Muhamad Thaher Hanubun Sambut Kunjungan Perdana Murad Ismail di Maluku Tenggara

---

• Muhamad Thaher Hanubun Sambut Kunjungan Perdana Murad Ismail di Maluku Tenggara
• Polisi Tangkap Pria dengan Jiriken Bensin di Katedral Santo Patrick New York
• Dinas PUPR Papua Target Pelelangan Rampung Akhir April 2019
• People Power, State in Emergency : Catatan Untuk Ir. Joko Widodo Presiden RI 2014-2019
• Sri Paus Fransiskus Rayakan Kamis Putih Sebelum Ritual Mencuci Kaki
• SBY Instruksikan Kader Demokrat Tak Terlibat Kegiatan Inkonstitusional
• Ganggu Ketertiban di Monas, Syukuran BPN Prabowo-Sandi Dipindahkan ke Kertanegara
• Inilah Antusiasme Pemilih Pertama di Amerika Serikat pada Pemilu Indonesia 2019
• Beragam TPS Unik untuk Tarik Minat Warga Gunakan Hak Suara dalam Pemilu 2019
• Palang Merah Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Venezuela
• Festival Bale Nagi di Larantuka Promosikan Wisata Religi di NTT
• Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2019 Jadi Promosi Unggulan Pemkab Halmahera Barat
• Pulau Tawale jadi Surga tersembunyi di Halmahera Selatan
• Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019
• Lukman Hakim Saifuddin Ungkap Tambahan 10 Ribu Kuota Haji Indonesia Dibagi ke Seluruh Provinsi
• Moeldoko Imbau Masyarakat Tenang dan Tunggu Pengumuman Resmi dari KPU
• Termasuk Tambahan Kuota, Presiden Jokowi Instruksikan Tindak Lanjuti Keinginan Investasi Saudi
• 5 Tahun Dikembangkan, Indonesia Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019
• Mohamad Nasir Umumkan 16.666 Siswa Dinyatakan Lulus Seleksi PMDK di 42 Politeknik Negeri
• Jokowi Amin Unggul 13 Persen dari Prabowo - Sandi di Real Count KPU
• Imbau Masyarakat Tunggu Hasil ‘Real Count’, Mendagri Apresisiasi Penyelenggara Pemilu Serentak
• Presiden Omar al-Bashir Dipindahkan ke Penjara dari Tahanan Rumah di Khartoum, Sudan
• Emmanuel Macron Ungkap Restorasi Notre Dame Perlu Waktu Puluhan Tahun
• Nurdin Abdullah Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu di Kota Makassar
• Reagen Lartutul Putuskan Pencoblosan di 20 TPS di Tanimbar Selatan Ditunda ke 23 April

Muhamad Thaher Hanubun Sambut Kunjungan Perdana Murad Ismail di Maluku Tenggara Posted: 18 Apr 2019 06:03 PM PDT LANGGUR, LELEMUKU.COM - Untuk pertama kali setelah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku, Gubernur terpilih periode 2019 - 2024, Murad Ismail melakukan kunjungan ke Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis (11/04/2019). Setelah Penetapan Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno sebagai Gubernur Maluku Terpilih melalui Pilkada langsung tahun 2018 lalu dan masih menunggu pelantikan Presiden, untuk pertama kali Kehadiran Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail, dijemput langsung oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun bersama jajaran perangkat Daerah, TNI/Polri dan sejumlah Tokoh Masyarakat Kei di Bandara Karel Sadsuitubun-Malra. Pada kesempatan tersebut Bupati M. Thaher Hanubun menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Larvul Ngabal serta memberikan apresiasi kepada Gubernur Murad Ismail atas kunjungan ini, sekaligus dapat memperhatikan pembangunan Maluku Tenggara. Dalam kunjungan ini, Murad Ismail melakukan rapat bersama jajaran Pemerintah Daerah Maluku Tenggara, TNI/Polri dan Tokoh Adat dan Masyarakat di Grand Villia Langgur, dengan agenda menghimbau warga Maluku Tenggara tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden yang akan berlangsung 17 April 2019 ini. Selain itu kunjungan Gubernur Maluku Murad Ismail, juga ke Kota Tual dalam rangka melihat pembangunan wilayah yang dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara tersebut. (DiskominfoMalra) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Polisi Tangkap Pria dengan Jiriken Bensin di Katedral Santo Patrick New York Posted: 18 Apr 2019 05:40 PM PDT NEW YORK, LELEMUKU.COM - Hanya beberapa hari setelah api menghancurkan katedral Notre Dame di Paris, seorang pria dari New Jersey ditangkap Rabu malam (18/04/2019) setelah memasuki Katedral Santo Patrick dengan membawa dua jeriken bensin, gas cair dan korek api, menurut Departemen Kepolisian New York. Pria berusia 37 tahun yang tidak diumumkan identitasnya itu menghentikan dan memarkir mobil minivan yang dikendarainya di luar katedral terkenal tersebut yang terletak di Fifth Avenue di Manhattan. Dia kemudian berjalan di sekitar area itu, lalu kembali ke kendaraannya pada pukul 7:55 malam. dan mengambil bensin dan gas cair untuk korek api, kata Wakil Komisaris Intelijen dan Kontraterorisme Departemen Kepolisian Kota New York (NYPD) John Miller. "Ketika dia memasuki katedral, dia dihadang oleh petugas keamanan katedral yang menanyakan ke mana dia hendak pergi dan memberi tahu orang itu bahwa dia tidak bisa masuk ke katedral dengan membawa barang-barang seperti itu," kata Miller. Pihak Keamanan katedral itu kemudian memberi tahu petugas dari biro kontra-terorisme yang berada di luar, kata Miller. Polisi menahan pria itu setelah menginterogasinya. "Sulit untuk mengatakan dengan tepat apa niat pria itu, tetapi saya kira keseluruhan keadaan bahwa seseorang berjalan memasuki bangunan ikonik seperti Katedral Santo Patrick dan membawa lebih dari empat galon (sekitar 16 liter) besin, dua botol cairan isi korek gas dan beberapa korek api adalah sesuatu yang kami anggap sangat mengkhawatirkan." kata Miller. Miller mengatakan kini polisi sedang menyelidiki latar belakang dan motif tersangka itu. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Dinas PUPR Papua Target Pelelangan Rampung Akhir April 2019 Posted: 18 Apr 2019 05:17 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua menargetkan proses pelelangan yang sementara diumumkan Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ), dapat rampung dalam pada akhir bulan ini. Hal demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Papua, Girius One Yoman diruang kerjanya, pekan lalu. Menurutnya, sejumlah paket pelelangan yang diumumkan itu, sebagian besar infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Kendati demikian, Dinas PUPR Papua tak kerja sendiri, namun mendatang dukungan penyelesaian dari instansi pekerjaan umum Kabupaten/kota serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah X Papua, melalui anggaran dan program kerjanya masing-masing. "Contoh untuk BBPJN Wilayah X Papua melakukan pembangunan jalan dua jalur dari depan SPBU (Padang Bulan) Kota Jayapura menuju Abepura. Sementara kami mengerjakan hal serupa yang lain. Sehingga dengan membagi pekerjaan seperti ini, semua yang kita kerjakan diharapkan bisa selesai tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan PON," ucapnya. Sementara pekerjaan besar pada Dinas PUPR Papua yang sudah rampung saat ini adalah mess atlet dan Kantor Koni Papua di areal stadion Mandala Jayapura. Pekerjaan selanjutnya, tinggal melengkapi interior pada bagian ruangan kantor maupun kamar yang ada. Sedangkan untuk renovasi Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih Jayapura dan Stadion Mandala Jayapura, sambungnya,masih menunggu proses lelang di BLPBJ Papua. "Makanya, kalau pengumuman lelang rampung bulan ini, maka kita segera dorong pekerjaan Juni mendatang. Sebab untuk Stadion Mandala sudah pasti kita renovasi total". "Makanya, kami harapkan kepada manajemen Persipura maupun KONI Papua untuk segera mencari tempat latihan lain. Karena stadion Mandala Jayapura akan ditutup dalam waktu dekat," ucapnya. (DiskominfoPapua) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

People Power, State in Emergency : Catatan Untuk Ir. Joko Widodo Presiden RI 2014-2019 Posted: 18 Apr 2019 05:00 PM PDT Pemilihan Umum 2019 telah memunculkan ketidakpastian di publik. ada yang merasa cemas, was was  meskipun kedua Calon Presiden telah menyatakan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Meskipun demikian dalam dunia politik segalanya mungkin. Apalagi rakyat melihat ada indikasi kuat dugaan manipulasi secara masif dibalik penggiringan opini yang dilakukan oleh lembaga lembaga penggiring opini yang sebagian berafiliasi ke  Tim Sukses Petahana, media mainstream alat propaganda penguasa dan para pengamat. Sedangkan sedari awal rakyat merasakan aroma kemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam hal ini apa yang akan terjadi apabila ternyata hasil pemilu ditentukan oleh para penghitung suara dan manipulator, bukan oleh pemilik dan pemberi suara. Secara spontan Amin Rais telah melontarkan akan ada people power jika penyelenggara pemilu tidal netral. Tetapi yang patut diduga dan diikuti adalah Petahana  memiliki indikasi yang kuat menyiapkan pernyataan negara dalam keadaan darurat. silakan membaca.    Pemilihan Presiden itu Jujur dan Adil Tulisan ini adalah analisa saya berpedoman pada petunjuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemilihan (United Nation Guidelines on Human Right and Election) tahun 1994. Bahwa pelaksaan Pemilu sejatinya adalah momentum terpenting bagi sebuah Negara untuk memperbaiki iklim demokrasi dan meningkatkan nilai hak asasi manusia. Ada 4 variabel utama terkait pemilu yang ditegaskan oleh PBB: 1). Hak untuk memilih (right to vote). 2) Hak untuk dipilih (right to take a part of government and Politics). 3) Pelaksaan Pemilu secara jujur dan adil (free and fair elections). 4. Negara Dalam Keadaan Darurat (State in emergencies) dan People Power. Pertanyaannya adalah apakah dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, ketiga variabel (1-3) tersebut di atas berlangsung sesuai dengan standar internasional dan prinsip-prinsip demokrasi? Perlu diperdebatkan!. 1. Perdebatan terkait Hak Memilih sedari awal sudah bermasalah. Penentuan jumlah pemilih pada Pemilu Presiden 2014 sebanyak 190 juta, sedangkan DPT Pilpres 2019 sebanyak 192 juta. Peningkatan jumlah DPT sebesar 2 juta tentu tidak rasional. Belum lagi berbagai polemik terkait KTP. Pada pemilihan 2019 ada kecenderunganm berpotensi munculnya Pemilih Terselubung dan Pemilih Hantu (ghost voters). Negara juga hampir turut mengabaikan kelompok rentan (vurneable groups) khususnya disabilitas sebanyak 20 juta orang. DPT 17,5 juta dan dugaan menyusupnya warga negara asing sebagai pemilih turut menyuburkan dugaan terjadinya manipulasi secara massif penyelenggaraan pemilu 2019. 2. Negara juga belum mampu menjamin warga Negara untuk ikut serta dalam pelaksaan pemilu di negeri ini. Sedari awal, di bawah resim Joko Widodo, Negara dengan sadar dan sengaja melakukan pembatasan setiap warga Negara untuk ikut bertarung dalam pilpres. Pembatasan melalui undang-undang pemilu yang menegaskan Calon Presiden hanya dapat diusung partai politik dengan persentasi dukungan politik sebesar 20%. Partai-partai kecil tidak punya peluang dan kesempatan untuk mengusung kader-kader terbaik untuk menjadi calon presiden. Banyak tokoh-tokoh politik terbaik di Indonesia yang kecewa. Akibatnya puncuk pimpinan nasional hanya dimonopoli oleh sekelompok oligarki politik dan oligarki ekonomi dan berpotensi melahirkan pemimpin kurang kompeten dari kelompok pemilih mayoritas khususnya Pulau Jawa. 3. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang kurang kompeten, profesional  berpengaruh pada penyenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil. Pemberian kisi-kisi kepada Capres dalam debat pertama 17 Januari 2019 menunjukkan bahwa KPU tidak punya visi untuk melahirkan seorang pemimpin yang kompeten. Rakyat cenderung melihat KPU membantu Capres tertentu yang disadari umum memilih kemampuan intelektual, kompetensi kepemimpinan lemah. Demikian pula, penegakan hukum yang tidak berimbang dipertontonkan oleh Bawaslu adalah wujud nyata tidak adil dan jujur. Proses hukum oleh penyelenggara pemilu lebih cenderung menyulitkan Calon Presiden Prabowo Subianto dan para pendukung untuk meraih kekuasaan secara demokratis. Pentersangkaan terhadap K.H. Slamet Maarif adalah satu satu contoh betapa tidak adilnya para penjaga keadilan. Demikian pula dipihak lain, Luhut Panjaitan, Sri Mulyani di Forum IMF Bali, Gubernur Bali, Bupati Bandung Barat yang memerintahkan pengangkatan Pegawai Honorer dengan jaminan memilih PDIP dan berbagai kesalahan lainnya yang dilakukan oleh Tim Petahana (Joko Widodo) nyaris tidak pernah diproses hukum secara adil. Tindakan tidak netral ini berpotensi mengganggu asas non diskrimasi dihadapan (due proses of law). Manipulasi Masif Pemerintah mesti memahami intensi dasar dari sebuah perhelatan demokrasi bahwa pemilihan tidak hanya pemberian kedaulatan kepada seorang Presiden Prabowo atau Joko Widodo, tetapi rakyat juga ikut menentukan masa depan selama 5 tahun. Kedaulatan yang diperoleh seorang Presiden juga merupakan resultante kedaulatan-kedaulatan individu untuk mengelola Negara (summa potestas sive sumum sive imperium dominium). Apakah relevan bahwa hari ini Joko Widodo adalah pemegang kedaulatan dan pengelola kedaulatan? Sebagai Presiden tentu saja benar!, Namun Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Calon Presiden  2019-2024 kedaulatannya terkunci atau dikunci oleh sumber kekuasaan yaitu Undang-Undang Pemilu dan Etika Berpolitik dan Berpemerintahan. Karena itu Presiden tidak bisa serta merta menggunakan kekuasan (otoritas) dan sumber daya publik (negara) untuk kepentingan mengdongkrak elektabiltas. Kecenderngan penyalagunaan kekuasaan untuk meningkatkan elektabilitas sangat terang benderang. Apalagi semakin hari semakin membahayakan karena mengancam tata kelolah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berbagai kebijakan dan tindakan Joko Widodo yang bersifat bantuan secara lansung maupun tidak langsung makin meyakinkan rakyat bahwa pemerintah secara terencana, terstruktur, sistemtis dan massif menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pemilihan Presiden. Ada beberapa tindakan atau kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengancam hak pemilih dalam demokrasi yang dapat berpotensi memupuk kekecewaan rakyat  diantaranya: 1. Kobarkan Sindrom Kekuasaan Menurut ilmu Polemologi, pemimpin yang mengambil keputusan perang adalah pemimpin yang memang haus akan kekuasaan dan  bertujuan untuk merebut kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan. Selain itu juga pemimpin yang secara terang-terangan mendeklarasikan perang di hadapan rakyatnya jelas membuktikan bahwa dirinya adalah pribadi yang ambisius. Perang dalam ilmu polemologi sendiri tidak hanya berwujud perang fisik melainkan perang non fisik. Perang non fisik adalah kekerasan verbal  isinya bertentangan dengan hukum yaitu agitasi, propaganda atau hatespeech. Pidato Presiden Joko Widodo dalam rapat umum relawan di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, Joko Widodo yang menjadi petahana pada Pilpres 2019 meminta para relawannya untuk berani jika diajak berantem alias berkelahi. Selain pernyataan-pernyataan yang mengancam dan membahayakan instabilitas sosial dan integritas nasional juga kata-kata seperti sebutan Genderuwo, Sontoloyo, propaganda Rusia, Pernyataan perang total oleh Moeldoko dan pernyataan yang mengejutkan seperti 4 tahun bersabar menghadapi tekanan oposisi oleh Joko Widodo dan yang terakhir serangan kepada Prabowo saat debat capres ke 2 tanggal 17 Pebruari 2019. Perilaku yang ditunjukkan oleh Joko Widodo tersebut, seakan-akan menyembunyikan ketidakmampuannya (inkompetensi) dalam memenuhi janji-janji pilpres 2014 seperti; Pemantapan Kedaulatan bangsa melalui komitmen tidak impor (beras, garam, kedele, cabe, pembelian kembali indosat), pembukaan lapangan kerja 10 juta, pembukaan lahan pertanian baru sebesar 1 juta Ha dll. 2. Keputusan Eksperimental Dan Blunder Pernyataan terkait Pembebasan Bersyarat Ustad Abubakar Ba'asyir pada pertengahan Januari 2019 menghebohkan publik Indonesia. Keinginnan Joko Widodo untuk memberi Pembebasan Bersyarat rupanya tidak tulus sehingga tidak dilakukan secara formal sebagai Kepala Negara dengan menggerakan institusi Negara yang terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, BNPT tetapi justru dilakukan melalui pihak-pihak yang tidak kompeten dan berwenang seperti Yusril Isha Mahendra. Sebenarnya Joko Widodo maunya memberi isyarat bahwa beliau bisa berbuat baik untuk Ulama, namun ternyata diketahui setelah ditentang oleh orang-orang atau pihak-pihak dilingkungan Joko Widodo sendiri seperti; Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, Kuasa Hukum TKN, Kepala KSP Moeldoko bahkan Menkopolhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan yang bersifat insubordinatif terhadap atasannya. Polemik pembebasan Ustat Abubakar Ba'asyir  telah melecehkan dan merendahkan Ulama dan Umat Islam Indonesia sehingga saat ini Umat Islam makin hari kian tersakiti. 3. Pembagian Uang dan Bingkisan atas Nama Joko Widodo Tugas dan Kewajiban Presiden Joko Widodo sejatinya adalah memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hidup baik pangan, sandang dan papan. Karena itu, tidak tepat mengatakan hanya semata-mata karena "hasrat baik Jokowi" (willingness) ketika pembangian uang dan sembako secara gratis atas nama Presiden kepada rakyat. Namun pembagian uang dan sembako dalam momentum pemilu tidak wajar apalagi bertepatan dengan kunjungan atau bingkisan yang tertulis calon Presiden Petahana. Tindakan-tindakan yang dipertontonkan Joko Widodo ini dapat mencederai perasaan publik bahwa rakyat Indonesia itu gampang dibeli hanya dengan uang, sembako atau gampang dibohongi dengan lantaran kebijakan populis terkait bantuan  sosial, dana desa, pengangkatan pegawai. Pemanfatan jabatan untuk kepentingan pribadi terkait Pilpres termasuk kategori memperdagangkan pengaruh atau dagang pengaruh (trading in influensi) yang bertentangan dengan hukum, etika dan nilai moralitas. Meskipun rakyat tidak akan terpengaruh dengan tindakan-tindakan tersebut, namun demikian perasaan publik tercederai sebagai bangsa miskin yang berharap pada tuan (manunggaling kawulo gusti) atau dianggap hamba sahaja.Jokowi berbuat kurang elok dan tidak mampu meninggalkan legasi moral kepada rakyat. Pemahaman bernegara secara picik yang dipraktekan dalam perilaku birokrasi patrimonial, pemimpin sebagai "patron" dan rakyat diperlakukan sebagai "klain" di Negara Demokrasi Republik Indonesia yang sejatinya "pemimpin" maupun "rakyat" memiliki kedaulatan yaitu Kewajiban Negara dan Hak Asasi Warga Negara sesuai UUD 1945. 4. Pengekangan Kebebasan Sipil, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Presiden Joko Widodo dilantik pada 21 Oktober 2014 dengan ekspektasi perubahan demokrasi, hak asasi manusia, kekebasan sipil dan keadilan sosial. Pilar-pilar penting yang merupakan jargon-jargon yang ditulis dalam cita-cita Nawacita, dan diucapkan dalam berbagai kesempatan oleh Joko Wiidodo. Namun berbagai harapan akan perubahan pupus ketika formasi kabinet dan realisasi kebijakan yang jauh dari harapan dan bahkan meninggalkan tujuan dan cita-cita awal. Oposisi sudah mulai kritik Pemerintahan ketika institusi penegak hukum dan lembaha rasuah (KPK) diganggu bahkan diintervensi justru oleh kekuatan-kekuatan yang melingkari Presiden termasuk Partai Politik. Apapun yang dilakukan oleh kelompok sipil, intelektual, aktivis, komunitas agama dan rakyat mereka menyadari sepenuhnya bahwa untuk membangun negara harus berada dalam dua ranah yaitu  partisan dan oposan. Partisan (pemerintah) membangun negara melalui otoritas dan sumber daya pemrintah, sedangkan aspek-aspek yang tidak diisi oleh negara diisi oleh kelompok oposisi. Itulah esensi bernegara yaitu pentingnya chack and balances untuk menjada pilar demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, keadilan sosial terlestari. Mengingat pentingnya oposisi sebagai penyeimbang kekuatan politik dan saluran persoalan (instrument) artikulator berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, maka kebebasan mengutarakan pikiran, perasaan dan pendapat harus dijamin dan terlestari. Demikian juga pers sebagai pilar penting demokrasi harus dilindungi, bukansebagai alat penguasa (hegemoni) rezim yang berkuasa. Salah satu kegagalan Joko Widodo dalam 4,5 tahun kepemimpinan adalah bahwa seluruh pilar-pilar tersebut diatas tergerus dan terancam. Masyarakat saat ini terbayangi oleh bahwa ada praktir-praktik tirani kekuasaan hadir ibarat monster leviathan yang menerkam rakyat sipil terutama kelompok oposisi dan pemuka agama. Karena itulah oposisi harus diberikan ruang kebebasan untuk berkreasi menyampaikan pikiran, perasaan, dan pendapat. Hari ini ruang kebebasan terancam mustahil untuk diraih karena seluruh instrumen kekuatan itu dimanfaatkan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Media dimanfaatkan untuk membangun sebuah framing tentang kebaikan-kebaikan dan citra positif pemerintah di atas keterpurukan bangunan ketatanegaraan dan ketataprajaan dan segala sendi kehidupan. 5. Rakyat Tergiring Arus Besar Non Literasi Media mainstream yang didukung rezim penguasa sebenarnya beracun dan penuh tipu daya serta propaganda busuk. Media-media massa yang sepenuhnya didukung penguasa inilah yang sepenuhnya berfungsi sebagai corong propaganda untuk melanggengkan penjajahan yang menipu para pembacanya. Hari ini media massa bukan lagi sebagai jendela Indonesia dan dunia. Media hadir sebagai corong penguasa dan telah membangun masyarakat yang tidak cerdas dan mengancam rakyat dalam arus besar nonliterasi. Penyebab utama bukan pada media karena diikat oleh berbagai aturan dan rambuh-rambuh hukum dan etika tetapi akibat Intervensi Negara secara masif dan sistematis melalui pemilik media yang dikuasai oleh para kapitalis, punggawa kuasa dan politikus atau komprador.  Di Orde Baru ketika pers dibungkam masih ada sastra sebagai instrument penyaluran ekspresi atas rintian, ratapan, penderitaan ataupun ekspresi hiburan dan kegembiraan sebagaimana dilukiskan dalam buku Omi Intan Naomi berjudul "Anjing-Anjing Penjaga Pers Di Rumah Orde Baru, Ketika Pers dibungkam sastra Harus Bicara". Meskipun Tahun 2019-2024  paska pergantian kekuasaan akan terjadi perubahan dengan merevisi Undang Undang Pers atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang substansinya  mengatur kepemilikan Media agar media massa tidak boleh dimiliki oleh politisi dan bisnismen. Namun demikian kebebasan yang terkekang akan menjadi ibarat puncak gunung es yang terancam meledak jika kebebasan hakiki tersandera atau disandera. 6. Negara Mengkerdilkan Peran Umat Muslim tetapi Membiarkan Primordialisme Pernyataan Moeldoko hari ini Tanggal 18 April 2019 bahwa kekuataan agama berpengaruh pada kemenangan Prabowo dan Joko Widodo dijadikan sebagai pemimpin anti tesa Islam mainstream. Komentar Kepala Staf Presiden secara tersirat mengkerdilkan kekuatan sivil societi terutama umat muslim Indonesia. Komentar Moeldoko sangat berbahaya dalam situasi dimana umat Islam merasa disingkirkan dan diamputasi kekuatan negara. Sangat wajar jika umat Islam marah karena Umat Islam memiliki peran penting dalam historiografi bangsa, pahlawan perintis kemerdekaan diritis oleh kaum bersorban; Teuku Umar, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegro, Cut Nyak Dien, Sultan Hasanudin. Demikian pula ketika negara ini merdeka, secara kuantitas dimerdekakan karena peran tokoh-tokoh Islam. Umat Islam juga merelahkan 7 kata (Syariat Islam) dihapus untuk mendirikan Indonesia yang majemuk dan negara unitarian. Tahun 1955  NU dan Masyumi yang menjadi kekuatan politik besar juga dibonsai dalam senyawa nasionalisme dan komunisme melalui Nasakom. Tahun 1973 umat Islam dikandangkan dalam satu kekuatan partai yaitu PPP, dan lebih sadis lagi di tahun 1982 dimana penerapan asas tunggal, mengancam eksistensi nilai spiritualistas agama dalam pengelolaan negara, tahun 1999 umat muslim mulai bangkit melalui hadirnya Cides, Republika dan BJ Habibie hanya bertahan 8 bulan, demkian pula Gus Dur hanya bertahan 11 bulan. Setelah Gus Dur tidak ada kekuataan Islam yang menjadi besar, PKB tersandera dalam pragmatisme politik dan menggadaikan spritualitas agama dan nilai Kitha 1926. Ancaman nyata terhadap Umat Islam semakin keras ketika Joko Widodo menjadi Presiden tahun 2014 mulai kriminalisasi, tangkap, aniaya, bunuh terhadap para Ulama, Kiai, Habaib, Ustad, Ustadah dan aktivis Islam. Saya mesti menegaskan adaikan Joko Widodo dimenangkan melalui manipulasi massif, sistemtis dan terstruktur maka apa yang diucapkan oleh Moeldoko telah secara nyata menenggelamkan dan mengkerdilakn peran umat Islam. Umat Islam tidak akan tinggal diam untuk menentang kezaliman dampknya negara dalam ancaman potensi perpecahan bangsa. Bukan tidak mungkin konflik horizontal suku, agama, ras dan antar golongan dapat mengancam integritas nasional 2019-2024. Sebagaimana diucapkan oleh Joko Widodo pada saat debat ke-4 calon Presiden tanggal 30 maret 2019 bahwa "NKRI bubar bukan karena ancaman negara lain, tetapi labilitas integrasi sosial". Dengan kata lain bahwa Indonesia dengan jumlah suku sebanyak 714, berbeda agama, ras, dan golongan adalah ancaman nyata jika negara tidak menjadi perekat. Belum lagi 73 tahun demokrasi hanya dirancang untuk memenangkan mayoritas suku yaitu "maaf saya sebut; Suku Jawa". Kalau Umat Islam dikucilkan dan negara masih menerapkan demokrasi satu orang, satu suara dan satu nilai diganti dengan demokrasi berbasis perwakilan pada Pilpres 2024, maka tinggal tunggu waktu peristiwa tahun 2000 dimana pengusiran suku Jawa di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua akan terulang dan akan makin berbahaya. Itu yang negara harus catat.        Skenario State In Emergency dan People Power Pernyataan "perang dan lawan" yang dikeluarkan oleh Joko Widodo, Pernyataan "perang total" oleh Moeldoko, dan beberapa pernyataan Wiranto yang "blunder" tentang ancaman pengenaan pidana terorisme bagi mereka mengajak golput. Sejak tahun lalu komunitas Islam dianggap sebagai kelompok radikal dan teroris yang mengancam kepentingan nasional, mengancam ideologi Pancasila yang dimunculkan dengan menuduh sejumlah masjid dan kampus terpapar radikalisme yang dimunculkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang diucapkan oleh Wawan Purwanto juru bicaranya dapat dipahami sebagai skenario dan framing Indonesia dalam seakan-akan ancaman dan bahaya. Framing yang dibangun negara tersebut selain mereka menyampaikan ke dunia internasional untuk membangkitkan Islamophobia juga memberi signal adanya Indonesia dalam ancaman demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian. Pernyataan Amin Rais tentang People Power dan Konfrensi Pers Panglima TNI  hari ini tanggal 18 April 2019 yang mengancam aksi-aksi tuntutan demokrasi sudah bisa menjadi salah satu signal bagi Presiden Joko Widodo berpotensi mengeluarkan pernyataan negara dalam keadaan darurat (state in emergency). Namun  perlu diketahui bahwa tanpa melalui indikasi pernyataan darurat untuk merespons ancaman people power juga,  Joko Widodo dan kelompok oligarkinya dengan berbagai indikasi di atas sudah bisa ditebak bahwa sedari awal mereka telah menyiapkan kekacauan domestik untuk memuluskan adanya pernyatan darurat (state in emergencies). Saya menyimak betul apa yang diucapkan oleh Prabowo Subianto sebagaimana diberitahu oleh seorang rekannya bahwa "bahwa Prabowo akan terpilih tetapi yang akan dilantik adalah orang lain, bukan Anda". Demokrasi berbicara tentang resultante dari satu orang, satu suara dan satu nilai, demokrasi tidak bisa di bypass oleh perspektif opini, survei, quick count atau media dan pendapat ahli dan ekpresi penguasa. Pemilihan juga tidak bisa ditentukan para penghitung suara tetapi penghitung suara mengucapkan keinginan rakyat karena rakyat tidak hanya memilih pemimpin Prabowo atau Joko Widodo, tetapi rakyat ikut menentukan arah perjalanan negara untuk 5 tahun ke depan. Perilaku pongah yang dipertontonkan oleh para elit kuasa, oligarki dan komprador telah membawa negara dalam situasi kacau. Dan hari ini ancaman nyata negara dalam keadaan darurat (state in emergencies) dan people power makin nyata dan kian jadi. Sebagai pembela kemanusiaan, demokrasi, perdamaian dan keadilan perlu menegaskan bahwa suasana ketidakpastian dan kerusakan tatanan demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian di negeri ini merupakan tanggungjawan negara (state obligation), bukan rakyat, karena negara harus bertanggungjawadan. Oleh karena itu, semua berpulang kepada sikap negarawan Ir. Joko Widodo selaku Presiden RI 2014-2019. Kecuali, negara meyakinkan kepada rakyat atas hasil pemilu yang akuntabel. Seandainya tidak, maka tidak ada jaminan Joko Widodo bertahan sampai 2024. Bangsa ini punya pengalaman 4 Presiden (Sukarno, Suharto, Habibie, Gus Dur) dari 7 Presiden Indonesia pernah diturunkan ditengah jalan. Saya berharap Indonesia tetap aman dan damai.  Oleh : Natalius Pigai Aktivis Pro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Komisioner Komnas HAM 2012-2017 Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Sri Paus Fransiskus Rayakan Kamis Putih Sebelum Ritual Mencuci Kaki Posted: 18 Apr 2019 04:27 PM PDT VATIKAN, LELEMUKU.COM - Sri Paus Fransiskus memasuki masa paling khusyuk dalam kalender liturgi Katolik dengan merayakan Misa Kamis Putih, yang tahun ini berada dalam suasana pedih setelah terjadinya kebakaran Katedral Notre Dame di Paris. Misa Krisma merayakan bersekutunya para imam dengan para uskup mereka. Dalam misa hari Kamis, Sri Paus memberkati minyak suci yang akan digunakan selama tahun ini dalam pelaksanaan berbagai sakramen. Dalam kotbahnya, Paus Fransiskus menekankan bahwa ketika para imam menggunakan minyak, maka itu berarti mereka membagikan panggilan dan hati mereka kepada umat Allah. Tahun ini, Pekan Suci (yang oleh umat Kristiani dipercaya sebagai minggu untuk memperingati penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus) memiliki makna khusus setelah kebakaran di Notre Dame, simbol Katolik Perancis. Paus Fransiskus menyampaikan rasa dukanya kepada umat Katolik di Perancis. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

SBY Instruksikan Kader Demokrat Tak Terlibat Kegiatan Inkonstitusional Posted: 18 Apr 2019 04:24 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyerukan kepada seluruh pengurus dan kadernya yang berada di lingkungan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno untuk kembali ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan tidak terlibat dengan kegiatan inkonstitusional dan tidak segaris dengan kebijakan partai. "Arahan Ketum, untuk sementara waktu, seluruh pimpinan partai maupun kader PD yang "berdinas" di BPN agar sekarang juga kembali ke WP41 untuk konsolidasi. Demikian untuk dilaksanakan," tulis instruksi tersebut. Ada empat poin yang disampaikan SBY dalam instruksi ini. Pertama, dia meminta nama-nama di atas untuk terus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air pascapemungutan suara Pemilihan Umun 2019. SBY menilai perkembangan situasi politik saat ini menunjukkan ketegangan dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan. "Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD," demikian instruksi SBY dalam poin keduanya. Ketiga, SBY meminta agar dirinya segera dilapori jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan. Terakhir, dia mewanti-wanti agar instruksi tersebut diindahkan dan dilaksanakan. Instruksi ini awalnya beredar melalui aplikasi perpesanan. Dalam instruksi pertama, pesan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, dan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin membenarkan adanya instruksi itu. Meski tidak merinci kegiatan apa yang dimaksud, dalam pernyataan itu, mantan presiden SBY menyebut adanya ketegangan atau tension pasca pemungutan suara, yang menurutnya bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan. "Sebagaimana instruksi-instruksi beliau, itu kan disuruh ke WP 41, itu memang gedung tempat kami berkumpul untuk konsolidasi di sana," kata Amir kepada Tempo, Kamis (18/04/2019) malam. WP 41 merujuk pada Wisma Proklamasi Nomor 41 yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Tempat ini juga merupakan kantor DPP Partai Demokrat. Amir juga merespons adanya pihak yang mengungkapkan hasil real count Pilpres 2019. Menurut Amir, secara konstitusi, hanya KPU yang berwenang menetapkan pemenang berdasarkan hasil real count. "Maka Demokrat menganggap bahwa tidak boleh ada langkah-langkah yang bertentangan dengan konstitusi dan UU itu," ucap dia. Pasca-Pemilu 2019 berlangsung, calon presiden 02 Prabowo Subianto mendeklarasikan kemenangan yang diklaim bersumber dari real count yang dilakukan timnya di 320 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemarin, Prabowo mengklaim meraup 62 persen suara dan dilanjutkan sujud syukur. Hari ini, Kamis, (18/04/2019), Prabowo kembali mendeklarasikan kemenangannya. Dia mengatakan timnya telah melakukan rekapitulasi terhadap lebih dari 62 persen real count dan C1. Di sisi lain, sejumlah lembaga survei mencatat keunggulan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Sementara dari hitungan real count yang muncul di website KPU, menunjukkan tingginya angka presentasi pasangan 01 dibanding 02. (Albert Batlayeri) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Ganggu Ketertiban di Monas, Syukuran BPN Prabowo-Sandi Dipindahkan ke Kertanegara Posted: 18 Apr 2019 04:01 PM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - "Syukuran Kemenangan Indonesia" yang awalnya dilangsungkan di Masjid Istiqlal dan Monas, dipindahkan ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Sementara TNI-Polri mengatakan siap menjaga stabilitas keamanan pasca pelaksanaan pemilu, termasuk menindak tegas upaya mengganggu ketertiban masyarakat. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Kamis malam (18/04/2019) memastikan bahwa acara "Syukuran Kemenangan Indonesia" hari Jumat (19/04/2019) yang awalnya dilangsungkan di Masjid Istiqlal dan Monas, kini dipindahkan ke kediaman Prabowo Subianto di Jl. Kertanegara, Jakarta. Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Slamet Maarif, kepada wartawan mengatakan acara akan diawali dengan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al Azhar dan Masjid Attaqwa, yang memang terletak di sekitar Kertanegara, setelah itu baru berkumpul di kediaman calon presiden nomor urut 02 itu. "Kami undang capres-cawapres 02, ulama-ulama, pimpinan 'Koalisi Indonesia Adil Makmur' dan tokoh agama lain dalam orasi syukur atas kemenangan Indonesia ini," ujarnya. Ditambahkannya, salah satu alasan pemindahan lokasi itu karena bertepatan dengan perayaan Jumat Agung dan persiapan Paskah. "Atas pertimbangan itu, kami pindah agar tetap toleransi dan ibadah mereka tidak terganggu." Acara "Syukuran Kemenangan Indonesia" akan diisi dengan pembacaan Surat Yasin bersama dalam rangka nisfu sya'ban, munajat, berdoa dan salawat bersama. TNI-Polri Tak Tolerir Gangguan Sebelumnya dalam rapat evaluasi pelaksanaan pemilu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengatakan siap menjaga stabilitas keamanan pasca pemungutan suara. "Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat, serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati!" seru Hadi Tjahjanto di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Tito Karnavian juga menyebut soal rencana mobilisasi massa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, meski tidak secara khusus merujuk pada acara syukuran pendukung Prabowo-Sandi. "Saya menghimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan." Ditambahkannya, Polri pernah membubarkan langkah mobilisasi yang dikerahkan pendukung kedua pasangan calon. Menurutnya mobilisasi massa karena ketidakpuasan terhadap hasil pemilu itu merupakan langkah inkonstitusional yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Ia menyarankan masyarakat untuk menerima keputusan resmi KPU terkait hasil penghitungan suara. Seruan SBY ke Kader Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyerukan kepada seluruh pengurus dan kadernya "untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat." Meski tidak merinci kegiatan apa yang dimaksud, dalam pernyataan yang diterima VOA itu, mantan presiden SBY menyebut adanya "ketegangan (tension)" pasca pemungutan suara, yang menurutnya "bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan." (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Inilah Antusiasme Pemilih Pertama di Amerika Serikat pada Pemilu Indonesia 2019 Posted: 18 Apr 2019 03:56 PM PDT WASHINGTON,  LELEMUKU.COm - Pemilihan umum Indonesia yang berlangsung April 2019 kali ini tidak hanya memilih anggota legislatif melainkan juga presiden Indonesia yang akan menjabat selama lima tahun mendatang. Masyarakat Indonesia dengan semangat menyambut pesta demokrasi tersebut dalam mendukung masing-masing kandidat baik pasangan calon (Paslon) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Beberapa waktu lalu VOA di Washington melakukan wawancara dengan beberapa pemilih yang baru pertama kali mencoblos dan menggunakan hak suara mereka. Sebagian pemilih tersebut juga baru pertama kali mencoblos di luar negeri dan tinggal di Amerika Serikat Gregorius Aditya Pradana yang akrab disapa Jerry menggunakan hak pilihnya, walau saat ini berada jauh dari tanah air. Mahasiswa asal Cilandak-Jakarta ini mengemukakan keinginannya untuk berkontribusi sekecil apa pun dalam menentukan masa depan Indonesia dan juga menginginkan visi dan misi calon presiden (Capres) yang dapat menghadapi potensi isu-isu dalam lima tahun mendatang. Yesica Miranty dari Maryland mengatakan, ikut andil dalam Pemilu juga dapat menentukan masa depan Indonesia. "Satu suara itu kan penting bagi calon presiden, untuk menentukan siapa yang lebih baik juga yang mampu memimpin rakyat dan negara Indonesia," kata Yesica. Dari Jakarta, Anastasia Putri yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika mengungkapkan bahwa memilih adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Terkait anak muda milenial, perempuan yang akrab disapa Putri itu menjelaskan pandangannya. "Saya melihat sikap teman-teman saya mungkin agak sedikit segan untuk berkata bahwa mereka akan berpartisipasi karena mereka merasa mungkin memilih dalam Pemilu itu tidak akan mengubah apa pun di Indonesia." Bagi Putri, partisipasi dalam Pemilu 2019 itu penting. Putri yang pernah tinggal di Maryland mengungkapkan hal tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki Indonesia. Pemilih perdana lainnya yang tinggal di Indonesia, juga mengemukakan alasan mereka ikut pada Pemilu 2019. Dena Simanjuntak dari Riau menyatakan sudah menjadi kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk berkontribusi penuh dalam penentuan masa depan yang adil melalui pemberian suara. Ia menambahkan "satu suara itu penting untuk bagaimana Indonesia ini untuk dipimpin, memilih pemimpin yang baik untuk ke depannya." Sementara itu Affan asal Sulawesi mengungkapkan umurnya sudah mencukupi untuk ikut pemilu pada tahun ini. Mahasiswa yang baru pertama kali memilih tahun ini menganggap satu suara itu sangat penting dalam pemilihan Capres. Sejumlah pemilih perdana tersebut turut menjelaskan isu-isu penting dalam Pemilu Presiden 2019 bagi mereka dan masa depan bangsa Indonesia. Tiga isu penting bagi Jerry dalam Pemilu 2019 adalah isu keberagaman, ekonomi dan pendidikan. Jerry berpendapat isu keberagaman dalam ras, suku dan agama sudah dimiliki Indonesia sejak berpuluh tahun lalu dan hal ini patut disyukuri. Namun mungkin di beberapa bagian masyarakat Indonesia belum bisa menerima keberagaman bangsa dengan tangan terbuka. Mahasiswa Northern Illinois University itu berharap pola pikir masyarakat dapat berubah sehingga isu terorisme di masa mendatang dan diskriminasi bisa dihindari. Dalam bidang ekonomi, Jerry memandang Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar ke-empat di dunia dapat memberi dampak positif dalam peningkatan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Selain peningkatan ekspor, penggunaan produk-produk dalam negeri, Jerry menambahkan pemerataan pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa secara tidak langsung akan meningkatkan GDP dan perekonomian. Yang terakhir adalah isu pendidikan sebagai aset dan investasi untuk kemajuan bangsa Indonesia. "Ketika bangsa kita mengetahui bahwa pendidikan itu penting, mereka mampu dan mau mengejar ilmu setinggi mungkin, dan nantinya pulang untuk berkontribusi untuk bangsa. Dan kalau negara kita ini punya ekonomi yang baik, nanti secara nggak langsung negara kita bisa juga membantu dalam hal pendidikan, dalam penurunan uang kuliah atau beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri," jelas Jerry yang saat ini tinggal di DeKalb. Sebagai warga negara Indonesia, Jerry maupun Putri berharap melalui keikutsertaan dalam memilih Presiden 2019, mereka akan dapat merasakan hasil kerja pemerintah di kemudian hari. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Beragam TPS Unik untuk Tarik Minat Warga Gunakan Hak Suara dalam Pemilu 2019 Posted: 18 Apr 2019 03:52 PM PDT SOLO, LELEMUKU.COM - Sebuah spanduk bertuliskan selamat datang di TPS coblosan di Becak terpajang di sebuah gang kecil, di seberang jalan Terminal Tirtonadi Solo, Rabu (17/4). Tenda dan atribut bendera merah putih mewarnai lokasi TPS 10 Cinderejo Lor, Solo Jawa Tengah tersebut. Pernak pernik deretan becak, angkutan tradisional khas Solo itu, memenuhi lokasi TPS yang sudah dipadati para warga yang akan mencoblos di Pemilu 2019. Deretan becak itu dipasang sebagai bilik suara dan kursi bagi para petugas Pemungutan Suara di TPS itu. Juru bicara TPS 10 Cinderejo Lor, Daryanto, mengatakan nuansa becak diangkat dalam pembuatan TPS itu karena kampung tersebut warganya bekerja sebagai tukang becak maupun jasa penyewaan becak di Solo. Daryanto berharap TPS kreatif ini mampu menggaet minat warga datang ke TPS mengunakan hak pilihnya. TPS Unik Nuansa Becak-Daryanto "TPS ini kan kita nuansanya becak. Warga di sini kan banyak yang bekerja sebaga tukang becak atau jasa penyewaan becak. Itu kita manfaatkan untuk pembuatan TPS ini. Becak-becak itu kita pakai untuk tempat bilik suara, juga tempat duduk para petugas KPPS. Biasanya kan meja diatasnya ditaruh kotak sebagai bilik suara nah itu fungsi meja kita gantikan becak." TPS unik itupun mendapat respon positif dari masyarakat sekitar. Warga berduyun-duyun mendatangi TPS unik itu untuk menggunakan hak pilihnya. Salah seorang warga, Joko Biyanto, mengaku senang dengan adanya TPS bernuansa becak ini. Biar beda dan tidak membosankan atau tidak kaku, katanya. Warga-Joho "Senang ada TPS bernuansa becak ini. Saya baru kali ini mencoblos surat suara di becak. Biasanya kan hanya di di atas meja biasa. TPS ini kali ini beda dan tidak membuat bosan kalau menunggu antrian." Tak hanya TPS 10 saja yang menampilkan nuansa unik. TPS 27 Joho Manahan Solo juga menampilkan keunikannya dengan seluruh petugas KPPS berdandan layaknya prajurit kerajaan jaman dulu. Juru bicara petugas TPS tersebut, Ipung mengatakan TPS unik ini untuk menyambut Pemilu 2019 dengan gembira. TPS Unik-Nuansa Kerajaan Jaman Dulu-Ipung "TPS kami ini konsepnya untuk mengusung kembali sejarah, jaman dulu. Ini untuk tampil unik menarik minat warga agar datang ke TPS dan mencoblos. Biasanya kan TPS tidak dihias unik, panitia pakai baju atau seragam biasa. Warga datang untuk mencoblos. Kesannya biasa.ini untuk mengingatkan masyarakat sejarah negara ini." Pemilu 2019 yang digelar hari ini secara serentak di Indonesia dan sebelumnya juga dilakukan pemungutan suara bagi WNI yang berada di luar negeri. Total jumlah pemilih di Pemilu 2019 ini mencapai 192,8 juta di 800 ribu Tempat Pemungutan Suara TPS dan melibatkan 6 juta petugas TPS. Pemilu 2019 yang secara serentak digelar untuk memilih Presiden, DPR, DPRD propinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota Rabu, 17 April 2019 ini. Pemilu 2019 ini menelan biaya 25,59 Trilyun rupiah. Jumlah tersebut naik 61 persen dibanding anggaran Pemilu tahun 2014 silam sekitar 15,6 Trilyun rupiah. Lonjakan anggaran Pemilu disebabkan adanya pemekaran berbagai daerah, yaitu bertambah 1 propinsi dan 17 kabupaten/kota. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Palang Merah Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke Venezuela Posted: 18 Apr 2019 03:49 PM PDT CARACAS, LELEMUKU.COM - Bantuan kemanusiaan yang pertama telah tiba di Venezuela hari Selasa. Pesawat terbang yang membawa pasokan dari federasi palang merah internasional dan kelompok Bulan Sabit Merah tiba di Caracas setelah kelompok itu mencapai kata sepakat bulan lalu dengan pemerintahan Nicolas Maduro untuk mengirim bantuan. Mario Villaroreal, kepala Palang Merah Venezuela mengatakan, "Bantuan itu akan dibagikan sesuai dengan prinsip fundamental gerakan kami, khususnya yang menyangkut netralitas, partialitas dan tidak memihak.Kami minta pada semua pihak supaya jangan menggunakan bantuan ini untuk kepentingan politik. Tujuan kami adalah untuk menyelamatkan nyawa, dan jangan lupa, kami adalah palang merah Venezuela." PBB mengatakan, seperempat dari penduduk Venezuela yang berjumlah 30 juta orang sangat membutuhkan bantuan pangan dan medis. Kata PBB, 3,7 juta warga Venezuela kurang gizi, dan 22 persen anak-anak dibawah lima tahun menderita kurang gizi kronis. "Kami melihat tibanya bantuan kemanusiaan, yang sangat diperlukan oleh semua rakyat Venezuela. Banyak orang sakit membutuhkan obat-obatan, dan saya harap ini adalah permulaan kemerdekaan kami," kata Alexis Rodriguez, warga kota Caracas. Minggu lalu, Presiden Maduro mengatakan pemerintahnya dan palang merah sepakat untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB untuk membawa sebanyak mungkin bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Ia sebelum ini menolak tawaran bantuan dari Amerika dan sejumlah negara lain, kendati negaranya sedang mengalami kekurangan pangan dan obat-obatan yang gawat.Katanya, tawaran bantuan Amerika itu hanyalah alasan untuk memulai serbuan terhadap negaranya, dan menolak klaim bahwa rakyatnya memerlukan bantuan luar negeri. Maduro terus bertahan dengan dukungan militer dan berhadapan dengan tokoh oposisi Juan Guaido yang diakui oleh Amerika dan sejumlah negara lain sebagai presiden sementara Venezuela. Juan Guaido gagal membawa sejumlah truk yang dipenuhi bantuan kemanusiaan dari Kolombia beberapa minggu lalu, ketika kekuatan pendukung Maduro memasang halang rintang di jembatan untuk mencegah masuknya bantuan asing itu. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Festival Bale Nagi di Larantuka Promosikan Wisata Religi di NTT Posted: 18 Apr 2019 03:40 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Festival Bale Nagi yang menjadi rangkaian ritual religi Semana Santa di Larantuka Ibukota Kabupaten Flores Timur menjadi upaya tersendiri untuk mempromosikan wisata religi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Festival Bale Nagi yang sudah dimulai pada 6 April 2019 dan puncak acaranya pada 25 April 2019 diharapkan mampu menjaring wisatawan ke wilayah Larantuka di Flores Timur dan sekitarnya. Festival yang baru pertama digelar ini dalam bahasa setempat berarti pulang kampung yang bertujuan untuk mengajak orang-orang Flores Timur yang berada di luar Larantuka untuk pulang kampung saat Semana Santa. Acara itu juga sebagai daya tarik bagi peziarah. Asisten Deputi Bidang Pemasaran I Regional III Kementerian Pariwisata Muh. Ricky Fauziyani di Jakarta, Rabu (17/04/2019) mengatakan, selain sebagai wisata religi, event ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan maupun memperpanjang lama waktu tinggal di Kabupaten Flores Timur. "Biasanya wisatawan yang datang hanya 1-2 hari di Larantuka. Semoga dengan digelar Festival Bale Nagi, lama tinggalnya bisa semakin panjang mencapai 7 hari di sini," kata Ricky. Setiap tahun, lanjut Ricky, banyak wisatawan asing dari berbagai negara yang sangat antusias mengikuti ritual rohani yang merupakan salah satu peninggalan bersejarah dalam sejarah umat Kristen-Katolik tersebut. "Pada 2019, kami targetkan 300 orang peziarah dari mancangera hadir di Larantuka. Mereka sebagain besar berasal dari Timor Leste, Amerika Serikat, Australia, Portugal, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Jerman," katanya. Semana Santa atau Pekan Suci sendiri merupakan sebuah perayaan liturgi dan devosi umat Katolik di Larantuka. Acara tersebut telah dihelat sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Agenda itu menjadi ikon pariwisata penting yang dirasakan banyak pihak. Semana Santa juga telah berhasil meraih popularitas yang tinggi. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara serta membawa dampak ekonomi yang cukup positif. Festival Bale Nagi 2019 meliputi beragam rangkaian dimulai pada 6 April 2019, pembukaan acara dirangkaikan dengan pagelaran Seni Budaya di Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang, April 2019, Pesta Ombak di Pantai Rako di Kecamatan Wulanggitang, dan 12 April 2019 Pameran Tenun Flores Timur. Kemudian pada 17 April-21 April 2019 acara Ritual Semana Santa di Kota Larantuka, Wureh dan Konga, 22 April 2019, Pesta Nelayan di Kota Larantuka, dan 23 April 2019 Festival Tenun Lamaholot Flores Timur di Kota Larantuka. Selanjutnya 24 April 2019 Ritual Pembanguan Rumah Adat di Solor dan 25 April 2019 Pameran Tenun Sekaligus Penutupan Festival Bale Nagi. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2019 Jadi Promosi Unggulan Pemkab Halmahera Barat Posted: 18 Apr 2019 03:35 PM PDT JAILOLO, LELEMUKU.COM - Festival Teluk Jailolo (FTJ) merupakan salah satu kegiatan promosi pariwisata Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang juga disupport oleh Kementerian Pariwisata RI. Tahun ini kembali FTJ berhasil masuk dalam jajaran 100 Wonderful Event dan menjadi list Calender of Event Kementerian Pariwisata RI yang diselenggarakan pada tanggal 24-29 Juni 2019. Mengawali kegiatan promosi FTJ ke-11, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama Kementerian Pariwisata RI menggelar pre event bertajuk Launching Festival Teluk Jailolo 2019 dengan tema Pesona Budaya Kepulauan Rempah pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, di Kawasan Landmark Kota Ternate yang saat ini menjadi pusat kunjungan yang ramai. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai langkah promosi awal dan berbagi informasi mengenai event Festival Teluk Jailolo 2019. Rangkaian acara yang ditampilkan pada pelaksanaan FTJ 2019 diantaranya. Ritual Sigofi Ngolo, merupakan upacara tradisi bersih laut dan tabur bunga yang bertujuan memohon izin kepada leluhur untuk kelancaran acara oleh masyarakat dengan berziarah ke Pulau Babua. Teater Kuliner 7 (tujuh) Suku Asli di Desa Idamdehe Gamsungi yang menawarkan edukasi wisata kuliner dengan menampilkan penganan dan makanan khas Halmahera Barat yang disertai dengan deskripsi dan live cooking oleh masyarakat lokal. Jelajahi Halmahera Barat, yang cocok bagi wisatawan berjiwa petualangan. Disini akan disuguhkan trip Fun Diving, Fun Trip Mariporoco Kahatola, Ekspedisi Talaga Rano dan Ekspedisi Burung Bidadari. Hal ini akan memberikan pengalaman terbaik dan tentunya kenangan yang tak terlupakan. Pesta Tani, menampilkan hasil alam potensi pertanian Halmahera Barat dengan budaya bercocok tanam serta pesta panen Padi Ladang. Pranata Adat dan Perdamaian, Perlombaan Tarian Tradisional, Musik Yanger, Akustik Kebangsaan, Dayung, Panjat Pinang dan Lomba Gerak Jalan Kreasi Kebangsaan. Pada acara puncak akan ditampilkan persembahan teater musical dengan panggung di atas air "Sasadu On the Sea" yang merupakan ikon Festival Teluk Jailolo dan Hiburan Rakyat oleh Artis Ibukota. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Pulau Tawale jadi Surga tersembunyi di Halmahera Selatan Posted: 18 Apr 2019 01:29 PM PDT LABUHA, LELEMUKU.COM - Berlibur ke Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) memang selalu menyenangkan. Salah satu Kabupaten di Maluku Utara (Malut) ini memiliki seribu satu destinasi yang menakjubkan untuk dijamahi. Selalu saja ada surga tersembunyi dibalik gugusan pulau Halmahera Selatan. Salah satunya gugusan Pulau Tawale yang berada di Pulau Kasiruta, Desa Marikuso, Kecamatan Kasiruta Timur. "Kami sadari potensi wisata yang kami miliki sangat luar biasa. Baik itu alam maupun budaya, terlebih wisata baharinya. Semuanya unik dan menarik untuk dieksplorasi. Makanya kami sangat serius untuk mengembangkan pariwisata untuk menjadi sektor utama di Halmahera Selatan," ujar Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan Muhammad Nur, Selasa (16/04/2019). Tentu tak salah jika gugusan Pulau Tawale disebut surga tersembunyi. Destinasi ini memiliki bentangan alam yang indah dan keunikan tersendiri. Tawale juga memiliki beberapa sebaran Pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dilihat dari tipe ekosistem, gugusan pulau Tawele merupakan pulau yang terbentuk dari batu karang dan memiliki hutan yang masih perawan. Dijamin siapa pun pasti tergoda jika menginjakkan kaki di destinasi ini. Air lautnya terlihat begitu jernih dan menyegarkan. Hal ini membuat hamparan terumbu karang dengan aneka biota lautnya terlihat dengan sangat jelas, bahkan dengan mata telanjang. Saking indahnya, gugusan kepulauan Tawale membuat banyak wisatawan yang merupa samakan Kepulauan Tawale dengan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Menurut Muhammad Nur, Keelokan Tawale layak untuk di kembangkan sebagai destinasi wisata unggulan kelas Dunia di Kabupaten Halmahera Selatan. Pulau Tawale memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Untuk itu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Halmahera Selatan terus mempromosikan serta mempersiapkan destinasi ini. Harapannya Pulau Tawale akan menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke Halmahera Selatan. "Boleh dibilang, Pulau Tawale bisa disandingkan dengan keindahan Kepulauan Mandeh dan Raja Ampat. Keanekaragaman hayati juga menjadi aset utama di wilayah ini, di samping kekayaan laut dan panorama alamnya. Saat ini kami terus berupaya untuk mengembangkan dan mempromosikan destinasi ini sehingga mampu mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke sini," ujarnya. Hal ini pun diamini oleh Ketua Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Malut, Opan Jacky. Menurut Opan, Pulau Tawale adalah destinasi yang pas bagi para pencinta wisata bawah laut dan pemburu wisata petualang. Dirinya pun sudah membuktikan keindahan Pulau Tawale. Baberapa waktu lalu Genpi Malut bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kunjungan ke Pulau Tawale. Kunjungan ini sekaligus memetakan destinasi-destinasi yang potensial di Halamahera Selatan. "Memang layak Pulau Tawale disebut surga tersembunyi. Perfecto! Gak kalah sama Raja Ampat. Gugusan pulau-pulau kecil yang mengelilinginya sangat indah. Belum lagi ribuan ikan yang berenang terlihat jelas di dasar laut," terang Opan bersemangat. Opan pun yakin Pulau Tawale akan menjadi destinasi baru yang akan memanjakan wisatawan. Apalagi untuk aksesnya pun terbilang mudah. Dari Pulau Bacan, wisatawan bisa mengakses dengan menumpangi atau menyewa sped boat dari pelabuhan Labuha. Jarak dari Labuha ke Tawale bisa ditempuh dengan waktu 1,5 jam perjalanan. Dan pastinya sepanjang perjalanan wisatawan dijamin tidak akan bosan. Karena wisatawan akan dimanjakan oleh indahnya gugusan pulau di Halmahera Selatan. "Bagi yang ingin berwisata ke Tawale, jangan lupa untuk menyiapkan peralatan camping dan logistik secukupnya. Karena di pulau Tawale, anda tidak akan menemukan home stay apa lagi warung atau rumah makan. Pulau Tawale memang masih benar-benar alami dan belum tersentuh sama sekali oleh tangan manusia. Dan ingat jaga selalu alam. Jangan lupa membawa sampah anda kembali. Biar Tawale tetap terawat," tukas Opan. "Terima kasih Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga Kabupaten Halmahera Selatan yang telah mempercayai sepenuhnya GenPI Malut untuk melaksanakan kegiatan identifikasi, dokumentasi dan pemetaan destinasi wisata di Kabupaten Halmahera Selatan," pungkasnya. Bagi Menteri Pariwisata Arief Yahya, Malut merupakan gerbang surga bahari Indonesia Timur. Bentang alamnya luar biasa indahnya. Dan itu dibalut dengan keunikan budayanya. Siapa pun pasti betah berlama-lama berwisata di Malut. Dan pastinya wisatawan bakal ketagihan untuk kembali lagi. "Soal destinasi di Malut saya sudah tidak ragu. Sudah pasti keren, meski harus terus dikembangkan. Malut itu gerbang bahari Indonesia Timur. Surga bahari Indonesia. Tentunya langkah pengembangannya juga didukung promosi yang gencar. Ini sudah bagus berkolaborasi dengan GenPI. Dan jangan ragu untuk berkoordinasi terus dengan pusat. Kami pasti akan membantu daerah-daerah yang serius mengembangkan pariwisatanya," ujar Menpar Arief.(Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019 Posted: 18 Apr 2019 01:21 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Indonesia kembali menorehkan prestasi di level internasional dengan diraihnya peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) 2019, yang diumumkan oleh CrescentRating - Mastercard. Prestasi ini merupakan kabar gembira yang tidak hanya dirasakan oleh Kementerian Pariwisata saja selaku Kementerian yang menangani pengembangan wisata halal di Indonesia, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Setelah lima tahun fokus pada pengembangan pariwisata halal, Indonesia akhirnya mampu menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Prestasi baru ini telah disampaikan secara langsung oleh CEO CrescentRating dan juga halaltrip.com, Fazal Bahardeen, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (09/04/2019) dan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Arief Yahya, dan didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Rizki Handayani, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata sekaligus selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Anang Sutono, dan Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Riyanto Sofyan. Fazal menyampaikan jika tahun 2019 akhirnya Indonesia menduduki peringkat pertama wisata halal dunia versi GMTI 2019, bersanding dengan Malaysia. "Setelah bergabung dalam GMTI, tahun ini, Indonesia patut berbangga karena akhirnya mampu menduduki peringkat pertama wisata halal dunia, bersanding dengan Malaysia, dengan total skor 78", ungkap Fazal. Selain Indonesia dan Malaysia, urutan ranking wisata halal dunia versi GMTI diraih oleh Turki di posisi ketiga (skor 75), Arab Saudi di posisi keempat (skor 72), serta Uni Emirat Arab di posisi kelima (skor 71). Negara lain yang masuk dalam top 10 wisata halal dunia lainnya antara lain Qatar (skor 68), Maroko (skor 67), Bahrain (skor 66), Oman (skor 66), dan Brunei Darussalam (skor 65). Senada dengan Fazal, Menpar yang hadir dalam acara tersebut tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya dan secara khusus mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang telah bekerja keras sehingga prestasi baru ini berhasil diraih untuk Indonesia. "Saya ucapkan selamat bagi seluruh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang akhirnya berhasil mewujudkan mimpi Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, tahun ini. Saya harapkan prestasi ini akan memacu destinasi wisata lain di Indonesia untuk segera mengembangkan wisata halal di masing-masing daerahnya, karena kita mampu, Indonesia mampu dan layak untuk dikenal dunia" imbuh Menpar. Pengembangan pariwisata halal Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu. Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim. Peluang inilah yang ditangkap oleh Kementerian Pariwisata, dan ditindaklanjuti dengan pengembangan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di tahun 2018 yang mengacu standar GMTI, antara lain: Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Tahun ini, penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan 6 Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur. Untuk meriah prestasi baru ini, Indonesia melalui Kementerian Parwisata juga telah rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta workshop di 10 destinasi pariwisata halal unggulan. Guna mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional berstandar global, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada tahun 2018 dan 2019. Penilaian IMTI dilakukan langsung oleh CrescentRating-Mastercard yang bekerjasama dengan Indonesia dengan menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI yakni: accessibility (aksesibilitas), communication (komunikasi), environment (lingkungan) dan service (layanan). Hasil penilaian dari empat aspek utama tersebut secara otomatis akan menentukan top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia. CrescentRating-Mastercard juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh dengan skor 66, Riau dan Kepulauan Riau dengan skor 63, DKI Jakarta dengan skor 59, serta Sumatera Barat dengan skor 59. Penganugerahan bagi lima destinasi wisata halal prioritas serta 11 destinasi wisata halal lainnya telah dilaksanakan oleh Menpar minggu lalu bertempat di Bidakara Hotel, Selasa (09/04/2019) dan dihadiri langsung oleh perwakilan dari masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten destinasi wisata halal tersebut. Selain acara penganugerahan, Kemenpar juga melakukan penandatanganan kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kemenpar yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Ni Wayan Giri Adnyani bersama perwakilan CEO Provinsi/Kota/Kabupaten dari 16 destinasi wisata halal prioritas, sebagai bukti komitmen Kepala Daerah dalam mengembangan pariwisata halal di masing-masing daerahnya. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Lukman Hakim Saifuddin Ungkap Tambahan 10 Ribu Kuota Haji Indonesia Dibagi ke Seluruh Provinsi Posted: 18 Apr 2019 01:15 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk mengeksekusi tambahan 10.000 kuota jamaah haji Indonesia, yang telah diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia mulai musim haji tahun ini. "Pada dasarnya kami di Kementerian Agama akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan dan segala sesuatunya untuk tambahan 10.000 kuota jamaah haji kita," kata Menag kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/04/2019) siang. Konsekuensinya, lanjut Menag, perlu adanya tambahan anggaran karena adanya penambahan jumlah jemaah haji, tentunya juga membutuhkan penambahan petugas karena adanya penambahan jamaah, tentu kloter nya akan bertambah, tentu petugas petugas kloter itu pun juga bertambah. "Jadi ini yang nanti sebagian akan didapatkan dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), sebagian juga dari efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dan terakhir tentu dari APBN khususnya untuk membiayai petugas-petugas tambahan," terang Menag. Namun, Menag Lukman Hakim Saifuddin belum bisa memastikan berapa tambahan anggaran yang diperlukan, karena masih akan dirapatkan dengan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI pada Selasa depan. "Tentu kita belum bisa menyebutkan angka pastinya karena kita masih terus menghitung secara persis, dan tentu saya menghormati DPR dalam hal ini Komisi VIII. Sebelum saya sampaikan kepada mereka tentu belum saatnya untuk disampaikan kepada publik," kata Menag. Adapun mengenai tambahan 10 ribu kuota haji yang diperoleh pemerintah, menurut Menag Lukman Hakim Saifuddin,  nanti distribusinya tentu secara proporsional akan dibagi kepada seluruh provinsi yang ada, dan prioritas utamanya adalah bagi lansia dan para pendampingnya, dan tentu jamaah yang lain. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Moeldoko Imbau Masyarakat Tenang dan Tunggu Pengumuman Resmi dari KPU Posted: 18 Apr 2019 01:12 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak masyarakat untuk sabar menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia mengimbau masyarakat untuk tenang dan menahan emosinya. "Saya pikir semuanya harus menjaga ucapan, menjaga perilaku, dan menjaga hati sabar. Pak Jokowi kemarin juga meminta kita sabar menunggu saja yang resmi sambil menjaga persatuan dan kesatuan," kata Moeldoko kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4) siang. Moeldoko meminta semua pihak untuk sama-sama bersabar menunggu KPU mengumumkan hasil Pileg dan Pilpres pada 20 Mei mendatang. Sembari menungu itu, menurut Moeldoko, sebaiknya jangan ada yang mengklaim karena bisa saja menimbulkan provokasi yang berujung pada keresahan masyarakat. "Siapapun dari kita harus menjaga situasi dengan baik. tidak boleh memainkan situasi ini menjadi kondisi yang menakutkan.  Jadi jangan ada upaya provokasi ajakan karena ada resiko hukum, saya mengingatkan ada resiko hukum kalau ada ajakan ke arah yang macam-macam," tegas Moeldoko. Kepala Staf Kepresidenan itu mengimbau kepada masyarakat supaya menyikapi situasi ini dengan tenang. Toh, pada akhirnya akan ada hasilnya. Ia mengingatkan, konstitusi bersepakat untuk menunjuk KPU sebagai sebuah lembaga independen yang dipercaya oleh segenap masyarakat. "Ya sudah ikuti saja untuk itu jangan ada emosi-emosi yang pada akhirnya membangkitkan semangat, semangat untuk resisten. Ini salah besar, ini tidak boleh," ujarnya. Tidak Usah Takut Mengenai kesiagaan aparat keamanan, KSP Moeldoko menegaskan, bahwa aparat selalu siap karena skenario yang dikembangkan adalah pengalaman dari dulu sampai sekarang setelah Pemilu pada saat Pemilu pasti biasa-biasa saja. Biasanya setelah menuju pada penghitungan mulai ada emosi yang terbangun begitu dan seterusnya. "Ini sudah diantisipasi sebelumnya. Jadi masyarakat nggak usah takut, nggak usah was-was, tidak usah… biasa saja, aman-aman saja. Kita semuanya dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun," ucap Moeldoko. Terkait klaim salah satu pihak, Kepala Staf Kepresidenan meyakini KPU akan menjalankan tugasnya secara profesional.  "Saya yakin itu ada keluhan juga dari temen-temen atas hal-hal di lapangan, tapi katakan pada mereka jangan hanya complain, pahami juga KPU menghadapi berbagai masalah karena jumlahnya yang begitu banyak, ada kesalahan-kesalahan kecil pasti akan dia perbaiki," pungkas Moeldoko seraya mengajak kembali semua pihak untuk mempercayai KPU. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Termasuk Tambahan Kuota, Presiden Jokowi Instruksikan Tindak Lanjuti Keinginan Investasi Saudi Posted: 18 Apr 2019 01:10 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran kementerian dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian (K/L) terkait untuk segera menindaklanjut hasil kunjungannya ke Arab Saudi, akhir pekan lalu. "Pertama, yang berkaitan dengan tambahan 10.000 kuota untuk calon jamaah haji kita. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan keinginan peningkatan investasi Saudi Arabia ke Indonesia," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Kunjungan Presiden ke Arab Saudi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/04/2019) siang. Dua-duanya, menurut Presiden Jokowi, harus segera ditindaklanjuti secepatnya sehingga respon ini akan segera menuntaskan, terutama rencana investasi dari Arab Saudi di Indonesia sebagaimana yang telah disampaikannya sebelumnya. "Saudi ingin Indonesia bekerjasama dengan menjadikan negara kita sebagai Hub bagi industri petrokimia (petrochemical) di Asia Tenggara," tegas Presiden seraya menambahkan, perlunya segera diputuskan dan ditindaklanjuti masalah tersebut. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

5 Tahun Dikembangkan, Indonesia Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019 Posted: 18 Apr 2019 01:08 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Indonesia bersama dengan Malaysia dinyatakan berhasil meraih peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) 2019. Pengumuman keberhasilan ini disampaikan oleh CEO CrescentRating dan juga halaltrip.com, Fazal Bahardeen, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (09/04/2019), yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dan para deputi di lingkungan Kementerian Pariwisata. "Setelah bergabung dalam GMTI, tahun ini, Indonesia patut berbangga karena akhirnya mampu menduduki peringkat pertama wisata halal dunia, bersanding dengan Malaysia, dengan total skor 78," ungkap Fazal dalam kesempatan itu. Selain Indonesia dan Malaysia, urutan ranking wisata halal dunia versi GMTI diraih oleh Turki (skor 75), Arab Saudi (skor 72), serta Uni Emirat Arab(skor 71). Adapun negara lain yang masuk dalam top 10 wisata halal dunia lainnya antara lain Qatar (skor 68), Maroko (skor 67), Bahrain (skor 66), Oman (skor 66), dan Brunei Darussalam (skor 65). Program Prioritas Menpar Arief Yahya yang hadir dalam acara tersebut secara khusus mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang telah bekerja keras sehingga prestasi baru ini berhasil diraih untuk Indonesia. "Saya ucapkan selamat bagi seluruh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang akhirnya berhasil mewujudkan mimpi Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, tahun ini. Saya harapkan prestasi ini akan memacu destinasi wisata lain di Indonesia untuk segera mengembangkan wisata halal di masing-masing daerahnya, karena kita mampu, Indonesia mampu dan layak untuk dikenal dunia," sambung Menpar. Pengembangan pariwisata halal Indonesia, lanjut Menpar Arief Yahya, merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu. Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim. Peluang inilah yang ditangkap oleh Kementerian Pariwisata, dan ditindaklanjuti dengan pengembangan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di tahun 2018 yang mengacu standar GMTI, antara lain: Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). "Tahun ini, penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan 6 Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur," ungkap Menpar. Destinasi Prioritas CrescentRating-Mastercard juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh dengan skor 66, Riau dan Kepulauan Riau dengan skor 63, DKI Jakarta dengan skor 59, serta Sumatera Barat dengan skor 59. Penganugerahan bagi lima destinasi wisata halal prioritas serta 11 destinasi wisata halal lainnya telah dilaksanakan oleh Menpar minggu lalu bertempat di Bidakara Hotel, Selasa (9/4), dan dihadiri langsung oleh perwakilan dari masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten destinasi wisata halal tersebut. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Mohamad Nasir Umumkan 16.666 Siswa Dinyatakan Lulus Seleksi PMDK di 42 Politeknik Negeri Posted: 18 Apr 2019 01:05 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengumumkan sebanyak 16.666 siswa lulus seleksi Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN), dan diterima di 42 politeknik negeri di seluruh Indonesia.  Nama-nama siswa yang lulus seleksi ini dapat dlihat melalui web: htttp://pmdk.politeknik.or.id. "Siswa yang lulus tersebut berasal dari 206.852 siswa yang mendaftar dari 8.421 sekolah asal," kata M. Nasir pada Konferensi Pers Pengumuman Hasil PMDK-PN 2019 di Politeknik Negeri Semarang, Selasa (16/04/2019) lalu. Menurut Menristekdikti, angka pendaftar PMDK-PN tahun ini naik sebesar 13% dari tahun lalu, yakni dari 183.827 siswa menjadi 206.852 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang berminat untuk studi lanjut di politeknik naik secara signifikan. Bahkan di beberapa politeknik, ada kenaikan pendaftar mencapai hampir 30%. Politeknik juga menjaring calon mahasiswa dari kalangan dengan ekonomi terbatas. Kemenristekdikti telah menyiapkan beasiswa Bidikmisi bagi 10.000 calon mahasiswa politeknik yang lolos seleksi melalui jalur PMDK-PN dan UMPN (Ujian Masuk Politeknik Negeri). Menteri Nasir menjelaskan bahwa kenaikan animo siswa untuk mendaftar di politeknik menunjukkan bahwa baik siswa dan orang tua siswa sudah teredukasi dengan baik tentang politeknik. Politeknik bukan lagi menjadi pilihan kedua, namun menjadi perguruan tinggi pilihan untuk menjadi lulusan terampil dan berkompetensi. "Diharapkan kita bisa meningkatkan fasilitas yang ada di politeknik. Pemerintah ingin mendorong penyiapan tenaga kerja profesional, apa yang sudah dilakukan di tahun 2018 dan 2017 ternyata mengalami kemajuan yang luar biasa di politeknik yaitu dengan cara mendapatkan sertifikat kompetensi," tutur Nasir. Menristekdikti menyampaikan nantinya Kemenristekdikti akan mengintegrasikan seleksi masuk politeknik dengan jalur SNMPTN maupun SBMPTN, untuk menjaring mahasiswa yang berkualitas sesuai dari kompetensinya masing-masing. Via Web Sementara itu Ketua Forum Direktur, Rachmad Imbang Tritjahjono menyampaikan, akses pengumuman hasil PMDK PN 2019 dapat dilihat melalui laman resmi: http://pmdk.politeknik.or.id. "Peserta dapat melihat hasil pengumuman dengan cara memasukan nomor pendaftaran. Akan ada informasi bahwa yang bersangkutan diterima, menjadi cadangan, atau belum lolos," jelas Imbang. Ditambahkan Ketua Forum Direktur itu, peserta yang dinyatakan tidak lolos PMDK-PN dapat masuk ke Politeknik Negeri melalui jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) yang akan dibuka pada tanggal 20 Mei secara serentak di semua politeknik negeri, di luar jalur mandiri yang ditawarkan. Turut hadir juga pada acara ini Sekretaris Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Agus Indarjo, Direktur Politeknik Negeri Semarang Supriyadi, Ketua Umum PMDK-PN Zainal Nur Arifin dan para Direktur Politeknik Negeri seluruh Indonesia. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Jokowi Amin Unggul 13 Persen dari Prabowo - Sandi di Real Count KPU Posted: 18 Apr 2019 11:45 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pasangan calon presiden (Capres) dan wakil Presiden (Wapres) 01 Ir. H. Joko Widodo - Prof Dr. (HC) KC. Ma'ruf Amin unggul 14 persen dari pasangan nomor urut 02, H. Prabowo Subianto - H. Sandiaga Salahudin Uno dalam perhitungan suara nyata atau real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Jumat (19/04/2019) pukul 02.15 WIT. Dikutip Lelemuku.com dari laman Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI di KPU pada url https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/ menunjukkan pasangan 01 meraih persentase 56,64% atau 1,018,817 suara hasil real count. Melewati bahwa pasangan 02 yang meraih 43,36% atau 780,064 perolehan suara. Total suara masuk berasal dari 9,455 TPS di seluruh Indonesia dan Luar Negeri, sekitar 1,16248% dari total 813.350 TPS. Suara masuk tersebut berasal dari 34 provinsi seluruh Indonesia dan 33 kota di luar negeri. Rincian surat suara diantaranya Aceh terdapat 2,248 suara untuk Jokowi-Amin dan 17,024 suara untuk Prabowo-Sandi; Sumatera Utara terdapat 67,220 suara untuk Jokowi-Amin dan 60,848 suara untuk Prabowo-Sandi; Sumatera Barat terdapat 8,094 suara untuk Jokowi-Amin dan 50,455 suara untuk Prabowo-Sandi; Riau terdapat 6,725 suara untuk Jokowi-Amin dan 15,807 suara untuk Prabowo-Sandi; Jambi terdapat 8,139 suara untuk Jokowi-Amin dan 11,520 suara untuk Prabowo-Sandi. Sumatera Selatan terdapat 30,940 suara untuk Jokowi-Amin dan 49,460 suara untuk Prabowo-Sandi; Bengkulu terdapat 42,573 suara untuk Jokowi-Amin dan 42,774 suara untuk Prabowo-Sandi; Lampung terdapat 33,576 suara untuk Jokowi-Amin dan 30,784 suara untuk Prabowo-Sandi; Kepulauan Bangka Belitung terdapat 14,993 suara untuk Jokowi-Amin dan 7,203 suara untuk Prabowo-Sandi. Selanjutnya di DKI Jakarta terdapat 21,572 suara untuk Jokowi-Amin dan 22,568 suara untuk Prabowo-Sandi; Jawa Barat terdapat 48,388 suara untuk Jokowi-Amin dan 57,724 suara untuk Prabowo-Sandi; Jawa Tengah terdapat 309,829 suara untuk Jokowi-Amin dan 108,608 suara untuk Prabowo-Sandi; Jawa Timur terdapat 142,525 suara untuk Jokowi-Amin dan 53,266 suara untuk Prabowo-Sandi; Banten terdapat 16,654 suara untuk Jokowi-Amin dan 27,755 suara untuk Prabowo-Sandi. Di Bali terdapat 22,236 suara untuk Jokowi-Amin dan 3,393 suara untuk Prabowo-Sandi; Nusa Tenggara Barat terdapat 12,299 suara untuk Jokowi-Amin dan 27,354 suara untuk Prabowo-Sandi; Nusa Tenggara Timur terdapat 7,128 suara untuk Jokowi-Amin dan 561 suara untuk Prabowo-Sandi. Kalimantan Barat terdapat 17,305 suara untuk Jokowi-Amin dan 21,809 suara untuk Prabowo-Sandi; Kalimantan Tengah terdapat 9,674 suara untuk Jokowi-Amin dan 6,053 suara untuk Prabowo-Sandi; Kalimantan Selatan terdapat 2,486 suara untuk Jokowi-Amin dan 7,109 suara untuk Prabowo-Sandi; Kalimantan Timur terdapat 8,659 suara untuk Jokowi-Amin dan 10,451 suara untuk Prabowo-Sandi; Kalimantan Utara terdapat 3,291 suara untuk Jokowi-Amin dan 14,134 suara untuk Prabowo-Sandi. Kemudian di Sulawesi Utara terdapat 13,434 suara untuk Jokowi-Amin dan 2,073 suara untuk Prabowo-Sandi; Sulawesi Tengah terdapat 397 suara untuk Jokowi-Amin dan 644 suara untuk Prabowo-Sandi; Sulawesi Selatan terdapat 27,482 suara untuk Jokowi-Amin dan 34,994 suara untuk Prabowo-Sandi; Sulawesi Tenggara terdapat 8,169 suara untuk Jokowi-Amin dan 10,023 suara untuk Prabowo-Sandi; Gorontalo terdapat 52,655 suara untuk Jokowi-Amin dan 57,854 suara untuk Prabowo-Sandi; Sulawesi Barat terdapat 8,523 suara untuk Jokowi-Amin dan 4,082 suara untuk Prabowo-Sandi. Maluku terdapat 3,124 suara untuk Jokowi-Amin dan 1,943 suara untuk Prabowo-Sandi; Maluku Utara terdapat 413 suara untuk Jokowi-Amin dan 591 suara untuk Prabowo-Sandi; Papua terdapat 2,311 suara untuk Jokowi-Amin dan 171 suara untuk Prabowo-Sandi; Papua Barat terdapat 550 suara untuk Jokowi-Amin dan 217 suara untuk Prabowo-Sandi. Untuk luar negeri, terdapat 38,052 suara untuk Jokowi-Amin dan 14,134 suara untuk Prabowo-Sandi. Suara-suara tersebut berasal dari Irak, Azerbaijan, Thailand, RRC, Jerman, Swiss, Brazil, Slowakia, Belgia, Rumania, Hongaria, Argentina, Sri Langka, Senegal, Tanzania, Bangladesh, Timor Leste, Vietnam, Zimbabwe, Pakistan Afghanistan, Sudan, Ukraina, Denmark, Peru. Selanjutnya Portugal, Spanyol, Filipina, Mozambik, Mexico, Rusia, Oman, Kenya, India, Norwegia, Ceko, Afrika Selatan, Korea Utara, Chile, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Swedia, Korea Selatan, Fiji, Uzbekistan, Iran, Libya, Tunisia, Vatikan, Laos, Polandia, Selandia Baru, Austria, Namimbia, Myanmar, Amerika Serikat, Turki, Perancis dan Australia. Hasil ini masih akan diperbahari KPU dengan mengunggah hasil suara yang dihitung secara langsung tersebut. Menurut KPU, pemilu saat ini masuk dalam rekapitulasi suara yang berlangsung tadi Rabu (17/04/2019) siang hingga Rabu (22/5/2019). Rekapitulasi ini berlangsung secara bertahap mulai dari TPS hingga KPU. Proses rekapitulasi di TPS sudah berlangsung hari ini, Rabu (17/4/2019) hingga Kamis (18/4/2019). Setelah dihitung di tingkat TPS, suara akan direkapitulasi di tingkat kecamatan mulai Kamis (18/4/2019) hingga Sabtu (4/5/2019). Selepas itu, 514 KPUD Kabupaten/Kota akan mulai merekapitulasi hasil pilpres dan pileg mulai Senin (22/4/2019) hingga Selasa (7/4/2019). Pada hari yang sama, rekapitulasi suara berjalan di 34 KPUD Provinsi dan berlangsung hingga Senin (12/5/2019). Kemudian, hasil rekapitulasi ini dihitung ulang KPU Pusat mulai Kamis (25/4/2019) hingga Rabu (22/5/2019). Di hari terakhir penghitungan ini, capres-cawapres dan caleg terpilih sudah bisa dipastikan, meski KPU belum secara resmi menetapkan mereka. Penetapan secara resmi ini menunggu hasil sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi yang digelar mulai Kamis (23/5/2019) hingga Sabtu (15/6/2019). Paling lama 3 hari setelah sidang di MK selesai, KPU bakal mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pilpres 2019. (Albert Batlayeri) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Imbau Masyarakat Tunggu Hasil ‘Real Count’, Mendagri Apresisiasi Penyelenggara Pemilu Serentak Posted: 18 Apr 2019 08:51 AM PDT JAKARTA, LELEMUKUMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasiasinya kepada para penyelenggara Pemilu yang telah berhasil menyelenggarakan Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) secara serentak dengan lancar. "Pelaksanaan secara mayoritas di wilayah Indonesia berjalan lancar, tertib. Kerja KPU dan Bawaslu juga berjalan baik, meski ada kendala namun direspon cepat oleh KPU. Kami apresiasi hal itu," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (18/04/2019) pagi. Sebagai salah satu indikator kesuksesan Pemilu Serentak 2019, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menilai penyelenggaraan Pemilu mampu mengakomodir partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. "Setidaknya partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam tahap konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui Pileg dan Pilpres 2019 ini," ungkap Tjahjo. Mendagri berpesan agar masyarakat tetap tenang meski hasil hitung cepat (Quick Count) di berbagai media telah dirilis. Ia meminta masyarakat tetap menunggu hasil resmi yang akan dilakukan melalui penetapan Pleno KPU (Real Count). "Saya minta semua pihak dan masyarakat tetap tenang dan menjaga persatuan, kesatuan bangsa serta mari kita tunggu hasil resmi yang ditetapkan oleh KPU RI," pesan Tjahjo. Posko Monitoring Setelah mengirimkan Tim Pemantauan Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka Posko Monitoring 24 jam non stop untuk memantau perkembangan situasi daerah sebelum dan setelah pelaksanaan Pemilu 2019. "Kemendagri membuka posko monitoring pelaksanaan Pemilu di seluruh provinsi di Indonesia melalui video conference selama 24 jam non stop," kata Tjahjo sesaat setelah memberikan hak pilihnya di TPS 72, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (17/4). Posko monitoring Pemilu tersebut telah berjalan sejak H-2 Pemilu atau tanggal 15 April 2019 dan akan berjalan sampai H+2 Pemilu atau tanggal 19 April 2019. Setiap provinsi di Indonesia diwajibkan untuk melaporkan situasi terkini melalui video conference selama 5 hari berturut turut. "Dengan dilakukannya video conference ini, kami berharap daerah dapat melaporkan situasi terkini sebelum, saat dan setelah penyelenggaraan Pemilu 2019. Jangan sampai ada permasalahan di daerah tapi tidak terlapor sampai ke tingkat pusat," jelas Tjahjo. Menurut hasil monitoring terkini, Mendagri menjelaskan, ada beberapa daerah yang kondisi cuacanya kurang baik, sehingga melalui video converence pihaknya langsung menerima laporan terkini dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Tjahjo menambahkan, Posko monitoring tersebut dibuat untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. "Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kami berharap inovasi pantauan Pemilu melalui video konference seperti ini dapat mendukung penyelenggar Pemilu agar Pemilu berjalan lancar dan damai," pungkas Tjahjo. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Presiden Omar al-Bashir Dipindahkan ke Penjara dari Tahanan Rumah di Khartoum, Sudan Posted: 18 Apr 2019 07:45 AM PDT KHARTOUM, LELEMUKU.COM - Laporan yang mengutip keluarga mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan, pemimpin yang terguling itu telah dipindahkan dari tahanan rumah ke penjara. Tapi para demonstran yang menghendaki adanya pimpinan sipil di Sudan tidak percaya akan laporan itu. Laporan-laporan yang muncul hari Rabu mengatakan mengatakan, bekas presiden Omar al-Bashir telah dipindahkan dari tahanan rumah ke penjara federal. Keluarga Bashir yang tidak disebut namanya mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ia telah dipindahkan ke penjara Kobar di Khartoum hari Selasa malam, dan penjaga penjara mengatakan kepada CNN ia melihat Bashir tiba di penjara itu. Kobar adalah penjara dimana Bashir menahan banyak penentangnya selama ia berkuasa puluhan tahun. Tapi sebagian dari ribuan demonstran yang terus bertahan diluar kementerian pertahanan sejak hari Kamis lalu, tidak percaya bahwa Bashir telah di masukkan ke penjara.  Para demonstran terus melakukan aksi demonstrasi di Khartoum. Abu Bakar Ali mengatakan harus ada bukti bahwa bekas presiden itu memang sudah ditangkap. Ia mengatakan tidak percaya Bashir telah ditahan di penjara, tapi kalau betul, ia ingin supaya Bashir dan para pendukungnya diadili. Asosiasi Profesional Sudan atau SPA, kelompok protes yang utama, juga menyatakan keraguan. Mohammed Abbas, pejabat SPA mengatakan bahwa laporan tentang penangkapan Bashir itu masih belum jelas, kecuali pihak militer mengumumkannya dalam sebuah konperensi pers. Katanya, rakyat di jalanan dan para demonstran ingin melihat foto-foto penangkapan itu disiarkan di televisi nasional, kata Abbas. Sumber yang mengetahui mengatakan hari Rabu bahwa tidak betul Bashir telah dipindahkan ke penjara, dan menambahkan bahwa ia masih berada dalam tahanan rumah. Para demonstran menuntut dikembalikannya pemerintahan ke tangan sipil, sejak militer mengumumkan bahwa Bashir telah digulingkan, dan sebuah dewan militer akan berkuasa selama dua tahun sebelum mengadakan pemilihan umum. Uni Afrika hari Senin mengancam akan membekukan keanggotaan Sudan kalau pemerintahan tidak dikembalikan ke tangan sipil dalam waktu dua minggu, dan Uni Eropa tidak mau mengakui dewan militer Sudan yang kini berkuasa. Kelompok SPA menyerukan diadakan aksi-aksi protes yang lebih besar hari Kamis sampai militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil yang terpilih. Aksi protes dimulai bulan Desember karena kurangnya bahan bakar dan pangan, tapi dengan cepat berubah menjadi aksi protes jalanan untuk menuntut turunnya Bashir. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Emmanuel Macron Ungkap Restorasi Notre Dame Perlu Waktu Puluhan Tahun Posted: 18 Apr 2019 07:03 AM PDT PARIS, LELEMUKU.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Selasa (16/04/2019) menetapkan target untuk membangun kembali Katedral Notre Dame yang hancur karena kebakaran dalam waktu lima tahun. Dalam pidato yang disiarkan lewat televisi, Macron mengatakan Prancis adalah negara pembangun dan dengan partisipasi semua orang, rencana itu dapat dilaksanakan. Namun, para ahli restorasi bangunan-bangunan bersejarah memperingatkan bahwa akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menghantarkan gereja itu kembali ke kemegahan sebelumnya. Berita mengenai kebakaran Notre Dame bergema di seluruh dunia. Bagi banyak orang, penanda khas kota Paris itu lebih dari sekadar simbol keagamaan. Yoshihide Suga, Sekretaris Kabinet Jepang, menyampaikan komentarnya, "Katedral Notre Dame adalah situs Warisan Dunia UNESCO, dan kerusakannya merupakan kehilangan bagi dunia, dan hati kita merasa pilu." Sementara itu, Oleg Shein, anggota parlemen Rusia mengatakan, "Kerusakan itu merupakan pukulan serius bagi warisan sejarah dan budaya semua umat manusia dan bagi rakyat kita sebagai anggota umat manusia." Bill Shorten, Pemimpin Oposisi Australia, menyatakan, "Notre Dame adalah ikon global." Menanggapi ajakan Presiden Prancis Emmanuel Macron, janji sumbangan dari para donor untuk membantu pembangunan kembali katedral itu telah mencapai hampir $800 juta hanya sehari setelah api menghancurkan bagian bangunan yang terbuat dari kayu ek dan merobohkan menaranya itu. Dalam pidatonya, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan tekadnya. "Kita akan membangun kembali Katedral Notre Dame menjadi lebih indah, dan saya ingin ini tercapai dalam lima tahun. Kita bisa melakukannya," tandas Macron. Tetapi para ahli restorasi gedung-gedung bersejarah mengatakan akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan proyek itu. Eric Fisher adalah kepala yayasan yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan katedral dari abad pertengahan di Strasbourg. Dia menerangkan, "Secara pribadi, saya akan mengandalkan beberapa dekade daripada beberapa tahun dalam hal pengerjaannya. Diagnosis awal akan sangat penting karena hal itu akan menentukan apa yang telah hancur, dan apa yang bisa dilestarikan. Langkah selanjutnya adalah membuat pilihan restorasi bahkan sebelum pekerjaan rekonstruksi dimulai." Menemukan tukang batu, seniman lukis kaca dan tukang kayu yang terampil dalam restorasi bersejarah itu akan menjadi tantangan tersendiri, kata Francis Maude, seorang arsitek yang bekerja untuk proyek restorasi Kastil Windsor setelah istana bersejarah itu terbakar pada tahun 1992. Francis Maude, arsitek terkenal dari Inggris itu menyatakan, "Tersedianya tenaga trampil untuk menyelesaikan begitu banyak pekerjaan tukang batu, tukang kayu, pengrajin timah, seniman lukis kaca untuk jendela-jendela bangunan itu mungkin merupakan tantangan industri yang harus dihadapi di seluruh Eropa pada saat ini, terutama karena kita tahu ada proyek-proyek yang sangat besar lainnya yang menghadapi keterbatasan yang sama." Sebagian orang akan bersikeras bahwa katedral itu harus dibangun kembali dengan bahan yang persis sama dan dengan cara yang sama seperti sebelum kebakaran. Namun, cara demikian mungkin tidak bijaksana, kata Maude. Memanfaatkan keterampilan dan bahan yang tersedia saat ini mungkin bisa membuat katedral itu lebih siap untuk bertahan 800 tahun lagi. Para arsitek Inggris mengatakan pembangunan gedung-gedung bersejarah yang megah membutuhkan waktu puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad, dan bahan bangunan serta gaya konstruksi juga berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Nurdin Abdullah Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu di Kota Makassar Posted: 18 Apr 2019 06:27 AM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah meninjau langsung kesiapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) sebelum didistribusikan ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Makassar. Gubernur Nurdin Abdullah meninjau langsung tiga wilayah yakni Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea dan Kecamatan Tallo. Nurdin didampingi langsung Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel, Uslimin atau akrab disapa Usle. Sesuai pantauan Gubernur pada tiga kecamatan tersebut semua logistik aman dan siap untuk disalurkan ke seluruh TPS. Di Kecamatan Biringkanayya terdapat 549 TPS, Tamalanrea 215 TPS dan Kecamatan Tallo sebanyak 365 TPS. Nurdin Abdullah mengaku sangat bersyukur setelah melihat langsung persiapan logistik Pemilu. "Kita bersyukur semuanya berjalan bagus, mewakili beberapa sampel dan kita sudah dengar laporan dari KPU, semua sudah nyampe, kalau kota ini kan jam 2 baru bergerak," ungkap Nurdin Abdullah usia peninjauan kesiapan logistik Pemilu, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (16/04/2019). Gubernur Sulsel berharap semua logistik Pemilu disalurkan dengan aman tanpa kendala sedikit pun. Sesuai informasi dari KPU semua surat suara akan didistribusikan paling lambat pada pukul 14:00 hari ini. "Semoga semua distribusinya berjalan dengan aman, dan paling lambat semua kotak suara akan sampai jam 3 sore ini," pungkasnya. (HumasSulut) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Reagen Lartutul Putuskan Pencoblosan di 20 TPS di Tanimbar Selatan Ditunda ke 23 April Posted: 18 Apr 2019 06:23 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Ketua Komisi Penyelenggaraan Umum (KPU) Maluku Tenggara Barat (MTB), Reagen Lartutul menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) lanjutan pada 20 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang tertunda pencoblosannya pada 23 April 2019 nanti. "Mengingat sebagian TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencoblosan dan tinggal 20 TPS yg belum melakukan pencoblosan lakukan. Oleh karena itu kami telah memutuskan pemilihan lanjutan dilakukan 23 Aprilm sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia dalam Rapat Pembahasan Permasalahan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kepulauan Tanimbar, bersama Forkopimda, pimpinan umat, Parpol, KPUD dan Bawaslu pada Selasa (18/04/2014). Ia menyampaikan permohonan maaf atas tertundanya pencoblosan di 20 TPS pada  Rabu (17/04/2019) yang terdiri dari 17 TPS di Kelurahan Saumlaki ditambah dengan 3 TPS pada dua desa yakni Lermatang dan Latdalam karena kekurangan formulir C1 Plano yang harus dikirim dari Jakarta, dan formulir lainnya. "Ini bagian dari kekhilafan kami. Tapi kami tetap berjalan berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Selain itu keterlambatan pengiriman 19,000 surat suara yang rusak, yang menyebabkan terlambatnya proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan," terangnya. Dia menjelaskan, pihaknya memastikan agar pemungutan dan hitungan suara lanjutan ini tidak terkendala seperti yang terjadi pada Rabu lalu. Ia juga telah meminta KPPS dari TPS yang telah selesai melakukan pencoblosan, untuk tetap melakukan penghitungan suara. Sementara itu Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) MTB, Mathias Alubwaman,  mengatakan bahwa pihaknya sudah menganalisa akan ada keterlambatan, karena melihat kesiapan yang ada. "Bawaslu sudah peringatkan kepada KPUD MTB tentang kemungkinan keterlambatan ini," ucapnya. Dia menegaskan, Bawaslu MTB sudah  koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI tentang adanya pelanggaran pemilu, Bawaslu sedang mengumpulkan data tambahan ada tidaknya pelanggaran. Ada TPS yang sudah laksanakan ada yang tidak. "Contoh seperti di Wowonda , surat suara DPD kurang, akhirnya masyarakat hanya menerima empat macam surat suara saja. Sedangkan surat suara DPD tidak," ungkapnya. (Laura Sobuber) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States