Type Here to Get Search Results !

Terkait Dugaan Korupsi Petrus Fatlolon, Pemkab MTB Siap Berikan Keterangan

Terkait Dugaan Korupsi Petrus Fatlolon, Pemkab MTB Siap Berikan Keterangan

Terkait Dugaan Korupsi Petrus Fatlolon, Pemkab MTB Siap Berikan Keterangan

Posted: 22 Oct 2018 07:59 PM PDT

Terkait Dugaan Korupsi Petrus Fatlolon, Pemkab MTB Siap Berikan Keterangan
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Terkait dugaan korupsi yang dituduhkan ke Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH. MH, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB menyatakan siap bekerjasama guna memberikan keterangan yang sejujurnya.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) MTB, Piterson Rangkoratat SH, Pemkab MTB siap untuk memberikan semua dokumen yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku ataupun pihak terkait lainnya.

"Kalau pemda dipanggil, kita siap memberikan keterangan terkait termasuk memberikan dukungan data terhadap terkait dengan hal-hal  yang dipermasalahkan. Iya kita siap semua yang dituduhkan sepanjang dimintai keterangan dan bukti-bukti terkait pelaksanaan kita siap untuk tunjukan," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Selasa (23/10).

Pihaknya menghormati tindakan yang diajukan oleh anggota dewan atau masyarakat yang telah berpartisipasi aktif membangun Kepulauan Tanimbar dengan mengajukan laporan kepada penegak hukum atas temuan dugaan penyimpangan uang negara di MTB.

"Sebagai warga negara yang baik dan sekaligus sebagai penyelenggaran pemerintahan di daerah, Pemda sangat menghormati dan menghargai laporan yang disampaikan oleh teman-teman di DPRD," ungkap Rangkoratat.

Selanjutnya ditegaskan, pemkab MTB telah melaksanakan upaya pengembangan dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

"Terkait dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahaan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten MTB, saya kira telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas dia.

Dikatakan, untuk proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dan 2018 telah diatur dengan peraturan daerah (perda) sebagai produk hukum di daerah yang disepakati bersama oleh DPRD dan Pemda.

"Produk hukum di daerah itu tidak bisa ditetapkan kalau tidak ada persetujuan bersama anatara bupati dan DPRD. Itu artinya bahwa sebuah produk hukum APBD itu sampai dapat ditetapkan menjadi perda dan dilaksanakan itu telah disetujui bersama oleh kedua lembaga," papar dia.

Sehingga kalau saat ini ada beberapa anggota DPRD yang mempersoalkan adanya mekanisme di luar pengetahuan lembaga DPRD, dikatakan harus diklarifikasi bersama.

"Saya kira memang itu perlu untuk diluruskan. Sebab subtansi dan materi muatan materi dari perda itu sekali lagi dilakukan melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan DPRD," ungkap dia.

Dinamikanya, menurut Sekda, pemda mengajukan draf kepada DPRD dan ketika dalam proses pembahasan di komisi pasti ada usulan-usulan penambahan program dan kegiatan dari DPRD dan perkembangan pada komisi itu tentu masih akan disingkronkan dan difinalisasi secara bersama pada paripurna.

"Paripurna itu tidak menutup kemungkinan ada juga tambahan-tambahan kegiatan. Tentu usulan tambahan usulan kegiatan itu harus mengacuh kepada RPMj sejalan dengan visi misi bupati dan juga sejalan dengan rencana kerja pemda setiap tahunnya," jelas dia.

Rangkoratat menegaskan, produk APBD yang dihasilkan bersama DPRD dan Pemda MTB telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun dikatakan, pihaknya memaklumi jika ada sikap lain yang dilakukan oleh beberapa anggota dewan.

"Sementara untuk beberapa permasalahan lain yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD saya kita itu saya tidak bisa mengomentari secara subtasial tapi intinya semua tata kelola pemerintahan di daerah ini kita telah lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan. Sekali lagi saya tegaskan kita harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan, jadi tidak ada yang kita lakukan bias dari aturan-aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan itu," papar Sekda.

Sebelumnya pemberitaan media yang dihimpun,  ada 7 laporan kasus dugaan korupsi yang dituduhkan ke Bupati Fatlolon oleh 5 anggota DPRD MTB diantaranya Simson Lobloby, Sony Ratissa, Fredreck Kormpaulun, Olvin Gosan dan Simon Johan Liur.

7 laporan tersebut diantaranya penyelewengan 40 ton beras sejahtera (rastra) untuk warga miskin, pembengkakan anggaran operasional bupati yang naik 300% dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar, penggelembungan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dari Rp100 miliar menjadi Rp180 miliar, penggunaan dana tidak terduga yang tidak sesuai peruntukan, dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan dugaan korupsi dana rawan pangan. Seluruh kasus terindikasi korupsi adalah tahun anggaran 2017.

Sebelumnya ada total 17 kasus korupsi diduga melibatkan Bupati MTB yang awalnya dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, tembusan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Setelah laporan tersebut ditelaah Kejagung, dari 17 kasus, 7 kasus di disposisi ke Kejati Maluku untuk diselidiki.  (Albert Batlayeri)

Pembangunan Patung Yesus Digarap Setelah Hak Ulayat Terbayar

Posted: 22 Oct 2018 06:58 PM PDT

Pembangunan Patung Yesus Digarap Setelah Hak Ulayat TerbayarJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua memastikan mega proyek pembangunan patung Yesus Kristus di Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura, bakal terlaksana jika pembayaran hak ulayat telah tuntas.

Hal demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Papua Girius One Yoman,di ruang kerjanya, baru-baru ini.

"Jika masalah hak ulayat diselesaikan sekarang, maka pembangunan patung bisa dimulai. Karena ini adalah janji bapak Gubernur Papua. Tapi lagi-lagi terkait biaya pembebasan lahan, tidak lagi dianggarkan tahun 2019," terang dia.

Dikatakan ia, pembangunan patung Yesus setinggi 60 meter itu, akan tetap dibangun sebab menjadi janji kampanye Gubernur Papua. Hanya saja, saat ini Pemprov Papua memfokuskan anggaran pada pelaksanaan PON XX 2020.

Dilain pihak, ada saling klaim soal hak ulayat di Gunung Swaja yang menjadi lokasi pembangunan patung. Untuk itu, pihaknya berharap masyarakat bisa bersabar menuggu pembangunan patung Yesus.

"Intinya ini hanya masalah teknis di lapangan. Makanya, saya sudah minta staf teknis yang menangani pembangunan patung ini untuk segera selesaikan masalah hak ulayat dengan masyarakat adat setempat. Sebab patung itu bakal menjadi objek wisata rohani bagi wisatawan," ucap dia. 

Sementara ditanya apakah ada perubahan desain patung, sambungnya, dipastikan masih sesuai dengan kesepakatan dan gambar yang lama. "Apa yang sudah dibuat pejabat sebelumnya kita hargai dan tetap lanjutkan," pungkas dia.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua memberi kesempatan bagi sejumlah pengusaha di Bumi Cenderawasih bakal ikut serta menanamkan modalnya, pada pembangunan Patung Kristus, yang berlokasi di Puncak Gunung Swajah, Kampung Kayu Batu, Base-G Kota Jayapura.

Dinas PUPR baru ini juga sudah meminta tim pematung asal Yogyakarta dan Ancol Jakarta mulai menghitung kekuatan gempa melalui survei udara. Perhitungan itu, diharapkan bisa meminimalisasi kerusakan yang bakal muncul saat terjadi gempa. (DiskominfoPapua)

Elysa Auri Imbau ASN Pemprov Papua Jaga Keharmonisan Kerja

Posted: 22 Oct 2018 06:47 PM PDT

Elysa Auri Imbau ASN Pemprov Papua Jaga Keharmonisan KerjaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Papua, Elysa Auri mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar tetap menjaga keamanan, ketertiban dan komunikasi kerja di masing-masing SKPD, sehingga dapat tercipta keharmonisan kerja seluruh pegawai.

"Mari membangun suatu semangat inovasi kerja sehingga dapat menciptakan seluruh program di masing-masing SKPD. Dengan harapan bisa mencapai suatu hasil yang maksimal. Ini sebagai upaya menjawab visi misi gubernur yakni Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang Berkeadilan," kata Elysa Auri dalam arahannya saat memimpim apel pagi di halaman Kantor Gubernur, Jayapura, Senin (22/10). 

Pada kesempatan itu, Elysa Auri meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua untuk mengisi laporan kinerja setiap pegawai dengan jujur.

"Silahkan pejabat eselon III dan IV melakukan penilaian seluruh pegawai di masing-masing SKPD, karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah bisa diajukan ke Badan Keuangan untuk dibayarkan," kata Auri.

Ia menekankan, TPP bukanlah hak seorang pegawai, tapi sebuah kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan aktivitas di masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan.

"Saya harap apabila di dalam melakukan aktivitas ada penilaian-penilaian yang berkurang dari pimpinan masing-masing SKPD. Mari kita menyadari itu sendiri, apakah saya sudah memenuhi kewajiban dengan mengisi aktivitas yang dilakukan oleh saya sendiri atau tidak? Jadi, jangan bertanya kepada pimpinan, tetapi tanyalah kepada diri kita masing-masing," paparnya.

Elysa Auri menambahkan, TPP diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai. "Tetapi ada komitmen, hak dan indikator yang perlu diisi guna memenuhi kewajiban tambahan penghasilan itu," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

Leonard Kakisina Serahkan Biaya Pegawai Pensiun di SBB

Posted: 22 Oct 2018 06:43 PM PDT

Leonard Kakisina Serahkan Biaya Pegawai Pensiun di SBB
PIRU, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Setda Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Papua, Drs. Leonard Kakisina, yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gaspar Pesireron,M.Pd mewakili Bupati SBB menyerahkan pemberian biaya pemulangan pegawai yang pensiun lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 kepada 62 orang Pensiunan.

Menurut Kepala BKD kepada para pensiunan bahwa bahwa rata-rata pensiunan lingkup Pemkab SBB dalam satu tahun bekisar antara 91 bahkan ratusan pegawai. Jika Pemda hanya bisa dapat mengatasi pembayaran hanya untuk puluhan pegawai maka akan terjadi tunggakan setiap Tahunnya. Oleh karena itu, pegawai purna bakti dari 2013-2016 baru kali ini pemerintah berkesempatan untuk mengundang para pensiunan untuk menerima pemberian biaya pemulangan pegawai yang pensiun.

Sementara itu, Asisten III dalam arahannya mengatakan, ini sebenarnya bukan keharusan dan kewajiban tetapi bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berpikir bahwa kenapa tidak kami memberikan sedikit dari apa yang menjadi milik pemerintah ini untuk bisa diberikan sebagai ole-ole untuk mengembalikan para pegawai yang sudah pensiun ke rumah atau alamat masing-masing.

"Inilah yang bisa pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berikan walaupun angkanya kecil yang tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan selama mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di lingkup pemkab SBB. Bapak Bupati mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian selama mengabdi di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dimana sudah banyak hal yang telah dibuat untuk pemerintah daerah dan masyarakat baik itu tenaga guru, tenaga kesehatan dan bahkan tenaga struktural di lingkup Pemkab SBB" Ucap Asisten III. (HumasSBB)

Peter Yama Kunjungi Provinsi Papua Guna Pererat Kerjasama Ekonomi

Posted: 22 Oct 2018 06:34 PM PDT

Peter Yama Kunjungi Provinsi Papua Guna Pererat Kerjasama Ekonomi
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Madang, Papua New Guinea (PNG), Peter Yama bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua di Jayapura, Minggu (21/10).

Kunjungan kerja Gubernur Peter Yama ini atas balasan kunjungan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH pada awal September 2018 lalu ke Provinsi Madang.

Kedatangan Gubernur Madang disambut oleh Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, Kepala Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai di Perbatasan RI-PNG di Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Setibanya di Jayapura, Gubernur Madang langsung menuju Gedung Negara dan disambut langsung oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, Ketua DPRP, Yunus Wonda, Ketua MRP, Timotius Murib dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua.

Dalam pertemuan di Aula Lukmen Gedung Negara, Gubernur Madang, Peter Yama mempertegas kerjasama antara Provinsi Madang dan Provinsi Papua di bidang ekonomi dan lainnya.

"Papua dan PNG adalah negara bertetangga sangat dekat. Oleh karena itu, penting ada hubungan kerjasama, tidak boleh ada sekat," kata Gubernur Enembe dihadapan Gubernur Peter Yama dan delegasinya.

Menurut Enembe bahwa dengan adanya kerjasama maka secara otomatis pengusaha Papua dan PNG akan kerjasama.

Dengan demikian, produk-produk hanya akan masuk lewat pintu Papua, tidak ada yang lain.

"Barang-barang lebih cepat masuk jika lewat Papua, jika lewat jalur lain tentu akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, kedepan semua barang yang masuk harus dari Papua," ujarnya.

Mengenai rencana kerjasama penerbangan, Enembe mengakui, pihaknya sudah bertemu langsung dengan managemen Lion Air Group di Jakarta.

"Pada intinya Lion Air Group setuju, namun masih melakukan penjajakan guna melihat keuntungan jika membuka rute penerbangan dari Papua ke PNG dan negara Pasifik lainnya," beber Enembe.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama, mengatakan, pihaknya memandang Papua sebagai satu kesatuan dengan PNG dan Madang.  Untuk itu, ketika berkunjung ke Papua, dirinya merasa berada di rumah sendiri.

"Ketika melihat langsung Papua, saya bingung kenapa dari dulu tidak ada politisi atau pemimpin PNG yang mau membuka kerjasama atau melakukan kunjungan kerja di Papua. Untuk itu, saya akan buka kerjasama dan akan terus menerus mengunjungi Papua," kata Yama.

Ia menjelaskan, perkembangan ekonomi tidak akan berjalan apabila tidak ada kepercayaan. Oleh sebab itu, dengan adanya kunjungan Gubernur Papua ke m Madang akan menjadi landasan terbaik kerjasama selanjutnya.

"Saya percaya Lukas Enembe bukan orang yang salah, karena Tuhan sudah meletakan bapa sebagai pemimpin  Papua. Saya harap hubungan yang baik ini bisa menjadi landasan kerjasama sektor bisnis di bidang apapun," ujarnya.

Menurutnya, di PNG ada tiga provinsi yang telah diberikan kewenangan luas oleh pemerintah Indonesia di bidang ekonomi dan Madang termasuk.

"Untuk itu, saya akan membina hubungan yang baik ini dengan terus berdiskusi dan membangun Papua dengan damai dan saya tidak akan meninggalkan bapak Gubernur," katanya.

"Madang merupakan pusat kebudayaan di PNG, bahkan memiliki 148 bahasa. Untuk itu, kami bersyukur Gubernur Papua sudah menetapkan kerjasama dengan Provinsi Madang. Kami siap melakukan MoU dengan Papua dan mendukung 100 persen," tandasnya.  (DiskominfoPapua)

Inilah Isi Kerjasama Letter Of Intent Pemerintah Provinsi Papua dan Madang

Posted: 22 Oct 2018 06:19 PM PDT

Inilah Isi Kerjasama Letter Of Intent Pemerintah Provinsi Papua dan Madang
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Gubernur Provinsi Madang di Papua New Guinea (PNG), Pete Yama secara resmi menandatangani MoU kerjasama provinsi bersaudara, Minggu (21/10) malam di Gedung Negara.

Isi dari kerjasama itu, dimana Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Madang berkeinginan untuk mendorong hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik antara kedua pihak.

Kemudian kedua provinsi mengakui pentingnya kesetaraan dan saling menguntungkan bagi kedua provinsi. Selain itu, menyatakan kehendak untuk menjalin kerjasama persaudaraan.

Selanjutnya sesuai dengan hukum dan peraturan di masing-masing pihak dalam bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, infrastruktur, perhubungan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, karantina, pertambangan, search and Rescue dan bidang-bidang lainnya yang disepakati para pihak.

Kedua belah pihak setuju bahwa pernyataan kehendak ini merupakan langkah awal untuk membentuk suatu kerjasama yang formal dengan menandatangani MoU saling pengertian tentang kerjasama provinsi bersaudara antara Pemprov Papua dan Pemprov Madang.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan, dalam kerjasama ini pihaknya tidak asal bicara saja tapi melakukan sesuatu untuk pembangunan daerah.

Bahkan Gubernur Enembe berkeinginan untuk bagaimana Papua sebagai pintu masuk di wilayah Asia untuk daerah Pasific.

"Kenapa negara China, Singapore, Malaysia, India bisa masuk ke PNG sementara kami yang satu daratan dan satu tanah tidak bisa masuk untuk bangun kerjasama. Itu sebabnya, semua peluang potensi ekonomi di wilayah Pasific yang luar biasa, kami mau jajaki," ungkap Enembe didepan Gubernur Peter Yama.

Diakuinya, saat ini tidak lagi berbicara politik melainkan berbicara ekonomi. Bahkan, Papua dan PNG masih tertinggal dimana potensi kekayaan alam diambil oleh negara lain.

"Dengan kerjasama ini, kami mau bangkit dan kerjasama dengan PNG," tegasnya.

Ia berharap setelah penandatanganan kerjasama ini ditindaklanjuti oleh pengusaha-pengusaha Papua. Enembe merincikan bahwa banyak potensi kerjasama yang bisa dibangun, antara lain seperti beras.

"Beras di PNG itu didatangkan dari Thailand kemudian dikirim ke Australia dan Australia jual mahal di PNG. Kita di Papua ada lumbung beras di Merauke. Kita bisa jual ke PNG dengan harga murah," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Madang, Peter Yama mengungkapkan, ini saatnya untuk Gubernur Papua kita bekerjasama dan ketika masa akhir jabatan Gubernur Enembe nantinya akan diingat di Papua sebagai bapak yang membangun Papua terutama dengan PNG.

"Banyak orang hanya berbicara saja dan banyak juga hanya berpkir serta berbuat. Tapi orang seperti kita ini berbicara dan langsung berbuat," katanya.

Menurutnya, dengan kerjasama ini Pemprov Papua dan Madang akan banyak berbuat untuk membangun Papua dan Madang. Diakuinya, banyak perusahaan yang akan terlibat dengan kerjasama ini. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan tanah di Madang untuk segera merealisasikan perjanjian kerjasama ini.

Ia menambahkan, sebagai pimpinan politik, ia dapat mengikat kerjasama untuk mendorong sektor bisnis sehingga terhubung dengan PNG guna mendukung kerjasama ekonomi.

"Terimakasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan kewenangan kepada Pemprov Papua untuk bergerak secara ekonomi di berbagai sektor. Indonesia harus mendukung semua program kerjasama ini sehingga dapat terlaksana dengan baik," tandasnya. (DiskominfoPapua)

Buah Merah Jadi Minuman Resmi PON XX 2020 Papua

Posted: 22 Oct 2018 06:16 PM PDT

Buah Merah Jadi Minuman Resmi PON XX 2020 PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan Buah Merah sebagai minuman resmi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Kamis (18/10).

"Kita sudah produksi banyak untuk PON XX. Ada pabriknya.  Jadi, hasil panen masyarakat semuanya langsung masuk ke pabrik pengolahan buah merah," katanya.

Menurutnya, salah satu langkah yang diambil  pemerintah Provinsi Papua adalah melakukan kerja sama dengan tim dari Surya Institut, dalam hal pengelolaan buah merah. 

Salah satu dari bentuk kerja sama itu adalah membangun tungku untuk memasak buah merah, sekaligus memproses minyak buah merah yang dibangun di Doyo, Sentani, tepatnya Kali Ular.

Selain dijadikan minuman, lanjut Gubernur Enembe, buah merah dikembangkan menjadi produk lain seperti diolah menjadi sabun, juice, permen dan beras serta lainnya.

Gubernur yang juga Ketua Umum KONI Provinsi Papua ini, mengakui sudah mendaftarkan di KONI Pusat bahwa buah merah itu untuk menjadi merek minuman resmi PON di Papua tahun 2020.

"Kita sudah mendaftarkan di KONI untuk menjadi merek minuman PON di Papua tahun 2020. Itu hasilnya luar biasa buah merah," ujarnya.

Sekedar untuk diketahui, buah merah adalah sejenis buah tradisional dari Papua. Oleh masyarakat Wamena, Papua, buah ini disebut kuansu. Nama ilmiahnya Pandanus Conoideus Lam karena tanaman ini termasuk tanaman keluarga pandan-pandanan dengan pohon menyerupai pandan.

Bagi masyarakat di Wamena, Papua, buah merah disajikan untuk makanan pada pesta adat bakar batu. Namun, banyak pula yang memanfaatkannya sebagai obat.

Secara tradisional, buah merah dari zaman dahulu secara turun temurun sudah dikonsumsi karena berkhasiat banyak dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti mencegah penyakit mata, cacingan, kulit dan meningkatkan stamina. (DiskominfoPapua)

1409 Peserta Lulus Seleksi Administrasi CPNS Pemkab MTB 2018

Posted: 22 Oct 2018 05:04 PM PDT

1409 Peserta Lulus Seleksi Administrasi CPNS Pemkab MTB 2018
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengumumkan hasil seleksi administrasi pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkab MTB tahun 2018.

Menurut rilis yang diterima Lelemuku.com, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panitia seleksi CPNS Pemkab MTB nomor 810/01/tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, sekitar 1409 orang peserta seleksi dinyatakan lulus dan 116 peserta tidak lulus pada seleksi administrasi.

SK yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi, Piterson Rangkoratat, SH ini menyatakan hasil seleksi administrasi ini berdasarkan pada hasil verifikasi  terhadap  persyaratan administrasi peserta sebagaimana disyaratkan pada pengumuman Bupati MTB Petrus Fatlolon nomor 810/1332/2018.

"Selanjutnya untuk informasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) khusus bagi pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan disampaikan kemudian melalui pengumuman resmi setelah mendapatkan jadwal resmi dari panitia seleksi nasional," ujar dia.

Lukas Enembe Ajak Warga Babrongko Sukseskan PON XX 2020

Posted: 22 Oct 2018 04:35 PM PDT

Lukas Enembe Ajak Warga Babrongko Sukseskan PON XX 2020BABRONGKO, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kunjungan ke Kampung Babrongko, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura, mengajak warga setempat agar ikut menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020.

Hal tersebut disampaikan Lukas, saat menyerahkan piala pemenang pertandingan Futsal dan Volly Lukmen Cup Jilid 2 di Kampung Babrongko, pekan lalu.

"Para pemuda di kampung ini, kalian harus bersiap diri menghadapi PON yang tinggal dua tahun lagi. Kalian harus terus berlatih, asah kemampuan kalian di bidang olahraga (olahraga dayung, volly dan futsal). Kalian harus tunjukkan bahwa atlet Papua juga bisa bersaing dengan atlit dari daerah lain. Sukseskan PON dengan kemampuan kalin," ujar ia.

Menurutnya, pembangunan Stadion Papua Bangkit, diharapkan dapat rampung pada akhir tahun ini. Untuk itu, dukungan masyarakat Babrongko, diharapkan mampu memaksimalkan semua upaya yang sementara digalakkan pemerintah provinsi.

Karena menjadi tuan rumah PON, merupakan satu kehormatan serta bukti sejarah yang bakal selalu diingat oleh para generasi penerus diatas tanah ini.

Maka itu, sudah sepatutnya memberikan yang terbaik dengan tak hanya sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah, tetapi juga prestasi serta administrasi.

"Kita ketahui juara PON selama ini masih dipegang oleh provinsi di Pulau Jawa. Tapi setidaknya target kita bisa masuk 10 besar. Kita harus kembalikan kejayaan atlet Papua seperti di masa masa lampau," ajaknya.

Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara Lukmen Cup yang juga seorang Ondofolo Kampung Babrongko, Ramses Wally menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Lukas Enembe yang telah hadir dan menyerahkan langsung hadiah bagi para pemenang Lukmen Cup.

Diketahui, pemenang juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar Rp 50 Juta, juara II sebesar Rp 40 Juta, Juara III Rp 30 Juta dan juara IV sebesar Rp 20 Juta. (DiskominfoPapua)

Muh Din Lantik Ratusan Anggota BPD di Maba dan Wasile

Posted: 22 Oct 2018 04:32 PM PDT

Muh Din Lantik Ratusan Anggota BPD di Maba dan WasileMABA, LELEMUKU.COM - Setelah dilakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) se Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara (Malut) pada beberapa waktu lalau, hari ini, Plt Bupati Haltim Ir Muh Din H Mabud, secara resmi melantik 235 anggota BPD untuk wilayah Maba, bertempat diruangan aula Kantor Bupati Haltim dilanjutkan pelantikan 270 BPD di  wilayah Wasile dari 54 Desa.

Plt Bupati Haltim Ir Muh Din, dalam sambutannya, menyampaikan, BPD yang baru saja dilantik, agar dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa, sebab BPD harus menjadai pilar utama dalam pembangunan desa."Jadi bekerjalah dan melalsanakan tugas sesuai fungsi dan  berdasarakan perudangan yang berlaku," Katanya

Selain itu, lanjutnya, BPD yang sudah dilantik, dalam waktu dekat sudah harus melakukan pembentukan kepanitiaan pemilihan Kepala Desa. Untuk itu melalui momentum tersebut, agar dapat kebersamaan.

"Apalagi nantinya dihadapkan dengan momentum Pilpres dan Pileg, jadi harus betul-betul menjaga kebersamaan, sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan yang timbul di desa, karena BPD juga selaku tokoh masyarakat yang harus memberikan angin ke segara ke masyarakat, jika ada maslah maka harus diselesaikan secara baik," Terangnnya

Ia juga mengatakan, jika semuanya ini hanya demi kesejahteraan masyarakat, untuk itu bangunlah komitet sebaik mungkin guna mengawal pembangunan desa. Selain itu juga apapun yang sudah menjadi program pemerintah desa, maka harus saling berkoordinasi dengan baik.

"rancangan  pembanguan desa, menjadi pedoman penting dalam pembangunan desa, karena ini semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dalam menuju masyarakat yang Aman damai sejahtera," Harapnya.(KomstatHaltim)

Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Minta Porsi Dana Otsus Tak Diubah

Posted: 22 Oct 2018 03:35 PM PDT

Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Minta Porsi Dana Otsus Tak DiubahJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk mengubah porsi pembagian dana otonomi khusus (otsus) dengan pembagian 80 persen dikelola kabupaten dan 20 persen provinsi, mendapat tanggapan Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah.

Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua meminta agar Gubernur Lukas Enembe agar tak buru-buru melakukan evaluasi dimaksud. Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur.

Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.

"Sebab yang pasti Gubernur dipilih rakyat karena melaksanakan dana Otsus dengan porsi pembagian 80-20, makanya (Lukas Enembe – Klemen Tinal) menang."

"Karenaya, baik Gubernur, DPRP dan MRP, (dana Otsus ini) uang rakyat sehingga jangan bawa-bawa ke provinsi. Itu tidak boleh. Kalau pun mau bawa, mari kita bicara baik-baik. Karena suara rakyat sudah kasih (kepada wakil rakyat) lantas kenapa mau bawa uangnya lagi," seru dia.

Ia katakan, pernyataan yang disampaikan olehnya merupakan suara dan harapan dari seluruh rakyat pegunungan tengah Papua. Sebab dana Otsus yang turun ke kabupaten seluruhnya dipakai untuk membiayai kepentingan rakyat.

"Tidak ada dana itu dipakai jalan-jalan oleh kepala daerah atau staf. Sebab kalau pula dana Otsus yang turun ke kabupaten diambil, maka keuangan kabupaten di pegunugan bisa jebol," serunya.

Befa juga menyampaikan hal serupa terhadap rencana Pemprov Papua menggunakan dana infrastruktur Otsus untuk membiayai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020. Kendati memahami anggaran di provinsi masih minim, ia minta dana infasruktur tetap diturunkan ke kabupaten untuk membiayai pembangunan jalan dan lainnya.

"Sekalipun anggaran PON kurang uang, kami minta dana infrastruktur itu daerah seperti pegunungan, kami tetap dapat. Sebab daerah pegunungan perlu pula mendapat sentuhan pembangunan," kata dia. (DiskominfoPapua)

Kantor Penghubung Gelar Papua Update Goes to Campus di Yogyakarta

Posted: 22 Oct 2018 03:32 PM PDT

Kantor Penghubung Gelar Papua Update Goes to Campus di Yogyakarta
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, pekan lalu menggelar kegiatan kegiatan rutin Papua update di STPMD "APMD" Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua, Alexander Kapisa, dipilihnya Kota Yogyakarta berkenaan sebagai salah satu daerah studi putra dan putri Papua.

"Artinya banyak yang menempuh pendidikan di sini. Sehingga kami yakin kegiatan Papua update perlu digelar di Yogyakarta untuk supaya meneria banyak masukan dari civitas akademika STPMD setempat.

"Tentunya masukan ini akan sangat berguna bagi kami dalam menyusun program-program pembangunan di Papua," ujar alexander dalam rilis yang diterima harian ini, pekan lalu.

Masukan-masukan yang disampaikan itu, lanjut dia, bakal disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya dipergunakan dalam menguatkan program-progran yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

"Sebab banyak program-pogram pembangunan di Papua yang sementara dijalankan itu membutuhkan masukan-masukan produktif."

"Sehingga kami bisa setiap saat memaksimalkannya dengan capaian-capaian yang memang sudah kami targetkan. Gerbangmas Hasrat Papua misalnya, akan sangat senang sekiranya mendapat masukan-masukan yang sifatnya konstruktif sehingga program gerbangmas semakin baik," kata alexander.

Ketua STPMD APMD Habib Muhsin mengaku sangat senang dan mengapresiasi Pemprov Papua atas kegiatan tersebut.

Dia mengharapkan kerja sama seperti itu dapat terus berlangsung sehingga, civitas akademik STPMD dapat senantiasa ikut memberikan masukan yang membangun dalam proses pembangunan di Papua. (DiskominfoPapua)

Pertegas Kerjasama Ekonomi Papua - Madang, Peter Yama Kunjungi Lukas Enembe

Posted: 22 Oct 2018 03:29 PM PDT

Pertegas Kerjasama Ekonomi Papua - Madang, Peter Yama Kunjungi Lukas Enembe
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mempertegas rencana kerja sama di bidang ekonomi, Gubernur Madang, Papua Nugini (PNG), Peter Yama giliran mengunjungi Provinsi Papua pada Minggu (21/10) petang. Pertemuan kedua kepala daerah, digelar di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura.

Dalam keterangannya, Gubernur Madang Peter Yama, menilai Provinsi Papua dipandang memiliki visi yang sama dibidang ekonomi dengan wilayahnya. Oleh karena itu, dirinya merasa heran tak ada politisi maupun pemimpin di PNG yang ingin membuka kerjasama dengan Provinsi Papua. Padahal ada banyak keuntungan yang dapat dihasilkan dari kerja sama itu,

"Oleh sebab itu, dengan adanya kunjungan Gubernur Papua ke PNG kemarin dan kehadiran kami kesini juga sekiranya menjadi landasan terbaik untuk rencana kerjasama selanjutnya."

"Sebab saya percaya Lukas Enembe orang yang tepat, karena Tuhan sudah menunjuknya sebagai pemimpin Papua," terang dia.

Masih dikatakan, saat ini di Papua Nugini ada tiga provinsi yang telah diberikan kewenangan luas oleh pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, dan Madang termasuk.

Untuk itu, pihaknya ingin membina hubungan yang lebih baik dengan Papua, melalui sebuah diskusi yang membangun. "Sebab Madang merupakan pusat kebudayaan di PNG, bahkan memiliki 148 bahasa. Untuk itu, kami bersyukur Gubernur Papua sudah mentapkan kerjasama dengan Provinsi Madang. Kami siap melakukan MoU dengan Papua dan mendukung 100 persen," ucap dia.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan melalui kerjasama tersebut, pihaknya berharap pengusaha bumi cenderawasih dan PNG dapat membangun kerjasama. Sebab produk-produk dari Asia, hanya dapat masuk lewat Provinsi Papua.

"Barang dari Asia lebih cepat masuk jika lewat Papua. Sebab jika lewat jalur lain tentu akan memakan waktu yang lama. Untuk itu, kedepan semua barang yang masuk harus dari Papua," ucapnya.

Sementara terkait jalur penerbangan, tambah Enembe, dirinya sudah bertemu langsung dengan pimpinan Lion Air. Perusahaan penerbangan tersebut telah menyatakan setuju, hanya masih melakukan penjajakan.

"Mereka masih melihat keuntungannya jika membuka rute penerbangan dari Papua ke Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya. Tentu jika memungkinkan, jalur penerbangan ke Pasifik akan lewat Merauke. Tentunya kita akan berupaya mendorong supaya kerja sama ini bisa terwujud," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Siap Beli 2 Pesawat

Posted: 22 Oct 2018 04:38 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, dalam rapat kerja perdana menyepakati pembelian dua unit pesawat pada 2019 mendatang, guna memfasilitasi perekrutan maupun pengkaderan pilot anak asli.

Pembelian dua jenis pesawat yakni Caravan dan PAC juga bertujuan menyediakan sarana transportasi udara yang memadai guna melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil pedalaman Papua.

"Sekaligus untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD) bagi masing-masing anggota asosiasi," terang Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunugan Tengah Papua, dalam keterangannya, di Jayapura Jumat (19/10).

Menurut Befa, dua pesawat tersebut disepakati dibeli pada Januari 2019 dengan kontribusi perkabupaten Rp6 s/d Rp10 miliar. Sementara jumlah total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp60 miliar.

"Yang pasti pesawat itu tujuan pertama agar orang asli Papua (OAP) bisa terbang di seluruh belantara tanah Papua. Supaya juga anak-anak pegunungan yang sudah sekolah pilot bisa diakomodir untuk terbang," harapnya.

Selain membeli pesawat, lanjut ia, Asosiasi Bupati Pegunugan Tengah Papua juga bersepakat mendorong pembukaan sekolah unggulan berbasis internasional (SMP/SMA) di Wamena, Jayawijaya. Seluruh kabupaten pegunungan juga bakal diberi kuota yang sama, terkait penempatan siswa dan siswi.

"Nanti kami juga akan siapkan tenaga pekerja supaya pendidikan di sekolah unggulan itu menjadi lebih berkualitas".

Tak sampai disitu, asosiasi bupati pada 2019 mendatang ikut mendorong ground breaking pembangunan Universitas Pegunungan Tengah Papua. "Sebab kita ingin ada sebuah universitas di wilayah pegunungan Papua. Bisa berkedudukan di Yahukimo atau Jayawijaya".

"Kenapa juga ada alternatif di Yahukimo, sebab lokasinya luas, ada kehidupan dan serba murah meriah.  Intinya kita ingin membiasakan diri agar asosiasi ini kedepan melakukan sesuatu di luar APBD untuk kesejahteraan masyarakat di gunung," ucapnya

Senada disampaikan Bupati Yahukimo Abock Busup, yang menilai pentingnya pembelian pesawat dan pembangunan sekolah unggulan SMP/SMA serta perguruan tinggi. Apalagi asosiasi tersebut sebelumnya sudah vakum selama empat tahun.

"Sebab program pembelian pesawat dan pembangunan sekolah unggulan maupun univertsitas ini sangat positif. Spalagi ada lima pilot di Yahukimo yang pengangguran. Padahal mereka dibiayai dari dana APBD untuk sekolahnya. Makanya beli pesawat ini merupakan solusi bagi pilot".

"Kemudian juga untuk pendidikan, kita sebelumnya sudah kirimkan mahasiswa ke luar Papua tapi tidak maksimal. Makanya, lebih baik ada sekolah yang baik di kawasan pegunungan tengah. Sehingga bisa belajar disitu," kata dia.

Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya, Jhon R. Banua juga berpandangan sama. Ia menyebut kebijakan membeli pesawat sangat penting untuk mendukung arus transportasi barang dan jasa di wilayah pegunungan.

"Kita tahu bahwa di daerah seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak maupun Puncak Jaya sangat membutuhkan penerbangan. Maka itu, pesawat ini kita yakini akan bantu teman-teman kita sekaligus memberikan peluag kerja bagi mereka dibidang terkait."

"Termasuk untuk sekolah unggulan dari provinsi kemarin sudah ada pemebasan lahan. Sehingga 2019 kami optimis sudah bisa dimulai pembangunannya. Maka itu, kita siap mendukung apa yang diputuskan asosiasi," tuntasnya. (DiskominfoPapua)