Type Here to Get Search Results !

SKPD Diminta Beri Dukungan Dharma Wanita Persatuan

SKPD Diminta Beri Dukungan Dharma Wanita Persatuan

SKPD Diminta Beri Dukungan Dharma Wanita Persatuan

Posted: 13 Dec 2018 05:31 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan pemerintah di Provinsi Papua.

Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, mengapresiasi dan penghargaan kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Papua dalam memberikan dukungan terhadap pemerintah.

"Belum semua SKPD berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan untuk itu. Saya perintahkan kepada Asisten II dan asisten III agar segera menyampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD agar pro aktif dalam semua kegiatan khususnya wadah kegiatan DWP provinsi maupun semua SKPD," kata Hery Dosinaen sambutannya pada HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Jayapura, Jumat (7/12).

Selaku penasehat DWP Provinsi Papua, Hery Dosinaen berharap DWP Papua tetap kuat sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubenur Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan.

"Kita semua harus menyadari dibelakang laki-laki ada wanita yang sangat kuat dan luar biasa, kita semua pasti merasa bangga kepada semua pimpinan pemerintahan yang memberikan perhatian kepada organisasi DWP. Mudah-mudahan kebersamaaan kita dan dalam HUT ini semakin solid dan semakin kokoh dalam terus membangun Papua ini," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Papua, Yulce W Enembe mengajak seluruh pengurus dan anggota DWP Papua dalam menghadapi tahun politik agar dapat agar dapat membantu perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

"Dalam tahun politik ini, kita perempuan lebih banyak yang jadi korban. Kita bukan pelaku politik, tetapi saya ingin pesan kepada ibu-ibu bahwa di samping kiri kanan ada yang mencalonkan, tolong bantu mereka supaya dapat bagian," jelasnya.

Dikatakan, sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang menghimpun dan membina isteri Aparatur Sipil Negara (ASN), DWP wajib bersyukur dan patut berbangga bahwa pada usia ke 19 tahun ini, telah menjadi sebuah Organisasi Perempuan yang besar, yang telah diberi petunjuk dan kemudahan dalam menjalankan program kerja organisasi secara terstruktur, sehingga mencapai kinerja seperti saat ini.

Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Ny. Wien Ritola Tasmaya dalam sambutannya yang dibacakan Ketua DWP Papua, Teresia Dosinaen mengakui bahwa perkembangan organisasi DWP belum sesuai dengan yang diharapkan dan masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan terus untuk mencapai terwujudnya tujuan organisasi DWP sebagai Center of Excellence.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DWP Tahun 2015 - 2019, telah digariskan tahapan-tahapan peta jalan (road map) untuk membangun percepatan dalam upaya menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat.

"Selain itu juga mendorong kaum perempuan Indonesia secara umum dan anggota DWP khususnya, untuk terus berkiprah dan berkarya dalam memberdayakan dirinya, mampu mandiri secara ekonomi dan berperan lebih luas untuk turut serta menggerakan roda Pembangunan Nasional," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

BPKP di Seluruh Maluku Diajak Usulkan Perda Transaksi Non Tunai

Posted: 13 Dec 2018 05:08 PM PST

BPKP di Seluruh Maluku Diajak Usulkan Perda Transaksi Non TunaiAMBON, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi melalui Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi, Andy Setyo Biwado mengajak seluruh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di kabupaten dan kota se-Maluku untuk mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan transaksi non tunai ke pemerintah daerah masing-masing.

"Sampai sekarang belum adanya Perda di kabupaten dan kota yang mendukung pelaksanaan atau implementasi transaksi uang non tunai. Kepala daerah mohon agar bisa mengeluarkan Perda sehingga pelaksanaan transaksi itu bisa berjalan dengan baik, mungkin ini bisa ditindak lanjuti" ajak dia saat menyampaikan sambutan dalam Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP serta Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Lantai 7 Kantor Gubernur pada Kamis (13/12).

Bambang menuturkan program implementasi transaksi non tunai itu awalnya dimulai pada Bulan Agustus 2014 dengan diadakannya GNNT yang ditindak lanjut oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Kemudian diikuti oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementas Transaksi Non Tunai pada Pemda Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya di Provinsi Maluku, Gubernur Ir. Said Assagaff sendiri mengeluarkan Instruksi dengan Nomor 9 tanggal 24 Oktober 2017 tentang pelaksanaan transaksi non tunai serta diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku tentang pemberitahuan implementasi transaksi non tunai Nomor 900/2899 tanggal 17 Oktober 2017.

"Sebagai tindak lanjut dari dasar hukum tersebut BI telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mempersiapkan pengembangan elektronikfikasi transaksi pemerintah sejak tahun 2015 hingga 2017 baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan BI termasuk di Provinsi Maluku," tuturnya.

Bambang pun mengungkapkan dalam mendukung pengembangan elektronifikasi transaksi Pemda di Maluku, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan, diantanya koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemda terkait tentang pelaksanaan pengembangan elektronifikasi untuk mendukung transaksi di lingkungan Pemda berupa Rapat Koordinasi (Rakor) dan kunjungan koordinasi ke Pemda, Instansi dan Lembaga.

Berikutnya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi terkait elektronifikasi untuk mendukung transaksi di lingkungan Pemda dengan menghadiri salah satu narasumber dari Kemendagri dan mengundang peserta dari Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Maluku Barat Daya juga instansi terkait dan perbankan.

"Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda termasuk memberikan bantuan perjalanan dalam rangka studi tiru penerapan SP2D online di BPKAD Provinsi Banten dan BPD Banten," ungkap Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku itu. (Laura Sobuber)

Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi Birokrasi

Posted: 13 Dec 2018 04:48 PM PST


AMBON, LELEMUKU.COM – Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff mengajak para Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi tersebut untuk mendukung amanat reformasi birokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berdayaguna serta berhasil.

"Jabatan struktural yang dilaksanakan oleh BPKP saat ini adalah tuntutan manajemen kepegawaian dalam rangka meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa," harap dia saat menyampaikan Sambutan dalam Acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPKP serta Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai Implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Lantai 7 Kantor Gubernur pada Kamis (13/12).

Assagaff mengatakan kepada para Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku di 11 Kabupaten dan Kota yang baru saja dilantik, diantaranya Kabupaten Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat (MTB), Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Kota Ambon dan Tual untuk memaknai momen pengukuhan tersebut secara positif sebab BPKP sebagai institusi pengawasan telah melalui  proses penempatan yang direncanakan dengan baik dan benar.

Ia mengaku sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku telah bekerjasama dengan BPKP dalam mewujudkan e-Government and Clean Governance, dimana beberapa tenaga BPKP yang ditempatkan di Pemprov  Maluku telah turut membantu pengelolaan keuangan daerah.

Said Assagaff Ajak BPKP Maluku Dukung Reformasi BirokrasiOrang nomor satu di Provinsi tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada BPKP atas kerjasamanya selama ini, sehingga dalam 3 tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Pemilihan Kepala BPKP ini telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagai upaya peningkatan kinerja instansi dan layanan publik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati tugas dan pengabdian kita kepada bansa dan Negara, khususnya bagi Provinsi Maluku yang kita cintai," katanya.

Kemudian acara pun berlanjut dengan penandatanganan MoU Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara rekening kas umum daerah dengan aplikasi SIMDA Keuangan SP2D Online oleh Pemprov Maluku dan Kabupaten serta Kota se Maluku, perwakilan BPKP se-Maluku dan Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut).

Turut hadir dalam kegiatan itu Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Drs. Bonny Dwiyanto, Direktur Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Wilayah 3, Bupati dan Walikota se-Maluku, Kepala Perwakilan BPKP Maluku, Kepala Perwakilan OJK Maluku, Pimpinan Direksi Bank Maluku-Malut, Pimpinan Direksi Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Kepala BPKAD Kabupaten dan Kota se-Maluku. (Laura Sobuber)

Pemprov Papua Pastikan Bantu George Saa

Posted: 13 Dec 2018 08:10 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua tidak menutup mata untuk membantu anak-anak asli Papua yang berprestasi di tingkat Internasional.

"Jika dia (George Saa) ajukan proposal ke Pemprov Papua, pasti akan dibantu," tegas Sekda Hery Dosinaen menanggapi surat terbuka Penemu Rumus Fisika, George Saa kepada Gubernur Papua yang beredar di media sosial, Jumat (7/12).

Menurutnya, George Saa merupakan salah satu putra terbaik Papua yang sudah mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun internasioanal.

"George Saa bukan saja aset Papua tapi juga Indonesia. Jadi, kita bangga dan tentu pemerintah akan memperhatikannya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam surat terbuka George Saa untuk Gubernur Papua, lulusan SMA Negeri 3 Jayapura itu, mengaku sedang mencoba meloby Gubernur Papua agar membantu dana untuk menyelesaikan penelitian. Namun, sampai saat ini, tidak ada sama sekali respon hingga perhatian Gubernur Papua.

"Saya bangga nonton bapak di konser Reggae Festival dimana Bapak hargai adik pelukis dengan uang tunai Rp100 juta di depan semua orang. Ini luar biasa," ujarnya.

Bahkan, George Saa juga bertanya, jika dia yang mengharumkan nama orang Papua sampai ke dunia international di bidang fisika, padahal selama ini ia sekolah dan kuliah pun mendapat beasiswa dari orang lain dan usahanya sendiri.

Selain itu, ia terpaksa bekerja kasar di Amerika untuk bisa bertahan hidup.

"Bapak (Gubernur, red) kenapa tidak bisa support pendidikan saya? Bapak mungkin ikuti, prestasi saya ini telah merubah paradigma bangsa ini, mereka makin segan orang Papua. Mereka tahu orang Papua juga berkualitas di bidang sains. Dimana-mana, hingga beberapa presiden negara kesatuan RI ini ikut segan akan orang Papua," ujar Georgse Saa.

George Saa juga rajin memberikan motivasi kepada generasi muda Papua untuk berprestasi baik di Papua maupun di Jawa agar kelak mereka akan diperhatikan di negara ini dan di tanahnya sendiri Papua.

"Namun, realitanya, saya yang berprestasi ini, sangat tidak terbantukan oleh pemerintah dan orang Papua. Bapak Lukas Enembe ini orang Papua juga, saya juga orang Papua, apa salahnya saya dapat perhatian khusus dari bapak? Saya dengar banyak sekali orang lain diberikan beasiswa hingga miliaran. Mereka ini kadang malah tidak punya prestasi apa-apa?," katanya.  

George Saa mengaku tidak minta bantuan banyak, tetapi ingin untuk menyelesaikan penelitian.

"Saya mohon Bapak tolong  supaya saya lanjutkan prestasi saya, dimana saya akan terus membawa nama baik orang Papua," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Fendri Navyanto Raminta Buka Apel Danramil Dan Babinsa se Kodim Ambon

Posted: 13 Dec 2018 08:06 AM PST

Fendri Navyanto Raminta Buka Apel Danramil Dan Babinsa se Kodim AmbonAMBON, LELEMUKU.COM - Apel Danramil dan Babinsa Tersebar Kodim 1504/Ambon TA. 2018 secara resmi dibuka oleh Dandim 1504/Ambon, Letkol Inf Fendri Navyanto Raminta, bertempat di Lapangan Dodik Bela Negara, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (12/12).

Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat komando kewilayahan ditingkat Koramil khususnya para Babinsa sebagai pelaksana Binter di tingkat Desa, maka dilaksanakan apel Danramil dan Babinsa tersebar tahun 2018.

"Di harapkan kegiatan ini sebagai silahturahmi dan harus diikuti dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Kodim yang ada di Indonesia,"pungkas Dandim.
Gambar mungkin berisi: 1 orang, berdiri, luar ruangan dan alam. (Penrem151)

Penerimaan CPNS di Papua Tahun 2018 Batal Dilaksanakan

Posted: 13 Dec 2018 01:55 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Rekrutmen atau tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di Bumi Cenderawasih dipastikan tidak dapat dilaksanakan tahun ini.

Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen mengungkapkan, seleksi CPNS tahun ini ditunda ke tahun 2019.

Hal ini disebabkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sampai saat ini belum memberikan  sistem penerimaan CPNS khusus Papua.

"Sampai saat ini, belum ada ada penjelasan dari kementerian, meskipun kita bersama Gubernur Papua sudah bertemu Menpan RB terkait penerimaan CPNS khusus Papua, tetapi sampai saat ini Sekda dan Kepala BKD kabupaten/kota se  Provinsi Papua belum dipanggil untuk membahas tata cara penerimaan CPNS di Jakarta," kata Hery Dosinaen.

Namun demikian, untuk melaksanakan penerimaan CPNS itu, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota tetap pro aktif untuk menanyakan ke Menpan RB langkah-langkah apa yang harus dilakukan, namun belum ada kepastian terkait penerimaan CPNS khusus Papua formasi 2018.

"Jadi, jika Desember ini jelas tidak bisa seleksi penerimaan CPNS di Papua, tapi pasti di tahun 2019, tetapi formasi tetap 2018," katanya.

Sebelumnya, Asisten III Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri, SE, MM, mengatakan sampai sekarang belum ada kepastian pelaksanaan penerimaan CPNS di Papua setelah gubernur dan para bupati/wali kota se Provinsi Papua telah sepakati bersama Presiden Jokowi di Istana bogor untuk sistem offline dalam penerimaan CPNS di Provinsi Papua.

"Jadi, sampai sekarang kami belum tahu kapan pelaksanaan seleksi CPNS di Provinsi Papua," kata Elysa Auri.

Menurut Auri, belum kepastian kapan pelaksanaan tes CPNS di Provinsi Papua bisa menjadi dampak sosial bagi masyarakat di Pemprov Papua dan kabupaten/kota.

"Ini akan menjadi masalah sosial baik kita di Provinsi maupun Kabupaten/Kota karena sampai dengan kita punya masyarakat tahu bahwa ada penerimaan CPNS, tapi belum ada kepastian untuk penerimaan CPNS formasi 2018," imbuhnya.  (DiskominfoPapua)

Pelti Papua Segera Seleksi Atlet Untuk Popnas 2019

Posted: 13 Dec 2018 01:53 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (Pelti) Papua dijadwalkan pada pekan depan melakukan seleksi atlet untuk persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pelti Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, seleksi atlet tenis ini sebenarnya bukan saja untuk persiapan Popnas 2019, namun untuk menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

"Seleksinya harus dimulai sejak dini karena waktu yang kita dapat cukup singkat untuk mempersiapkan atlet. Makanya, kita segera mulai dengan seleksi pada pekan depan. Sebab saya yakin atlet kita bisa memberikan yang terbaik pada POPNAS ataupun Popnas nanti," kata dia.

Ia katakan, Pelti Papua dipastikan akan memberikan kesempatan dan kepercayaan yang besar kepada atlet-atlet muda Orang Asli Papua. Ia pun mengharapkan pihak kabupaten mesti lebih menyumbang atlet anak-anak asli Papua.

"Sebab saya pun sebagai Ketua Pelti sangat memprioritaskan anak-anak asli Papua untuk memperkuat tim kita saat PON dan POPNAS nanti. Sebab program pembinaan atlet muda menjadi prioritas Pelti kedepan," kata dia.

Dia tambahkan, bila tak ada halangan seleksi tersebut akan digelar di Jayapura mulai 10 hingga 18 Desember mendatang.

Seleksi selama satu minggu ini akan mengundang semua anak-anak muda dari kabupaten dan kota guna mengikuti seleksi.

"Kalau bicara soal batasan umur, saya pastikan tidak ada batasan yang ditetapkan. Hanya saja kita masih akan menunggu turunnya regulasi yang baku, sebelum mengambil langkah lebih jauh," ucap dia.

Sementara disinggung mengenai kesiapan venue lapangan tenis, tambah dia, untuk lapangan tenis out doornya akan dipertandingkan di lapangan Kantor Walikota Jayapura. Sedangkan untuk tenis lapangan indoor, berlokasi di Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih. (DiskominfoPapua)

Struktur Pengurus POSSI Papua Yang Baru Disetujui KONI

Posted: 13 Dec 2018 01:37 AM PST

Struktur Pengurus POSSI Papua Yang Baru Disetujui KONIJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Struktur Pengurus Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Possi) Papua dipastikan telah mendapat persetujuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat.

POSSI Papua yang kini "dinakhodai" Gilberd R. Yakwart, kini tinggal menunggu pelantikan yang rencananya  menunggu agenda Rapat Kerja Nasional persatuan olahraga selam itu, rampung.

"Setelah melakukan Musyawarah Provinsi (Musprov) pada 10 November 2018 lalu, tim formatur segera membentuk struktur pengurus Possi Papua masa bakti 2018 – 2022".

"Nama-nama pengurus baru ini sudah diajukan ke Koni Papua dan sudah disetujui. Tinggal dilantik usai agenda Rakernas Possi yang juga membahas hal-hal terkait persiapan nomor perlombaan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020," terang Agus Rahmawan selaku tim formatur yang juga ditunjuk sebagai Sekretaris Umum (Sekum) POSSI Papua periode 2018-2022, di Jayapura, Jumat (7/12).

Agus meyakini dibawah pimpinan ketua umum yang baru, POSSI akan kembali berjaya dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat maupun pemerintah. "Terutama dalam PON XX 2020 nanti untuk perolehan medali. Yang pasti sudah ada target dari pimpinan POSSI yang baru dan kita siap memberi dukungan penuh," terangnya.

Sebelumnya, Gilberd Yakwart usai terpilih sebagai Ketua POSSI Papua menargetkan meraih lima medali emas pada PON XX 2020 di bumi cenderawasih.

Pihaknya ingin agar prestasi gemilang atlet Papua pada di PON XVI Jawa Barat, lebih ditingkatkan dalam iven nasional berikutnya. "Kalau kemarin meraih 2 emas dan 2 perak ini saya kira pada PON berikut harus bisa lima emas yang kita raih".

"Tentunya target ini akan bisa tercapai dukungan adanya dari semua pengurus maupun pihak terkait. Sehingga nama Papua bisa terus berjaya dan berkumandang di Papua, seluruh Indonesia bahkan tingkat dunia," harapnya.

Pada kesempatan Gilberd mengapresasi semua pihak yang sudah memilih dan mempercayakan dirinya menjadi Ketua Umum POSSI Papua yang baru. (DiskominfoPapua)

Yahya Cholil Staquf Pimpin Rombongan Wantimpres ke Papua

Posted: 13 Dec 2018 01:32 AM PST

Yahya Cholil Staquf Pimpin Rombongan Wantimpres ke PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) mengunjungi Kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (7/12), untuk melihat pelaksanaan pembangunan di bumi cenderawasih.

Rombongan Wantipres dipimpin Yahya Cholil Staquf selaku anggota, diterima Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Dalam arahannya Yahya menjelaskan, tujuan kunjungan itu untuk mendengar secara langsung baik isu, hambatan maupun kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua dalam pelaksanaan pembangunan.

Hasil kunjungan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. "Yang pasti seluruh hambatan pembanunan yang kami dengar akan disampaikan ke Presiden. Artinya, setiap aspirasi yang masuk akan diolah Wantimpres untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo," terang Yahya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Noak Kapisa, yang menerima kunjungan meenilai momentum ini sangat bermanfaat bagi pemerintah provinsi untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan serta persoalan yang dihadapi.

Sehingga diharapkan kedepan, berbagai persoalan yang dikemukakan itu bisa mendapat perhatian Presiden. Selanjutnya mengambil kebijakan dengan menurunkan program kerja yang menyentuh langsung kepada sasarannya.

"Sebab bukan tanpa alasan Wantimpres bisa ke Papua. Apalagi lembaga ini memiliki jalur langsung kepada Presiden. Tentunya kita harap berbagai kendala dari SKPD bisa didengarkan dan disampaikan langsung kepada presiden," terang dia.

Selain mendengar berbagai permasalahan maupun kendala pembangunan, Pemprov Papua juga mengusulkan evaluasi terhadap UU Otsus.

Pemprov Papua juga mengharapkan agar dana tambahan infrastruktur Otsus dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan PON 2020. (DiskominfoPapua)

Herry Dosinaen Kembali Dorong Pelaksanaan Diklat PIM II di 2019

Posted: 13 Dec 2018 01:29 AM PST

Herry Dosinaen Kembali Dorong Pelaksanaan Diklat PIM II di 2019JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen kembali mendorong pelaksanaan diklat di 2019 mendatang, pasca kelulusan 55 Pejabat dalam Pelatihan Kepemimpinan TK II Angkatan XXII, di Jayapura, Rabu (5/12).

"Saya berharap pada 2019 mendatang, Diklat Pim II bisa dilaksanakan kembali di Jayapura. Kalau bisa untuk dua angkatan," terang dia.

Sayangnya, lanjut dia, dari 57 Pejabat Pemerintah Provinsi Papua yang dinyatakan lulus, dua pejabat diantaranya tak lulus. Kendati demikian, dia harapkan dalam pelaksanaan diklat tahun depan, seluruh peserta yang ikut dapat lulus dengan nilai yang memuaskan.

"Makanya, kita harap lulusan Diklatpim II kali ini dapat mengaplikasikan ilmu yang dihasilkan untuk membangun Papua kedepan serta mengkaderisasi calon ASN yang bakal mengikuti diklat PIM II pada tahun depan". 

"Sebab saya selaku pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Papua, berjanji akan terus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sebab pelaksanaan Diklat Pim II ini merupakan perjuangan yang panjang dan menandakan bahwa Papua juga bisa melaksanakan kegiatan ini," tuturnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia Ady Suryanto meminta peserta Diklat Pim II untuk menginovasi perubahan dalam mendukung pembangunan di Papua kedepan. Pihaknya pun memuji pelaksanaan Diklat Pim II di yang pertama kali dilaksanakan di Jayapura.

Pihaknya berharap pelaksanaan diklat bisa terus berjalan di Jayapura, guna meningkatkan kualitas ASN di negeri ini.

"Intinya saya sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemda Papua dalam melaksanakan Diklat Pim II ini".

"Makanya, kita akan melakukan koordinasi dengan Pemda Papua kedepann untuk bisa mendorong pelaksanaan Diklat Pim II pada tahun depan. Sebab, Papua sudah memiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua yang sangat disayangkan jika tak diberdayakan. Apalagi fasilitas yang dimilki juga sangat baik dan mendukung," ucap dia. (DiskominfoPapua)

Kemensetneg Buka Beasiswa Sarjana ke Australia ke Putra-Putri Papua

Posted: 13 Dec 2018 01:22 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kabar gembira bagi warga bumi cenderawasih, dimana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi putra dan putri asli Papua untuk menerima beasiswa pasca sarjana  (S2 dan S3) ke Australia.

Selain Papua, lima provinsi di Indonesia mendapat tawaran serupa, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

"Beasiswa ini menargetkan daerah area 'geografic focus area'. Dimana Papua dan lima provinsi lainnya ini dijadikan target".

"Namun bisa dikatakan Papua dan lima provinsi ini merupakan daerah dengan tingkat partisipasi yang memperoleh beasiswa pendidikan pascasarjana lebih tinggi dibandingkan wilayahnya," terang Kepala Sub Bagian Kerja Sama Teknik Pasifik dan Eropa Kementerian Sekretariat Negara Joko Tulodo, di Jayapura, Jumat.

Menurutnya, pemberian beasiswa tersebut sebagai satu bentuk keberpihakan tersendiri bagi para pendaftar di Provinsi Papua, sebab tingkat antusias warga bumi cenderawasih juga terbilang tinggi.

"Intinya beasiswa ini terbuka untuk umum di mana pendaftarannya dimulai pada Februari 2018. Namun pada Desember ini kita mulai sosialisasikan agar masyarakat Papua yang hendak mendaftar dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang," katanya.

Dia menambahkan, bakal memberikan keistimewaan untuk para pendaftar warga Papua. Dimana syarat pendaftar untuk IPK yang tadinya 2,9 akan diturunkan menjadi 2,75. Selanjutnya untuk skor Bahasa Inggrisnya dari 5,5 menjadi 5.

Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Annie Rumbiak berharap peluang yang ditawarkan itu, dapat ditangkap dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat bumi cenderawasih.

"Ini merupakan momentum dan kesempatan yang baik bagi masyarakat Papua yang ingin mengembangkan pendidikannya. Untuk itu, saya harap kesempatan ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan kembali untuk membangun daerah Papua," harapnya. (DiskominfoPapua)