Type Here to Get Search Results !

Debat Perdana Pilpres 2019, Berlangsung Lancar

Debat Perdana Pilpres 2019, Berlangsung Lancar

Debat Perdana Pilpres 2019, Berlangsung Lancar

Posted: 17 Jan 2019 08:27 AM PST

Debat Perdana Pilpres 2019, Berlangsung LancarJAKARTA, LELEMUKU.COM - Debat perdana Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 mengangkat tema "hukum, hak asasi manusia (HAM), terorisme, dan korupsi" yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam berlangsung lancar

Penampilan para calon presiden dan wakil presiden di debat pertama pilpres terlihat lancar, salah satunya calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin  yang baru pertama kali tampil dalam pentas debat politik kali ini.

Ma'ruf Amin terlihat lancar saat menjawab pertanyaan seputar terorisme dalam debat  tersebut dengan menyatakan terorisme bisa terjadi karena ada penyebabnya meliputi pemikiran atau kondisi ekonomi.

"Oleh karenanya caranya adalah apa yang menyebabkan dia radikal. Kalau karena paham keagamaan menyimpang maka yang harus kita doktrinkan dengan meluruskan paham keagamaan yang menyimpang itu," ujar KH Ma'ruf Amin saat sesi Debat Pilpres 2019 di samping Jokowi dan di hadapan panelis dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pihaknya akan mendorong deradikalisasi dengan melakukan pengkajian alasan seseorang terpapar terorisme. Jika hal tersebut disebabkan oleh paham radikal, pemerintah akan berusaha meluruskan kembali paham orang tersebut.

"Tapi kalau itu disebabkan faktor ekonomi sosial maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan santunana yang bisa mengembalikan mereka pada jalan yang lurus," lanjut dia.

Menjelang akhir sesi debat pertama, Ma'ruf tampak mulai rileks dan bisa menimpali atau menambahkan pernyataan Jokowi. Dia pun juga cukup fasih berbicara soal solusi bagi terorisme di Indonesia.

"Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan," kata Ma'ruf.

Jokowi mengatakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah menitikberatkan pada pencegahan. Selain itu, aturan tersebut juga memiliki pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Lebih lanjut, aturan tersebut juga mendorong transparansi pada proses penindakan. Adapun, Jokowi menilai perlu diberikan pengetahuan mengenai hak asasi manusia (HAM) kepada para aparat penegak hukum.

"Standar operasional prosedur (SOP) pun harus berbasis HAM," kata Jokowi.

Debat Perdana Pilpres 2019, Berlangsung LancarPrabowo-Sandi juga mendukung upaya deradikalisasi dalam mengatasi masalah terorisme. Prabowo mengatakan, deradikalisasi dapat dilakukan dengan berinvestasi di bidang pendidikan dan layanan kesehatan untuk membantu rakyat paling bawah.

Sebab, bisa saja mereka terpapar terorisme karena adanya rasa ketidakadilan dan keputusasaan.

"Mereka merasa tersakiti, dengan demikian mereka bisa dipengaruhi pengajar atau paham radikal yang mengarah ke kekerasan," kata Prabowo.

Prabowo juga menilai diperlukan swasembada pangan, energi, dan air untuk mencegah terjadinya terorisme. Lebih lanjut, dia menilai TNI, polisi, dan intelijen negara harus kuat. Dengan demikian, aparat dapat cepat mendeteksi dan menangkal gerakan-gerakan terorisme yang ingin menyerang Indonesia.

Beda Pandang Tuntaskan Korupsi

Selanjutnya guna membentuk birokrasi yang bersih dari korupsi, Prabowo mengakui akan mengambil langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut.

"Kita akan menaikkan gaji birokrat. Kalau dia masih melakukan korupsi, kita bisa tindak sekeras-kerasnya. Kita bisa contoh negara lain, bisa kita taruh di pulau terpencil, seperti melakukan pekerjaan tambang pasir terus menerus mungkin," ujar Prabowo.

Menurut dia, akar persoalan korupsi adalah gaji birokrat yang begitu rendah. Hal itu harus diperbaiki.

"Untuk meningkatkan itu dari mana? Saya akan meningkatkan tax ratio," kata Prabowo.

Merespons pernyataan Prabowo, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memiliki pernyataan berbeda.

"Saya tidak setuju karena kita tahu, untuk mencegah korupsi ASN (aparatur sipil negara), sudah ada tunjangan kinerja besar," ujar Jokowi.

Menurut dia, aspek terpenting adalah perampingan birokrasi. Selain itu, merit system perlu diterapkan berdasarkan integritas dan rekam jejak. Kemudian pengawasan internal diperkuat.

"Dan tentu saja pengawasan eksternal baik dari masyarakat, media, untuk perbaikan kinerja," kata Jokowi. (AlbertBatlayeri/Katadata/Antara)

Pengprov POSSI Papua Gelar Rapat Perdana

Posted: 17 Jan 2019 07:21 AM PST

Pengprov POSSI Papua Gelar Rapat PerdanaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengprov POSSI) menggelar rapat perdana di penghujung 2019 dengan agenda membahas teknis persiapan pelantikan pengurus baru periode 2018-2022 serta diskusi program kerja maupun evaluasi kinerja periode sebelumnya.

Rapat yang diselenggarakan di Hotel Tirta Mandala Jayapura, Minggu (13/1) sore, dipimpin Ketua Umum Pengprov POSSI Papua Gilberd Yakwart, didampingi Ketua Harian Imam Djuniawal dan Sekretaris Umum Agus Rahmawan.

Rapat juga membahas persiapan atlet selam menuju PON XX 2020. Rapat itu juga menyepakati dan mendorong agar pelantikan pengurus baru oleh Ketua PB POSSI Pusat diselenggarakan secepatnya, paling lambat pada bulan ini.

"Kita harap bisa cepat pengurus baru ini dilantik sehingga mereka bisa segera bekerja dan fokus mempersiapkan atlet untuk berlaga di PON XX 2020. Sebab POSSI Papua menargetkan lima emas dalam iven empat tahunan itu," terang Ketua Umum POSSI Papua Gilbert Yakwart.

Sebelumnya, struktur pengurus POSSI Papua dipastikan telah mendapat persetujuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.

Pengurus POSSI Papua yang berjumlah hampir lima puluh orang ini, kini "dinakhodai" Gilberd R. Yakwart.

Gilberd dalam satu kesempatan juga mendorong para atlet mampu meraih prestasi gemilang pada 2020 mendatang. Sebab pada di PON XVI Jawa Barat, POSSI Papua meraih 2 emas dan 2 perak.

"Ini saya kira pada PON berikut harus bisa lebih baik lagi prestasinya. Dimana kami targetkan mesti meraih paling kurang lima emas. Makanya dalam rangka menunjang raihan prestasi terbaik pada PON XX 2020, kita pun minta dukungan penganggaran dan kesekertariatan dari KONI Papua maupun stakeholder terkait, tak terkecuali pemerintah daerah".

"Sebab tugas-tugas ini tidak akan bisa berhasil tanpa adanya dukungan dari para stakeholder terkait," terang ia.

Diriinya juga pada kesempatan itu, mengapresasi semua pihak yang sudah memilih dan mempercayakan dirinya menjadi Ketua Umum POSSI Papua yang baru. (DiskominfoPapua)

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tertinggi di Kabupaten Puncak

Posted: 17 Jan 2019 06:42 AM PST

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tertinggi di Kabupaten PuncakJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua memastikan tingkat Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tertinggi berada di Kabupaten Puncak.

Kabupaten Intan Jaya disebut-sebut berada di urutan kedua, mengingat wilayahnya yang cukup sulit dan sebagian besar diakses lewat angkutan udara.

"Memang IKK ini menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi distribusi dana tambahan infrastruktur Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota di Provinsi Papua".

"Tapi lagi-lagi, tujuan dari dana tambahan infrastruktur ini adalah bidang transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan. Nah kalau dana tambahan infrastruktur itu yang turun ke Papua besar,  tentunya indikatornya dari IKK itu. Sebab memang sebagian besar daerah di Papua ini diakses lewat udara karena punya topografi yang sulit," terang Kepala Bappeda Papua Muhammad Musa'ad di Jayapura, kemarin.

Sementara itu, sambung dia, Kabupaten Jayapura merupakan daerah dengan tingkat IKK paling rendah dari 29 kabupaten/kota yang ada di Bumi Cenderawasih. Menyusul Kota Jayapura sebagai daerah yang menempati posisi kedua.

"Hanya memang untuk dua wilayah ini akses transportasi udara dan lautnya sangat mendukung sehingga tentu tingkat IKK pasti rendah. Namun kita terus berharap agar tingkat IKK ini bisa turun dan stabil".

"Makanya kita sangat mendukung program Presiden Jokowi yang ingin membuka akses jalur darat yang bisa tembus ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Dengan demikian diharapkan tingkat IKK pada semua wilayah di Papua bisa stabil dan rendah," harapnya.

Diketahui, data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Pun demikian, selain IKK, indikator lainnya yang dijadikan dasar pembagian dana tambahan infrastruktur untuk Papua adalah fasilitas aspek-aspek pendidikan dan kesehatan, luas wilayah serta jumlah Orang Asli Papua (OAP). (DiskominfoPapua)

Penduduk Miskin Papua Turun Seputar Maret – September 2018

Posted: 17 Jan 2019 06:38 AM PST

Penduduk Miskin Papua Turun Seputar Maret – September 2018JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menilai persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sepanjang Maret s/d September 2018 diklaim mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Menurut Kepala Bidang Statsitik Sosial BPS Papua Bagas Susilo, pada Maret 2018 penduduk miskin Papua tercatat sebesar 27,74 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 27,43 persen pada September 2018.

"Hal ini bisa kita lihat pada Garis Kemiskinan (GK) di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 566.903, yang lebih tinggi dari pedesaan sebesar Rp499.615. Hal ini berarti,  biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) pada makanan dan bukan makanan, lebih besar di perkotaan dari pedesaan," terangnya di Jayapura, kemarin.

Dilain pihak, sambung ia, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 75 persen berbanding 25 persen.

Sementara untuk komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan, yakni beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang dan daging ayam ras.

"Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di pedesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek dan daging babi," jelasnya.

Diketahui, pada periode Maret 2018 - September 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukan kecenderungan penutunan.

Hal demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Hentikan Pembangunan Patung Yesus Kristus

Posted: 17 Jan 2019 05:40 AM PST


JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Impian masyarakat bumi cenderawasih untuk memiliki ikon patung Yesus Kristus, harus pupus dan sirna, setelah masalah hak ulayat yang tak kunjung rampung.

Keputusan menghentikan pembangunan patung dengan rencana setinggi 33 meter di areal Pantai Base-G, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, disampaikan langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Girius One Yoman, di Jayapura, kemarin.

"Penghentian proyek ini dikarenakan permasalahan hak ulayat di lokasi pembangunan yang tidak kunjung selesai".

"Yang pasti pembangunan patung yang mesti dihentikan ini bukan salah pemerintah. Karna realitanya selalu ada pemalangan. Pada akhirnya kami putuskan untuk berhenti," terang ia.

Girus menyesalkan keputusan itu, padahal patung ini diharapkan turut memeriahkan pelaksanaan PON XX pada 2020 di Papua. Patung ini pun diharapkan dapat menjadi salah satu tempat wisata yang bisa mendatangkan pemasukan bagi negeri ini.

"Sebab dari tahun ke tahun yang dianggarkan hanya masalah pembebasan lahan. Sementara di 2019 dan 2020 tidak bisa lagi dianggarkan pembebasan lahannya. Apalagi seluruh anggaran akan difokuskan pada pelaksanaan PON. Sehingga akhirnya proyek pembangunannya diputuskan berhenti".

"Ya, intinya kita sebenarnya tinggal membangun patung itu. Tapi permasalahannya ada pada masyarakat karena saling klaim soal hak ulayat di kawasan tersebut.  Masih ada pihak lain yang komplain terpaksa dihentikan," tuturnya.

Sebelumnya, patung Yesus merupakan janji kampanye Gubernur Papua Lukas Enembe di periode pertamanya memimpin bumi cenderawasih.

Dinas PUPR Papua bahkan telah melakukan perubahan desain patung, bahkan meminta tim pematung asal Yogyakarta dan Ancol Jakarta untuk mulai menghitung kekuatan gempa melalui survei udara. Perhitungan itu, diharapkan bisa meminimalisasi kerusakan yang muncul saat terjadi gempa. (DiskominfoPapua)

Abock Busup Dorong Warga Yahukimo Kembangkan Hasil Pertanian

Posted: 17 Jan 2019 05:17 AM PST

Abock Busup Dorong Warga Yahukimo Kembangkan Hasil PertanianJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna meningkatkan hasil pertanian di wilayahnya, Bupati Yahukimo Abock Busup mendorong warga Distrik Anggruk untuk mengembangkan buah merah. Hal demikian, dikarenakan tanaman itu kini banyak diburu oleh masyarakat di Indonesia bahkan luar negeri.

Abock juga telah menginstruksikan warga Kurima untuk menanam untuk sayur-sayuran, seperti kol dan wortel.

"Dengan demikian diharapkan, dua wilayah itu kedepan mampu meningatkan kesejahteraan masyarakat setempat," terang Bupati di Jayapura, baru-baru ini.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Yahukimo saat ini sangat aktif mendorong peningkatan potensi beberapa distrik. Oleh karenanya, pada Distrik Tangma pun pihaknya mendorong masyarakat agar menanam dan mengembangkan perkebunan kopi lokal berjenis arabika.

"Sehingga kedepan di Distrik Tangma ini bisa disebut sebagai kampung kopi. Alasannya karena masyarakatnya banyak yang menanam tanaman itu".

"Nanti untuk peternakan seperti babi, ayam dan ikan mas bisa kita fokuskan di Distrik Korupun. Dengan demikian, kita harap kedepan semua distrik bisa berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah dan mempertahankan perekonomian masyarakat di wilayahnya masing-masing," terang ia.

Dia tambahkan, upaya peningkatan ekonomi masing-masing distrik ini nantinya akan pula didukung oleh pemanfaatan dana desa yang didistribusikan oleh pemerintah.

"Sebab dengan berbagai kegiatan ini kita harap dapat meningkatkan gizi anak-anak melalui bahan makanan pokok yang dikembangkan oleh masyarakat di masing-masing distrik," tutup ia. (DiskomifoPapua)

KPU Papua Ajak Masyarakat Sosialisasikan Pentingnya Memilih di TPS

Posted: 17 Jan 2019 05:14 AM PST

KPU Papua Ajak Masyarakat Sosialisasikan Pentingnya Memilih di TPSJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden April 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengajak masyarakat dan stake holder terkait untuk gencar mensosialisasikan pentingnya memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) setempat.

Menurut Komisioner KPU Papua Tarwinto, setiap proses kenegaraan maupun kehidupan bermasyarakat, dimulai dari kegiatan pemilihan umum. Baik pemilihan umum bupati/walikota, gubernur, legislatif maupun presiden.

Dengan demikian, kegiatan pembangunan pun dihasilkan dari hasil proses pemilihan umum. "Untuk itu, yang katakan politik itu tidak baik, mari saya ajak masyarakat untuk coba kita hilangkan. Mari kita munculkan bahwa pemilu itu baik, karena setiap proses yang dijalankan pemerintah itu pun berawal dari Pemilu," terang ia disela-sela sosialisasi pendidikan pemilih Pemilu serentak 2019, di salah satu hotel berbintang, di Jayapura, Selasa (15/1).

Dalam kegiatan yang dihadiri relawan Pemilu, tokoh masyarakat, tokoh agama serta perguruan tinggi, Tarwinto berharap agar masyarakat dapat mendoakan pelaksanaan Pemilu 2019, dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Dilain pihak mampu menghasilkan pemimpin yang bersih dan mengerti rakyat. "Sebab pemimpin yang peduli dengan rakyat akan mampu memakmurkan rakyatnya. Sehingga harapan kita kedepan pemimpin yang terpilih itu bisa diakui oleh dunia internasional," terang ia.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI Libert Kristo Ibo selaku narasumber dalam kegiatan itu mengatakan proses pembuatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelumnya mengalami keterlambatan.

Hal demikian mengakibatkan adanya tahapan sosialisasi Pemilu yang terlambat. "Karena itu, Komisi II DPR RI dan KPU memandang sosialisasi Pemilu serentak kepada masyarakat sangat penting dan strategis untuk dilakukan. Agar proses pelasanaan pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan maksimal, sesuai yang diharapkan masyarakat bisa tercapai," terang ia.  

Ia menyadari masyarakat Papua belum sepenuhnya memahami UU Pemilu. Oleh karenanya, ia mengharapkan sosialisasi kali ini membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman lebih jauh tentang Pemilu serentak tahun ini. (DiskominfoPapua)

BPS Papua Nilai Lanny Jaya Jadi Kabupaten Tingkat Kemiskinan Tertinggi

Posted: 17 Jan 2019 05:05 AM PST

BPS Papua Nilai Lanny Jaya Jadi Kabupaten Tingkat Kemiskinan TertinggiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dalam rilisnya menyatakan Kabupaten Lanny Jaya merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di bumi cenderawasih.

Hal demikian disampaikan Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Bagas Susilo kemarin, di Jayapura.

"Yang pasti wilayah pegunungan hampir pasti menjadi kantong kemiskinan tertinggi di Provinsi Papua. selain Lanny Jaya, ada pula Intan Jaya, Deiyai, Tolikara, Yalimo, Nduga, Yahukimo dan lainnya".

"Data ini berdasarkan data kemiskinan pada Maret 2018 yang kami sudah kamis rilis," terang ia.

Menurutnya, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep pembangunan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dari pendekatan ini , BPS perpandangan bahwa kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan yang diukur dari sisi pengeluaran.

"Artinya komoditi makanan yang paling berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan. Contohnya ada beras, rokok kretek, tongkol atau tuna atau cakalang dan daging ayam ras," ucapnya.

Kendati demikian, tambah ia, bukan berarti wilayah pesisir tidak menyumbang tingkat kemiskinan di bumi cenderawasih. Sejumlah kabupaten pesisir yang terindikasi miskin antara lain, Kabupaten Asmat dan Boven Digoel

"Kalau ditanya indikator kemiskinan ini dipengaruhi oleh apa, tentunya komoditi makanan lagi. Dimana perannya dalam Garis Kemiskinan (GK) jauh lebih besar dibandingkan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan yakni perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan," tegasnya.

Sebelumnya, BPS Papua mengumumkan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sepanjang Maret s/d September 2018 diklaim mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Pada Maret 2018 penduduk miskin Papua tercatat sebesar 27,74 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 27,43 persen pada September 2018. (DiskominfoPapua)

Inspektorat Papua Siap Verfikasi Aduan Masyarakat

Posted: 17 Jan 2019 04:57 AM PST

Inspektorat Papua Siap Verfikasi Aduan MasyarakatJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Inspektorat Provinsi Papua dalam program kerjanya tahun ini bakal melakukan verifikasi atau pemeriksaan tentang kebenaran laporan aduan masyarakat, terhadap pelaksanaan program kerja instansi pemerintah daerah.

Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang di kantor Gubernur Jayapura, Senin (13/1), mengaku menerima cukup banyak aduan dari masyarakat

"Bahkan pada tahun kemarin hampir setiap kita kelola aduan dari masyarakat. Bahkan kita pun memantau semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lalu temuan Dirjen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian teknis".

"Dimana hasil dari pelaksanaan verifikasi ini adalah dapat meminimalisasi tindak penyalahgunaan keuangan daerah," terang ia.

Dikatakan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat diantaranya mewujudkan serta menciptakaan pengelolaan keuangan yang bersih dari korupsi.

Dilain pihak, melakukan tindakan preventif, yakni dengan mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Termasuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang," katanya.

Untuk itu, selain memverifikasi aduan masyarakat, Inspektorat Papua pada tahun ini tetap melakukan tugas pokok dan fungsinya, lebih khusus dalam melakukan pendampingan dan pengawasan serta mengawal pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sebab Inspektorat ini memiliki fungsi melakukan review, audit, evaluasi tetapi juga monitoring".

"Bahkan kami juga melakukan pendampingan dan konsultansi. Dimana bila SKPD mengalami hambatan atau ada kesulitan, maka dapat melakukan konsultasi dengan Inspektorat," katanya.

Diketahui, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai perencanaan dalam melakukan review RAPBD, KUA/PPAS dan RKA.

Inspektorat juga melaksanakan tugas rencana aksi pencegahan korupsi yang dikelola oleh KPK, melaksanakan pencegahan pungli, memantau pelaksanaan gratifikasi, serta melaksanakan LHKPN. (DiskominfoPapua)

Benhur Tommy Mano Akan Sampaikan Kebutuhan Penanggulangan Bencana di Kota Jayapura

Posted: 17 Jan 2019 04:54 AM PST

Benhur Tommy Mano Akan Sampaikan Kebutuhan Penanggulangan Bencana di Kota JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Walikota Jayapura, Provinsi Papua, Benhur Tommy Mano dalam waktu dekat dipastikan akan menyampaikan kebutuhan penanggulangan bencana alam banjir dan longsor, hingga merusak sejumlah fasilitas umum di Port Numbay, beberapa pekan lalu.

Hal ini disampaikan Walikota Benhur Tommy Mano kemarin, di Jayapura.

"Kita akan laporkan bencana banjir dan longsor kepada Gubernur. Tapi nanti kita akan data dulu semuanya baru kemudian disampaikan kepada Gubernur Enembe," tuturnya.

Sementara sebagai upaya dari penanggulangan bencana di Kota Jayapura, pihaknya bakal melakukan rapat terbatas dengan melibatkan Dinas PUPR Provinsi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dan Balai Wilayah Sungai Papua.

Hasil rapat tersebut yang nantinya bakal dilaporkan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Sebab Kota Jayapura menjadi salah satu klaster tuan rumah PON 2020 dan menjadi barometer suksesnya penyelenggaraan PON".

"Dengan demikian, infrastruktur pendukung lainnya yang rusak harus diperbaiki. Sebab kita kan harus sudah memperbaharui semuanya sejak sekarang. Karena bagaimana pun Kota Jayapura ini wajah Papua sehingga infrastruktur pendukung PON yang rusak harus diperbaiki," ujar dia.

Diketahui, untuk tahap rehabilitasi pascabencana banjir dan longsor kemarin, Pemerintah Kota Jayapura sudah menganggarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar, guna memperbaiki lokasi longsor di jalan alternatif.

Pengerjaan kontruksi jalan longsor itu akan dilakukan awal Februari depan.

Sebelumnya, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano disarankan untuk bersurat resmi kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, berkenaan dengan permintaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otonomi Khusus (Otsus), guna membenahi sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat longsor dan banjir.

Hal demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa'ad, diruang kerjanya, Rabu (9/1).

"Soal permintaan Walikota agar memberikan DTI untuk membangun sejumlah fasilitas umum akibat bencana saya rasa memang tepat. Sebab beban ini tak mesti hanya diberikan kepada pemerintah kota, provinsi pun harus ikut membantu".

"Tapi sampai saat ini kami belum tahu apakah sudah ada permintaan dari pemerintah kota ke gubernur atau tidak. Sebab saya rasa kalau Walikota sudah kordinasi dengan gubernur soal sejumlah bencana itu, pasti saya yakin akan segera direspon dengan sangat baik," ucap dia. (DiskominfoPapua)

Akibat ‘Shutdown’, Ibukota Amerika Serikat, Washington Jadi Kota Hantu

Posted: 17 Jan 2019 03:35 AM PST

Akibat 'Shutdown', Ibukota Amerika Serikat, Washington Jadi Kota HantuWASHINGTON, LELEMUKU.COM - Hotel-hotel di Washington DC, Ibukota Amerika Serikat telah mengosongkan seluruh lantainya. Restoran-restoran mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman bank agar bisa tetap beroperasi.

Telepon-telepon di biro-biro perjalanan pun telah berhenti berdering.

Di ibu kota negara, tempat lebih dari 20 juta wisatawan yang biasanya berkunjung, penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah AS telah mengancam bisnis wisata yang bergantung pada pegawai pemerintahan dan daya tarik monumen pemerintahan dan museum.

"Rasanya seperti seharusnya telepon ini terus berdering. Saya pikir orang-orang khawatir untuk memesan dalam waktu dekat," kata Adam Plescia, pemilik Custom Tour of DC.

Januari sebenarnya adalah bulan yang sepi bagi pariwisata di DC, ketenangan antara musim liburan dan festival bunga sakura pada Maret.

Tapi keheningan tahun ini sungguh memekakan telinga, karena penutupan sebagian kegiatan pemerintah sudah memasuki hari ke-26 yang terjadi karena tuntutan dana $5,7 miliar dari Presiden AS Donald Trump untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

Tujuh belas museum Smithsonian yang berada dikota telah ditutup. Gedung Putih tertutup bagi wisatawan. Monumen terbuka di National Mall, meski masih dapat diakses, namun mungkin kurang menarik di tengah pemandangan sampah yang menumpuk di tempat-tempat sampah dan berserakan karena belum dibersihkan oleh Layanan Taman Nasional sejak dirumahkan.

Yohannes Zekele pemilik Washington DC Legend Tours berkata ia belum menerima panggilan untuk pemesanan tur dalam beberapa hari.
Dia sering memberikan tur kepada pelobi atau orang-orang profesional yang mengunjungi ibu kota untuk konferensi. Tetapi alasan untuk berkunjung semakin sedikit ditambah dengan banyaknya agen federal yang tutup.

"Dampaknya besar," kata Zekele.

Yang pasti, penutupan itu tidak membuat semua wisatawan enggan berkunjung. Tetapi setidaknya beberapa dari mereka yang datang ke ibu kota merasa kecewa.

Sharmayne Whitter, seorang guru berusia 38 tahun dari Birmingham, Inggris, menerobos cuaca musim dingin untuk mengambil foto dengan seorang temannya di luar Gedung Putih.

Washington adalah perhentian terakhir dari 4 minggu perjalanannya di sepanjang Pantai timur yang telah ia rencanakan sebelum ia mengetahui tentang penutupan itu. Whitter mengatakan ia menyalahkan Trump atas peluang melihat beberapa destinasi yang terlewatkan.

"Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi dia agak membatasi kesempatan kami untuk menikmati keindahan Amerika sebagaimana mestinya," kata Whitter.

Restoran setempat telah melihat adanya "penurunan drastis" dalam bisnis mereka karena lebih sedikit wisatawan dan pekerja yang cuti memilih untuk tidak makan, menurut Kathy Hollinger, Presiden dan CEO Asosiasi Restoran Metropolitan Washington (RAMW).

"Dalam upaya untuk tidak menutup restoran sepenuhnya, kami harus mengurangi jam kerja, shift, dan beberapa mempertimbangkan untuk buka kurang dari satu hari dalam seminggu, karena tidak ada bisnis yang cukup," kata Hollinger dalam sebuah pernyataan.

Komunitas restoran setempat telah mengalami penurunan penjualan rata-rata 20 persen selama penutupan dengan beberapa restoran melaporkan penurunan sebanyak 60 persen, kata Hollinger.

Menurut survei Asosiasi Restoran, beberapa lembaga restoran telah mempertimbangkan untuk mengambil pinjaman dan beberapa hotel harus mengosongkan seluruh lantainya.

Temuan baru organisasi pemasaran pariwisata independen Destination DC menunjukkan tingkat hunian hotel turun lebih dari 8 persen pada pada pekan 30 Desember hingga 5 Januari, dibandingkan dengan minggu yang sama tahun lalu.

Destination DC menyusun statistik kunjungan setiap tahun, sehingga terlalu dini untuk mengukur seberapa besar pengaruh shutdown telah mempengaruhi industri pariwisata lokal, kata juru bicara Destination DC Danielle Davis.

Pada 2017, 22.8 juta wisatawan mengunjungi Washington dan menghabiskan $ 7,5 miliar. (VOA)

Diego Maradona Jalani Masa Pemulihan Setelah Pembedahan

Posted: 17 Jan 2019 03:04 AM PST

BUENOS AIRES, LELEMUKU.COM - Kapten tim juara Piala Dunia Argentina, Diego Maradona, tengah menjalani masa pemulihan di rumah sakit hari Sabtu setelah berhasil menjalani operasi rutin disebabkan oleh adanya pendarahan di perut, ujar pengacaranya.

Mantan pemain Boca Juniors dan Napoli yang berusia 58 tahun ini menemukan adanya masalah di awal Januari saat menjalani pemeriksaan medis di sebuah rumah sakit di Olivos, di pinggiran Buenos Aires.

Operasi yang dilakukan hari Sabtu, untuk menghentikan pendarahan yang disebabkan oleh hernia, pada dasarnya bukan sebuah operasi yang rumit namun bertujuan untuk menanggulangi apa yang oleh salah satu sumber sampaikan kepada Reuters sebagai "ketidaknyamanan" yang disebabkan oleh persoalan itu.

"Prosedurpembedahan Diego Maradona sudah selesai," ujar pengacaranya Matias Morla lewat Twitter. "Kami bersyukur kepada Tuhan semuanya berjalan dengan sempurna."

Maradaona acapkali harus menjalani perawatan di rumah sakit selama bertahun-tahun, sering kali disebabkan oleh gaya hidupnya yang mewah yang telah mendorongnya untuk menjadi salah satu pemain sepakbola yang paling dikagumi di abad ke-20.

Terakhir kali ia jatuh sakit saat penyelenggaraan Piala Dunia 2018 di Rusia, dimana ia pingsan saat berada di tribun eksekutif untuk menyaksikan pertandingan antara Argentina melawan Nigeria.

Maradona dilarikan ke rumah sakit tahun 2004 karena menderita permasalahan jantng dan pernafasan serius yang terkait dengan penggunaan kokain. Ia kemudian menjalani rehabilitasi penggunaan narkoba di Kuba dan Argentina sebelum menjalani operasi di perut tahun 2005 yang membantunya menurunkan berat badan.

Tahun 2007 dengan kesadarannya sendiri ia memeriksakan diri ke sebuah klinik di Buenos Aires untuk membantunya menanggulangi masalah kecanduan alkohol.

Pada masa-masa belakangan ini ia harus berjalan dengan dibantu oleh tongkat karena permasalah dengan lututnya.

Tim dokter menemukan pendarahan tidak lama sebelum Maradona dijadwalkan untuk terbang ke Meksiko dimana ia menjadi pelatih untuk tim divisi dua, Dorados de Sinaloa.

Morla mengatakan Maradona akan kembali untuk melatih klub itu untuk musim kedua segera setelah ia menjalani masa pemulihan.

"Sekarang kita nantikan selesainya masa pemulihan ini hingga Diego dapat kembali bekerja sesegera mungkin," ujar Morla. (VOA)

Said Assagaff Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Baiturrahman Tial

Posted: 17 Jan 2019 02:52 AM PST

Said Assagaff Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Baiturrahman TialTIAL, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Kamis (17/1) melakukan peletakan batu pertama Mesjid Baiturrahman Negeri Tial. Pada acara itu, dihadiri Upu Latu Raja Negeri Beserta Perangkat-Perangkat Negeri Tial dan juga Basodara pela gandong.

Hadir juga pejabat pemerintah provinsi Maluku diantaranya, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir. Kadis Pertanian, Diana Padang, Kepala BPKAD, Lutfi Rumbia, Kepala Dinas Sosial, Sartono Pining, Kadis Kehutanan, Sadli Ie, Kadis Pariwisata, Habiba Saimima, Karo Umum, Hadi Sulaiman dan Karo Pemerintahan, Jasmono.

Assagaff dalam sambutan tertulisnya mengatakan, peletakan batu pertama untuk membangun rumah Allah ini, merupakan manifestasi dari iman dan niat yang suci karena Allah.

Secara etimologi kata masjid, sebut Assagaff, berasal dari Bahasa Arab yang berarti tempat sujud. Tetapi dalam realitas sejarah Islam, mesjid bukan hanya sebagai tempat umat Islam melaksanakan ibadah shalat, tetapi punya posisi dan peran sangat sentral dan vital untuk pembangunan peradaban umat.

"Sejak periode Mekkah maupun periode Madinah, mesjid sudah berfungsi sebagai pusat peradaban umat, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat persaudaraan (Ukhuwah Islamiyah), pusat dakwah dan pusat pendidikan Islam, pusat ekonomi (Baitul Mal) dan sebagai simbol persamaan dan kesetaraan umat. Selain fungsi utama sebagai tempat shalat," kata Assagaff.

Pada konteks ini, lanjutnya, mesjid punya posisi dan peran yang sangat stratagis dalam rangka pembangunan umat dan bangsa ini. Permasalahannya selama ini fungsi dan peran masjid belum dimanfaatkan secara baik.

"Menurut saya, ada beberapa masalah yang butuh perhatian dan solusi dari kita semua, antara lain, pertama, manajemen pengelolaan masjid secara umum masih bersifat konvensional, apalagi di Maluku belum bisa menjawab fungsi-fungsi masjid secara maksimal baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai pusat peradaban Islam," paparnya.

Hal tersebut ditandai dengan kondisi mesjid kurang terawat dengan baik, kumuh, lingkungannya kotor, tidak ada perpustakaan, jadwal khutbah juma'at dan pembinaan umat tidak teratur, tidak ada peningkatan kapasitas imam dan kasisi masjid, tidak ada Pengurus Remaja Mesjid, kalaupun ada tidak berperan aktif untuk memakmurkan mesjid.

Kedua, Sumber daya pengelola mesjid belum terlalu profesional. Ketiga, masih kuatnya paradigma dan pemahaman teologi (agama), yang lebih berorientasi pada aspek-aspek ibadan ritual dan bersifat ukhrawi saja dan mengabaikan pembangunan peradaban umat.

"Padahal dalam setiap doa kita, selalu kita awali dengan memohon kebahagiaan kehidupan dunia, baru menyusul permohonan kebahagiaan kehidupan di akhirat," ucapnya.

Said Assagaff Letakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid Baiturrahman TialDikatakan, mempersempit fungsi mesjid hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah-ibadah (mahdha (ritual), bukan hanya akan mengurangi fungsi mesjid, tetapi juga mendistorsikan atau menghilangkan peran mesjid sebagaimana yang pernah ditunjukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.

Sebagai contoh, jelasnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, menjadikan mesjid Nabawi di Madinah sebagai pusat pemerintahan selain sebagai tempat shalat.

Demikian halnya di Indonesia, pesantren-pesantren juga menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas pembelajaran. Bahkan dewasa ini di Indonesia, khususnya masjid Raya dan Mesjid Agung di kota juga sudah mendirikan sekolah, rumah sakit, radio.

"Begitu besarnya peran masjid itu, maka pada masa Rasulullah SAW, para sahabat Ar-Rasyidah, masa daulah Amawiyah dan Abbasyiah, pada setiap masjid itu dibangun Kuttab sebagai pusat pembelajaran, khususnya baca tulis. Lebih mengesankan lagi dalam proses pembelajaran itu, nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengundang para guru (mudarris) dari pelbagai kalangan, termasuk non Muslim khususnya kelompok Ahlul Kitab untuk menjadi guru (mudarris) bagi orang-orang Muslim," jelas Assagaff.

Pada sisi ini, sebagai pusat peradaban Islam, mesjid juga sangat terbuka dalam melakukan transformasi peradaban. Prinsip saling memberi dan menerima atau tolong menolong dalam kebajikan dengan pelbagai kelompok yang berbeda, menunjukan peradaban di bangun melalui mesjid sangat egaliter dan kosmopolit.

Tak terkecuali di Maluku, terdapat local wisdom seperti tradisi badati dan masohi, dimana umat beragama yang berbeda ikut serta dalam proses pembangunann masjid dan gereja, dengan cara menyumbangkan bahan atau dana serta tenaga. Khususnya yang punya hubungan Pela, Gandong atau tetangga negeri.

Untuk itu, mari katong gunakan dengan maksimal mungkin modal sosial kultural yang ada untuk sama-sama katong bangun masjid ini. Sekecil apapun sumbangan yang katong berikan, mari sama-sama bakubadati untuk masjid ini.

"Harapan beta setelah selesainya pembangunan mesjid ini, Ta'mir Mesjid Baiturrahman ini, seperti bapak iman, khatib, modim, marbot, pemerintah dan masyarakat yang ada disini, harus mampu membuat program-program yang dapat memakmurkan masjid ini. Jadikanlah masjid ini sebagai pusat pembangunan peradaban umat dan masyarakat di daerah ini. Banyak permasalahan yang perlu menjadi perhatian kita bersama-sama, antara lain, masalah pergaulan bebas, Narkoba, HIV/Aids, minuman keras, kerusakan lingkungan dan pelbagai macam persoalan keumatan lainnya. Semoga masjid ini dapat menjadi sumber pencerah bagi masyarakat yang ada disini," harap Assagaff.

Assagaff juga mengingatkan tentang dinamika masyarakat yang semakin multikultural, serta adanya ancaman radikalisme dan terorisme yang menglobal dewasa ini.

"Di akhir masa jabatan beta selaku gubernur ini, beta harapkan umat Islam terus berada di garda terdepan untuk merawat kerukunan dan kedamaian yang sudah terbina secara baik selama ini," ingatnya.

Untuk itu, Assagaff menghimbau, untuk menjadikan mesjid sebagai pusat atau corong untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam yang sejuk, ramah, toleran, bersahabat dan empati untuk sesama, sesuai misi suci Islam yaitu Rahmatan lil 'Alamin. (HumasMaluku)

Debat Perdana Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno Siap Dimulai

Posted: 17 Jan 2019 02:50 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (17/1) dimulai pukul 20.00 WIB di empat lembaga penyiaran, yakni Kompas TV, TVRI, RTV, dan RRI. Peserta debat perdana adalah pasangan calon pesiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tempat penyelenggaraan debat dengan tema "Hukum, HAM, Terorisme dan Korupsi", yaitu Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan dengan dipandu oleh dua moderator yakni, mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis senior Imam Priyono dan disediakan waktu selama 89 menit 55 detik dalam penyelenggaraan debat pertama.

Nantinya, debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama, penyampaian visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Disediakan waktu selama 23 menit 15 detik untuk kedua paslon guna memaparkan visi-misi mereka ke hadapan publik.

Segmen kedua dan ketiga adalah debat dengan metode pertanyaan terbuka. Waktu yang disediakan sekitar 31 menit. Dalam segmen itu, moderator debat akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon, yang mana paslon sebelumnya telah mendapat kisi-kisi pertanyaan dari KPU. Masing-masing paslon akan diberi satu pertanyaan dari setiap tema.

Segmen keempat dan kelima adalah debat dengan metode pertanyaan tertutup. Waktu yang dialokasikan dalam segmen ini sekitar 26 menit. Metode ini memberikan kesempatan kepada pasangan calon memberikan pertanyaan ke pasangan calon lainnya.

Segmen terakhir adalah pernyataan penutup (closing statement). Alokasi waktu untuk segmen ini 11,30 menit.

Selama debat, pasangan capres-cawapres diimbau untuk tak memberikan pertanyaan spesifik mengenai contoh kasus tertentu pada paslon lainnya.

Disepakati Bersama
Kali ini kandidat tidak akan diminta untuk berikan pernyataan sikap terhadap suatu kasus, melainkan diminta fokus ke penggalian visi-misi, gagasan, dan pengetahuan, sebagaimana tujuan penyelenggaraan debat.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menerangkan, tak ada hukuman tertentu jika saat debat berlangsung paslon bertanya mengenai suatu kasus ke paslon lainnya. Sebab, tak ada aturan tertulis mengenai hal ini. Meski begitu, hal ini telah disepakati oleh tim kampanye kedua paslon.

Melalui sejumlah rapat persiapan debat, kedua tim kampanye bersepakat untuk tidak saling melempar pertanyaan yang terlalu konkret.

Selain itu, kandidat juga diminta untuk memperhatikan ketentuan debat pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada sejumlah hal yang tidak boleh dibahas dalam debat, misalnya dilarang mempersoalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk NKRI, hingga membawa isu SARA.

Supaya debat berjalan kondusif, KPU membatasi undangan penonton debat hanya untuk 500 orang. Undangan tersebutlah yang nantinya diperbolehkan masuk ke arena debat.

Dari 500 undangan, 100 undangan diperuntukan bagi pendukung pasangan calon nomor urut 01, dan 100 orang untuk pendukung paslon nomor urut 02. Sementara 300 orang sisanya adalah undangan KPU. Tamu undangan KPU di antaranya, para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, budayawan, mahasiswa, hingga pegiat.

KPU juga mengundang Presiden RI ke-3 B. J. Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, seluruh mantan wakil presiden RI. Di luar tamu undangan, massa pendukung diperbolehkan hadir ke lokasi, tetapi tidak diizinkan masuk ke arena debat.

KPU menyediakan dua tempat terpisah di luar arena debat bagi massa pendukung kedua paslon. Kedua massa pendukung dipisah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan. Akan disediakan layar lebar di dua tempat tersebut, sehingga, meskipun tak berada di arena debat, massa pendukung tetap dapat mengikuti jalannya debat.

KPU meminta para tamu undangan debat tak membawa alat peraga kampanye selama menyaksikan debat. Hal ini untuk menjaga suasana debat tetap kondusif.

Untuk tetap memeriahkan suasana debat, KPU akan menyediakan alat peraga kampanye bagi para tamu undangan. Alat peraga itulah yang boleh dibawa tamu selama menjadi penonton debat di ruangan. Selain dilarang membawa alat peraga sendiri, KPU juga meminta para tamu tak mengenakan atribut kampanye yang provokatif.

Para tamu diminta memakai atribut yang wajar dan sesuai dengan kaidah. Misalnya, tidak perlu mengenakan baju bertuliskan "Jokowi Lagi" atau "Jokowi 2 Periode", dan tidak perlu juga mengenakan baju bertuliskan "2019 Ganti Presiden". (Kompas)

Royke Lumowa Pecat 9 Oknum Anggota Polda Maluku

Posted: 17 Jan 2019 12:29 AM PST

Royke Lumowa Pecat 9 Oknum Anggota Polda MalukuAMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Irjen Polisi Drs. Royke Lumowa, M.M., pecat 9 oknum anggota Polri di jajaran Polda Maluku, Kamis (17/1).

Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini dilakukan karena mereka terbukti bersalah melakukan perbuatan asusila, lari dari tugas (desersi), dan menelantarkan anak.

Pemberhentian dari anggota Polri ini dilakukan melalui upacara PTDH di Lapangan Polda Maluku Letkol CHR. Tahapary, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Mereka yang dipecat adalah 6 berasal dari Polda Maluku, 2 Polres Maluku Tengah dan 1 Polres Maluku Barat Daya (MBD).

Proses upacara PTDH secara simbolis dilakukan Kapolda terhadap 6 oknum anggota Polda Maluku yang berlangsung di Kota Ambon. Sementara 3 lainnya, PTDH dilakukan di wilayah hukum masing-masing pada hari yang sama.

Dalam proses pemecatan di Kota Ambon, Kapolda Maluku membacakan surat keputusan PTDH. 6 oknum Polda Maluku yang dihadirkan melalui foto kemudian dibawa mengelilingi lapangan upacara untuk disaksikan seluruh pejabat utama dan personel Polda Maluku.

"Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan terhadap sembilan. Tiga di Polres Maluku Tengah dan MBD. Disini ada enam," kata Kapolda Maluku.

PTDH dilakukan setelah 9 oknum tersebut melakukan pelanggaran berat yang terjadi sekitar 2 sampai 3 tahun lalu. Karena belum adanya kejelasan administrasi, maka PTDH baru dilakukan hari ini.

"Karena belum ada kejelasan administrasi mereka di PTDH atau tidak, saya bilang PTDH," ungkapnya.

Selain 9 oknum tersebut, terdapat juga beberapa anggota yang akan di PTDH. Diantaranya kasus narkoba di tahun sebelumnya yang sudah inkrah, termasuk pembunuhan di tahun 2018.

"Ada kasus meninggalnya orang karena dia (oknum polisi) mabuk, main-main rolet senjata, itu juga lagi di proses dalam waktu dekat kita juga akan PTDH. Kasus narkoba yang sudah inkrah pidana umumnya akan diproses. Yang sudah benar, cocok sesuai aturan, kita tidak akan ragu ragu lakukan PTDH," tegasnya.

PTDH bukan saja keinginan negara dan instansi Polri, tapi kemauan semua polisi, insan polri pada umumnya. Sebanyak 99 persen terdapat anggota polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik.

"Mudah mudahan, dengan PTDH ini mereka bisa insaf, memilih jalan yang benar walapun sudah dipecat dari anggota polisi," harapnya.

Berikut nama ke-9 oknum anggota polisi di Polda Maluku dan jajarannya yang di PTDH beserta pelanggaran yang diperbuat;

1. Aiptu Indra Tri Sucahyo dengan jabatan Brigadir BID Propam Polda Maluku, dengan pelanggaran pasal 14 huruf A PPRI no 1 tahun 2003 yakni Disersi.

2. Brigpol Mahdi Alhabsi dengan jabatan Brigadir Bidpropam Polda Maluku, dengan pelanggaran Disersi.

3. Brigpol I Ketut Sukertia dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku, dengan pelanggaran Disersi.

4. Brigpol Zeth Ballry Tanate dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku, dengan pelanggaran pasal 11 huruf D Peraturan Kapolri 14 tahun 2011 yakni Penelantaran Keluarga.

5. Briptu Abdul Haris dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku dengan pelanggaran Disersi.

6. Bripda Muh. Saldy Tuasalamony dengan jabatan Brigadir Sat Brimob Polda Maluku, dengan pelanggaran disersi.

7. Brigpol A.M. Lestaluhu dengan jabatan Brigadir Polres Malteng dengan pelanggaran disersi.

8. Briptu Fransye Latuny dengan jabatan Brigadir Polres Malteng dengan pelanggaran pasal 14 huruf B PPRI no 1 tahun 2003 yakni Asusila.

9. Brigpol Yaman Galela dengan jabatan Bintara Polres MBD melakukan pelanggaran pada pasa 11 huruf C dan D,  Perkap 14 tahun 2011 yakni Asusila. (HumasPoldaMaluku)

Polres Biak Numfor Sosialisasi Saber Pungli di BPKAD

Posted: 16 Jan 2019 10:33 PM PST

Polres Biak Numfor Sosialisasi Saber Pungli di BPKADBIAK, LELEMUKU.COM - Polres Biak Numfor menggelar sosialisasi Saber Pungli di  Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Provinsi Papua, Selasa (15/1).

Sosialisasi disampaikan oleh Wakapolres Biak Numfor, Kompol Toni Upuya S.E kepada seluruh Pejabat dan Staf BPKAD Biak Numfor.

Tujuan sosialiasasi adalah sebagai upaya menangkal terjadi praktik pungli, sekaligus membangun kesadaran dan kewaspadaan masyarkat untuk selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi.

Wakapolres, Toni Upuya mengatakan melalui sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan selain menanggulangi praktik pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus membangun perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat, dengan tetap mengutamakan pelayanan prima, sehingga terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli serta mematuhi aturan yang berlaku.

Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan publik akan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menciptakan ketertiban dan kondisi rasa aman serta nyaman di lingkungan kerja dan masyarakat.

Dalam sosialisasi mewakili Kepala BPKAD Anna Agustina Komaling selaku Sekretaris menyampaikan apresiasi dan siap bekerja sama dgn Polres Biak Numfor dalam memberikan informasi jika terdapat tindakan oknum pegawai yang mengarah kepada pemerasan dan lain-lain dalam pelayanan.

Tim Cyber Pungli membantu mewujudkan transparansi dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, semua diajak untuk mendukung dan berkomitmen untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan, semua harus sesuai SOP atau ketentuan yg berlaku.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan spanduk terkait slogan yang mengajak kita semua untuk mengatakan TIDAK untuk PUNGLI, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama Wakapolres dan Sekretaris BPKAD juga seluruh Kabid dan Staf BPKAD. (HumasBiakNumfor)

Donald Trump Ngotot Tuntut $5,7 Miliar Dana Tembok Perbatasan AS - Meksiko

Posted: 16 Jan 2019 09:43 PM PST

Donald Trump Ngotot Tuntut $5,7 Miliar Dana Tembok Perbatasan AS - MeksikoWASHINGTON, LELEMUKU.COM - Penutupan sebagian kantor pemerintah Amerika telah memasuki hari ke-26 dan Presiden Donald Trump terus berkeras minta $5,7 miliar untuk membangun tembok atau pagar di perbatasan Meksiko.

Tapi pada akhir November ia hanya minta $5 miliar untuk membangun tembok itu, walaupun sebelumnya ia mengajukan rancangan anggaran yang menyebut $1,6 miliar untuk keamanan di perbatasan, termasuk pembangunan sebagian tembok.

"Dia telah mengubah anggaran itu sama sekali," kata senator partai Demokrat, Chris van Hollen. "Tadinya ia minta $1,6 miliar, tapi kini ia mengajukan angka $5,7 miliar."

Konflik dan jalan buntu yang dihadapi Trump dan para pemimpin Demokrat yang kini menguasai DPR telah berlangsung sejak 22 Desember. Ketua DPR Nancy Pelosi bahkan semakin tegas mengatakan ia tidak akan memberikan satu dolar pun untuk membangun tembok itu.

Departemen Keamanan Dalam Negeri memperkirakan dana $5 miliar itu cukup untuk membangun dinding pembatas sepanjang 375 dari perbatasan sepanjang 3.100 km antara kedua negara itu.

Kantor Akuntabilitas Pemerintah tahun lalu melaporkan, pihak Bea cukai dan patroli perbatasan tidak punya data untuk bisa menentukan keefektifan tembok atau dinding pembatas itu. (VOA)

Lukas Enembe Cari Pengganti Jan Jap Ormuseray di Dinas Kehutanan Papua

Posted: 16 Jan 2019 09:38 PM PST

Lukas Enembe Cari Pengganti Jan Jap Ormuseray di Dinas Kehutanan PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan segera menunjuk pengganti Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jan Jap Ormuseray, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri, di Jayapura, Senin (14/1) pagi.

Kendati demikian, sambung dia, penunjukan jabatan baik kepala dinas maupun sekretaris dinas yang saat ini kosong, diwajibkan dalam UU mesti lewat mekanisme dan peraturan kepegawaian.

"Intinya mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi pengganti Kadishut memang semua keputusan ada di tangan gubernur. Kemungkinan dalam waktu dekat ditunjuk. Namun untuk pengisian suatu jabatan mesti mengikuti beberapa kriteria yang dipersyaratkan seperti disiplin, kepangkatan serta pengalaman dalam bertugas".

"Untuk itu, saya harap pegawai dinas kehutanan untuk bersabar. Sebab memang penunjukan ini supaya penyelenggaraan pemerintahan di instansi itu tidak vakum dan berjalan normal. Hanya untuk sementara nanti bisa ada penunjukan Pelaksana Harian (Plh) kepala dinas, sebelum ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau pejabat definitif," terang dia.

Sementara usai apel pagi, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin pagi, Forum Komunikasi Orang Asli Papua Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Papua mendesak Gubernur Lukas Enembe menunjuk Plh kepala dan sekretaris dinas.

Koordinator Forum Komunikasi OAP ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Absalon Runtuboy, berharap kekosongan jabatan ini bisa segera direspon oleh pimpinan. "Kami minta gubernur segera menunjuk Plh yang merupakan orang asli Papua (OAP) dengan latar belakang pendidikan sarjana kehutanan sebagai Plh".

"Sebab hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi yang akan menggabungkan dinas kehutanan dan lingkungan hidup menjadi satu dinas. Serta mesti dijabat oleh OAP sebagai implementasi dari Undang-undang Otsus," pungkasnya.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, menetapkan Kepala Dinas Kehutanan Papua JJO sebagai tersangka kasus tindak pidana pemerasan, sejak Jumat (4/1).

Penetapan JJO sebagai tersangka setelah penyidik memiliki bukti-bukti tentang keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara dengan tersangka FT yang ditangka sebelumnya pada operasi tangkap tangan, 7 November 2018 beserta uang tunai Rp500 juta.

Uang Rp500 juta itu pun, bagian dari Rp2,5 miliar yang diminta FT untuk menyelesaikan kasus pembalakkan liar yang ditangani PPNS Dinas Kehutanan Papua. Saat ditangkap FT mengaku sebagai orang suruhan kepala dinas kehutanan. (DiskominfoPapua)

Empat SMA di Jayapura Terapkan Sistem SKS, Murid Bisa Lulus Dua Tahun

Posted: 16 Jan 2019 09:35 PM PST

Empat SMA di Jayapura Terapkan Sistem SKS, Murid Bisa Lulus Dua TahunJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Untuk memaksimalkan pretasi siswa serta kualitas pendidikan di bumi cenderawasih secara umum, Dinas Pendidikan Provinsi Papua mendorong empat SMA memberlakukan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), mulai tahun ini.

Empat lembaga pendidikan itu, yakni SMA Negeri 2 Dok 9, SMA Negei 4 Entrop, SMA 3 Buper Waena, Kota Jayapura dan SMA Adven Kabupaten Jayapura, yang mana persyaratannya sedang dilengkapi.

Dengan dihilangkannya sistem kurikulum di sekolah, dapat dipastikan para siswa dan siswi bisa lulus dalam dua tahun.

"Sebab jika siswa itu mampu, meski masih duduk di kelas XI, yang bersangkutan sudah bisa ikut ujian kelulusan untuk murid yang duduk di kelas XIII".

"Intinya sistem SKS ini sama persis dengan yang dilakukan di perguruan tinggi. Ini berlaku bagi semua siswa yang mampu sekali lagi, tapi pastinya akan ada kelas khusus dan tentu jam belajar akan ditambah. Supaya berbeda dengan siswa di luar dari program ini," terang Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda di Jayapura, kemarin.

Dengan diterapkannya sistem SKS pada empat SMA di Jayapura, dia berharap lembaga pendidikan lainnya di Papua bisa mengikuti. Sebab penerapan sistem SKS diyakini mampu meningkatkan kualitas siswa serta kapasitas guru.

"Apalagi sistem ini kan program dari pusat. Sehingga diharapkan keberadaan sekolah-sekolah di Kota Jayapura, khususnya SMA bisa mampu menunjukan persaingan," tukasnya.

Sebelumnya, dinas pendidikan akan memfokuskan program kerjanya meningkatkan kualitas tenaga pendidikan atau guru di seluruh bumi cenderawasih. Peningkatan kualitas tenaga pendidik ini diharapkan mampu mendorong potensi maupun kapasitas siswa dan siswi di seluruh lembaga pendidikan.

Peningkatan kualitas guru, sambung Elias, diantaranya dengan memberikan serangkaian program pelatihan bagi tenaga pengajar secara berkesinambungan. (DiskominfoPapua)

Raih Adipura ke 7, Ambon Tergolong Kota Bersih dan Peduli Lingkungan

Posted: 16 Jan 2019 08:14 PM PST

Raih Adipura ke 7, Ambon Tergolong Kota Bersih dan Peduli LingkunganAMBON, LELEMUKU.COM – Hingga kini, Kota Ambon, Provinsi Maluku masih dinilai sebagai salah satu Kota bersih dan peduli lingkungan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan Adipura yang untuk ke-7 (tujuh) kalinya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyerahan Penghargaan Adipura Periode 2017- 2018 dilaksanakan pada hari Senin (14/1) bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadiri oleh Wakil Presiden, Yusuf Kalla.

Adipura merupakan program nasional yang dilaksanakan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Program Adipura merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan.

Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan Adipura adalah dalam hal implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Upaya dan Hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025, serta upaya penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir di setiap Kabupaten/Kota.

Wakil Presiden (Wapres), Yusuf Kalla dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh daerah yang mendapat penghargaan.

Namun, lanjut Wapres, hal ini tentunya bukan menjadi titik kepuasan, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi.

"Kalau dulu Adipura diperoleh suatu daerah karena kebersihan pada pasar, buang sampah pada tempatnya. Sekarang juga harus melibatkan lingkungan tempat tinggal, penghijauan dan juga masyarakat," Terang Wapres.

Selain itu, Wapres juga meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa menjadi contoh bagi masyarakat. "Menghimbau tanpa menjadi contoh, itu akan percuma," Ungkap Wapres.

Sementara itu, Wakil Walikota (Wawali), Syarif Hadler dalam keterangannya kepada Tim Media Center mengatakan hal yang sama, bahwa perolehan pengahargaan adalah hal yang membanggakan namun bukanlah suatu kepuasan.

"Semakin banyak penghargaan yang diperoleh, semakin besar tantangan yang kita hadapi," aku Wawali.

Karena itu, Wawali menghimbau kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota untuk tetap menjadi contoh dalam menjaga kebersihan serta masyarakat untuk tetap membantu memelihara kebersihan Kota Ambon.

"Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota saja, namun juga merupakan tanggung jawab dari setiap pegawai Pemerintah Kota dan dibantu oleh masyarakat yang membudayakan kebersihan sebagai gaya hidup," Terang Wawali.

"Terkait hal tersebut, kedepan Pemerintah akan menerapkan sanski bagi yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Tapi jangan dilihat sebagai hukuman tapi pembelajaran kepada masyarakat, untuk semakin sadar bahwa bukan karena Adipura tetapi kebersihan sebuah upaya yang dilakukan bersama untuk menjaga lingkungan, kesejahteraan dan kemakmuran," Tutup Wawali.

Untuk diketahui, Kota Ambon memperoleh Trophy Adipura untuk Kategori Kota Sedang setelah melalui proses penilaian yang dilakukan Tim Kementerian. (DiskominfoSandiAmbon)

Desember 2018, Australia Terbanyak Impor Barang dari Papua

Posted: 16 Jan 2019 08:13 PM PST

Desember 2018, Australia Terbanyak Impor Barang dari PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat tiga negara pengimpor atau pemasok barang terbesar ke bumi cenderawasih pada Desember 2018. Dimana Australia menjadi yang terbesar dengan nilai impor senilai US$ 13,46 juta (46,07 persen).

Singapura menyusul pada urutan kedua dengan nilai US$ 8,42 juta  atau 30,58 persen. Sementara Amerika Serikat berada di urutan ketiga dengan nilai US$ 0,43 juta  atau 5,03 persen.

Kendati demikian, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Papua Bambang Ponco Aji mencatat nilai ekspor dan impor Papua pada Desember 2018 lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penurunan nilai ekspor tercatat senilai US$ 88,96 juta atau turun sebesar 75,88 persen dibanding bulan sebelumnya senilai US$368,75 juta.

"Sementara untuk impor tercat senilai US$ 31,34 juta atau turun 39,51 persen dibanding bulan sebelumnya senilai US$ 51, 80 juta," terang ia kemarin, di Jayapura.

Untuk nilai ekspor golongan barang, tercatat pada bijih tembaga dan konsentrat (HS26), pada Desember 2018 tercatat senilai US$ 82,48 juta. Sedangkan ekspor kayu dan barang dari kayu (HS44) US$ 3,19 juta, ekspor golongan ikan dan hewan air lainnya (HS03) US$ 0,02 dan ekspor non migas lainnya US$ 3,27 juta.

"Ekspor Papua pada Desember 2018 terbesar ditujukan ke enam negara dengan nilai US$ 85,55 juta dengan penurunan mencapai 62,97 persen dibanding bulan sebelumnya sebesar US$ 231,06 juta," katanya.

Beralih pada nilai impor yang turun Desember 2018, tambah ia, kendati demikian neraca perdagangan Papua mengalami surplus US$ 18,81 juta atau turun 36,23 persen jika dibanding bulan sebelumnya, yaitu US$ 29,49 juta.

Impor dari tujuh negara utama Desember 2018 pun tercatat seebsar US$ 22,32 juta dengan nilai penurunan 56,47 persen dibanding bulan sebelumnya. (DiskominfoPapua)

Dorkas Waroy Ajak Masyarakat Papua Nonton Debat Capres Cawapres 2019

Posted: 16 Jan 2019 07:59 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Penyanyi asal Papua, Dorkas Lea Waroy mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menonton debat pertama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang akan ditayangkan secara serentak di semua stasiun TV nasional pada Kamis (17/1) malam.

"Untuk semua saudara-saudari, teman-teman di tanah Papua, Ayo.. mari kita semua nonton debat pertama Capres dan Cawapres RI pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, tepat pukul 21.00 WIT," ajak dia kepada Lelemuku.com pada Rabu (16/1).

Wanita 32 Tahun ini mengatakan jika debat perdana yang akan menentukan calon pemimpin Republik Indonesia (RI) 5 tahun ke depan itu sangat bermanfaat bagi para pemilih untuk menyaksikan langsung penyampaian visi misi dari Capres dan Cawapres Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin vs Paslon nomor urut 02 Prabowo dan Sandi.

"Agar kita bisa mengenal lebih baik calon presiden dan wakil calon presiden melalui opini dan ide-ide mereka dalam debat ini dan menentukan secara pasti pilihan kita untuk memilih presiden pada saat pemilihan presiden nanti untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi," kata dia.

Jawara Bintang Radio dan Televisi se-Asean Tahun 2012 ini pun mengungkapkan jika dirinya akan berpartisipasi dalam debat tersebut dengan membawakan dua lagu yaitu lagunya sendiri dengan judul 'Aku Rindu' yang akan ditampilkan pada saat istrahat dan 'Rumah Kita' pada saat penutupan debat itu.

"Ayo nonton karena yang pasti ada Dorkas juga yang bernyanyi  mengisi closing acara debat pertama capres dan cawapres RI itu," ungkapnya. (Laura Sobuber)

Forkopimda Maluku Sambut Kedatangan Pangdam Pattimura yang Baru, Marga Taufiq

Posted: 16 Jan 2019 07:20 PM PST

Forkopimda Maluku Sambut Kedatangan Pangdam Pattimura yang Baru, Marga TaufiqAMBON, LELEMUKU.COM - Kedatangan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq dan istri beserta rombongan dengan menggunakan Pesawat Batik Air ID 6166 tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Provinsi Maluku pada pukul Senin (14/01) 06.14 Wit

Setibanya di Bandara, Pangdam beserta Istri Ny Nida Marga Taufiq langsung disambut dengan Tarian Lenso dari Sanggar Budaya dan alunan musik Totobuang serta pengalungan Kain Tenun Maluku oleh Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa  dan istri mewakili Forkopimda Maluku.

Turut hadir dalam penjemputan Kasdam XVI/Pattimura, Wadan Lantamal IX/Ambon, Irdam XVI/Pattimura, Irwasda Polada Maluku, Danrem 151/Binaiya, Danrem 152/Babullah, Para Asisten, Pa Ahli, Kabalak, Dansat jajaran Kodam XVI/Pattimura beserta Istri, Para PJU Polda Maluku, Pa LO AU AL Kodam XVI/Pattimura, Dandim 1504/Ambon, Kapolres P.Ambon, Kadisops Lanud Pattimura, Perwakilan Kejaksaan Tinggi, serta Prajurit Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku.

Usai penyambutan di Bandara, dilanjutkan menuju Makodam untuk melaksanakan acara tradisi Penerimaan Pangdam XVI/Pattimura beserta Istri di halaman Makodam, disambut oleh seluruh warga Kodam XVI/Pattimura dan pengalungan Kain Tenun dan pemberian Bunga Cengkih oleh Kasdam beserta Istri. Kemudian Pangdam beserta istri selanjutnya memasuki  pintu Kesatrian Makodam XVI/Pattimura yang didahului dengan menerima laporan dari pos satu dan regu jaga Kesatrian Makodam serta disambut dengan Tarian Cakalele.

Kegiatan dilanjutkan dengan apel bersama dalam rangka penyerahan Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kodam XVI/Pattimura dari Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Suko Pranoto kepada Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq.

Mayjen TNI Marga Taufiq dan Istri menuju Ruang Loby utama yang disambut oleh pejabat lama  Mayjen TNI Suko Pranoto dan Istri, selanjutnya dilaksankan tradisi penciuman Pataka Kodam XVI/Pattimura Lawamena Haulala oleh Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq dan dilanjutkan dengan pengisian buku tamu. (Pendam16)

Perbatasan Skouw – Wutung Mulai Krisis Air Bersih

Posted: 16 Jan 2019 07:07 PM PST

Perbatasan Skouw – Wutung Mulai Krisis Air BersihJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua menilai perbatasan Skouw – Wutung (RI-PNG) di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura mulai kekurangan air bersih.

Kendati telah meminta bantuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua untuk melakukan penggalian sumber mata air baru, namun debitnya terus menurun atau menyusut tajam sehingga tak maksimal untuk dimanfaatkan.

"Padahal sebenarnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wutung ini sudah mau dioperasikan tetapi karena ketersediaan air bersih belum ada, maka mereka masih memanfaatkan pos kecil yang ada sebelumnya".

"Jadi, perlu diakui memang di Skouw dan Wutung ini air sangat sulit. Sehingga memang butuh penanganan yang tepat sehingga bisa menghasilkan satu sumber mata air baru, yang bisa menyuplai kebutuhan di perbatasan," terang Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Papua, Suzana Wanggai, di Jayapura, kemarin.

Dikatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan pihak terkait untuk membahas masalah itu. Sebab dalam tahun ini, ada rencana dari pihak Papua Nugini (PNG) untuk membeli pasokan listrik dari Kota Jayapura.

"Sebab bila jadi, tak hanya listrik mungkin air bersih yang mau dibeli oleh PNG dari Kota Jayapura. Sudah dibuat draft nota kesepamahan atau Memorandum of Undarstanding (MoU), tinggal menunggu ditandatangani PLN dan PNG Power Limited".

"Sebab harapannya nanti pasokan listrik dan kalau bisa air dari Jayapura ini nantinya tak hanya dibeli untuk kebutuhan PLBN yang ada di Wutung. Tetapi nanti mengakomodir semua kampung yang ada di sekitar Skouw, bahkan bisa sampai ke Vanimo," terangnya.

Sementara menyoal proses pembangunan pasar perbatasan RI-PNG di Skouw, sambung dia, dipastikan dalam waktu dekat akan dikunjungi Presiden Jokowi.

Pembangunan pasar di wilayah perbatasan RI-PNG Skouw, Kota Jayapura oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini dipastikan telah masuk dalam tahap akhir. Pasar tersebut pun sesuai janji Presiden Joko Widodo bakal diprioritaskan bagi pedagang asli Papua. (VOA)