupuk. Bowo kemudian menerima imbalan uang dari perusahaan tersebut.

Sementara itu, Lembaga kajian Hicon Law & Policy menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK. Mereka juga menyambut baik langkah partai yang langsung memecat pihak-pihak yang terkena OTT. Menurut Allan FG Wardhana, peneliti di lembaga tersebut, ditangkapnya Romy dan Bowo Sidik menunjukkan KPK tetap profesional dan bekerja secara baik pada tahun politik. "Selain itu, ditangkapnya kedua orang tersebut juga menunjukkan bahwa KPK tidak tebang pilih seperti penilaian sejumlah pihak yang sering dikeluarkan selama ini," kata Allan.

Penilaian itu tentu bukan tanpa dasar. Menurut Allan, masyarakat bisa melihat rekam jejak KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi, di mana semua kasus yang ditangani terbukti di pengadilan. Bahkan dari kasus yang ditangani tersebut, muncul fakta-fakta terbaru berkaitan dengan praktik korupsi. Selain itu, UU KPK juga memberikan jaminan bahwa kerja KPK tidak dapat diintervensioleh siapapun, baik oleh Presiden maupun DPR.

Lebih jauh, Hicon menyatakan kasus ini harus menjadi pengingat keras bagi peserta Pemilu 2019. "Baik partai politik maupun perseorangan peserta Pemilu jangan melakukan politik uang dalam mendapatkan suara pemilih," kata Allan.

Romy dan Bowo Ujian Sejarah KPK

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenur Rohman menilai, dua kasus terakhir di KPK itu akan menjadi ujian sejarah bagi lembaga tersebut. Selama ini, KPK dikenal mampu memproses kasus-kasus hukum yang memiliki kaitan politik secara profesional. Zaenur menyebut daftar kasus mulai mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, hingga mantan ketua DPD Irman Gusman.

Namun, catatan khusus diberikan untuk dua kasus terakhir yang menyeret nama Romy dan Bowo Sidik.

"Untuk kasus sekarang ini, yaitu kasusnya Romy dan Bowo, memang kita akan melihat apakah KPK tetap bisa bekerja profesional seperti sebelumnya ataukah terpengaruh. Apa ukuran KPK bekerja secara profesional? Ukurannya adalah mengungkapkan kejadiannya secara utuh dan juga menjerat pihak lain yang memiliki kaitan dengan kasus ini," kata Zaenur.

Terkait dua kasus terakhir, masyarakat masih menunggu penjelasan KPK untuk melihat profesionalitas lembaga itu. Dalam kasus Romy, menurut Zaenur yang ditunggu masyarakat adalah penjelasan KPK terkait status uang yang disita dari ruangan Menteri Agama. "KPK harus memiliki penjelasan, apakah uang itu memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Romy. Kalau iya, apakah Menteri Agama memiliki keterkaitan dengan tindak pidana itu atau tidak?," tambahnya.

Sedangkan dalam kasus Bowo Sidik, pertanyaan masyarakat adalah apakah uang yang dikumpulkannyaakan dipakai sendiri ataukah ada kemungkinan mengalir kepada partai politik. Selain itu, harus dijelaskan pula, kata Zaenur, apakah uang itu direncanakan hanya digunakan untuk pencalonan Bowo Sidik sendiri sebagai Caleg, atau memiliki keterkaitan dengan kontestasi lain, misalnya pencapresan.

"KPK sebelumnya selalu mengumumkan fakta-fakta penting terkait kasus. Ini masyarakat menunggu. Kalau saya sendiri dan Pukat Korupsi, masih memiliki keyakinan bahwa KPK akan bertindak profesional dalam kasus tersebut," kata Zaenur.

Yang cukup pelik, adalah karena kasus ini berdekatan dengan Pemilu. Zaenur memaparkan, pedoman penjelasan KPK adalah momentum penegakan hukum. Karena itu, tidak ada patokan apakah semua pertanyaan masyarakat itu harus dijawab sebelum atau sesudah 17 April 2019.Satu hal yang pasti, pesan Pukat UGM, KPK tidak boleh terjebak dalamkontestasi yang saat ini sedang berlangsung. (VOA)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Polisi London Pastikan 2 Paket Misterius di Bank of England Bukan Bom

Posted: 05 Apr 2019 10:04 AM PDT

Polisi London Pastikan 2 Paket Misterius di Bank of England Bukan BomLONDON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Metropolitan London, Inggris menyatakan 2 paket misterius yang dikirim ke Bank Inggris atau Bank of England (BoE) pusat pada Jumat (05/04/2019) petang. 

"Kedua paket tersebut telah dinyatakan aman dan semua garis polisi sudah ditarik, terima kasih untuk kesabarannya," ujar Polisi London dalam akun twitter mereka.

Sebelumnya selama 20 menit, kepolisian dengan tim anti terror dan tim peledak melakukan pengamanan disekitar bangunan yang terletak di pusat Kota London tersebut.

Pihaknya menyatakan mengamankan paket tersebut dengan menutup 3 jalan disekeliling bank tersebut diantaranya Jalan Lothbury, Bartholomew Lane dan Princes' Street.

Sementara jalan Threadneedle masih dibuka dengan pemantauan arus lalu-lintas secara seksama. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Luhut Binsar Panjaitan Klarifikasi Kunjungan 'Kontroversial' ke Ponpes Nurur Cholil Bangkalan

Posted: 05 Apr 2019 09:25 AM PDT

Luhut Binsar Panjaitan Klarifikasi Kunjungan 'Kontroversial' ke Ponpes Nurur Cholil BangkalanJAKARTA, LELEMUKU.COM  - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (30/03/2019) lalu yang menimbulkan kontroversi setelah video kunjungannya dipublikasikan dengan makna-makna tertentu.

"Sehubungan dengan beredarnya video kunjungan saya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil di Bangkalan, saya menyatakan kunjungan saya merupakan bentuk silaturahmi," kata Luhut dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Sabtu (06/04/2019).

Dikatakakan silaturahmi ini sudah biasa dilakukan sejak menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun pada tahun 1995 saat dirinya mengenal mantan Presiden Abdurrahman Wahid saat masih aktif mengajar.

"Bagi saya keberadaan pesantren telah menjadi pilar penting untuk menjaga kekokohan NKRI. Dari kebiasaan itulah saya mulai mengenal almarhum Gus Dur yang kemudian banyak mengajari saya tentang tradisi pesantren, sejarah Islam, dan tentang Islam yang membawa kedamaian," papar dia.

Dijelaskan terkait kunjungan ke Bangkalan, ia sengaja menjenguk KH. Zubair Muntasor karena dikabarkan sakti.

"Saya sengaja menjenguk KH. Zubair Muntasor, yang saya dengar memiliki masalah kesehatan. Tentu hal ini tidak patut saya ceritakan ke publik secara lebih mendetail karena privasi beliau. Sebagai tamu yang dijamu dan disambut dengan hangat, saya hanya dapat membalas dengan memberi bisyaroh sekedarnya untuk membantu pengobatan Beliau. Sayapun lebih dulu diberi oleh-oleh berupa batik dan batu akik. Begitulah tradisi yang kami lakukan untuk menjaga tali silaturahmi," jelas Pandjaitan.

Dikatakan dalam kesempatan pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit itu ia juga menitipkan pesan agar jangan sampai ada umat atau santri yang golput pada Pemilu 2019. Meski demikian dirinya tidak melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji.

"Saya menyesalkan adanya pihak-pihak yang mengatakan telah terjadi jual beli suara dalam pertemuan tersebut. Bagi saya, fitnah yang keji itu mencoreng kehormatan terutamanya KH. Zubair Muntasor dan pondok pesantren yang diasuhnya. Saya mengimbau kepada para elite agar mengedepankan pikiran jernih ketimbang prasangka buruk, dan hati yang bersih ketimbang hati yang penuh kecurigaan. Ajaran hubungan dan jalinan silahturahmi yang sudah diajarkan turun temurun oleh para leluhur kita jangan dirusak oleh kepentingan sesaat para elite. Sebelum bertindak bertanyalah dan berdialoglah dengan hati nurani yang paling dalam untuk melakukan sesuatu yang terbaik," imbuh dia.

Sebelumnya beredar video Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memberi amplop kepada seorang kiai beredar di media sosial dan bertemu dengan KH. Zubair Muntasor.  Peristiwa tersebut seolah 'dipelintir' sebagai aksi jual beli suara yang dilakukannya kepada KH Zubair Muntasor karena Luhut terlihat memberikan amplop.  (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Berita Penculikan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge Merupakan Fitnah Tak Berdasar

Posted: 05 Apr 2019 04:28 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kodam Cenderawasih menanggapi artikel yang berjudul  "Bupati Nduga Diculik TNI" yang berisi berita yang mengklaim informasi detail bagaimana proses penculikan seorang tokoh penting di Provinsi Papua yaitu Bupati Nduga Yarius Gwijangge pasca kunjungan Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) ke Jayapura. Berita ini sangat menggemparkan di media sosial (Medsos) dengan

Kepala Penerangan (Kapendam) XVII/Cenerawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan berita ini merupakan fitnah tak berdasar, sebab menurut pembuat berita bahwa berawal dari kegiatan Jokowi melaksanakan pertemuan tertutup di Hotel Aston Jayapura pada Senin (01/04/2019) saat Bupati Nduga mengajukan permintaan kepada Presiden untuk menarik anggotanya.

"Tolong bapa Presiden tarik kembali pasukan yang Bapak kirim di Nduga, pinta Bupat. Presiden menanggapi permitaan tersebut dan mengatakan, Saya tidak tahu kalau itu ada operasi militer di Nduga,  maka saya akan perintahkan pasukan tarik kembali, supaya Masyarakat kembali pulang ke kampung masing-masing," kutip Aidi dalam rilis yang diterima Lelemuku.com (05/04/2019).

Kapendam melanjutkan, artikel itu mengungkapkan akibat permintaan Bupati kepada Presiden, maka pada Pada tanggal 02 April 2019, pagi sekitar pukul 09.00 wit,  Bupati dan rombongannya yang sedang siap-siap untuk menuju ke Timika selanjutnya ke Nduga, tiba-tiba dihadang dan diculik oleh seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus) dari Kodam Cenderawasih Papua atas nama Kapten Inf. Ashari Bin Andi Pasanrangi, SE, selanjutnya dibawa ke Kodam.

"Ini jelas fitnah yang sangat tidak mendasar. Bila dicermati akan ditemukan keanehan antara lain bahwa dalam rangkaian kujungan Presiden RI tanggal 01/04/2019 kemarin Presiden Jokowi tidak pernah ke Hotel Aston apalagi melaksanakan pertemuan tertutup dengan Bupati Nduga di hotel tersebut. Media telah mempublikasikan rangkaian kegiatan Presiden dari mana dan ke mana sertak kegaiatan apa yang dilakukan secara detail dalam pengawalan yang sangat ketat, yang jelas tidak ada agenda ke Aston. Keanehan berikutnya bahwa tidak pernah ada satuan di lingkungan TNI yang disebut Kopassus Kodam Cenderawasih. TNI adalah institusi yang sangat tertib memiliki data base elektronik personel yang sangat lengkap dan rapih, siapapun pihak berwewenang yang menanggapi informasi tersebut dapat mengecek dan memastikan bahwa tidak ada anggota TNI termasuk di Kodam XVII/Cenderawasih yang bernama Kapten Inf. Ashari Bin Andi Pasanrangi, SE dengan NIP 11980019821171," papar Aidi.

Dikatakan sangat tidak masuk akal bila hanya satu orang yang mampu menculik seorang tokoh besar setingkat Bupati Yarius Gwijangge dilaksanakan pada siang hari ditengah-tengah keluarga dan rombongan pengawalan yang ketat.

"Keanehan selanjutnya bahwa seorang bupati bukanlah seperti anak kecil yang dapat dijadikan objek berita dan tidak bisa diklarifikasi kebenarannya. Apalagi diberitakan bahwa Bupati sempat memberontak tapi tidak berdaya dan langsung dibawah oleh penculiknya. Bila dibayangkan berarti penculik tersebut memiliki kemampuan seperti tokoh fiktif Supermen atau tokoh superhero lainnya. Artinya siapun bisa mengklarifikasi langsung kepada YG apakah benar beliau diculik sesuai dengan laporan si pembuat fitnah," ungkap dia.

Fakta yang sebenarnya bahwa pada Selasa (02/04/2019) Bupati Nduga Yariius Gwijangge di dampingi oleh bawahannya Andi Ashari yang merupakan mantan kepala Kesbangpol Nduga dan dikawal oleh ajudan dan tiga orang keluarga bupati. Mereka diantar oleh sopir dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Yarius Gwijangge guna bersilaturrahmi ke dirinya karena memiliki hubungan yang sangat dekat karena pernah menjadi Dandim 1702/Jayawijaya yang memiliki wilayah operasi hingga kabupaten tersebut dan secara otomatis menjadi anggota Forkopinda Kabupaten Nduga.

"Silaturrahmi Bupati Yarius Gwijangge bukanlah kali pertama dilakukan, sebagai wujud kedekatan karena pernah menjadi mitra kerja yang harmonis dalam tugas membangun Kabupaten Nduga. Sedangkan Andi Ashari adalah mantan kepala Kesbangpol Kabupaten Nduga dan selama 7 tahun telah menjadi bawahan Yarius Gwijangge yang sangat setia, sehingga hubungan mereka sudah seperti anak dan bapak. Andi Ashari juga yang telah berjasa membantu Bupati dalam proses pembentukan Kabupaten Nduga," kata dia.

Kapendam menyatakan, saat silaturrahmi dengan Yarius Gwijangge, Andi Ashari sempat mengungkapkan  bahwa selama menjadi anak buah Bapak Bupati, yang bersangkutan tidak pernah meminta uang sepeser pun diluar dari haknya sebagai pegawai.

"Tetapi beliau selalu berusaha bekerja maksimal memberikan dukungan membantu Bupati dalam bebagai kesulitan selama proses mendirikan dan membangu Kabupaten Nduga," kata dia.

Ia menyatakan isu penculikan terhadap Bupati Yairus Gwijangge, sudah diklarifikasi langsung oleh Presiden Badan Pelayanan Pusat Gereja-gerja Baptis Papua (PGBP) Dr. Socratez S. Yoman sebagai tokoh Papua yang menegaskan bahwa Bupati Yarius Gwijangge tidak pernah duculik. Hal senada juga disampaikan oleh Theo Hasegem yang merupakan pekerja kemanusiaan Papua dengan menegaskan bahwa setelag mendapat informasi tersebut, ia telah bertemu langsung dengan Bupati Nduga dan sama sekali tidak mengatakan bahwa dirinya telah diculik oleh TNI.

Aidi menyatakan saat dikonfirmasi, Andi Ashari menyampaikan bahwa akan mencari pelaku penyebar fitnah dan akan menempuh jalur hukum karena telah mencemari nama baiknya.

"Menurut Andi bahwa yang bersangkutan telah mengklarifikasi langsung ke Bupati tentang info tersebut. Bupati Nduga sangat marah mendengar adanya info tersebut dan berjanji akan mencari pelaku dan akan dipolisikan dalam rangka proses dan penegakan hukum," kata dia.

Kapendam juga menyatakan dengan munculnya berita yang sangat menghebohkan dan menuai berbagai tanggapan dari para netizen ini, harusnya bisa dicerna dengan nalar sebab ini adalah informasi yang mencoba mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia pada umumnya.

"Sekaligus dengan mudah kita bisa melihat dan membedakan yang mana netizen yang tak bernalar, tidak tidak berwawasan dan tampa menggunakan logika yang dengan mudahnya menerima suatu informasi tampa dicerna, dianalisis dan dicross cek kebenarannya. Tapi bagi netizen yang berpendidikan tinggi, memiliki nalar dan wawasan yang luas, sepintas saja membaca informasi tersebut sudah mampu menyimpulkan bahwa berita ini adalah hoax dan menyesatkan. Dan sudah dapat diperkirakan juga bahwa apabila pelaku penebar fitnah ini tertangkap oleh aparat penegak hukum, maka mereka kelompok para netizen yang tidak bernalar dan tidak berwawasan tadi akan ramai-ramai memperotes kepada aparat penegak hukum yang akan dituduh telah melakukan kriminalisasi terhadap pelaku yang nyata-nyata telah melakukan tindakan kriminal dan dapat dijerat Undang-undang ITE," tegas dia. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami