Type Here to Get Search Results !

Timotius Akerina Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di SBB

Timotius Akerina Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di SBB

Timotius Akerina Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di SBB

Posted: 25 Oct 2018 05:38 PM PDT

Timotius Akerina Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional di SBB
PIRU, LELEMUKU.COM - Memperingati Hari Kesadaran Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku melaksanakan Upacara bendera yang dipimpin oleh Wakil Bupati SBB Timotius Akerina, SE,M.Si di halaman kantor Bupati, Piru.

Wanup dalam arahannya menegaskan beberapa point penting diantaranya penegakan disiplin sekaligus ASN untuk berkomitmen dalam pelaksanaan pelayanan publik, membangun kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

"Sekaligus menghindari diskriminasi, menjaga dan meupuk nilai-nilai persaudaraan dalam semangat orang basudara, memastikan semua aparatur sipil negara di SBB yang siap melayani kepentingan publik," kata dia.

Untuk itu, Wakil Bupati Seram Bagian Barat mengajak aparatur sipil negara untuk dapat memahami dan mengimplementasi Panca Prasetya Korpri.

"Yang berbunyi, kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berjanji setia dan taat kepada kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan pancasil dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh, rahasia jabatan dan rahasia negara, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, diatas kepentingan pribadi dan golongan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan, korps pegawai Republik Indonesia dan menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan, kesejahteraan dan profesioalisme," tegas dia. (HumasSBB)

Pemkot Ambon dan Bank Indonesia Bantu Alat Timbang ke Pedagang

Posted: 25 Oct 2018 05:33 PM PDT

Pemkot Ambon dan Bank Indonesia Bantu Alat Timbang ke Pedagang
AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Bank Indonesia memberikan bantuan Alat Timbang kepada para pedagang, yang berlangsung di Balaikota Ambon, Selasa (23/10).

Bantuan Alat Timbang tersebut diberikan kepada 42 pedagang ikan Pasar Arumbai.

Diketahui, Kota Ambon telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI sebagai salah satu Kota Tertib Ukur di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, para pedagang dapat memperbiasakan diri menggunakan alat ukur dalam bertransaksi.

Dikesempatan yang sama, Pemerintah Kota Ambon juga memberikan Piagam Penghargaan kepada 24 anggota Satgas Pemkot yang baru kembali dari misi kemanusiaan di Palu, Sigi dan Donggala. (DiskominfoAmbon)

DP2KB dan TP PKK Kota Ambon Gelar Sosialisasi Orang Tua Hebat

Posted: 25 Oct 2018 05:30 PM PDT

DP2KB dan TP PKK Kota Ambon Gelar Sosialisasi Orang Tua Hebat
AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Ambon bersama Tim Penggerak PKK Kota Ambon lakukan Sosialisasi Orang Tua Hebat, bertempat di Ballroom Marina Hotel,(23/10)

Sosialisasi dihadiri oleh, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G.Latuheru, Asisten III Kota Ambon, R. Soplanit, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Debbie Louhenapessy, Ketua Darmawanita Kota Ambon, C. Latuheru, Ibu Ester dan Ibu Agnes selaku Narasumber, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Kota Ambon.

Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), W. Risakotta dalam laporannya sampaikan, kegiatan Sosialisasi Orang Tua Hebat ini merupakan hasil kerjasama Dinas P2KB dengan Tim Penggerak PKK Kota Ambon yang di ikuti oleh 215 peserta, terdiri dari 100 orang guru PAUD, 100 orang tua dan 15 orang Tim Penggerak PKK.

Ditambahkan pula, tujuan dari sosialisasi ini, pertama agar orang tua dapat memiliki kesiapan menjadi orang tua yang memahami pengasuhan dengan benar. Kedua agar dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memiliki kekuatan didalam dirinya menjadi anak yang berkarakter dan kreatif, ketiga, mempersiapkan anak menuju keberhasilan.

Ketua TP PKK Kota Ambon dalam arahanya sampaikan, untuk menjadi orang tua hebat maka kita harus memahami sudut pandang anak, hindari menghakimi perilaku anak, mampu mengesampingan masalah orang dewasa dan menyediakan telinga untuk benar-benar mendengar apa yang ingin disampaikan oleh anak, serta dalam mendidik anak harus ada sinergitas antara orang tua dan pendidik.

"Menjadi orang tua hebat dan sabar dimulai dengan memahami sudut pandang anak, bukan berarti kita menyetujui namun membuat kita lebih mengerti,"terangnya.

Sekkot Ambon saat bacakan sambutan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy sampaikan, keluarga adalah awal dari generasi mendatang, keluarga merupakan tempat mendidik dan membentuk watak, moral serta melatih kebersamaan.

Tantangan terbesar menjadi orang tua hebat di era milenial jauh lebih sulit, posisi orang tua dewasa ini mengalami distorsi, proses sosial belajar anak cenderung lebih banyak kepada figur diluar orang tua. Dewasa ini facebook, Instagram, Games, teman sebayanya adalah sumber belajar sosial yang melekat dengan anak.

Ditambahkan, saat ini, banyak keluarga yang gagal dalam mendidik dan mengajar anak bukan karena kurangnya kasih sayang orang tua melainkan sebagian orang tua tidak tahu bagaimana mendidik dan mengasuh anak padahal orang tua memiliki peran yang sangat penting.

Peran orang tua dan keluarga dalam mendidik anak merupakan Kunci keberhasilan dalam menghasilkan generasi yang hebat. (DiskominfoAmbon)

Petrus Fatlolon Bantah Selewengkan Uang Negara

Posted: 25 Oct 2018 10:38 AM PDT

Petrus Fatlolon Bantah Selewengkan Uang Negara
AMBON, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH sikapi laporan 5 oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB diantaranya Simson Lobloby, Sony Ratissa, Fredreck Kormpaulun, Olvin Gosan dan Simon Johan Liur dengan membantah semua tuduhan yang diberikan.

"Tidak ada penyelewengan kebijakan serta keuangan seperti diberitakan media. Saya pastikan bahwa itu tidak ada dan kita serahkan seluruhnya kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan," ujar dia kepada wartawan di Ambon pada Kamis (25/10).

Hal ini disampaikan Fatlolon yang didampingi Sekda MTB Piterson Rangkoratat,  Kabag Keuangan MTB, pimpinan SKPD terkait, perwakilan DPRD MTB dan tim kuasa hukum dengan menggelar konferensi pers guna memperjelas inti masalah dari laporan oknum anggota dewan tersebut.

Dikatakan semua tudingan yang dialamatkan ke dirinya diantaranya penyelewengan 40 ton beras sejahtera (rastra) untuk warga miskin, pembengkakan anggaran operasional bupati yang naik 300% dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar, penggelembungan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar, penggunaan dana tidak terduga yang tidak sesuai peruntukan, dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dugaan korupsi dana rawan pangan serta terkait honor K2, tidaklah benar sebab semua pelaporan APBD tahun 2017 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya pastikan itu semua tidak benar, karena semuanya itu disertakan dokumentasi. Namun kita tetap mendukung dan menghormati upaya hukum yang sementara berjalan. Sebab kami juga akan diproses sesuai pelaporan tersebut," kata dia.

Fatlolon selanjutnya meminta kepada warga MTB untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang terkait dugaan korupsi kepada dirinya yang sudah memimpin Kepulauan Tanimbar sejak 22 Mei 2017 itu.

"Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak terprovokasi dengan isu dan berita yang seolah-olah di Pemkab MTB telah terjadi korupsi besar-besaran. Mari kita terus berkarya dan bekerja membangun Tanimbar, Bumi Duan Lolat dengan niat dan kerja yang tulus tanpa pamrih," pinta dia.

Selanjutnya menurut Kabar Timur, pada Rabu (24/10), penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah meminta keterangan dari 7 orang saksi dalam kasus dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan Petrus Fatlolon.

Dari empat orang yang telah dilakukan permintaan keterangan oleh penyidik termasuk mantan Ketua DPRD MTB, Simson Lobloby yang disertai penyerahan sejumlah dokumen penting.

3 orang lainnya yang dimintai keterangan berasal dari instansi yang berkaitan dengan masalah penyaluran beras sejahtera tahun 2017 atau sekarang disebut bantuan pangan non tunai (BPNT) dan pegawai dari bagian keuangan Pemkab MTB.

Sementara itu dikatakan, ada tiga kwitansi  dengan total nilai mencapai Rp2,100 miliar yang menjadi bukti utama dalam kasus tersebut.

Petrus Fatlolon dilaporkan oleh lima anggota DPRD Kabupaten MTB ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI atas 17  kasus dugaan korupsi. Laporan tertanggal 20 April 2018 ini juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) , kemudian 7 laporan selanjutnya ditindaklanjuti ke Kejati Maluku.

Penyelidikan kasus ini mulai bergulir di Kejati Maluku, sejak awal pekan. Namun Kejati mengaku penyelidikan masih sebatas melihat ada tidaknya pelanggaran undang-undang dalam kebijakan yang ditempuh Pemkab MTB. (Albert Batlayeri)

Perjuangkan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan, Dewan Adat Papua Gelar Pertemuan

Posted: 25 Oct 2018 07:08 AM PDT

Perjuangkan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan, Dewan Adat Papua Gelar Pertemuan
BIAK, LELEMUKU.COM - Dewan Adat Papua (DAP) dengan Pokja Perempuan, bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai mitra dari Kementerian PPPA RI terus berupaya melakukan gerakan sebagai kepedulian dan penyelamatan atas hak dan kebebasan bagi anak dan perempuan, khususnya yang ada di Kabupaten Biak Numfor pada Rabu (24/10).

Keguatan yang mempertemuan multi pihak antara Pemerintah, Masyarakat, LSM, Tokah Agama, Tokoh Adat, serta Kelompok Kerja Anak di Intsia Hotel selama sehari penuh yang dibuka oleh Asisten II Ferry Bettay mewakili Plt.Bupati Biak Numfor.

"Perlindungan anak bukan berarti anak itu salah namun bagaimana orang tua belajar memahami cara mendidik anak menyesuaikan dengan era saat ini, dengan menanamkan nilai agama, budaya kepada anak, dengan begitu orang tua diminta menjadi contoh yang benar bagi anak-anak" ujar Plt.Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II.

Diakui Ketua III DAP, George Wayasu bahwa, persoalan anak dan perempuan menjadi perhatian nasional dan sebagai komitmen Dewan Adat bahwa, penyelematan orang Papua, Hutan, Tanah dan Sumber Daya Alam maka lewat pertemuan dengan Kementerian PPA untuk mendengar pendapat dari semua pihak terkait bagaiman cara yang paling tepat menangani persoalan tersebut.

"Disitulah ada kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pembentukan pokja perempuan dan anak supaya lebih
teknis akan bekerja dengan tetap melibatkan semua pihak," jelas George Wayasu.

Karena itu, kami berharap Pemerintah Daerah Biak Numfor membantu fasilitas penunjang dan pendanaan melalui SKPD yang terkait dengan penanganan sosial, pendidikan serta pemberdayaan, juga perlindungan bagi anak dan perempuan secara bersama-sama bekerja dengan forum yang sudah terbentuk.

"Grand Design besar, di mana Manokwari mewakili Papua Barat, sedangkan Wamena mewakili Papua, namun karakterisasi budaya masing-masing kita berbeda maka kita tidak bisa menjeneralkan Manokwari dan Wamena sebagai konsep melihat kondisi perempuan dan anak hari ini, maka kami menyepakati berkeliling pada 7 wilayah adat untuk setiap kabupaten dan kota, di antaranya yang sudah jalan di wamena, Manokwari, Biak, Kaimana, Kerom, Dogiyai, dan Merauke, dengan harapan di tahun 2018 kami punya konsep keterwakilan dari 7 wilayah adat tersebut," ujar Ketua Pokja Perempuan DAP Eirene Waromi.

Ia menambahkan banyak kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan daerah hingga LSM namun menurut data nasional Index Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Indonesia bahwa Papua dan Papua Barat berada di titik terendah.

"Dengan demikian kami coba kaji satu persatu akar permasalahannya pada tiap daerah berdasarkan budayanya karena kami melihat ada semacam pergeseran sehingga hari ini orang Papua sudah tidak mengerti lagi budayanya kemudian menjadi lemah sehingga kami mulai dari assessment dengan berfokus pada perubahan perilaku selanjutnya perencanaan program (isu yang tepat bagi anak dan perempuan) yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi yang pasti akan kami kawal sampai di tingkat kebijakan dengan dimonitoring oleh DAP dan daerah juga masyarakat," tambah Eirene Waromi.

Di akhir pertemuan dipaparkan hasil penelitian oleh Pokja DAP, Imelda Baransano yang menegaskan pihaknya melakukan penelitian dan berbicara langsung dengan masyarakat.

"Disitulah kami bertanya, apa yang berubah dalam masyarakat, lalu tiap-tiap orang menjawab bahwa, perubahan paling menonjol terjadi pada anak, di mana anak sebagai penerus marga tidak lagi dijaga dengan baik hari ini, karena orang tua sibuk dengan kegiatan/pekerjaan, kemudian ketika orang tua ada di rumah tidak lagi membangun komunikasi atau berbicara dengan keluarga sehingga anak-anak dibiarkan bermain di luar rumah tanpa pengawasan," kata dia.

Salah satu contohnya, meneurut Imelda, yang terjadi pada anak adalah ada salah satu anak di Biak Timur meninggal karena mengonsumsi campuran pembalut dengan miras, tidak itu saja ada juga oknum ibu tiri yang menikah dengan anak tirinya, dan di wilayah Biak Utara ditemukan, salah satu bapak kandung yang kawin dengan anak kandungnya sendiri.

"Dan ketika di bawah ke wilayah adat maka terjadi "pembayaran malu" dan selesai sampai di situ saja dan tidak ada pengajaran bahkan pendidikan adat yang semestinya harus dilakukan secara bersama dengan agama maupun pemerintah untuk membantu anak dengan posisi yang ia alami,Apakah realita ini akan kita biarkan," tanya dia.

Sehingga menurut Imelda, tahun 2018 ini pihaknya akan mendalaminya lewat kegiatan penyedia layanan dan kegiatan atau forum lewat pembentukan "Forum Kyadiren" atau Perlindungan Anak supaya dapat menolong masyarakat untuk mengakomodir kepentingan anak di Biak supaya persoalan-persoalan anak yang ditemui diselesaikan.

"Oleh sebab itu lewat pertemuan multi pihak lahir perencanaan yang murni dari dan untuk masyarakat itu sendiri," papar dia. (HumasBiakNumfor)

Bertekad Kurangi Pengangguran, TP PKK Kota Kupang Gelar Pelatikan Kewirausahaan

Posted: 25 Oct 2018 06:54 AM PDT

Bertekad Kurangi Pengangguran, TP PKK Kota Kupang Gelar Pelatikan Kewirausahaan
KUPANG, LELEMUKU.COM - Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari 2018 sebanyak 76,3 ribu orang dan tingkat pengganguran tertinggi di NTT adalah Kota Kupang dengan 7 persen sesuai data dari BPS Tahun 2018.

Hal ini di sebabkan karena persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit disamping itu jumlah lapangan kerja juga terbatas.

Pilihan menjadi wirausaha merupakan salah satu alternatif yang paling menjanjikan untuk kehidupan yang akan datang.

Berkenan dengan hal tersebut Tim Penggerak PKK Kota Kupang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kupang menggelar Pelatihan Kewirausahaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk dapat berwirausaha demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan melibatkan sebanyak 120 peserta yang berasal dari 51 Kelurahan se - Kota Kupang yang terdiri dari anggota PKK Kelurahan dan Pemuda Putus Sekolah.

Pembukaan Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (11/10).

Hadir pada pembukaan kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Yoseph Rera Beka, Ketua TP. PKK Kota Kupang Hilda Riwu Kore - Manafe, Narasumber dari Akademisi dan Praktisi kalangan wirausahawan, serta para peserta pelatihan.

Asisten Pemerintahan Sekda Kota Kupang mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan akan mampu merangsang, mendorong dang mengasah keterampilan Sumber Daya Manusia sekaligus meningkatkan kemampuan teknis untuk mengembangkan usaha serta dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Ketua Panitia Petty Ly, SSTP, MPA dalam laporannya mengatakan tujuan dari di gelarnya kegiatan ini yakni mengembangkan minat dan motivasi masyarakat untuk terjun ke dunia usaha, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan tata kelola usaha, produksi, pemasaran serta jejaring kemitraan bisnis serta mengembangkan kemampuan wirausaha muda dalam upaya pengembangan kewirausahaan.

Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 11 - 13 Oktober 2018 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. (HumasKotaKupang)

Mathius Awoitauw Lantik 6 Pejabat Eselon II di Kabupaten Jayapura

Posted: 25 Oct 2018 06:50 AM PDT

Mathius Awoitauw Lantik 6 Pejabat Eselon II di Kabupaten Jayapura
SENTANI, LELEMUKU.COM - Bupati Jayapura, Provinsi Papua, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., secara resmi melantik enam orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani pada Rabu (10/10) pagi.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah, masing-masing, Ir. Nataniel Mebri sebelumnya menjabat Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Meyer Mianto C. Suebu, SE, M.Si, sebelumnya Kepala Bagian Keuangan Setda menjadi Inspektur Kabupaten Jayapura dan Terrianus F. Ayomi, SH sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura.

Kemudian Alfons Awoitauw, S.IP sebelumnya Kepala Distrik Sentani, kini menjadi Kepala Dinas Perhubungan, serta Ir. John Wicklif Tegai, MM sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika kini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Abdul Hamid Toffer, S.Sos, M.Ap sebelumnya Kepala Bidang Umum pada Sekretariat DPRD menjadi Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura.

Selain enam pejabat tinggi pratama tersebut ditunjuk pula Dr. dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked. Trop menjadi Dokter Madya yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura.

Bupati Awoitauw menuturkan mereka yang telah dilantik harus bekerja keras sebagai tim. Semua kebijakan yang telah diatur merupakan tuntutan dan tantangan kebutuhan pembangunan di daerah yang sangat besar dari waktu ke waktu.

"Dituntut pula percepatan-percepatan harus dilakukan karena itu plt- plt dan beberapa jabatan kosong telah diisi dan tinggal satu atau dua akan diselesaikan dalam waktu dekat dan dapat direspon dengan baik bahwa dari sekian banyak orang hanya mereka yang kita promosi karena itu harus merasa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan," ucapnya

Bupati juga berharap agar hal ini harus dipandang sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan para pejabat.

"Jangan menganggap mutasi dan promosi merupakan hal yang biasa tetapi harus melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukan kualitas dan kapasitasnya dalam melayani masyarakat," tutupnya.(DiskominfoJayapura)

Masuk Lokasi Wisata, Pemda Tegur Managemen PT. Belibis Putra Mandiri

Posted: 25 Oct 2018 06:45 AM PDT

Masuk Lokasi Wisata, Pemda Tegur Managemen PT. Belibis Putra Mandiri
WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Perhubungan memberi peringatan (warning) keras kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri selaku pemilik sejumlah kapal penyeberangan di Wilayah Papua Barat.

Warning Pemda Raja Ampat ini dikarenakan  beberapa hari yang lalu sebuah armada kapal milik managemen PT. Belibis Putra Mandiri kedapatan memasuki beberapa lokasi atau site wisata dan berlabuh ditambatan perahu Masyarakat Raja Ampat dengan membawa ratusan penumpang padahal ijin prinsipnya hanya melayani rute Sorong-Waisai, PP dan Sorong-Misool, PP.

Teguran keras pemda Raja Ampat tersebut disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan nomor: 550/Dishub-R4/2018, juga pemanggilan pimpinan PT. Belibis Putra Mandiri untuk menghadap dan menghadiri rapat di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Minggu (30/9).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, Ir. Becky Rahawarin, MM disela-sela memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Senin (1/10) membenarkan pihaknya telah memanggil dan memberi teguran kepada managemen PT. Belibis Putra Mandiri.

Becky sapaan Ir. Becky Rahawarin, MM menjelaskan Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini  telah menyalahi ijin prinsip pelayarannya. Menurutnya, ijin yang dikantungi kapal-kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri ini hanya melayani rute pelayaran Sorong- Waisai, PP dan Sorong-Misool PP dan bukan memasuki site atau lokasi-lokasi wisata.

"Managemen PT. Belibis Putra Mandiri ini sudah keterlaluan. Mereka melanggar ijin pelayarannya. Ijin mereka itu bukan ke site-site atau lokasi-lokasi wisata, apalagi membawa ratusan wisawan. Ijin mereka hanya dari Sorong-Waisai atau Sorong-Misool PP. Itu saja," ujar Becky Rahawarin.

Dikatakan Becky, selain melanggar dengan memasuki obyek wisata armada kapal milik PT. Belibis Putra Mandiri berlabuh dan sandar ditambatan perahu milik masyarakat. "Mereka (PT. Belibis Putra Mandiri,red) tidak sekomitmen dengan kita.  Namanya tambatan perahu yah, bukan untuk kapal. Kapal mereka itu berbobot besar dan sangat tidak cocok dan akan merusak tambatan perahu yang sudah dibuat dengan susah payah oleh masyarakat," tambah Becky.

Selain merusak sarana dan prasarana yang dibangun dengan susah payah oleh masyarakat tersebut, sandarnya kapal-kapal bertonage besar di kampung-kampung wisata akan merusak karang dan menganggu ekosistem perairan yang menjadi daya tarik wisata di Raja Ampat.

"Kampung Arborek dan Kampung Yenbuba itu banyak soft karang yang menempel di tambatan perahu, apalagi airnya juga dangkal, jika disandarkan akan merusak terumbu karang dan mengganggu ikan-ikan yang bermain didermaga kampung tersebut," tambah Becky Rahawarin.

Becky menjelaskan teguran dalam bentuk surat itu merupakan peringatan terakhir, jika terulang lagi maka pemerintah daerah akan cabut rekomendasi kepada PT. Belibis Putra Mandiri untuk beroperasi di Raja Ampat.

"Dalam pertemuan kemarin, saya sudah ingatkan pimpinannya bahwa teguran ini sebagai peringatan terakhir, jika tidak maka saya usulkan kepada pemerintah daerah untuk cabut rekomendasi dia (PT. Belibis Putra, red) untuk beroperasi di Raja Ampat," ujar Backy dengan tegas.

"Saya menilai bahwa PT. Belibis Putra Mandiri tidak menghormati upaya permintaan daerah dan masyarakat Raja ampat untuk menjaga kelestarian alam dan budaya wisata yang baik karena kejadian seperti ini sudah berulang beberapa kali. Dan kehadiran wisatawan dalam jumlah yang banyak di satu  spot/lokasi   wisata akan berdampak buruk pada terganggunya keseimbangan ekosistim di wilayah tersebut," tambah Becky. (DiskominfoRajaAmpat)

Abdul Faris Umlati Ajak Warga Raja Ampat Doakan Korban Gempa dan Tsunami Palu-Donggala

Posted: 25 Oct 2018 06:36 AM PDT

Abdul Faris Umlati Ajak Warga Raja Ampat Doakan Korban Gempa dan Tsunami Palu-DonggalaWAISAI, LELEMUKU.COM – Bupati Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Abdul Faris Umlati, SE meminta peserta upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mendoakan bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Permintaan ini disampaikan  Abdul Faris Umlati saat dirinya menyampaikan pidato pada Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Raja Ampat, Senin (01/10).

"Sebelum saya melanjutkan sambutan ini saya meminta kita semua menundukan kepala sejenak kita seraya berdoa bagi korban gempa dan tsunami yang melanda Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu," ujar Abdul Faris Umlati seraya menyampaikan turut belangsungkawa.

Sesaat seluruh peserta upacara yang dihadiri Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas S,Pi,  M.Si, Kapolres Raja Ampat AKBP, Edy Setyanto Erning W,SIK, Dandim 1805,  Letkol Inf Yosef. P.Kaiba, Danposal AL Elhas, Sekda Raja Ampat Yusup Salim MSi, pimpinan OPD, Pegawai , pelajar dan sejumlah tamu undangan dengan hening menunduk kepala seraya berdoa. Suasana hening berlangsung beberapa menit, setelah itu bupati melanjutkan pidatonya.

Dalam pidatonya, AFU sapaan Abdul Faris Umlati menegaskan peringatan Hari Kesaktuan Pancasila bermaksud menggugah dan menggelorahkan semangat nasionalisme dan jiwa patriotisme dalam memegang teguh pancasila sebagai dasar negara agar tetap hidup dan terjaga dalam hati sanubari anak bangsa.

"Bung Karno merumuskan pancasila sebagai kata kungci membangun bangsa yang menghargai keberagaman," ujar AFU.

Untuk itu katanya, pancasila adalah semangat untuk bergandeng tangan menuju cita cita besar maka semua anak bangsa sudah seharus memiliki nilai-nilai Pancasila dalam pola pikir, ucapan, tindakan, sikap dan perbuatan. 

"Untuk itu tepat kiranya tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2018  ini adalah " Pancasila Sabagai Landasan kerja mencapai Prestasi Bangsa," ujar AFU

Lebih lanjut dikatakannya fenomena dalam beberapa tahun ini terjadi lintas batas nilai-nilai antar bangsa, bahkan antar komunitas, atau kelompok masyarakat yang lebih kecil, di antara nilai-nilai atau faham yang melintas batas itu ada paham radikalisme. Faham ini karakternya selalu merasa yang paling benar sendiri dan mengabaikan hak hak dasar orang lain.

"Saya mengajak seluruh elemen yang ada di Kabupaten Raja Ampat, mari kita tunjukan bahwa Kabupaten Raja Ampat sebagai minitur NKRI, kabupaten yang toleran, menghargai dan menghormati manusia sebagai ciptaan yang Maha Kuasa," tambahnya.  (DiskominfoRajaAmpat)

Jika Lewati Batas Toleransi, Kementerian ESDM akan Pangkas Biaya Proyek Blok Masela

Posted: 24 Oct 2018 11:26 PM PDT

Jika Lewati Batas Toleransi, Kementerian ESDM akan Pangkas Biaya Proyek Blok Masela
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak segan memangkas biaya proyek minyak dan gas bumi (migas) Blok Masela. Langkah ini akan diambil jika biaya proyek anyar itu melewati batas yang ditoleransi pemerintah.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pemerintah memiliki angka nilai batas proyek tersebut. Namun angkanya belum bisa dipublikasikan. "Kalau tidak benar cost-nya harus di-cut," kata dia di Jakarta, Jumat (12/10).

Menurut Arcandra saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih memfinalisasi hasil kajian desain awal (Pre Front End Engineering Design/FEED) Blok Masela yang sudah diserahkan Inpex. Setelah itu hasilnya akan diserahkan ke dirinya.

Pre-FEED Blok Masela mulai dikerjakan Inpex pada Maret 2018 lalu. Setelah pre-FEED disetujui, Inpex akan mengajukan revisi proposal pengembangan (Plan of Development/PoD). Perusahaan asal Jepang itu berencana mengajukan revisi PoD pada November mendatang.

SKK Migas akan memberikan persetujuan PoD tersebut paling lambat dua bulan setelah pengajuan. Dengan begitu, harapannya produksi Blok Masela bisa lebih cepat.

Wakil Kepala SKK Migas Sukandar pernah menyatakan gas Blok Masela bisa mengalir sebelum tahun 2027.

"Target first gas-nya 2027. Namun, kami tidak mau. Harus lebih cepat dua sampai tiga tahun, kami berusaha lebih cepat dan transparan," ujar dia dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (27/8).

Berdasarkan buku Neraca Gas Bumi Indonesia periode 2018 hingga 2027 yang baru terbit, Blok Masela berproduksi tahun 2027. Puncak produksi Blok Masela diperkirakan akan mencapai 1.200 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mengungkapkan besaran biaya pengembangan Blok Masela mencapai US$ 16 miliar. "Blok Masela cost-nya US$ 16 miliar," kata dia dalam sarasehan dan diskusi nasional migas di Jakarta, Rabu, (8/8).

Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, maka biaya pengembangan blok Masela sebesar US$ 16 miliar itu lebih tinggi daripada perkiraan awal. Tahun 2016 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya Masela ditekan dari US$ 22 miliar ke US$ 15 miliar.

Angka itu berdasarkan perhitungan dari Arcandra Tahar saat menjabat Menteri ESDM. "Itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya," kata Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/16).

Biaya sebesar US$ 16 miliar tersebut juga lebih tinggi dibandingkan yang diajukan Inpex dengan memakai skema terapung di laut (FLNG), nilainya mencapai US$ 14,8 miliar. Namun lebih rendah dari perhitungan awal jika kilang dibangun ke Aru maupun ke Pulau Yamdena di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan investasi masing-masing sebesar US$ 22,3 miliar dan US$ 19,3 miliar. (Katadata)

Vladimir Putin Nilai AS Mundur dari Perjanjian Nuklir Bisa Picu Perlombaan Senjata

Posted: 24 Oct 2018 11:17 PM PDT

Vladimir Putin Nilai AS Mundur dari Perjanjian Nuklir Bisa Picu Perlombaan Senjata
MOSKOW, LELEMUKU.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika akan terjadinya perlombaan senjata nuklir baru kalau Presiden Donald Trump menjalankan rencananya keluar dari perjanjian pengawasan senjata.

Putin mengatakan di Moskow bahwa Rusia akan membalas "dengan seimbang" apabila Amerika menempatkan rudal-rudal nuklir jarak menengah di Eropa.

"Kalau mereka memasangnya di Eropa, kami pasti akan mengimbangi hal itu," kata Putin. Ia menambahkan bahwa jawaban Rusia itu akan "sangat cepat dan efektif."

Putin memperingatkan negara Eropa yang setuju dipasangi rudal Amerika harus menanggung risiko diserang Rusia.

Tapi Putin juga mengatakan, ia ingin membahas soal ini dengan Presiden Trump ketika mereka bertemu di Paris bulan depan. Kedua tokoh itu akan menghadiri ulang tahun ke-100 berakhirnya Perang Dunia I.

"Saya tidak mengerti mengapa kita harus menempatkan Eropa dalam bahaya yang sangat besar itu. Saya tidak melihat alasan untuk itu, dan kami siap berunding dengan Amerika tanpa harus bersikap histeris," kata Putin lagi.

Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg tidak yakin akan ada perlombaan senjata nuklir di Eropa.

Perjanjian nuklir yang ditandatangani pada 1987 itu melarang kedua negara membuat, menguji coba dan menimbun rudal nuklir yang punya jarak jangkauan antara 500 sampai 5.000 km. (VOA)

Proses Penetapan APBD 2018 di MTB Sesuai Prosedur

Posted: 24 Oct 2018 10:39 PM PDT

Proses Penetapan APBD 2018 di MTB Sesuai ProsedurSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Piterson Rangkoratat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten MTB menegaskan bahwa  Proses perencanaan dan  penggangaran sampai  pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Kabupaten MTB sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Hal ini diungkapkan sehubungan dengan maraknya isu dan opini negatif yang berkembang di tengah masyarakat serta banyaknya tuduhan yang dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB tentang proses penetapan APBD MTB tahun 2018.

"APBD 2018 didahului dengan pembahasan KUA/PPAS, yang diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama, dengan postur RAPBD berimbang. yaitu anggaran dengan jumlah rencana penerimaan atau (pendapatan) yang sekurang-kurangnya sama dengan rencana pengeluaran. Berdasarkan KUA/PPAS tersebut, kemudian ditandatangani kesepakatan antara Bupati Maluku Tenggara Barat dengan DPRD, serta ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat edaran kepada SKPD untuk menyiapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD 2018. RKA tersebut kemudian disampaikan ke Bappeda untuk dilakukan verifikasi dan terakhir di-review oleh Inspektorat Daerah." jelas Sekda Rangkoratat pada Rabu (24/10)

Hasil verifikasi dan review kemudian diinput dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKEUDA) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan menghasilkan Dokumen RAPBD 2018 yang kemudian diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Proses pengajuan Dokumen RAPBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2018 ke DPRD, didahului dengan penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2018 oleh Bupati MTB Petrus Fatlolon dalam Sidang Paripurna DPRD, dilanjutkan dengan pembahasan komisi-komisi DPRD dengan mitra kerja pemerintah daerah masing-masing.

Pada pembahasan di setiap komisi, terjadi peningkatan usulan program dan kegiatan serta  anggaran, sehingga ketika hasilnya dibawa ke paripurna, postur RAPBD yang semula berimbang menjadi tidak berimbang (defisit).

Postur RAPBD defisit itu yang kemudian dibahas dalam paripurna, dan Paripurna DPRD menyetujui bahwa RAPBD 2018 tetap pada postur Tidak Berimbang (Defisit).

"Karena Paripurna DPRD tersebut menghasilkan Postur RAPBD yang tidak berimbang (Defisit), maka sebelum dilakukan evaluasi, Pemerintah Daerah melalui Bupati Maluku Tenggara Barat kemudian mengundang DPRD untuk membicarakan permasalahan defisit APBD 2018 hasil paripurna tersebut. Dalam pembicaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, kemudian menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan bahwa RAPBD yang akan dibawa ke Pemerintah Provinsi Maluku untuk dievaluasi harus tetap dengan Postur Berimbang," tutur dia.

Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan tersebut, DPRD kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan, dengan tetap memperhatikan prioritas-prioritas pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD dan visi misi Pemerintah Daerah.

Pada tahap ini, Pemerintah Daerah kemudian melakukan rasionalisasi dan menghasilkan RAPBD 2018 yang berimbang, selanjutnya bersama-sama dengan DPRD dibawa untuk dilakukan evaluasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Hasil Evaluasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku, kemudian disampaikan oleh Pemerintah Daerah dalam paripurna DPRD, dengan postur RAPBD 2018 yang tidak lagi defisit tetapi berimbang.

Menyikapi pemberitaan di beberapa media cetak dan online akhir-akhir ini bahwa terjadi penambahan anggaran pada SKPD tertentu tidak sesuai prosedur, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kembali menegaskan bahwa pembahasan dan Penetapan APBD 2018 Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Jika ada yang berpendapat bahwa Penetapan APBD 2018 tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan maka itu tidaklah benar, hal ini dapat dibuktikan dengan semua fraksi di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD menjadi APBD 2018, yang kita pergunakan hingga saat ini." tutupnya. (Laura Sobuber)

Umat Stasi Santo Yosep Ilngei Penuh Sukacita Rayakan Bulan Rosario

Posted: 24 Oct 2018 10:17 PM PDT

Umat Stasi Santo Yosep Ilngei Penuh Sukacita Rayakan Bulan Rosario ILNGEI, LELEMUKU.COM – Umat di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku merayakan Bulan Rosario, yang jatuh pada tanggal 1 hingga 30 Oktober 2018 dengan penuh sukacita.

Hal tersebut terlihat dari penuh bahagianya seluruh umat dari salah satu rukun di gereja tersebut, yaitu Rukun Stasi Maria Bintang Laut yang melakukan perarakan sambil mengangkat Arca atau Patung Bunda Maria dengan menyuguhkan tarian dan nyanyian terbaik mereka.

Para umat itu mengunjungi rumah per rumah dari setiap anggota umat rukun tersebut yang berjumlah 32 Kepala Keluarga (KK) pada Rabu (24/10).

Menurut Ketua Rukun Stasi Maria Bintang Laut, Mathias Lermatan perarakan yang dilakukan merupakan program dari Pastor Paroki Stasi tersebut, yaitu Pastor Ungirwalu yang meminta masing-masing rukun untuk mengatur sendiri kegiatan penghormatan kepada Arca Bunda Maria dimana setiap rukun diberikan kesempatan untuk memegang Arca tersebut selama 3 hari.

Ia mengungkapkan untuk memberikan penghormatan dan menjaga Arca yang merupakan simbol dari Bunda Yesus Kristus itu, rukunnya melakukan doa Rosario dan penyembahan selama 3 hari dengan puji-pujian dan tari-tarian sejak Selasa (23/10) hingga Kamis (25/10) serta terlihat seluruh umat sangat antusias merayakan perayaan itu.

"Pada Bulan Rosario di Oktober ini kami harus menyembah kepada bunda maria agar apa yang menjadi pergumulan kita dapat terkabulkan. Kami juga siasati buat kegiatan ini agar semua umat dari muda hingga tua dapat berpartisipasi dalam penghormatan ini. Kegiatan yang dilakukan masing-masing rukun untuk menjaga Arca itu beda-beda" ungkap Lermatan.

Umat Stasi Santo Yosep Ilngei Penuh Sukacita Rayakan Bulan Rosario Ia pun memberikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh umat rukunya yang sudah dengan hati bersih menerima arca yang suci itu dan menambahkan pada Kamis (25/10) pukul 16.00 WIT akan dilakukan penyerahkan Arca Budan Maria dari rukunnya ke rukun Santo Fransiskus Xaverius serta akan disaksikan oleh seluruh umat Gereja Katolik Stasi tersebut.

"Besok sore Arca akan dibawah dari kita punya penataan ini, jadi saya mohon dari bapak dan ibu, marilah kita semua terus memberikan yang terbaik sehingga pada besok akhirnya kita kembalikan ke rukun yang lain penuh dengan keadaan sehat," ucap Lermatan.

Penjagaan Arca di masing-masing rukun itu sudah dilakukan secara bergilir sejak Minggu (1/10) dan akan berakhir pada Kamis (30/10).

Menurut Ensiklopedia Katolik, Bulan Oktober secara resmi ditetapkan sebagai Bulan Rosario oleh Sri Paus Leo XIII pada tahun 1883, dalam Eksikliknya "Supremasi Apostolatus kepada semua Gereja Kristen Katolik. Sri Paus mengatakan bahwa umat dapat memperoleh indulgensi dengan berdoa Rosario pada bulan tersebut.(Laura Sobuber)